suara anak karoom di bukit papua

Peristiwa demi peristiwa beserta persoalan dan solusinya terus terjadi di Bumi Cendrawasih. Kestatisan dan kedinamisan persoalan serta solusinya menjadi pergumulan bagi warga Papua dan Non Papua yang berdiam di Papua. Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua (SKPKC FP) sebagai suatu organisasi berusaha membantu setiap pembaca untuk tidak serta merta melupakan segala pergumulan yang ada. Selain itu, SKPKC FP mengharapkan supaya bahan bacaan ini juga membantu para pembaca menjadi peka dan dapat menilai betapa pentingnya kita semua meperjuangkan terwujudnya Bumi Cendrawasih menjadi Tanah yang penuh kebebasan bertanggungjawab, keadilan, kedamaian dan adanya sikap untuk saling menghargai.
Bersamaan dengan itu, SKPKC FP menerbitkan Buku Memoria Passionis 2011 sebagai gambaran bagi semua pembaca untuk melihat kembali sejumlah aspek sosial politik, ekonomi, sosial budaya dan HAM. Terbitan Memoria Passionis mengajak para pembaca untuk lebih terfokus terhadap rentetan peristiwa yang menentukan kehidupan warga Papua selama tahun 2011.
Pada bab pertama buku ini, kami berusaha memaparkan perjalanan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Informasi dan data-data tersebut diambil dari media cetak dan elektronik serta hasil investigasi dari SKPKC FP. Selain memaparkan kronik penyelenggaraan pemerintahan, kami mencoba menganalisa persoalan terkait penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pertanyaan kunci yang hendak digumuli dalam bab pertama ini adalah “Apakah pelayanan dari pihak pemerintah dan peran dari masyarakat sudah menunjukkan Tanah Papua sejahtera, damai dan adil?”
Pada bab kedua buku ini, akan dipaparkan secara lebih khusus partisipasi masyarakat dan penghormatan hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Sebagai pertanyaan kunci yang akan didalami dalam bab ini adalah “Apakah kebebasan berekspresi dari masyarakat dihargai?”
Kesejahteraan dan kedamaian untuk memperoleh sebuah kehidupan yang layak merupakan dambaan setiap manusia. Dalam bab ketiga buku ini, akan dipaparkan pelayanan dari pemberi layanan dan usaha masyarakat untuk mempertahankan hidup di tanahnya sendiri. Pertanyaan kunci yang menjadi bahan analisa adalah, “Apakah kesejahteraan tersebut sudah terwujud di Papua, khususnya bagi masyarakat asli Papua?” Apakah masyarakat asli Papua masih dimarginalisasikan?”
Rentetan peristiwa demi peristiwa yang tidak menyenangkan pasti melahirkan konflik, baik secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, dalam bab keempat buku ini, akan dipaparkan situasi konflik di wilayah Pegunungan Tengah Papua, usaha untuk mewujudkan perdamaian melalui dialog serta proses peradilan bagi mereka yang bersalah. Pertanyaan kunci untuk didalami bersama adalah “Mengapa konflik masih terus terjadi di Papua? Mengapa masyarakat kecil selalu menjadi korban kepentingan? Apakah usaha untuk mewujudkan kedamaian melalui dialog damai dapat terwujud?”
Dalam bab terakhir kami menyajikan suatu analisa awal suasana yang dialami di Papua selama tahun 2011. Sudah tentu bahwa uraian awal ini tidak lengkap dan sempurna, namun bermaksud untuk menarik perhatian pada arah perkembangan yang ada dan pada pertanyaan-pertanyaan yang patut kita renungkan bersama.
Harapan besar bahwa informasi-informasi yang dipaparkan dan analisa dalam buku ini dapat membantu setiap pembaca untuk berefleksi atas hidup kita bersama maupun peranannya kita masing-masing di dalamnya. Harapan kita bersama supaya Papua benar-benar menjadi Tanah Damai dan tempat yang bersahabat untuk semua. Selain itu harapan kami supaya bahan bacaan ini juga membantu membuka wawasan pikiran sehingga dengan lebih mudah dapat mengikuti perkembangan selanjutnya pada tahun sekarang ini, sambil menumbuhkan itikad baik untuk menghentikan kekerasan dan konflik serta membangun Tanah Papua yang penuh kedamaian.

SELAMAT MEMBACA !!!
Tim SKPKC Fransiskan Papua
     



















DAFTAR ISI
Kerangka MP 2011
Pengantar
Bab I. Pemerintahan serta Kebijakannya
1. Penyelenggaraan Pemerintah
2. Majelis Rakyat Papua
3. Pilkada
4. Korupsi
5. UP4B & Otsus
6. Pemekaran Wilayah
7. Pertahanan dan Keamanan
8. Sumber Daya Alam
Bab II. Kebebasan dan Partisipasi Masyarakat:
1. Aspirasi Politik
2. Kongres Rakyat Papua III
Bab III. Kesejahteraan
1. Kesejahteraan Umum
2. Pendidikan
3. Kesehatan
Bab IV. Konflik dan Damai
1. Konflik Freeport
2. Konflik Pegunungan Tengah:
a. Konflik Puncak Jaya
b. Konflik Paniai
3. Dialog Damai
Bab V. Analisa dan Refleksi terhadap Kronik Tanah Papua 2011
Daftar Singkatan



KRONIK
BAB I
PEMERINTAHAN SERTA KEBIJAKANNYA

1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan

10 Januari
Romanus Mbaraka-Sunarjo dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke periode 2011-2016 (Cepos)

12 Januari
Ribuan PNS Pemkot Jayapura berdemo ke Kantor Gubernur Papua. Mereka menuntut Tunjangan Kinerja Daerah seperti yang telah diberikan kepada para PNS di  Papua. Akibat demo ini, pelayanan di Kantor Walikota lumpuh total sehingga masyarakat yang hendak mengurus keperluannya seperti legalisir ijazah atau KTP tidak terlayani (Cepos).

15 Januari
• Demianus Kyeuw-Kyeuw dan Robby Rumansara dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Memberamo Tengah (cepos).
• Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda, menilai pemerintah pusat belum mempunyai itikad baik untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah membentuk pengadilan HAM di Papua. Menurutnya, pengadilan HAM di Papua sangatlah mendesak karena tingginya kuantitas dan kualitas kasus pelanggaran HAM di Papua (Bintang Papua).
• Pejabat Walikota Jayapura, Elieser Renmaur mengungkapkan, pemberian TKD bagi para PNS di masing-masing kabupaten di Provinsi Papua tergantung pada kemampuan anggaran masing-masing birokrasi. Namun dalam penyalurannya, TKD hanya diberikan bagi PNS yang dinilai memiliki kinerja yang diharapkan. Persyaratan itu ialah kehadiran, prestasi, kepemimpinan dan kemampuan (Bintang Papua).

18 Januari
Pasangan Wellington Lod Wenda dan Yakobus Wayam dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang periode 2011-2016 (Cepos).

21 Januari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet khusus tentang pembangunan di Tanah Papua. Presiden menginstruksikan para menteri untuk membenahi tiga kerangka penting yakni kerangka regulasi, kerangka policy planning dan kerangka pembiayaan untuk percepatan pembangunan tanah Papua. Presiden juga menegaskan akan tetap menata, memperbaiki dan meningkatkan kebijakan baru bagi Papua serta tetap melanjutkan kebijakan perlakuan khusus bagi pengembangan putra-putri asli Papua (Cepos).

1 Februari
Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yacob Ingratubun mempertanyakan keputusan Walikota Jayapura dalam no. 158 TA 2010 tentang pemberian izin kepada CV. Sumber Mas Jaya untuk memasukkan minuman beralkohol ke wilayah Kota Jayapura. Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan komitmen antara legislatif dan eksekutif yang hanya memberi izin peredaran miras kepada pemilik usaha hiburan seperti bar dan diskotik. Penjualan secara bebas kepada masyrakat lewat kios-kios kecil dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat (Bintang Papua).

8 Februari
• DPRD Kota Jayapura meminta Pemkot Jayapura lebih tegas dalam melaksanakan Perda Kota Jayapura khususnya yang menyangkut pelayanan publik. Contohnya aktivitas galian di Distrik Heram yang telah selesai namun tidak dibenahi kembali karena dapat merusak fasilitas umum yang sudah dibangun (Cepos).
• Sebanyak 56 Kepala Kampung di 11 distrik di Kabupaten Jayapura belum menyerahkan surat pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung tahap II (Cepos).
• Disiplin PNS di lingkungan Pemda Kabupaten Keerom masih rendah terutama pulang kerja sebelum waktunya serta membolos kerja jika ada pertandingan Persipura (Bintang Papua).

11 Februari
Pejabat Walikota Jayapura, Elieser Renmaur mengatakan, izin yang dikeluarkannya mengenai peredaran minuman beralkohol di Kota Jayapura tidak melanggar aturan. Ia hanya memperpanjang izin usaha dari tiga perusahaan yang dimiliki oleh seorang pemilik (Cepos).

14 Februari
• Dekan Dekenat Keerom, Pastor John Jonga, Pr mengatakan, Pemda Keerom jangan menjadikan miras sebagai salah satu sumber pendapat asli daerah karena miras merusak  generasi muda maupun keluarga-keluarga di Keerom. Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh lewat pengelolaan potensi alam (Bintang Papua).
• Sekretaris I Bidang Politik Kedubes Amerika Serikat, Melanie Higgins, mengunjungi Papua. Ia hendak memantau pembangunan di Papua. Ketua Dewan Adat Biak, Yan Pieter Yarangga, mengungkapkan kunjungan ini menjadi kesempatan sehingga mengemukakan secara jujur masalah yang ada di Papua untuk mendapatkan solusi internasional (Bintang Papua).

24 Februari
Anggota Komisi X DPR RI, Diaz Gwijangge mengatakan, kemiskinan masih membelit sebagian besar masyarakat Papua. Jalan-jalan utama yang menghubungkan kantong-kantong perekonomian produktif di sejumlah kabupaten masih memprihatinkan dan jauh dari sentuhan pembangunan. Akibatnya, masyarakat Papua mempertanyakan komitmen dan keseriusan pemerintah pusat membangun Papua dalam mengejar ketertinggalan di berbagai bidang pembangunan (Cepos).

1 Maret
• Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Alex Rumaseb mengatakan, pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab/Pemkot di Papua tidak menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Cepos).
• Spesialis Trainer PNPM Mandiri Respek Provinsi Papua, Raddy Soetjayha mengatakan, berdasarkan hasil rapat koordinasi para pendamping Respek kabupaten se-Provinsi Papua, program PNPM Mandiri Respek 2010 sangatlah baik (Cepos).
• DPRD Tolikara menetapkan lima perda yakni Perda APBD tahun 2011, Perda Larangan Memasukkan, Mengedarkan, Menyimpan, Memproduksi dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol, Perda Penggunaan Tenaga Listrik Mesin Diesel, Perda Penghapusan Kendaran Dinas dan Perda Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Cepos).

4 Maret
Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Mathius Murib, mendesak  Papua segera menerbitkan Perda yang secara khusus mengatur tentang miras. Sejak Januari-Februari 2011, 25 lebih orang asli Papua di Tanah Papua dan luar Papua meninggal dunia akibat pesta miras (Bintang Papua).

8 Maret
• Sekda Kabupaten Supiori, Onesias Rumere mengatakan, Pemkab Supiori akan memberikan kepada setiap kampung dana sebesar 500 juta rupiah untuk mendukung program Respek pada tahun anggaran 2011 ini (Cepos).
• Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu melantik Max Zonggonau sebagai Pejabat Bupati Intan Jaya dan Yan Pieter Ayorbaba sebagai Pejabat Bupati Kepulauan Yapen untuk mempercepat pelayanan pemerintahan di kedua daerah tersebut (Cepos).

10 Maret
• Anggota DPR Papua dari Dapil IV, Letinus Jikwa meminta peredaran Miras di wilayah pegunungan Papua dihentikan. Pihaknya masih menemukan adanya peredaran Miras meskipun sejumlah daerah di Pegunungan Papua sudah melarang peredaran Miras. Miras yang beredar kebanyakan adalah miras lokal (Cepos).
• Kepala Dinas Sosial Kabupaten Puncak Jaya, Yunus Wonda mengatakan, pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan dana sebesar 1,7 miliar untuk pembelian beras yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat secara gratis (Cepos).
• Dua belas anggota DPRD Kabupaten Memberamo Tengah mendesak Gubernur Provinsi Papua agar mengganti pejabat Bupati Kabupaten Memberamo Tengah, J.H Roembiak serta merespon surat Mendagri no.720/300/Otda yang isinya agar pemerintah provinsi melihat masalah Pemilukada di Kabupaten Memberamo Tengah. Alasannya, J.H Roembiak tidak menjalankan tugas pokoknya yakni memfasilitasi pemilukada. Ironisnya, ia justru memblokir anggaran pemilukada sebanyak dua kali yakni pada Oktober 2010 dan Januari 2011 (Bintang Papua).

11 Maret
• Masyarakat kecewa karena pelayanan di beberapa SKPD yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat masih lumpuh akibat aksi mogok PNS Kota Jayapura. Selain pelayanan kesehatan, beberapa masyarakat yang hendak mengurus KTP-nya harus pulang kembali dengan tangan hampa (Cepos).
• Ketua DPRD Supiori, Hulda Ida Imbir mengatakan, banyak PNS di Supiori yang bertempat tinggal di Biak. Mereka hanya ke Supiori untuk menerima gaji, lalu kembali lagi ke Biak (Bintang Papua).

15 Maret
Selain pengesahan APBD tahun 2011, juga ditetapkan delapan Perda yakni pajak daerah, retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Merauke tahun 2010-2030, pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat, pemindahan larangan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif, larangan pemasukan hewan penular rabies ke wilayah Kabupaten Merauke, manajemen hak ulayat serta pengelolaan kebersihan (Bintang Papua).

19 Maret
• Puluhan peserta CPNS Nduga merusak Kantor Bagian Keuangan Kabupaten Nduga yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Wamena karena tidak lolos dalam tes CPNS Kabupaten Nduga. Hal yang sama terjadi pada peserta dari Kabupaten Dogiay yang merusak Kantor Keuangan, Kantor Inspektorat, Kantor Bappeda, Kantor Kesbangpol Linmas hingga kantor bupati dan DPRD Kabupaten Dogiay (Cepos).
• Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwa mengatakan, hasil kelulusan PNS Kota Jayapura belum berpihak pada penduduk asli Kabupaten Jayapura. Padahal, berdasarkan hasil kesepakatan antara bupati dan masyarakat, 80% pendaftar berasal dari asli Kabupaten Jayapura, 10% untuk Papua non Kabupaten Jayapura dan 10% untuk non Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu dari lowongan sebanyak 225, 180 ialah putra asli Kabupaten Jayapura, namun hanya 97 orang asli Kabupaten Jayapura, sedangkan 128 berasal dari luar Kabupaten Jayapura (Bintang Papua).



21 Maret
Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan, Milenium Development Goals and Security (MDGS) di Papua diawali dengan program Respek pada 2007 lalu PNPM perkotaan. Sasaran MDGS ialah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, pemerataan pendidikan dasar, mendukung persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesejahteraan ibu dan menjamin kelangsungan lingkungan hidup (Cepos).

22 Maret
Menanggapi tuntutan Himpunan Mahasiswa Kabupaten Jayapura akan hasil kelulusan CPNS yang tidak berpihak pada penduduk asli Kabupaten Jayapura, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Michael Wutoy mengatakan hal itu terjadi karena tidak ada pelamar/pendaftar orang Papua pada formasi-formasi tertentu seperti S1 Otomotif, ahli gizi, S1 ilmu komputer, dll. Secara keseluruhan ada 59 orang Papua yang seharusnya mengisi formasi-formasi tersebut namun tidak ada satu pun yang mendaftar. Oleh karena itu, formasi-formasi tersebut diisi oleh pelamar non Papua. Ia juga mengatakan, dari persentase kelulusan pun berpihak pada orang asli Papua dari Kabupaten Jayapura (Cepos).

24 Maret
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, mengeluarkan SK Pencabuatan izin PT Irian Jaya Sehat yang merupakan distributor atau pemasok miras pabrikan ke Kabupaten Merauke. Surat tersebut bernomor 503/413 tanggal 18 Februari 2011. Hanya saja, PT Irian Jaya Sehat masih diberi waktu satu bulan untuk menghabiskan stok yang sudah terlanjur masuk dan terdistribusi di Merauke. Oleh karena itu, jika lewat waktu tersebut, pasokan miras yang sudah terlanjur masuk dan terdistribusi tersebut malah bertambah, maka ada miras ilegal (Cepos).

25 Maret
Sebanyak 8 Pemda di Papua dan Papua Barat berpotensi terkena sanksi dari Kementerian Keuangan karena terlambat menyampaikan APBD hingga batas waktu, 24 Maret 2011. Sanksi itu berupa penundaan Dana Alokasi Umum sebesar 25% per bulan (Cepos).

26 Maret
Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo mengungkapkan semua kelurahan dan kampung di wilayah Kota Jayapura macet. Kemacetan itu mulai banyaknya lurah yang tidak masuk kantor, sejumlah barang investasi kantor yang dibawa ke rumah, penyaluran raskin yang terhambat, kepala kampung yang tidak peduli dengan warga kampung, serta penyalahgunaan Dana Pemberdayaan Kampung yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Bintang Papua).



2 April
Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Albert H.Torey, ditangkap oleh polisi saat sedang memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama istrinya di rumah kediamannya. Polisi menemukan barang bukti berupa dua paket kecil shabu seberat 0,89 gram serta alat isap berupa pipet (Cepos).

4 April
DPRP meminta  Papua segera menyerahkan buku APBD tahun 2011 agar bisa menjadi sarana pengawasan terhadap penggunaan dana tahun 2011 secara umum dan secara khusus penyaluran dana Respek (Cepos).

7 April
Badan Pemeriksa Keuangan diminta untuk segera melakukan audit terhadap biaya perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Papua ke luar Jayapura dan Papua. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring, mengatakan selama ini ada beberapa oknum anggota DPRD yang tidak pernah berangkat, tetapi hanya tinggal mengambil biaya perjalanan dinas yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Mereka menitip Surat Perintah Pencairan Dana untuk ditandatangani, bahkan untuk mengelabui pertanggungjawaban, mereka membuat tiket putih (Bintang Papua).

10 Mei
Sebanyak 503 CPNS  Papua formasi 2009-2010 menerima SK pengangkatan. Penyerahan SK tersebut dilakukan di halaman Kantor Gubernur Papua (Cepos).

23 Mei
Gubernur Provisi Papua, Bernabas Suebu melantik Fredik Mandufandu dan Yan Imbab sebagai Bupati dan Wakil Bupati Supiori periode 2011-2016 di gedung DPRD Supiori.

26 Mei
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Achmad Hatari berharap Raperdasus tentang dana Respek dapat disahkan dalam sidang DPR Papua tahun ini juga, agar dapat dilaksanakan kendati telah berganti kepala daerah (Cepos).

1 Juni
• Direktur Kursus Calon Diplomat Kementerian Luar Negeri Indonesia, Perkasa Drajat mengatakan kedatangan 59 calon diplomat ke tanah Papua untuk mendapatkan informasi dan mengetahui situasi di Papua. Dalam pertemuan dengan MRP di Sasana Karya, Kantor Gubernur Dok II, terungkap beberapa permasalahan penting yang diangkat oleh anggota MRP yaitu tuntutan refrendum, otonomi khusus, pelanggaran HAM dan permasalahan Freeport.
• Upaya pemerintah Kabupaten Lanny Jaya membangun daerahnya terus mendapat berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari realisasi fisik pembangunan yang baru mencapai 20%, padahal waktu efektif sudah enam bulan berjalan.

2 Juni
Selama satu minggu ini, sejumlah anggota DPR Papua sedang melaksanakan program study banding di  tiga provinsi  masing-masing Nangroe Aceh Darusalam, Kalimantan Timur dan Gorontalo. Juga turut dalam rombongan study banding tersebut para sekwan. Ironisnya tak semua anggota DPR Papua yang telah menerima SPPD dan biaya perjalanan berangkat melakukan study banding alias mangkir. Jumlah yang tak berangkat mencapai sepertiganya. Sementara itu Koordinator Papua Corruption Watch (PCW) M. Rifai Darus mengatakan anggota DPR Papua telah melukai kepercayaan rakyat Papua yang telah diberikan kepada mereka. Apa yang telah mereka lakukan itu merujuk kepada tindakan korupsi dengan melakukan perjalanan dinas fiktif (Bintang Papua).

6 Juni
• Berbagai terobosan dilakukan oleh Gereja untuk menyikapi situasi sosial yang mempengaruhi rakyat Papua. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Konferensi Transformasi Papua yang dilaksanakan dalam rangka perayaan Paskah Nasional. Ada sejumlah rekomendasi yang dihasilkan, antara lain:
a. Perayaan Paskah harus menjadi kegiatan rutin setiap tahun kementerian agama RI yang dilaksanakan secara bergilir.
b. Perlunya regulasi untuk mengatur pembangunan di tanah Papua dalam konteks Otsus.
c. Perlu proteksi dan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat serta perlunya kontrak investasi yang melibatkan Gereja.
d. Perlu peraturan untuk memproteksi hutan, laut dan tambang.
e. Penghentian Miras.
f. Penerbangan misi.
g. Pelaksanaan Perdasus dan Perdasi HIV/AIDS yang telah ditetapkan: Nomor 15 Tahun 2008 dan Nomor 1 Tahun 2007.
• Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor, Sefnat Rumbewas ketika menerima aspirasi   ini mengatakan pihaknya akan meneruskannya sesuai mekanisme yang ada.
• Tim Independen Puncak Bersatu yang terdiri atas 8 kepala distrik, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan perempuan, yang diwakili oleh sekretarisnya, Ally Z. Wakerkwa meminta Gubernur Provinsi Papua segera menunjuk pejabat Bupati untuk menggantikan Pejabat Bupati Puncak, Decky Ambrauw yang ditahan di Rutan Polda Papua karena kasus pemalsuan dokumen.


7 Juni
• Wakil Ketua Badan Legislasi DPRP, Albert Bolang mengatakan, Raperdasus 11 kursi DPRP sudah dibawa ke Kementerian Dalam Negeri.
• Sekretaris Komisi E DPRP, Kenius Kogoya mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap penyaluran dana bantuan keagamaan sebesar 15 miliar. Dana tersebut merupakan sisa dari dana 30 miliar yang dianggarkan pada tahun anggaran 2009-2010.

8 Juni
Ketua DPRD Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni meminta kepada Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu segera menunjuk pengganti pejabat Bupati Kabupaten Puncak karena pejabat Bupati Puncak Decky Ambrauw ditahan Polda Papua dalam kasus pemalsuan surat pengusulan pejabat. Sementara itu, Ketua Tim Independen Puncak Bersatu, Hosea Murib meminta Gubenur dan Kapolda Papua segera menentukan status Decky Ambrauw, jika tidak Kabupaten Puncak bisa dikembalikan ke Kabupaten Induk, Puncak Jaya.

10 Juni
Empat belas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya akhirnya disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

11 Juni
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu melantik Er Dabi dan Arkelas Aso sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo masa bakti 2011-2016.

14 Juni
Ketua Badan Legislasi DPRP, Albert Bolang mengatakan, Raperda Pembangunan Berbasis Kampung yang memuat Respek yang diajukan oleh  Papua dinilai terlambat, padahal Respek merupakan program unggulan mereka yang telah menelan dana yang sangat besar. Walaupun demikian, ia mengatakan Raperda tersebut akan dibahas dan dalam pembahasan nanti akan diberikan catatan-catatan.

23 Juni  
Ketua DPR Papua, John Ibo membuka sidang paripurna dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  akhir masa jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2006-2011 dan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2010 serta penetapan Raperdasi/Raperdasus (Bintang Papua).



24 Juni
Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Alberth H.Torey dan istri keduanya Vivin Susilowati yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kepemilikian narkoba dibebaskan dari tahanan LP dan hanya dikenakan tahanan kota. Alasannya Alberth Torey sakit jantung dan gigi (Bintang Papua).

26 Juni
Sekda Provinsi Papua Barat,  M.L. Rumadas menegaskan Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Alberth H. Torey telah diberhentikan dari jabatannya karena terlibat dalam kasus shabu-shabu (Bintang Papua).

18 Juli
Wakil Ketua Baleg DPRP, Albert Bolang dalam laporan Badan Legislasi DPRP meminta kepada pemerintah Provinsi Papua untuk segera mengesahkan 9 Raperdasus dan Raperdasi yang selama ini telah dibahas baik oleh pemerintah Provinsi Papua maupun DPRP.

21 Juli
Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu melantik Benhur Tomi Mano dan Nur Alam sebagai Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2011-2016

26 Juli
Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi melantik Pejabat Gubernur Provinsi Papua, Syamsul Arief Rivai dan Pejabat Provinsi Papua Barat A. Tanribali Lamo. Pelantikan dan sumpah janji tersebut berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementrian Dalam Negeri Jakarta, Senin 25 juli 2011 (Cepos)

1 Agustus
APBN sebesar 239 miliar disiapkan oleh pemerintah pusat untuk kepentingan relokasi Wasior yang hancur akibat banjir badang, 4 oktober yang lalu (Bintang Papua).

5 Agustus
• Pejabat Bupati Kabupaten Deiyai, Hengki Kayame dan Pejabat Bupati Mambramo Tengah, Ayub Kayame dilantik oleh Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai di Aula Negara Jayapura (Bintang Papua).
• Pemkab Mimika mengalokasikan dana sebesar 5 miliar untuk pembinaan pengusaha asli setempat (Bintang Papua).

18 Agustus
Dalam sambutannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan 5 kebijakan dasar untuk Tanah Papua, yakni pertama pemerintah akan melanjutkan konsolidasi Otsus dengan memanfaatkan segala kewenangan yang luas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, sejalan dengan desentralisasi fiskal yang semakin besar kepada Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah terus menata dan memperbaiki strategi manajemen pembangunan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat agar pembangunan lebih dinikmati rakyat kebanyakan. Ketiga, pemerintah menjadikan Pulau Papua sebagai salah satu koridor ekonomi wilayah dalam kebijakan baru yakni Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia. Keempat, dalam perspektif penegakan hukum, pemerintah akan bertindak tegas untuk menjaga ketertiban kehidupan masyrakat dan tegaknya kedaulatan NKRI. Kelima, karena hidup dalam kemajemukan maka kebebasan yang disediakan oleh demokrasi dan otsus di tanah air ini, termasuk Papua perlu mengutamakan peradaban, harmoni, toleransi dan ketertiban (Cepos).

9 September
Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano meminta agar Perda Kota Jayapura tentang penanggulangan HIV AIDS direvisi. Menurut Benhur Perda tersebut tidak efektif lagi dalam melakukan penanganan HIV AIDS di Kota Jayapura (Cepos).

26 September
• DPR Papua Barat membahas RAPBD perubahan tahun 2011 untuk program pembangunan. Di dalam pembahasan tersebut, ada pembahasan dana sebesar 72 miliar yang dialokasikan untuk pemilihan ulang gubernur Papua Barat yang ditetapkan akan dilaksanakan pada 9 November (Bintang Papua).
• Dana bantuan untuk pembangunan di Papua Barat sebesar 37 miliar belum terealisasi dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya laporan pertanggungjawaban dari Pemda setempat (Bintang Papua& Cepos).

30 September
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga, Yairus Gwijangge dan Frans Roberth Kristantus periode 2011 – 2016 dilantik oleh pejabat Gubernur Provinsi Papua, Syamsul Arief Rivai (Cepos).

1 Oktober
Pihak penyidik kepolisian masih menunggu hasil audit dari BPK Perwakilan Manokwari terhadap penggunaan dana bantuan terhadap bencana lama senilai 1,1 miliar (Bintang Papua).

7 Oktober
• Dubes Jepang untuk Indonesia, Yoshinori Katori melakukan kunjungan kerja ke Biak. Dalam kunjungan tersebut dubes Jepang ini menyempatkan diri untuk berkunjung ke RSUD Biak (Cepos).
• DPRD Mimika mendesak Pemkab Mimika untuk menghentikan penerimaan CPNS formasi umum (guru dan tenaga kesehatan) karena banyak pegawai yang tidak menjalankan tugasnya (Bintang Papua).

27 Oktober
Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lanny Jaya, Befa Jigibalom dan Bertus Kogoya dilantik oleh Plt. Gubernur Provinsi Papua, H. Syamsul Arif Rivai di Kantor Bupati Kabupaten Lanny Jaya (Bintang Papua).

28 Oktober
Pada tahun 2011 ini  Papua belum memiliki rencana pembangunan jangka panjang daerah. Hal ini disampaikan oleh Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai ketika membuka kegiatan rapat fasilitas forum koordinasi pimpinan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di Provinsi Papua yang bertempat di Ruang Sasana Krida Dok II Jayapura (Cepos).

31 Oktober
Ketua Dewan Adat Paniai, Jhon Gobai mengatakan, sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Paniai jarang berada di tempat tugas. Kurang lebih dua tahun ini, tugas yang seharus mereka jalankan tidak dijalankan. Menurut Jhon Gobai, pihak Dewan Adat Paniai sudah menyurati DPRD namun belum ada tanggapan (Bintang Papua).

1 November
• Badan Pemeriksa Keuangan merupakan sebuah lembaga yang bertugas sebagai auditor keuangan pemerintahan. Namun penilaian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Papua menilai BPK tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif. Juru bicara BEM Papua, Yan Matuan mengatakan BPK tidak bekerja secara efektif dan independent (Bintang Papua).
• Program bantuan kepada masyarakat asli Keerom yakni Program Bantuan Keuangan Kepada Kampung (BK3) yang diberikan secara triwulan oleh Pemda Keerom. Bantuan ini setiap kampung mendapatkan dana sebesar 250 juta perkampung bagi 20 kampung asli Keerom (bersumber dari  dana alokasi khusus) sedangkan untuk 41 kampung berasal dari dana alokasi umum. Hal ini disampaikan oleh Bupati Keerom, Yusuf Walli di ruang kerjanya di Arso (Bintang Papua).

3 November
Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyatakan siap untuk membeli sebagian saham milik PT Freeport Indonesia. Wakil Bupati Mimika, Abdul Muis mengatakan Pemda Mimika mengincar saham PT Freeport yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan Indo Coper sebesar 9,36 % (Bintang Papua).

12 November
Pembantu Asisten Staf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Bidang Komunikasi Sosial, Arief Rahman Hakim mengadakan kunjungan kerja ke Papua, khususnya di Kabupaten Jayapura. Dalam tatap muka dengan Bupati Habel Suwae mengatakan, tujuan kedatangannya ke Papua adalah meninjau percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Untuk wilayah Provinsi Papua, akan diambil sampel dari Kabupaten dan Kota Jayapura (Bintang Papua & Cepos).
21 November
Dalam Sosialisasi UU Keormasan Bagi Pengurus Ormas/LSM, Yayasan dan Parpol, Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, W Turnib mengatakan sekurangnya 6 ormas yang belum mendaftarkan indentitasnya kepada pemerintah daerah, termasuk KNPB dan DAP (Bintang Papua).

22 November
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat, Papua Barat yakni Bernard Sagrim dan Karel Murafer kisruh karena ditolak oleh 12 dari 20 anggota DPRD Maybrat. Mereka menolak karena proses pelantikan dinilai cacat hukum (Kompas & Bintang Papua).

8 Desember
Terkait dengan penetapan 11 kursi di DPR Papua, Mendagri Gumawan Fauzi mengatakan pihaknya belum dapat mengeluarkan keputusan terkait 11 kursi di DPR Papua karena hingga saat ini belum ada Perdasus 11 Kursi. Perdasus tersebut tergantung kebijakan dari pemerintah daerah Papua bukan kebijakan dari pemerintah pusat (Bintang Papua).

9 Desember
Dalam sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang adat istiadat, Menkokesra, Agung Laksono mengatakan pemerintah dan adat harus saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan daerah, sebab pemerintah tak dapat jalan sendiri tanpa dukungan adat. Lembaga Adat Papua belum memiliki peranan dan perangkat dalam pembangunan di Papua, oleh sebab itu pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendukung masyarakat adat dan lembaga-lembaga kultur lainnya agar berperan dalam pemerintahan dan pembangunan (Cepos).

17 Desember
Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Supiori mengadakan studi banding ke Singapura. Menurut Ketua Organisasi Massa Nasional Demokrasi, Yan Imbiri perjalanan para anggota dewan tersebut dianggap membinggungkan warga Supiori karena hanya menghabiskan anggaran daerah sebab agenda atau materi studi bandingnya tidak jelas (Bintang Papua).




22 Desember
Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Alberth Torey kembali aktif menjalankan tugasnya setelah menjalani hukuman 8 bulan karena terjerat kasus narkoba. Pengaktifan Bupati Torey ini berdasarkan Keputusan Mendagri, no 131.92-857 tahun 2011, tanggal 16 Desember 2011 (Kompas).

28 Desember
Pasangan Mesakh Manibor & Albertus Suripno hari ini dilantik oleh Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai. Pelantikan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Sarmi. Pasangan ini resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sarmi periode 2011-2016 (Cepos).

1.2 Majelis Rakyat Papua (MRP)
6 Januari
Berdasarkan konsultasi Perdasus antara DPR Papua,  DRP Papua Barat, Kesbangpol, Linmas Provinsi Papua Barat, Deputi I Menkopolhukam, Dirjen Keuangan Daerah Depdagri dan Dirjen Otonomi Daerah Depdagri, disepakati bahwa Perdasus no. 4 tahun 2010 tentang Pemilihan Anngota MRP akan direvisi (Cepos).

7 Januari
Rencana revisi Perdasus MRP dan target agar pemilihan anggota MPR sudah tuntas pada akhir Januari 2011 ini dinilai  oleh Ketua BMP Perwakilan Provinsi Papua, Ramses Ohee, amatlah rancu. Menurutnya, Perdasus MRP baru disahkan 3 Desember 2010, belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, bahkan terkesan ditutup-tutupi. Ia juga meminta penghapusan pasal 4 ayat 1 huruf e tentang calon anggota MRP dari adat terutama dalam hal batasan umur dan pendidikan. Menurutnya, hal yang terpenting ialah wakil dari adat memahami kehidupan adat dan mengayomi masyarakat adat (Cepos).

11 Januari
• Seratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan berdemo ke DPR Papua. Mereka mendesak pemerintah segera membubarkan MRP karena dinilai tidak bisa menjalankan amanat rakyat Papua (Cepos).
• Empat pimpinan perwakilan gereja yakni GKI, Sinode Kingmi, Persekutuan Gereja-gereja Baptis, dan Sinode Gereja Bethel Pentekosta di Tanah Papua menghimbau kepada semua pihak agar segera menghentikan proses seleksi anggota MRP jilid II karena cenderung dipaksakan oleh pemerintah sendiri. Apalagi  MRP merupakan instrumen Otsus yang dinilai telah gagal dan dikembalikan ke pemerintah pusat (Cepos).

12 Januari
• Dewan Adat Papua tidak memberikan rekomendasi bagi perekrutan anggota MRP dari kelompok adat. Ketua DAP, Fokorus Yoboisembut mengatakan, pemerintah Indonesia tidak mempunyai itikad yang baik untuk membangun Papua (Cepos).
• Sekjen Barisan Merah Putih Pusat, Jonat Alfons Nussy mengatakan, Perdasus no.4 tahun 2004 mencederai hak –hak rakyat Papua secara keseluruhan dalam proses Rekruitmen perwakilan anggota MRP. Syarat-syarat calon keanggotaan lembaga kultur, seperti harus berijazah, mengebiri kepemimpinan adat di seluruh tanah Papua, sehingga MRP digiring pada lembaga politik (Bintang Papua).
• DPRP belum bisa menyikapi 11 butir rekomentasi Mubes MRP yang salah satunya ialah menolak Otsus. Menurut Sekretaris Komisi E DPRP, Kenius Kogoya, MRP bisa dibubarkan namun lembaga manakah yang mempunyai kewenangan untuk itu tidaklah jelas. Ia justru menilai tidak ada kerja sama dan komunikasi antara tiga lembaga pelaksana pembangunan di Papua dalam UU Otsus yakni MRP, DPRP dan Gubernur (Bintang Papua).

13 Januari
Plt. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua, Didi A. Prihatno, menegaskan bahwa MRP adalah amanat UU Otsus, jadi mau atau tidak mau harus dibentuk. Begitu pula dengan Perdasus no. 4 tahun 2010 tentang pemilihan anggota MRP. Selain itu, ia juga membantah pernyataan bahwa pemerintah membentuk LMA. Sesungguhnya LMA adalah organisasi masyarakat dan sebagai organisasi masyarakat, harus mendaftarkan dirinya. Oleh karena itu, pemerintah hanya mengukuhkannya agar sah (Cepos).

15 Januari
Anggota Pansus Otsus DPRP, Nasson Utti mengatakan, gubernur tidak serius menuntaskan polemik pemilihan anggota MRP (Bintang Papua).

21 Januari
Ketua Baleg Provinsi Papua, Yance Kayame, menilai surat klarifikasi Mendagri terhadap Peraturan Daerah Khusus no. 4 tahun 2010, dapat memecah semangat kultural masyarakat Papua serta berpotensi tidak mengakui lagi kultur tersebut (Cepos).

22 Januari
Tokoh-Tokoh Gereja di Papua yakni Pdt. Elly D. Doirebo (Wakil Ketua BPAM Sinode GKI), Pdt. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi) dan Pdt. Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis, menolak surat Mendagri tentang Perdasus no. 4 tahun 2010. Mereka menganggap hal tersebut sebagai pembodohan politik dan hukum terhadap orang asli Papua dengan mereduksi dan menyangkal kekhususan orang asli Papua (Cepos).


25 Januari
Massa Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Papua memalang kantor MRP. Mereka mendesak agar MRP segera ditutup karena tidak berpihak kepada rakyat Papua (Cepos).

27 Januari
Ribuan massa berdemonstrasi ke kantor DPRP di Jayapura. Mereka menuntut proses pemilihan MRP jilid II yang sedang berlangsung dihentikan. Selain itu, DPRP diminta untuk menjawab 11 rekomendasi hasil musyarawah MRP yang pernah disampaikan ke DPRP. Massa di Biak pun melakukan demo ke kantor DPRP Kabupaten Biak. Mereka juga menolak pemilihan anggota MRP dan meminta pemerintah berdialog dengan masyarakat Papua (Cepos).

1 Februari
Pemerintah pusat memperpanjang masa keanggotan MRP hingga 31 Januari 2011, kini diperpanjang lagi satu bulan ke depan hingga Februari 2011. Alasannya, proses seleksi anggota MRP yang baru belum tuntas (Cepos).

24 Februari
DPR Papua menghendaki agar pemilihan MRP dihentikan untuk sementara waktu. Alasannya ada banyak penyimpangan serta ada intervensi yang bertentangan dengan UU Otsus no. 21 tahun 2001 (Bintang Papua).

1 Maret
Masa jabatan MRP, sesuai surat resmi Mendagri berakhir pada tanggal 28 Februari 2011. Oleh karena itu, jabatan MRP akan kosong hingga pelantikan anggota MRP periode 2011 pada tanggal 9 Maret 2011 (Bintang Papua).

3 Maret
Puluhan masyarakat Papua yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan melakukan demo di Kantor Gubernur Papua. Mereka mendesak agar perekrutan MRP jilid II dihentikan karena menganggapnya MRP jilid II sebagai boneka Jakarta. Mereka juga mendesak Ketua Sinode GIDI, Pdt. Lipius Biniluk dan Uskup Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM serta ketua sinode gereja lainnya di Tanah Papua segera menarik perwakilan lembaga keagamaan di MRP (Bintang Papua & Cepos).

9 Maret
Ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan berdemonstasi ke Kantor Gubernur Papua dan Kantor DPRP. Mereka mendesak agar Otsus dan MRP dikembalikan karena dianggap sebagai gula-gula politik yang menyengsarakan rakyat Papua. Mereka  juga meminta agar perekrutan anggota MRP jilid II dihentikan karena Otsus telah dikembalikan ke pemerintah pusat melalui musyarawah besar MRP bersama orang asli Papua yang berisi 11 rekomendasi (Cepos).

10 Maret
Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Benny Giay dan Ketua umum BPPGG Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman menilai, pelantikan MRP jilid II dipandang sebagai bentuk arogansi dan upaya pemaksaan kehendak, padahal sudah tidak ada dasar hukum yang kuat, akan semakin memperparah konflik antara rakyat Papua dan pemerintah Indonesia (Cepos).

19 Maret
Lembaga Masyarakat Adat Papua dan Pemuda Peduli Rakyat Papua memprotes rencana pelantikan anggota MRP jilid II karena dinilai mempunyai kepentingan lain. sementara itu, Direktus ICS, Budi Setyanto, mengatakan bahwa jika anggota MRP jilid II sudah terpilih harus cepat dilantik agar mereka bisa memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan DPRP berkaitan dengan kebutuhan masyarakat (Cepos).

21 Maret
Barisan Merah Putih RI menolak dengan tegas beberapa anggota MRP jilid I yang kembali terpilih menjadi anggota MRP jilid II. Mereka dinilai telah banyak menggagalkan program-program masyarakat kultur Papua dan mencederai kebersamaan anak bangsa di Tanah Papua dengan mengembalikan Otsus dan meminta refendum ke pemerintah pusat (Cepos).

25 Maret
Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengungkapkan, pelantikan MRP akan tetap dilaksanakan setelah Menteri Dalam Negeri kembali dari Umroh di Mekkah. Proses pelantikan akan dimulai 31 Maret (Cepos).


31 Maret
Koordinator Papua Corruption Watch, M. Rifai Darus mengatakan, berbagai protes terhadap Komisi Pemilihan MRP menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan MRP Provinsi Papua sangatlah buruk. Meskipun biaya rekruitmen anggota MRP mencapai 81 miliar rupiah, sosialisasi sangat minim dan proses rekruitmen pun tidak transparan. Papua Corruption Watch akan mengusut pengunaan dana 81 miliar tersebut. Jika ada penyimpangan maka akan diproses secara hukum (Bintang Papua).

1 April
• Plt. Kesbangpolinmas Provinsi Papua, Didi Agus Prihatno mengatakan, gugatan sejumlah lembaga terhadap hasil pemilihan anggota MRP Jilid II yang dinilai sarat manipulasi adalah hak setiap orang yang merasa haknya terabaikan. Ia sendiri berharap MRP bisa segera dilantik agar bisa memberikan rekomendasi terhadap calon gubernur dan wakil gubernur serta sejumlah pesta demokrasi di Papua seperti yang diamanatkan dalam otsus (Cepos).
• Forum Muslim Pegunungan Tengah Papua menolak dengan tegas Ormas Islam Non Papua yang mengintervensi rekomendasi, usulan dan penetapan calon anggota MRP unsur Agama Islam karena hal itu bertentangan dengan UU Otsus. Oleh karena itu, Rekomendasi 7 Ormas Islam dikembalikan. Ismail Asso dan Asri Yelipele ditetapkan sebagai calon anggota MRP dari unsur agama Islam (Bintang Papua).

5 April
Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan menolak otsus serta mendesak DPR Papua membubarkan MRP dan menolak Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Mereka berharap Pansus otsus yang telah dibentuk sungguh-sungguh mengakomodasi aspirasi rakyat Papua Barat, terutama menggelar sidang paripurna dengan agenda khusus menolak otsus (Bintang Papua).

7 Mei
Keputusan Mentri Dalam Negeri sudah final untuk menolak Hana Hikoyabi sebagai anggota MRP Jilid II. Hana Hikoyabi akan menuntut secara hukum untuk merehabilitasi nama baik dan hak politiknya (Cepos & Bintang Papua).

Mei
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta se Kota dan Kabupaten Jayapura menolak desakan dari kelompok pendukung Hana Hikoyabi untuk diangkat dan dilantik sebagai anggota MRP Jilid II (Bintang Papua)

20 Mei
Kesbangpol Provinsi Papua belum menerima salinan surat dari Mendagri terkait penolakan calon anggota MRP Hanna Hikoyabi dan (alm) Agus Alua. Hal ini dikatakan oleh Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Papua, Jimmy Murafer (Bintang Papua).

23 Mei
Terkait dua anggota MRP Jilid II, yakni almarhum Agus Alua dan Hana Salomina Hikoyabi yang hingga saat ini belum jelas, dijelaskan oleh gubernur khusus untuk Agus Alua, karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, posisinya sebagai anggota MRP akan diganti oleh anggota yang berada diurutan kedua dari unsur agama Katolik. Sementara untuk Hana Hikoyabi pihaknya masih menungguh proses hukum.


24 Mei
Massa yang tergabung dalam Organisasi Perempuan Papua menggelar aksi demo damai ke MRP. Aksi demo ini terkait tidak dilantiknya Hana Hikoyabi sebagai anggota MRP Jilid II.

26 Mei
Ketua Sementara MRP, Yoram Wambrauw mengatakan, pihaknya menargetkan akhir bulan Mei pimpinan Definif MRP sudah terbentuk (Cepos).

6 Juni
• Rencana Provinsi Papua Barat membentuk Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) ditolak oleh sebagian warga Manokwari yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Manokwari. Penolakan rencana tersebut ditandai dengan aksi demo damai yang dilakukan oleh puluhan masyarakat adat dari lembaga adat dan organisasi pemuda di Manokwari kemarin.
• Dalam orasinya massa dengan tegas mempertanyakan kehadiran sebagian kecil anggota MRP di Manokwari. Mereka menuding MRPB di Manokwari dibentuk untuk kepentingan politik menjelang Pemilukada di wilayah itu. Menurut mereka, kehadiran MRP juga menunjukan kebobrokan lembaga kultur tersebut, yang sudah merambah masuk dalam dunia politik (Bintang Papua).

6-7 Juni
Sebanyak 25 anggota MRPB melakukan pertemuan di Mansinam Beach, Hotel Manokwari guna membentuk MRPB dan memilih pimpinannya. Pada pemilihan MRPB ini, Vitalis Yumte (22 suara) terpilih sebagai Ketua MRPB. Wakil Ketua I, Anike H. Sabani (21 suara), Wakil Ketua II Zainal Abidin Bay (20 Suara). Anike Sabani mengatakan pro dan kontra kehadiran MRPB, hanya dapat dijawab oleh dan DPR Papua Barat. Ia menjelaskan ada pun dasar pembentukan MRP di Papua Barat adalah: PP 54/2004, pasal 73, Surat Mendagri tanggal 18 Desember 2010 tentang pembentukan MRP di Papua Barat dan Perdasus No. 4 Tahun 2010.

10 Juni
Anggota DPD RI asal Papua Barat, Sofia Maipauw meminta dua Gubernur, DPR dan MRP harus duduk bersama dalam menyikapi pembentukan MRPB. Ia menjelaskan dirinya sudah menulis surat ke pimpinan DPD untuk memfasilitasi permasalahan ini dan rencananya pertemuan antara Gubernur, DPR dan MRP akan dilaksanakan pada 13 Juni 2011.

12 Juni
Menyikapi pembentukan MRPB, Direktur ICS, Budi Setyanto mengatakan, sebaiknya pemerintah pusat tidak merestuinya, sebab merusak regulasi yang dibuat oleh pemerintah sendiri.

14 Juni
Sekretaris Komisi A DPRP, Julius Miagoni mengatakan pembentukan MRPB adalah ilegal. Dasarnya MRP merupakan lembaga kultural sehingga tidak terikat pada wilayah atministratif pemerintahan. Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu mengatakan sesuai amanat undang-undang Otsus, maka MRP hanya satu di Papua.

15 Juni
• Meskipun menimbulkan sejumlah kontroversi, MRPB akhirnya dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Barat Abraham O. Ataruri di Ruang Rapat Kantor Gubernur Papua Barat. Mereka yang dilantik sebagai pimpinan MRPB adalah Ketua MRPB Vitalis Yumte, Wakil Ketua I, Anike T.H Sabani dan Wakil Ketua II, Zainal Abidin. Gubernur Abraham O. Ataruri menjelaskan dasar pembentukan MRPB adalah PP 54 Tahun 2004 pasal 74 yang menjelaskan bahwa setiap pemekaran provinsi baru di Papua, dibentuk pula MRP dan pasal 29 ayat 1 dan 2 yang mengatur mengenai pimpinan kolektif MRP terdiri dari unsur adat, agama dan perempuan.
• Anggota DPR-RI dan DPD-RI dari daerah pemilihan Papua dan Papua Barat menolak pembentukan MRPB. Koordinator Kaukus Papua di Parlemen RI, Paskalis Kosay menegaskan pihaknya telah sepakat untuk menolak pembentukan MRPB karena tidak sesuai dengan amanat undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, yang menyebutkan bahwa di Papua hanya ada satu MRP.

16 Juni
Setelah dilantik oleh Gubernur Provinsi Papua Barat, Abraham O. Ataruri, MRPB langsung membentuk kelompok kerja, yaitu Pokja Adat, Agama dan Perempuan serta Dewan Kehormatan. Selain itu, MRPB telah menerima calon Gubernur untuk diklarifikasi keaslian calon sebagai orang Papua, yaitu pasangan Abraham O. Ataruri-Rahimin Katjong, Dominggus Mandacan-Origenes Nauw, G.C Auparay-Hasan Ombaer, Wahidin Puarada-Donatus Felix Orisu. Ketua MRPB, Vitalis Yumte mengatakan pihaknya akan bekerja maksimal dan menyesuaikan diri dengan KPU dalam mengklarifikasi calon-calon Gubernur. Ia mengatakan mengenai keabsahan MRPB adalah wewenang  dan DPR Papua Barat.

17 Juni
Koordinator ICS Papua, Usak Reba mengatakan pembentukan MRPB memberikan stigma gagalnya Otsus Papua. Akibatnya, masyarakat selalu menolak Otsus. Ia berharap agar Presiden dan Mendagri tidak memberikan peluang bagi elite politik yang ingin mengacaukan pelaksanaan undang-undang Otsus di Papua. Jika pemerintah pusat merestui MRPB, maka mereka ikut memecah-belah orang Papua.


18 Juni
Anggota MRP dari daerah pemilihan Papua Barat, Eduar Sangkek, mengatakan pembentukan MRPB merupakan bentuk tidak menghargai rakyat sebagai pemegang demokrasi yang menghendaki hanya satu MRP di Papua. Ini juga menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM sebab pembentukan MRPB telah terkontaminasi dengan politik.

20 Juni
Menyikapi polemik pembentukan MRPB, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kajian Demokrasi Uncen, Lily Bauw mengatakan, yang paling bertanggung jawab terhadap eksistensi MRPB adalah  Papua.  Papua, DPRP dan MRP kurang serius membahas Raperdasus tentang pemilihan anggota MRP (Bintang Papua).

22 Juni
• Menyikapi adanya pembentukan MRPB, Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen menggelar seminar sehari dengan tema: “Dampak dualisme MRP bagi eksistensi orang asli Papua di atas tanahnya sendiri”. Pembicara dalam seminar ini adalah Fadal Al Hamid dan Pastor John Jonga Pr. Fadhal mengatakan, dualisme MRP akan membedakan standar hak dasar antara orang asli Papua di Papua dan Papua Barat. Selain itu, kehadiran MRP Papua Barat penuh dengan kepentingan politik terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Papua Barat (Bintang Papua).
• Polemik keberadaan MRPB hingga kini belum menemui titik terang. Walaupun demikian, Ketua MRPB, Vitalis Yumte menegaskan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pergantian antar waktu bagi 6 anggota MRP asal Papua Barat yang belum melaksanakan tugas di Papua Barat. Keenam orang tersebut adalah Dorkas Dwaramuri (unsur perempuan-Ketua definitif MRP), Atakia Sirfefa, Zeth Mlaskit, Lukas Surbay, Walas Karenak (unsur adat) dan Edward Sangkek (unsur agama) (Bintang Papua).

29 Juni
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uncen meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengganti Mendagri Gamawan Fauzi karena dinilai tidak memahami sistem pemerintahan dan mengacaubalaukan orang Papua dengan aturan yang dibuatnya (Bintang Papua).

30 Juni
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen, Benyamin Gurik menyatakan ada konspirasi untuk membatalkan rencana pihaknya untuk melakukan demonstrasi menentang pembentukan MPPB (Bintang Papua).



19 Juli
Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan dua lembaga Majelis Rakyat Papua di Papua dan Papua Barat, semuanya harus dikembalikan kepada Undang-Undang Otomoni Khusus No. 21 Tahun 2001 (Cepos).

28 Juli
DPR Papua menilai Mendagri, Gunawan Fauzi melakukan kesalahan, yaitu terlalu cepat mengambil keputusan untuk mensahkan MRPB. Tak hanya itu Mendagri juga dinilai sudah menyalahi aturan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Pasalnya sesuai dengan Perdasus No. 4 tahun 2010 disebutkan hanya ada satu MRP berkedudukan di ibu kota Provinsi (Bintang Papua).

10 Agustus
Institusi hukum atau pengadilan diharapkan tidak melakukan intervensi terhadap tugas dan wewenang MRP untuk menilai dan mempertimbangkan syarat orang asli Papua sebagai calon gubernur dan wakil gubernur periode 2011 – 2016 berdasarkan UU Otsus 2001. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Pokja Hukum dan Pengawasan Pansus Pemilihan Gubernur dan Papua, Albert Bolang (Bintang Papua).

11 Agustus
Kedua pejabat gubernur Papua dan Papua Barat diharapkan untuk membenahi persoalan MRP yang sampai saat kini belum diselesaikan setelah sebagian anggota MRP asal Papua Barat membentuk MRP di Papua Barat. Hal ini diungkapkan oleh anggota DPD RI Papua Barat, Sofia Maipu (Cepos).

12 Agustus
MRP mulai melakukan pembahasan terhadap rancangan Perdasus tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Ruang Sidang MRP Kotaraja (11/8) (Cepos).

27 Agustus
Pemilihan MRP yang pertama pada akhir mei 2011 terpilih, Dorkas Duaramuri (Ketua MRP), Pdt. Herman Saud (Wakil Ketua I) dan Timotius Murib (Wakil Ketua II). Setelah itu diadakan pemilihan baru, dalam rapat pleno pemilihan tersebut, Timotius Murib (Ketua MRP), Hofni Simbiak (Wakil Ketua I) dan Engelbertha Kotorok (Wakil Ketua II) (Cepos).

30 September
Sekretariat Kedutaan Besar Australia melakukan kunjungan ke Papua, khususnya ke MRP. Mereka ingin mengetahui tentang MRP dan bagaimana MRP menjaga hak-hak asli orang Papua (Cepos).



24 Oktober
Majelis Rakyat Papua Barat yang dilantik pada Juni 2011 yang lalu belum dapat menjalankan fungsinya karena anggaran untuk menunjang kegiatan MRPB sampai saat ini belum direalisasikan (Bintang Papua).

3 November
Di dalam perayaan memperingati HUT MRP ke-6 di Kantor MRP Kotaraja, Ketua MRP, Timotius Murib menegaskan MRP jilid II berjanji mengkaji ulang keberadaan UU Otsus no 21 tahun 2001 (Bintang Papua & Kompas).

7 Desember
Badan Legislatif DPR Papua Barat sedang menggodok penyusunan payung hukum tentang pembentukan MRPB. Penyusunan payung hukum tersebut difasilitasi oleh Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri. Kepala Seksi Sub Dit Otsus II Ditjen Otda Kemendagri, Pedah Stevanus mengatakan tujuan penyusunan payung hukum berupa Perdasus dan Perdasi untuk memperkuat tugas dan kewenangan MRPB (Bintang Papua).

14 Desember
Raperdasus tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang telah diserahkan oleh DPR Papua kepada MRP, telah dipelajari dan dibahas oleh MRP. Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan dalam rapat pleno tentang Raperdasus tersebut, MRP menambahkan satu point terkait bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang bukan asli Papua. “Ada butir-butir yang telah diberi pertimbangan, yaitu pasal 2 ayat 1, 2 dan 3. MRP sudah menambahkan item bahwa untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah orang Papua, dimana ayah dan ibunya adalah orang asli Papua,” ungkap Timotius Murib (Bintang Papua & Cepos).

16 Desember
Ketua MRP, Timotius Murib menyerahkan hasil revisi Raperdasus Pilgub kepada Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda di Ruang Tamu Ketua DPR Papua (Kamis, 15/12). Dalam penyerahan Raperdasus tersebut, Ketua MRP Timotius Murib mengakui keputusan MRP tentang Raperdasus tersebut akan terjadi benturan dan protes. Namun pihaknya mengaharapkan masyarakat dapat memahami hal tersebut sebagai bentuk penghormatan dalam era Otsus Papua (Cepos).

1.3 Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)
6 Januari
Anggota Badan Kehormatan DPRP, Nason Utti, membantah pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua, Ferry Kareth bahwa Pilgub Provinsi Papua periode 2011-2016 oleh DPRP merupakan suatu kemunduran. Menurutnya, selain menekan biaya Pemilukada, pemilihan oleh DPRP juga memungkinkan fungsi pengawasan terhadap kinerja gubernur dan wakil gubernur termasuk kewenangan pengunaan keuangan yang selama ini hanya dilakukan oleh pihak eksekutif (Bintang Papua).

10 Januari
KPU Kabupaten Yalimo menetapkan 3 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo yang lolos verifikasi yakni pasangan Alberth Tuliahanuk-Yorim Endama, pasangan Er Dabi-Akelas Asso, dan pasangan Wasuok D. Siep-Jhon W. Wilil. Mereka akan bersaing dalam pemilukada Kabupaten Yalimo, 22 Februari  2011 (Cepos).

13 Januari
Aksi pemalangan ribuan warga terhadap Kantor Bupati Tolikara, yang kecewa terhadap kinerja pejabat Bupati Tolikara. Massa menilai pejabaat Bupati Tolikara melakukan pembiaran terhadap ketidakpastian Pemilukada Kabupaten Tolikara yang mengakibatkan aktifitas pemerintahan lumpuh (Cepos).

18 Januari
Pemilukada Kabupaten Yahukimo digelar dengan jumlah pemilih sebanyak 255.965 orang. Tiga pasangan yang akan bersaing ialah Abock Busup-Isak Salak (1), Didimus Yahuli-Welhelmus Lokon (2), dan Ones Pahabol-Robby Lungkutoy (3) (Cepos).

28 Januari
PTUN  memerintahkan KPU Nduga untuk mengelar pleno ulang untuk memverifikasi calon yang lolos dalam pemilukada Kabupaten Nduga. Selalin itu juga, membatalkan keputusan KPU Nduga no.97/tahun 2010 tanggal 9 Desember tentang penetapan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga periode 2011-2016 (Cepos).

24 Februari
Ketua Fraksi Golkar DPRP, Yan Ayomi, menilai dana Pemilihan Gubernur Papua tahun 2011 senilai 300 miliar terlalu besar. Anggaran tersebut bisa dikurangi hingga sepertiganya, sehingga 200 miliar bisa digunakan untuk pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. Apalagi jika Pemilihan tersebut melalui legislatif (Cepos).

25 Februari
Sesuai dengan keputusan PTUN Makasar yang menguatkan keputusan PTUN Jayapura no.42/G/2010/PTUN Jayapura tanggal 4 Oktober 2010, maka pasangan Yulius Mambay-Pieter Ell berhak mengikuti pemilu calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2011-2016 dalam pemilukada ulang (Bintang Papua).

1 Maret
• Mahkamah Agung mengeluarkan izin pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi (Cepos).
• Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Achmad Hatari, mengatakan anggaran pemilihan gubernur tahun ini sebesar 176 miliar. Anggaran Panwaslu sebesar 32 miliar (Cepos).

4 Maret
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan Kabupaten Yahukimo yang diajukan oleh pasangan Abock Yusup-Isak Salak dan Didimus Yahuli-Wilhelmus Lokon karena tidak terbukti secara hukum. Dengan demikian, pasangan Ones Pahabol-Robby Longkutoy ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Yahukimo (cepos).

17 Maret
Puluhan massa pendukung calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo, Alberth Tuliaharuk-Yorim Endama melakukan demo di Kantor KPU Yalimo. Mereka menuntut KPU dan Panwas bertanggung jawab terhadap kecurangan dalam Pemilukada Yalimo di Desa Landikma, Desa Hulikma, Desa Hubliki, Desa Sombule dan Desa Honita (Cepos).

21 Maret
Pasangan Manufandu-Imbab ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori periode 2011-2016 setelah memperoleh 4.393 suara atau unggul 1.138 suara dari pasangan Mnusefer-Kawer .

26 Maret
• Pasangan Alberth Tuliahanuk-Yorim Endama, calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai KPU melakukan pelanggaran dalam hal pemindahan tempat rekapitulasi pleno tanpa surat keputusan (dari Elelim ke Distrik Abenaho), pleno hanya dihadiri oleh 3 anggota KPU (harusnya 4) dan belum diadakannya pleno di Distrik Apalapsili namun sudah diadakan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten (Cepos).
• Tokoh Masyarakat Nusantara Timika, Andreas Anggaibak, meminta KPU Provinsi Papua menegur para calon gubernur dan wakil gubernur yang mencuri start kampanye, karena hal itu telah melanggar UU Pemilu mengenai jadwal kampanye (Bintang Papua).

9 Mei
Pembentukan Pansus Pilgub Papua Barat dinilai illegal. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy (Bintang Papua).

11 Mei
Pihak DPR Papua telah memanggil KPU Provinsi Papua terkait proses pendaftaran Pilgub Papua (Cepos).

12 Mei
DPRD dan KPUD Kabupaten Jayapura menggelar rapat Pansus yang membahas persiapan pelaksanaan Pilkada. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Jayapura (Cepos).

19 Mei
Masyarakat Lany Jaya menggelar aksi demo damai di Kantor Kejaksaan Negeri Wamena. Dalam aksi tersebut, mereka mendesak agar Pilkada segera dilakukan (Cepos).

20 Mei
• Sebagai persiapan pelaksanaan Pilgub Papua, KPUD Merauke telah melantik PPD dan PPS di 5 distrik, yakni Distrik Okaba, Ngguti, Muting, Ulilin dan Elikobel. Selain itu KPUD di Biak melaksanakan hal yang sama (Bintang Papua & Cepos).
• Terkait dengan pelaksanaan Pemilukada ulang di Kota Jayapura untuk pemilihan Walikota, Direktur ICS, Budi Setyanto mengatakan Pemilukada harus dilaksanakan ulang karena kalau tidak dilaksanakan akan ada kevakuman kepemimpinan di dalam pemerintahan (Cepos).

23 Mei
• Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Supiori, Fredrik Manufandu dan Yan Imbab dilantik oleh Gubernur Barnabas Suebu di Gedung DPRD Supiori (Bintang Papua).
• Proses pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tolikara hingga saat ini belum berjalan dengan baik karena pihak KPUD Tolikara masih menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap kasus antara KPUD Tolikara yang lama dengan KPUD yang baru.
• Polres Jayapura Kota melakukan penyelidikan dugaan money politic yang dilaporkan Panwaslu Abepura terkait Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
24 Mei
KPU Kota Jayapura akan menggelar pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilukada Kota Jayapura, kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Le Premiere Entrop.

26 Mei
• Makamah Agung melalui keputusan No. 20/P.PTS/8/2011, mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk mencalonkan diri menjadi gubernur (Cepos & Bintang Papua).
• Untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2011-2016,  Papua telah merealisasikan dana hibah kepada KPU Papua sebesar 75 milyar (Cepos).
• Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem mengharapkan kepada semua pihak termasuk para kandidat menerima keputusan pleno KPU Kota Jayapura yang telah menetapkan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih untuk periode 2011-2016 (Bintang Papua).
28 Mei

Sejumlah elemen masyarakat Lanny Jaya yang terdiri dari tokoh agama, adat, mahasiswa, pemuda, intektual dan kaum perempuan mendatangi Kejaksaan Tinggi Papua dan meminta agar Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya dilakukan seperti yang sudah ditetapkan 24 juni 2011, meskipun para penyelenggara Pemilukada tersangkut proses hukum (Cepos).

30 Mei
Menjelang Pelaksanaan Pemilukada gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, KPU Supiori melantik Panitia Penyelenggara Distrik (PPD) sebayak 25 anggota di 5 distrik yang ada di Kabupaten Supiori (Cepos).

1 Juni
Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Komarudin Watubun mengatakan pihaknya belum memiliki calon gubernur untuk diusung karena masih dalam proses seleksi untuk selanjutnya dikonsultasikan ke Jakarta.

6 Juni
Habel Melkias Suwae sebagai Calon Gubernur dari Partai Golkar untuk maju dalam Pemilu Gubernur Provinsi Papua 2011.
7 Juni
Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan tujuh kepala Distrik Kabupaten Puncak sepakat untuk meminta penangguhan penahanan bagi Pejabat Bupati Puncak,  Decky Ambrauw.

9 Juni
Partai politik yang ada di Papua mulai mengajukan calon Gubernur masing-masing untuk maju dalam Pilgub 2011. Partai Golkar pun secara terbuka telah menyatakan dukungannya kepada Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Habel Melkias Suwae sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016.

10 Juni
• KPUD Kabupaten Nduga melakukan rapat pleno terbuka penetapan hasil perhitungan surat suara Pemilukada di Kenyam, Ibu Kota Kabupaten Nduga. Acara ini dipimpin oleh Ketua KPU Nduga, Yohanes Kemong, dihadiri oleh Pejabat Bupati Nduga Benyamin Arisoy, unsur Muspida, lima pasangan Cabup/Cawabup, Ketua PPD dan masyarakat. Pemilukada ini dimenangkan oleh pasangan Yairus Gwijangge-Frans Robert Kristantus, dengan meraih suara sebanyak 27.254 suara.
• Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Dogiyai, Frans Magai mengatakan sesuai kesepakatan berbagai komponen masyarakat Dogiyai meminta supaya ketua dan anggota KPU Dogiyai di-PAW sebab dinilai banyak melakukan kesalahan, di antaranya diduga menggelapkan data daftar pemilih tetap untuk kepentingan kandidat tertentu. Menyikapi hal ini, Ketua KPU Provinsi Papua, Beny Sweny mengatakan permasalahan KPU Dogiyai sedang ditangani DK-KPU Provinsi Papua dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan dari berbagai sumber seperti Panwaslu Dogiyai, ketua dan anggota KPU, Pemda Dogiyai dan lainnya.

13 Juni
Menyikapi penyelidikan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pencarian dana Panwaslu Provinsi Papua senilai 1 miliar, Ketua Panwaslu Provinsi Papua, Onny Lebelauw mengatakan hal tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan yaitu SK pengangkatan dari Panwaslu Provinsi Papua, sambil menunggu bendahara tetap yang diusulkan ke pemerintah Provinsi Papua.

19 Juni
Tiga calon Gubernur Provinsi Papua Barat, Dominggus Mandacan, G.C Auparay dan Wahidin Puarada menyatakan tidak akan hadir dalam pencabutan nomor urut yang akan dilaksanakan oleh KPU pada 20 Juni 2011. Hal ini dilakukan sebagai aksi protes dan tidak menerima klarifikasi yang dilakukan oleh MRPB yang ilegal.

23 Juni
• Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya melaksanakan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya untuk memilih bupati dan wakil bupati periode 2011-2016. Pemungutan suara akan dilangsungkan di 10 distrik dengan jumlah TPS sebanyak 297 (Bintang Papua).
• Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan meskipun pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur masih ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, tetapi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 telah disepakati yakni tanggal 23 September 2011 (Bintang Papua).

1 Juli
• Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengabulkan permohonan penudaan pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat yang diajukan oleh ketiga pasangan Cagub dan Cawabup. Surat penetapan tersebut bernomor 33/PEN-GTUN/2011/PTUN.JPR.
• Pilkada Lanny Jaya dilaporakan ternoda oleh kasus penyandaraan, terror, intimidasi dan penggelembungan suara di Distrik Balingga oleh pasangan no urut 3. Menurut laporan ada aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3, dimana pada rekap dan pleno di Distrik Balingga Kandidat no 3 memperoleh 6.850 tetapi digelembungkan menjadi 1200. Selain itu juga telah terjadi penyandraan ketua dan anggota PPD Distrik Balingga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 3 yang dibantu oleh okmun TNI dan Polisi.

6 Juli
Selasa 5 Juli 2011, KPU Kota Jayapura melaksanakan pleno penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Jayapura terpilih periode 2011-2016. Pleno berlangsung tertutup di Ruang Kerja Ketua KPU dan hanya dihadiri oleh Ketua KPU dan seorang anggota KPU Kota Jayapura yakni Syamsuddin.

7 Juli
• Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai, menolak hak uji materi kepada MK terkait pencalonan diri Komarudin Fatubun sebagai wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode 2011 – 2016 (Bintang Papua).
• Pansus Pemilukada Kabupaten Tolikara mengaku menemukan adanya indikasi penyimpangan dana hibah untuk pelaksanaan Pilgub Provinsi Papua periode 2011 – 2012 di Kabupaten Tolikara sebesar 3 miliar (Cepos).

16 Juli
Sebanyak 30 Satuan Anggota Brimob Merauke dikirim ke Wamena berdasarkan perintah dari satuan Brimob Polda Papua atas permintaan Kapolres Jayawijaya. Anggota Brimob ini selanjutnya diberangkatkan menuju Tiom, Kabupaten Lani Jaya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya.

19 Juli
Pleno hasil penetapan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Lani Jaya untuk tiga distrik yaitu: Distrik Makki, Distrik Gamelia dan Distrik Dimba diduga terjadi penggelembungan suara karena terdapat perbedaan antara hasil pleno dari PPD tingkat Distrik  dengan jumlah suara yang diplenokan pada kabupaten (Cepos).

20 Juli
• Pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal  mendeklarasikan dirinya sebagai peserta Pemilukada Gubernur Provinsi Papua.
• Hari ini Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat digelar di seluruh pelosok Provinsi Papua Barat, tetapi warga tidak antusias mengikutinya. Sementara itu, dua PPD di Kabupaten Manokwari, yakni Distrik Sururei dan Anggidida menjelang H-1 mengembalikan kotak suara ke KPUD Manokwari karena seluruh warga di kedua distrik tersebut menolak mengikuti Pemilukada, selain itu di kota Manokwari ada beberapa TPS yang terpaksa dibongkar karena ada ancaman dari pihak tertentu.
• Panitia Pengawas Kabupaten Lani Jaya mendesak KPUD Kabupaten Lani Jaya untuk melakukan pleno lanjutan di daerah yang aman dan netral, yaitu di Jayapura (Bintang Papua).
• Massa tiga pasangan kandidat, KARAS, DONOR dan AROMBAI, Senin petang, di Manokwari memalang Kantor KPU Papua Barat.
• Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Yusak Samuel Bisi Wonatorey – Ismail Sirfefa meminta Panwaslukada Provinsi Papua Barat untuk menindaklanjuti keputusan PTUN Jayapura nomor 31/GTUN/201/PTUN-JPR tertanggal 8 Juli 2011.
• Rapat akbar tiga kandidat calon Gubernur dan wakil gubernur Papu Barat, di Fanidi Manokwari memutuskan tidak mengikuti Pemilukada yang digelar KPU Papua Barat.

21 Juli
Ketua Panwas Pemilukada Kabupaten Manokwari, Philatus Rumkorem mengatakan tindakan Lurah Sanggeng yang menyandera 7.665 surat suara dan beberapa logistik lainnya merupakan tindakan pidana

24 Juli
KPU Lani Jaya akhirnya melakukan pleno penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada dan pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih yaitu Befa Yigibalom dan Berthus Kogoya dengan memperoleh suara 47.800 di Swiss Belhotel Jayapura.

29 Juli
Sebanyak 13 PPD di Kabupaten Manokwari telah mengembalikan surat suara tanpa dicoblos ke KPU. Divisi Hukun dan Humas KPU Papua Barat, Filep Wamafma menegaskan tidak akan digelar pemungutan suara susulan terhadap 13 distrik tersebut karena masyarakat sendiri yang menolak (Cepos).

1 Agustus
• Kerusuhan terjadi di Ilaga, Puncak Jaya Pkl 07.00 WIT, tanggal 31 Juli. Kerusuhan ini mengakibatkan 17 orang meninggal dan puluhan lainnya luka. Selain itu sejumlah rumah dan kendaraan warga hangus dibakar. Juru Bicara Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan pihak kepolisian belum mengetahui secara detail pemicu bentrokan tersebut. Persoalan yang muncul itu akibat rekomendasi ganda. Dari DPP dan DPD Partai Gerindra, memberikan rekomendasi kepada Simon Alom/Yosia Tembak. Sedangkan DPC Partai Gerindra memberikan rekomendasi kepada pasangan  Elvius Tabuni/Eri Dosinai (Bintang Papua& Cepos).
• Hasil pleno KPU Papua Barat terhadap rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada Gubernur antara lain, Abraham Atururi & Rahimin Katjong (57,71%), Wahidin & Herman (20,54%), Dominggus MAndacan & Origenes Nauw (19,82 %) dan GC Auparay & Hassan Ombaier (1,93%) (Cepos).

2 Agustus
Pergantian KPUD Kabupaten Dogiay dinilai tidak sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada. Pergantian ini hanya berdasarkan rasa tidak senang terhadap KPUD lama (Bintang Papua).

4 Agustus
Ketua KPU Pusat, Abdul Hafid Anshary mengatakan kisruh yang di Puncak Jaya yang menewaskan 19 orang bukan merupakan kesalahan KPUD Puncak Jaya. Menurutnya keputusan KPUD Puncak Jaya telah mengambil keputusan yang tepat untuk menolak permohonan pendaftaraan dua pasangan Pilkada yang mengantongi rekomendasi ganda dari Partai Gerindra (Bintang Papua).

5 Agustus
Berdasarkan hasil pertemuan antara KPU Provinsi Papua dan KPUD Kabupaten Puncak Jaya diputuskan bahwa Pemilukada Puncak Jaya ditunda. Penundaan Pemilukada karena situasi dan kondisi yang belum kondusif akibat kerisuhan (Bintang Papua).

8 Agustus
Dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara dan penetapan bupati dan wakil bupati Kabupaten Lanny Jaya yang akan dibawa ke Jakarta dirampas oleh sekelompok massa di Bandara Sentani (Cepos).

9 Agustus
Raperdasus Pemilihan Gubernur Periode 2011 – 2016 telah diserahkan dari Pansus Pilgub DPR Papua kepada Badan Legislasi DPR Papua dan kepada Gubernur melalui Biro Hukum Provinsi Papua (Cepos).

10 Agustus
• Kuasa hukum dari ketiga kandidat gubernur dan wakil gubernur Papua Barat menyatakan siap untuk mengikuti proses persidangan gugatan di Mahkama Konstitusi (Bintang Papua).
• Pemprov Papua Barat telah mencairkan dana sebesar 15 miliar kepada pihak keamanan  untuk pengamanan Pemilukada gubernur dan wakil gubernur (Cepos).
11 Agustus
Ketiga kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat dalam sidang di Mahkamah Konstitusi di Jakarta menuntut Pilkada dilaksanakan ulang dan pasangan Abraham & Katjong dicoret (Cepos).


13 Agustus
Ratusan warga Kabupaten Tolikara menggelar demo di Kantor Pemda Tolikara. Warga mendesak agar Pemillukada secepatnya digelar. Aksi demo ini dinodai dengan tembakan oleh anggota Brimob kepada warga Tolikara, Teo Yikwa dan yang lainnya dianiaya yakni, Emeron Wanimbo, Gubungga Wanimbo, Ambilanki Wanimbo dan Beni Wandik (Cepos).

22 Agustus
• DPR Papua menggelar rapat paripurna untuk menetapkan hak inisiatif DPRP terhadap Repardasus tentang Tata Cara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011 – 2016 di Ruang Sidang DPRP Jayapura (Bintang Papua & Cepos).
• Calon Gubernur Papua periode 2011 – 2016 Barnabas Suebu dan Jhon Tabo mendeklarasikan diri sebagai peserta Pilkada gubernur di Lapangan PTC Entrop (Bintang Papua & Cepos).
24 Agustus
• KPU Lany Jaya akhirnya memenangi perkara sengketa Pemilukada ulang di Kabupaten Lany Jaya yang berlangsung di Mahkama Konstitusi Jakarta (Cepos).
• Gugatan yang dilakukan oleh 3 pasangan calon gubernur & wakil gubernur Papua Barat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. MK membatalkan keputusan KPU Provinsi Papua Barat No. 31 tahun 2011 tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilukada tingkat provinsi tanggal 30 juli 2011 (Cepos & Bintang Papua).

26 Agustus
DPR Papua Barat tidak menyetujui dana Pilgub ulang di Papua Barat kalau KPU Papua Barat belum menyerahkan laporan penggunaan dana Pilgub sebesar 201 miliar ditambah 30 miliar. Hal ini dikatakan oleh anggota DPR Papua Barat, Max Ahoren (Bintang Papua).

6 September
Ratusan warga dan mahasiswa asal Kabupaten Maybrat menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Barat. Massa menuntut Pilkada Kabupaten Maybrat dilaksanakan tanggal 10 September 2011 (Bintang Papua).

7 September
Sekelompok warga yang mengatasnamakan masyarakat pembangunan Dogiay cinta damai menggelar demo di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka meminta KPU Provinsi Papua untuk memberhentikan sementara ketua dan anggota KPU Dogiay. Mereka menilai anggota KPU Dogiay tidak mampu melaksanakan tahapan Pemilukada di Dogiay (Cepos).


8 September
Badan Legislasi DPR Papua bersama dengan KPU Provinsi melakukan pertemuan untuk membahas kembali Raperdasus Pemilihan Gubernur Provinsi Papua (Cepos).

19 September
Nama pasangan bupati dan wakil bupati yang telah mendaftarkan diri ke KPUD Kabupaten Jayapura:
1. Jhon Managsang Wally & Rehabeam Kallem (Perorangan)
2. Eliab Ongge & Nadjib Murry (Perorangan)
3. Siska Yoku & Baharudin Farawowan (Partai non seat)
4. Mozes Kallem & Bustomi Eka Prayitno
5. Matius Awoitauw & Robert Djoenso
6. Fredik Sokoy & La Achamadi
7. Yohanes Elluay & H.R Triwibowo
8. Marthen Ohee & Frangklin Orlof
9. Frans Albert Yoku & Djijoto
10. Zadrak Wamebu & Chris Tokoro
11. Korneles Yanuaring & Muliono Maksum
12. Darius Isak Danya & Arnold Asso
(Cepos).

24 September
• Pemilukada gubernur (sebenarnya tanggal 26 September 2011) diundurkan sambil menunggu Raperdasus oleh Pansus DPRP (Cepos).
• Pemilukada untuk pemilihan bupati dan wakil bupati berlangsung di Kabupaten Sarmi (23/9). Dalam Pemilukada ini, banyak warga yang tidak memberikan suaranya (Bintang Papua).

1 Oktober
Hasil pleno dari KPUD Kabupaten Sarmi tentang Pilkada Sarmi:
Pasangan Jumlah Presentase
Bethus & Isak 3431 24,92%
Absalom & Semuel 1578 11,46%
Melki & Adrian 2002 21,80%
Manibor & Suripno 4879 35,44%
George & Nico 1875 13,62%
                        (Bintang Papua & Cepos).




8 Oktober
Proses penyelesaian Raperdasus Pemilihan Gubernur terus diupayakan. Baleg DPR Papua sedang melakukan pembahasan terkait finalisasi Perdasus Pilgub tersebut. Hal ini disampaikan oleh anggota Baleg DPR Papua, Johanes Sumarto (Cepos & Bintang Papua).

13 Oktober
Para calon bupati dan wakil bupati untuk Pilkada di Kabupaten Jayapura menarik nomor urut. Penarikan nomor urut diadakan di Hotel Sentani Indah (Bintang Papua).

1 November
Gugatan dari pasangan Cabup Kabupaten Jayapura, Franzalbert Joku & Moses Kallem Bustomi dikabulkan oleh pihak PTUN Jayapura. Pasangan ini tidak lolos dalam verifikasi sebagai peserta Pilkada, namun karena gugatan dari kedua pasangan ini akhirnya hakim PTUN meminta kepada KPU untuk membatalkan SK KPU no 68 tahun 2011 tentang hasil verifikasi dan dilakukan verifikasi ulang terhadap para bakal calon. Bagi Franzalbert Joku kemenangan ini merupakan kemenangan untuk demokrasi di Papua maupun untuk seluruh Indonesia (Cepos & Bintang Papua).

3 November
• Gugatan dari bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura 2011 – 2016, Fredik Sokoy dan La Achmady untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati disetujui oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara memenangkan gugatan kedua pasangan tersebut (Bintang Papua).
• Terkait dengan pemilihan Gubernur Papua Barat ulang, pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyerahkan dana pengamanan sebesar 10 miliar (Cepos).

7 November
Pembahasan Perdasus untuk pemilihan gubernur telah mencapai tahap akhir. Direncanakan pada Desember 2011 ini, Perdasus tersebut sudah rampung dan akan dibahas di Kemendagri. Hal tersebut disampaikan oleh Pejabat Gubernur Papua, Syamsul Rivai (5/11) di Gedung Negara (Cepos).

12 November
• Setelah jeda 18 bulan, sengketa antara KPUD Tolikara dengan KPUD PAW Tolikara yang ditunjukkan berdasarkan SK KPU Provinsi Papua no 18 tahun 2010 telah mendapatkan keputusan dari Mahkama Agung. Dalam keputusan tersebut KPU Provinsi Papua dinyatakan menang sehingga yang berhak menyelenggarakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tolikara adalah KPU PAW (Cepos).
• Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terus diundurkan karena Pemrov, DPR Papua dan KPU Provinsi Papua menuggu Perdasus yang saat ini masih dikonsultasikan kepada Kemendagri RI. Hal in disampaikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Mimika, Petrus Koten di Mimika (Bintang Papua).

17 November
KPU Kabupaten Mappi memplenokan hasil Pemilukada 2011 – 2016 secara serentak. Pleno hasil Pemilukada ini dilakukan setelah seluruh panitia pemungutan distrik di 10 distrik telah menggelar pleno dan berita acara sudah ada di tangan KPU Mappi (Cepos).

19 November
• Komisi Pemilihan Umum Papua Barat menetapkan pasangan Abraham Atururi & Rahimin Katjong menjadi pasangan yang memiliki suara terbanyak dari pasangan lainnya  (Bintang Papua).
• Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Zadrak Wamebu mendukung KPU Jilid II Kabupaten Jayapura. “Melihat persoalan sekarang ini, kita semua hanya mengikuti prosesnya. Saya juga mendukung pergantian KPU Jilid II seperti sorotan sejumlah pemuda, namun aka nada konsekuensi yang besar seperti masuknya bupati carateker dan pembengkakan anggaran,” jelas Zadrak (Bintang Papua).

26 November
KPUD Kabupaten Tolikara mulai mengadakan tahapan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tolikara. Sekretaris KPUD Tolikara, Yustinus Padang mengatakan bahwa KPUD Tolikara mulai mengadakan tahapan Pemilukada dengan melaksanakan pleno perubahan jadwal tahapan Pemilukada (Cepos).

28 November
Terkait dengan konflik yang terjadi di Distrik Gume dan Ilaga pasca pertikaian Pilkada antara kedua kubu yakni kubu Elvis Tabuni dan Simon Alom yang menewaskan 39 warga (30 Juli 2011), Kabupaten Puncak, Pemimpin Perang Kabupaten Puncak, Musa Tugubal mengatakan OPM diduga kuat mengacaukan situasi sekaligus memberikan sokongan kepada Elvis Tabuni. Musa Tugubal mengatakan bahwa mereka melihat sendiri ketika Elvis Tabuni lolos dari tembakan OPM saat Elvis Tabuni dan rombongan melewati Kali Ilogo (Bintang Papua).

1 Desember
• Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Izak Yikoyabi mengatakan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura tetap dilaksanakan pada tanggal 13 Desember. Menurut Izak, semua tahapan Pemilukada sudah berjalan dan aman. Satu tahapan yang belum dilaksanakan adalah penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon pasangan. Hal ini masih menunggu jadwal dari pihak DPRD (Cepos).
• Komisioner Devisi Hukum dan Humas KPU Papua Barat, Filep Wamafma menyebutkan sampai saat ini belum ada perkara yang teregistrasi maupun terjadwalkan di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan dari ketiga calon perserta Pilgub Papua Barat. Pihak KPU Papua Barat akan segera melakukan pemberitahuan kepada Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilukada Ulang Pilgub Papua Barat tersebut (Bintang Papua).

7 Desember
• Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi menghadirkan 9 saksi dalam persidangan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi . Kuasa Hukum KPU Mappi, Efri Fangohoy mengungkapkan 9 saksi tersebut dihadirkan pada persidangan yang digelar pada Senin dan Selasa (5-6 Desember). Sidang sengketa Pemilukada ini diajukan oleh pasangan Johanes Agawemu & Martinus Ohoiwutun sebagai penggugat pertama dan pasangan Aminadap Jumame & Marimus Wamtayai sebagai penggugat kedua serta pasangan Stevanus Kaisma & Benyamin Ngali yang ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pemilukada Mappi (Cepos).
• Terkait dengan penetapan waktu pelaksanaan Pemilukada oleh KPU Kabupaten Jayapura pada tanggal 13 Desember, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Gideon Dodop mengatakan dewan akan menolak dan tidak akan mengakui atau mensahkan hasil Pemilukada tersebut.
• Konflik yang terus terjadi akibat Pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, yakni dari kubu Elvis Tabuni dan Simon Alom, Ketua Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Puncak Se-Jayapura, Kalius Yarinap meminta kepada Polda Papua untuk segera menangkap Elvis Tabuni dan Simon Alom yang kebanyakan menetap di Jayapura. Diharapkan keduanya berada di Puncak Jaya sehingga konflik dapat diredakan (Bintang Papua).

8 Desember
Permohonan untuk sidang perkara yang diajukan oleh ketiga pasangan gubernur yakni Dominggus Mandacan & Origenes Nauw, Wahidin Purada & Herman Orisoe dan George Auparay & Hasan Ombaier terhadap hasil penetapan Pilkada Papua Barat tanggal 9 November 2011 yang lalu diterima oleh Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 6 Desember. Kuasa hukum tiga pasangan tersebut, Janje Salambauw mengatakan sidang hari pertama (6/12) pihak terkait yakni kandidat no 3, pasangan Bram & Katjong meminta agar hakim majelis konstitusi menolak permohonan pemohon dan langsung menetapkan hasil keputusan persidangan tanpa memeriksa pokok permohonan tersebut (Bintang Papua).

13 Desember
Sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada hari ini sebanyak 100.482 warga yang terdaftar dalam pemilih tetap di Kabupaten Jayapura menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura. Para calon pemimpin yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Jayapura adalah: 1. Zadrak Wamebu & CHR Laures Tokor, 2. Yohanes Elluay & Risharyudi Triwibowo, 3. Eliab Ongge & Najib Mury, 4. Yohanis Manangsang & Rahabeam Kalem, 5. Matius Awoitouw & Robert Djoenso Darean, 6. Franzalbert Joku & Djijoto, 7. Moses Kalem & Bustomi Eka Prayitno (Cepos & Bintang Papua).
15 Desember
Pihak KPUD Kabupaten Jayapura belum dapat mengumumkan hasil perhitungan sementara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Periode 2011 – 2016. Hal ini disebabkan oleh pihak KPUD belum menerima surat-surat suara dari tiap-tiap TPS yang ada di kampung dan kelurahan. Ketua KPUD Kabupaten Jayapura, Isak Hikoyabi mengatakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada bupati dan wakil bupati periode 2011 – 2016 akan dimulai pada tanggal 15 – 17 Desember (Bintang Papua).

20 Desember
• KPUD Kabupaten Tolikara menetapkan 2 pasangan dari 3 pasangan kanditat Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara. Ketua KPUD Tolikara, Hosea Genongga membacakan nama-nama hasil verifikasi yakni, John Tabo & Hedy Syanto dan pasangan Usman G Wanimbo & Amos Yikwa (Cepos).
• Raperdasus tentang Pilgub ditetapkan menjadikan Perdasus Pilgub dalam rapat paripurna DPR Papua (19/12). Dalam rapat tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menolak Perdasus tersebut. Fraksi yang lainnya, seperti Fraksi Demokrat, Pikiran Rakyat, Golkar, Damai Sejahtera dan Pembaharu Papua menyetujui. Menurut pemimpin rapat, Yunus Wonda, sesuai aturan suara dominan yang menyetujui secara otomatis mengesahkan Perdasus tersebut (Cepos & Bintang Papua).

21 Desember
Kerusuhan dan konflik terus terjadi di Papua. Pada Selasa, 20 Desember kerusuhan terjadi di Kota Manokwari. Kerusuhan tersebut berawal dengan pemalangan sejumlah jalan raya di Kota Manokwari sampai pembakaran Valeria Beach Garden, kediaman pribadi Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi. Massa membakar 9 unit mobil dan 31 sepeda motor dan 2 speadboat. Kerusuhan terjadi akibat ketidakpuasan massa terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi , Senin 19 Desember yang menolak permohonan Koalisi Suara Kebenaran untuk melihat kembali keputusan MK yang memenangkan pasangan Abraham Atururi & Rahimin Katjong (Cepos & Bintang Papua).

22 Desember
• Pasangan peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura yang berhak menuju ke putaran kedua adalah pasangan Mathius Awoitauw & Robert Djoenso dan pasangan Yohanis Eluay & Risharyudi Triwibowo (Bintang Papua).
• Menanggapi kerusuhan yang terjadi di Papua Barat, terkait Pilgub Papua Barat, Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan peristiwa pembakaran kediaman Gubernur Papua Barat Abraham Atururi disebabkan MRPB tidak menjalankan Otsus no 21 tahun 2001 yakni tidak memberikan pertimbangan tentang keaslian orang Papua sebelum maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur (Bintang Papua & Kompas).

23 Desember
Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap para pelaku kerusuhan di Manokwari terkait hasil Pilgub Papua Barat, menetapkan 11 tersangka. Keseblas orang ini ditetapkan dari keterlibatan mereka yang melakukan pemalangan di sejumlah ruas jalan Manokwari sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi pembakaran Gubernur Papua Barat, Abraham Atururi masih dalam penyelidikan (Bintang Papua).

24 Desember
Menanggapi peristiwa pembakaran kediaman Gubernur Abraham Atururi, tokoh Pemuda Arfak, Maxi Ahoren menilai insiden pembakaran tersebut tak disponsori oleh kandidat tertentu namun peristiwa tersebut merupakan murni tindakan spontanitas masyarakat yang tidak puas atas keputusan Mahkamah Konstitusi (Cepos).

30 Desember
Warga Manokwari menggelar aksi demo di Gedung DPR Papua Barat (19/12). Tujuan dari aksi demo tersebut adalah menuntut pelantikan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat ditunda dan DPR Papua Barat tidak menerbitkan rekomendasi sebagai syarat dalam pengusulan SK pengangkatan dan pelantikan (Cepos).


1.4 Korupsi

10 Januari
Gubernur Papua, Barnabas Suebu  mengatakan, tingkat korupsi di kampung lebih rendah daripada di distrik, kabupaten dan provinsi di seluruh Papua. Berdasarkan Respek sebesar 2 triliun selama 5 tahun, penyimpangan dana hanya sebesar 3% (Bintang Papua).

2 Februari
Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai, meminta pihak kepolisian dan kejaksaan harus berani memberantas indikasi banyaknya kasus korupsi dan mafia hukum di Papua. Ia menyayangkan begitu banyaknya kasus yang tidak jelas proses hukumnya serta tidak berpihak pada rakyat Papua (Cepos).

8 Maret
Pemenang Pemilukada Boven Digoel, Yusak Yaluwo dilantik menjadi bupati meskipun berstatus terpidana kasus korupsi pengadaan kapal tanker LCT 180 Wambon dan APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2002-2005. Akan tetapi, Mendagri, Gamawan Fauzi, sudah mengeluarkan SK pemberhentian sementara Yusak Yaluwo sebagai bupati (Cepos).


23 Maret
Mantan Ketua KPU Kota Jayapura, Hendrik Bleskadit dan anggotanya, Victor Manengkey dituntut 4,5 tahun penjara. Keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya sebagai pegawai negeri (Cepos).

24 Maret
Herman Nerotouw berharap dugaan kasus korupsi senilai 11 miliar di Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura, yang berhasil dibongkar oleh Jajaran Kejaksanaan Negeri Jayapura, diusut sampai tuntas. Ketiga orang yang menjadi terdakwa ialah Mantan Sekwan Kabupaten Jayapura, Bruce Batro, Bendahara Umum Sekwan, Arifin Pasolo, dan Kadin DP2KA, Ichsan Ansari (Bintang Papua).

7 April
Badan Pemeriksa Keuangan diminta untuk segera melakukan audit terhadap biaya perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Papua ke luar Jayapura dan Papua. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring, mengatakan selama ini ada beberapa oknum anggota DPRD yang tidak pernah berangkat, tetapi hanya tinggal mengambil biaya perjalanan dinas yang nilainya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah (Bintang Papua).

9 Mei
Hasil rapat Badan Musyawarah DPR Papua memutuskan agar Komisi C dan D DPRP memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Jansen Monim dan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Papua, Achmad Hatari terkait kasus siluman 19 paket senilai 212,4 miliar (Bintang Papua).

10 Mei
Masa yang tergabung dalam Anti Korupsi Lanny Jaya melakukan aksi demo di Kejaksaan Tinggi Papua. Mereka meminta kejelasan penyelidikan oleh Kejati terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh pihak KPU dan DPRD Lanny Jaya (Cepos).

23 Mei
Istri mantan Bupati Keerom, Ni Made Santun Watae dan Mantan Sekda Keerom, I Wayan Sura dilaporkan ke pihak Polres karena diduga terlibat kasus tagihan fiktif realisasi pembayaran proyek pengadaan Note Book dan Genset untuk mahasiswa Keerom tahun 2008 senilai 900 juta (Bintang Papua).




26 Mei
Mantan Kabag Keuangan Setda Kabupaten Jayapura, Ichsan Anshari menjadi terdakwa dalam kasus dugaan penyalahgunaan Anggaran Sekretaris DPRD Kabupaten Jayapura TA 2006 senilai 12 Miliar. Ia divonis 1 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Jayapura (Cepos).

28 Mei
Papua Corruption Watch akan melaporkan sejumlah temuan kasus korupsi ke Komisi Pemberantas Korupsi, sebab penanganan terhadap sejumlah kasus terkesan berjalan di tempat. Hal ini terkait dengan temuan hasil pemeriksaan BPK beberapa waktu lalu yang mengindikasikan terjadinya penyimpangan pengelolaan dana otonomi khusus yang meliputi: alokasi anggaran kepada TV Papua, pengadaan jam tangan dan bantuan sosial Kabupaten Timika sejak tahun 2010 (Cepos).

1 Juni
Mantan Wakil Bupati Boven Digoel, Marselino Yomkondo ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Papua sebagai tersangka dalam kasus korupsi APBD Tahun 2007 senilai 6,812 miliar, yang terdiri dari dana operasional Wabup senilai 5,812 miliar dan sumber lain 1 miliar. Aspidsus Kejati Papua, H.M Yusuf mengatakan seharusnya dana operasional Wabup tersebut digunakan untuk kegiatan operasional dengan para tokoh agama, adat, kunjungan ke masyarakat dan lain-lain, tetapi justru dana tersebut dialihkan ke rekening pribadi tersangka. Dana senilai 500 juta telah diserahkan kepada KPK dan yang lainnya dikembalikan ke kas daerah, tetapi proses hukum terhadap tersangka tetap dilakukan karena baru dikembalikan saat proses penyidikan berlangsung.

6 Juni
Masyarakat dan mahasiswa Lany Jaya yang tergabung dalam Tim Anti Korupsi Kabupaten Lany Jaya mendatangi Kejati Papua untuk menuntut ditahannya pelaku korupsi di KPUD Lany Jaya. Mereka mendesak Kejati Papua segera menangkap ketujuh pelaku yang telah menyalahgunakan dana Pemilukada senilai 14,4 miliar. Di hadapan pendemo, Kajati Papua, Leo R.T Panjaitan mengatakan pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap para pelaku hingga tiga kali, bila tidak diindahkan, maka akan dilakukan penangkapan.

9 Juni
Kejaksaan Negeri Wamena melakukan penangkapan terhadap Ketua KPU Kabupaten Lany Jaya, Albius Wenda dan Sekretarisnya, Esben Wakerkwa. Kajari Wamena, Budi Utarto mengatakan, penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat dari Kajati Provinsi Papua. Budi Utarto menjelaskan ada dugaan penggelapan dana Pemilukada sebesar 12 miliar yang dilakukan oleh KPU Lany Jaya. Sementara itu, Ketua KPU Lany Jaya, Albius Wenda mengatakan penangkapan terhadap dirinya janggal karena tidak disertai surat pemberitahuan penangkapan.


10 Juni
• Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Leo RT Panjaitan mengatakan pihaknya masih melakukan pengejaran terhadap empat tersangka korupsi di KPU Lany Jaya. Keempat orang tersebut adalah anggota KPU, Asaat Serang, Kabid Anggaran DPPKAD, Daniel Rante, Kepala DPPKAD, Rico Rumbino dan Pejabat Bupati Kabupaten Lany Jaya, John Way. Sementara mereka yang telah ditangkap adalah Ketua KPU Lany Jaya, Albenius Wenda, Sekretaris KPU, Esben Wakerkwa dan Bendahara Pengeluaran KPU,  Costensi L. Runggearay.    
• Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Imanuel Zebua mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dan jabatan bendahara Panwaslu Provinsi Papua, M. Sofian yang melakukan pencairan dana sebesar 1 miliar dari rekening Panwaslu Provinsi Papua pada Maret 2011 untuk pengadaan mobil baru jenis Toyota Rush untuk ketua dan dua anggota Panwaslu Provinsi Papua.

14 Juni
Kejaksaan Tinggi Papua telah menahan enam tersangka korupsi Pemilukada Kabupaten Lanny Jaya. Menurut Wakil Kajati Papua, Hardjono Tjahtjo, keenam tersangka tersebut adalah Ketua KPU, Albenius Wenda, Bendahara Pengeluaran, Constensi L. Runggearay, Sekretaris KPU, Esben Wakerkwa, Anggota KPU, Asaat Serang, Kabid Anggaran DPPKAD, Daniel Rante dan Kepala DPPKAD, Rico Rumbino. Kini para tersangka dititipkan di Rutan Polda Papua untuk dimintai keterangan. Mereka menjadi saksi satu terhadap yang lain.”

21 Juni
Bupati Kabupaten Supiori, Frederick Manufandu memberikan batas waktu pengembalian surat pertanggungjawaban anggaran tahun 2010 kepada setiap SKPD di lingkungan Pemkab Kabupaten Supiori hingga 20 Juni 2011, Pkl. 00.00 WIT. Hasilnya  dana yang dikembalikan ke kas daerah mencapai 60 miliar. Walaupun demikian, ada sekitar 13 miliar yang tidak jelas keberadaannya. Oleh karena itu dilakukan pengecekan dengan menyertakan BPKP Papua dan ditemukan bahwa telah terjadi korupsi sebesar  13 miliar yang diambil dari kas daerah Kabupaten Supiori sejak 27 Juli-18 Oktober 2011 (Bintang Papua).

24 Juni
Kejaksaan Tinggi Papua terus bekerja keras melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi di Papua. Hingga Mei 2011, Kajati Papua telah menyelidik 84 kasus korupsi dan akan segera dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor di Papua. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua, Leo RT. Panjaitan menjelaskan di Papua ada 29 kabupaten/kota dengan pusat pengadilan koruptor di Pengadilan Tipikor, pengadilan Negeri Jayapura, maka kesulitannya sangat besar, baik dari segi biaya, izin Presiden atau Gubernur maupun pemeriksaan dan penyelidikan karena hanya ada tujuh kejaksaan negeri di Papua (Bintang Papua).

2 Juli
Kasus dugaan pencucian uang di Pemerintah Provinsi Papua Barat yang melibatkan bekas anggota Banggar DPR RI berinisial IB telah dilimpahkan ke Kejaksaan Manokwari. Berdasarkan berkas dan bukti-bukti pemeriksaan yang masuk ke Kejati Papua, IB diduga menerima dana sebesar 5 M.  Dana tersebut diberikan oleh  Papua Barat atas jasa IB membantu mengawal persetujuan kucuran anggaran pembangunan sebesar 3,7 triliun ke Papua Barat saat dibahas di DPR 2007 (Cepos).

24 Juli
LP3BH mendesak agar Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap semua anggota DPR Papua Barat dan Sekertaris Daerah dalam kasus dugaan korupsi 22 Miliar (Cepos).

27 Juli
Sebanyak 44 anggota DPR Papua Barat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dan pinjaman dari Perusahan Daerah tahun 2010 sebesar 22 miliar. Dana tersebut diduga dibagikan kepada seluruh anggota DPR Papua Barat (Bintang Papua).

1 Agustus
Kasus dugaan korupsi dana APBD tahun 2010 dan 2011 sebesar 22 miliar, yang dipinjamkan kepada 44 anggota DPR Papua Barat, kini hanya menunggu surat ijin Mendagri untuk diproses selanjutnya (Bintang Papua).

10 Agustus
• KPK terus melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan penyelewengan keuangan Negara di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua (Bintang Papua).
• ICW menggelar seminar tentang evaluasi integritas laporan dana kampanye Pilkada Kota Jayapura 2011 di Hotel Yasmin (Bintang Papua).

27 Agustus
• LP3BH meminta DPR Papua Barat mengusut proyek pembangunan hunian sementara dan bantuan untuk korban bencana banjir bandang Wasior, Kabupaten Teluk Wondana. Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Andris Wabdaron mengatakan DPR Papua Barat mempunyai hak untuk memanggil dan meminta keterangan dari siapapun yang dianggap mengetahui permasalahan yang terjadi terkait bantuan tersebut (Cepos).
• Koalisi Suara Kebenaran meminta kepada DPR Papua Barat membentuk Pansus untuk mengusut dana Pilgub Papua Barat yang mencapai ratusan miliar (Cepos).



29 Agustus
Anggota Panitia Anggaran DPD RI, Pdt. Elion Numberi meminta kepada aparat penegak hukum di Papua untuk pro aktif dalam mengusut tuntas kasus suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Proyek Kawasan Transmigrasi sebesar 500 miliar di 19 kabupaten/kota di Indonesia termasuk di Papua (Cepos).

22 September
Pemeriksaan lanjutan terhadap 44 anggota DPR Papua Barat yang telah ditetapkan menjadi tersangka belum bisa dilakukan karena masih menunggu surat izin dari Menteri Dalam Negeri (Bintang Papua).

24 September
• Hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Papua:
Tahun 2011:
No Nama Opini BPK
1 Kota Jayapura Wajar dengan pengecualian
2 Kabupaten Asmat Wajar dengan pengecualian
3 Kabupaten Kepulauan Yapen Tidak menyatakan pendapat
4 Kabupaten Boven Digoel Tidak menyatakan pendapat
5 Kabupaten Pegunungan Bintang Tidak menyatakan pendapat
6 Kabupaten Jayapura Wajar dengan pengecualian
7 Kabupaten Keerom Tidak menyatakan pendapat
8 Kabupaten Merauke Tidak menyatakan pendapat
9 Kabupaten Paniai Tidak menyatakan pendapat
10 Kabupaten Yahukimo Tidak menyatakan pendapat
           
• Sebanyak 7 kasus korupsi telah masuk di Pengadilan Jayapura. Ketujuh kasus korupsi tersebut adalah:
a. Kasus korupsi Dispenda Kabupaten Jayapura (keputusan 1 tahun)
b. Kasus korupsi Dinas P dan P Kabupaten Keerom
c. Kasus Korupsi oleh Suyadi (Serui)
d. Kasus korupsi Nehemia Kombos terkait dana PNPM Boven Digoel
                                 (Bintang Papua).

1 Oktober
Komisi D DPRP menyatakan siap untuk mengungkapkan dan menyelesaikan 19 proyek yang diduga ‘siluman’ di Dinas PU Provinsi Papua yang dialokasikan dalam APBD tahun 2011 (Cepos).

4 Oktober
Empat anggota DPRD Jayapura diperiksa oleh Penyidik Tipikor Polda Papua dan Polres Jayapura terkait dugaan korupsi dana asuransi senilai 475 juta di DPRD Kabupaten Jayapura. Keempat anggota DPRD ini diperiksa sebagai saksi, mereka adalah: Ketua Komisi A. Saharudin, Wakil Ketua II DPRD, Gideon Dodop, anggota Komisi C, Bachtiar dan anggota Komisi A, Yesaya Asmara (Bintang Papua&Cepos).

13 Oktober
Masyarakat Kabupaten Lanny Jaya yang tergabung dalam Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi demo di kantor Kejaksaan Negeri Wamena. Mereka meminta pihak kejaksaan mengadili pejabat Bupati Lany Jaya, JW, Mantan Sekda, DW dan 5 anggota KPU Lanny Jaya yang melakukan tindak pindana korupsi di Kabupaten Lanny Jaya (Cepos).

31 Oktober
Indonesia Police Watch mendesak KPK untuk mengusut bantuan dana Freeport ke Polri dan kasus korupsi dana Otsus di Papua. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta bahwa hal ini perlu dilakukan mengingat konflik yang terus berkecamuk di Papua (Bintang Papua).

1 November
Kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Supiori masih dalam penyidikan tim Kejaksaan Negeri Biak. Kasus korupsi yang terjadi di Supiori tersebut sebesar 13,9 miliar. Pencairan dana tersebut tanpa SP2D (Cepos).

3 November
Dugaan korupsi dana APBD Papua 2010 senilai 28 triliun yang dialamatkan kepada mantan Gubernur Barnabas Suebu, ditangapi oleh Barnabas Suebu. Barnabas Suebu menilai dugaan itu merupakan fitnah yang sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan tertentu pula. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tak menunjukkan indikasi bahwa Gubernur Papua melakukan korupsi dan tak ada indikasi yang menunjukkan bahwa ada dana APBD Papua senilai 28 triliun yang disimpan dan dikelola secara tak sah dan melanggar sistem (Bintang Papua).
11 November
• Dalam sidang kasus korupsi dana BOS SD Sempan Barat, Kabupaten Mimika, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, E.B Titahana dan Petrus P memutuskan kedua tersangka yakni Blasius Rahang Metan dan Leonard Hendrik Ringirit resmi menjadi tersangka dan menjalankan hukuman selama 4 tahun 5 bulan penjara. Keduanya merugikan Negara dengan melakukan korupsi atau sengaja mencairkan dana BOS senilai 200 juta (Cepos).
• Kejaksaan Negeri Biak mengekspos hasil penyelidikan proyek pengadaan buku dan alat peraga di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Supiori sebesar 3 miliar pada tahun anggaran 2010. Ekspos ini dilakukan di Jayapura (Cepos).

14 November
Papua Corruption Watch mengadakan pertemuan yang bertemakan “Dialog Rakyat Menjaring Konsep Calon Gubernur Papua Periode 2011–2016 dalam Menangani Upaya Pemberantasan Korupsi.” Dari pertemuan ini disimpulkan bahwa komitmen para calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua 2011-2016 masih diragukan dalam upaya pemberantasan korupsi (Bintang Papua).

18 November
Mantan Wakil Bupati Boven Digoel, Marselino Yamkondo, tersangka kasus korupsi menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jayapura (17/11). Kasus korupsi dari Marselino adalah kasus dugaan korupsi dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepada daerah Kabupaten Boven Digoel pada APBD dan APBD perubahan 2007 sebesar 6,812 miliar. Sidang terhadap Marselino sudah dua kali. Sidang yang kedua ini sudah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi (Cepos).

23 November
• Polda Papua sejak Januari–November 2011 menangani 57 kasus korupsi sehingga Polda dapat menyelamatkan kerugian Negara sebesar 12 miliar. Dana korupsi tersebut berasal dari dana APBD dan Otsus Papua dan Papua Barat. Dari ke-57 kasus tersebut 26 kasus diantaranya sudah dilakukan penyelidikan (Cepos).
• Massa yang tergabung dalam Forum Rakyat Papua Boven Digoel menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRP. Mereka meminta agar pemerintah termasuk DPRP turut mencermati dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel. Beberapa poin yang disampaikan adalah meminta Pemrov membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan dugaan korupsi di Boven Digoel, dan mendorong KPK menyelidiki penggunaan APBD tahun anggaran 2010 (Cepos & Bintang Papua).



2 Desember
Wakil Bupati Mimika, Abdul Muis mengatakan, Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Mimika, Suparno telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalagunaan dana Otsus Dinas Perhubungan Mimika untuk kepentingan pembelian dua unit kendaraan jenis mini bus colt senilai 746,700 juta sesuai dengan surat perintah kerjanya tertanggal 11 September 2009 dari Kejaksaan Negeri Timika. Menurut Muis kenyataannya justru ketika dilakukan proses pembayaran oleh dinas pada tanggal 31 Desember 2009 belum ada bus mini colt tiba di Timika, 4 bulan kemudian tepatnya bulan April 2010 salah satu dari dua unit bus tiba di Timika sedangkan satu unit lagi tiba di Timika pada bulan Agustus 2011 (Bintang Papua).

3 Desember
Kejaksaan Negeri Merauke akan melimpahkan berkas dan 2 tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif pengadaan speed boat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Asmat ke Pengadilan Tipikor Jayapura. Hal tersebut disampaikan oleh Kajari, Merauke Edhi Nursapto (Cepos).

8 Desember
Pemerintah Pusat menyarankan agar BPK menyerahkan kasus dugaan penyelewengan dana Otsus kepada pihak Kejaksaan dan Kepolisian agar segera diproses. Hal ini dikatakan oleh Mendagri, Gamawan Fauzi, dalam Dialog Percepatan Pembangunan Papua di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua (Bintang Papua).

9 Desember
Menanggapi kasus korupsi dana Otsus Papua, Budi Setyanto mengatakan, aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan dituntut untuk lebih proaktif dan tak melakukan pilih kasih terhadap kasus korupsi dana Otsus yang sudah masuk dalam hukum. Sebaiknya pada saat sekarang ini yang harus dilakukan adalah penegakan hukum terhadap pejabat yang korupsi (Bintang Papua).

10 Desember
Sepanjang tahun 2011, Kejaksaan Negeri Merauke telah menangani 20 kasus korupsi. Lima diantaranya dalam tahap penyidikan, 3 kasus dalam tahap penuntutan dan 7 diantaranya dalam upaya hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung. Selain itu juga kehadiran Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Pewakilan Papua mengaudit 3 kasus dugaan korupsi yakni, Pembangunan rumah rakyat di Kampung Kiworo dan Kimaam, Penyalahgunaan anggaran PNPM Mandiri di Distrik Muting dan Mantan Kapolres Boven Digoel terkait anggaran pengamanan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (Cepos).

13 Desember
Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi 13,9 miliar pada tahun anggaran 2010 di Kabupaten Supiori masih terus dilaksanakan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Biak. Meskipun telah menetapkan mantan Bupati Supiori, Julianus Mnusefer sebagai tersangka namun penyidik masih terus melakukan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan tersebut, saksi-saksi yang diperiksa terus bertambah menjadi 40-an orang. Dalam pengembangan penyidikan, kemungkinan masih ada tersangka yang akan bertambah (Cepos).

14 Desember
Massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melakukan aksi unjuk rasa di beberapa tempat dalam Kota Manokwari. Dalam orasinya mereka mendesak agar kasus korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum harus dibuka secara transparan kepada publik. Kasus korupsi yang sekarang ini ditangani harus segera diproses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku (Bintang Papua).

21 Desember
Ketua Pengadilan Tipikor Papua Barat, Muslim mengatakan, dalam waktu dekat Pengadilan Tipikor Papua barat akan menerima 26 berkas perkara korupsi dari 3 kejaksaan negeri di Papua Barat. Diantaranya, 14 berkas korupsi dari Kejaksaan Negeri Fakfak, 7 dari Kejaksaan Negeri Sorong dan 5 dari Kejaksaan Negeri Manokwari (Bintang Papua).

23 Desember
Kasus dugaan korupsi pengadaan 1 unit speed boat fiktif tahun 2008 oleh Mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Asmat, Yustus Kakom dan rekannya, Suwardi mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Jayapura (Cepos).

31 Desember
Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh pihak Polda Papua pada tahun 2011 ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2010. Pada tahun 2011 ini, jumlah kasus korupsi yang ditangani adalah sekitar 73 kasus. Dari ke-73 kasus, 27 kasus yang berkasnya dinyatakan lengkap dan berlanjut ke proses hukum berikutnya, 3 kasus dinyatakan belum lengkap dan 43 kasus lainnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi Polda Papua pada tahun 2012 (Cepos).


1.5 Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat  dan Otonomi Khusus

A. Unit Percepatan Pembangunan Papua Dan Papua Barat (UP4B)

23 Februari
Tokoh-Tokoh Gereja di Papua yakni Pdt. Elly D.Doirebo (Wakil Ketua BPAM Sinode GKI), Pdt. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi) dan Pdt.Socratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Persekutuan gereja-gereja Baptis, tetap menolak pemilihan anggota MRP serta mendesak pemerintah pusat untuk menghentikan pembentukan badan baru Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) (Bintang Papua).

17 Maret
Socratez Sofian Yoman menilai UP4B tidak lagi menjadi solusi politik yang relevan bagi penduduk asli Papua karena UP4B statusnya lebih rendah daripada UU Otonomi Khusus no.21 tahun 2001 yang telah telah gagal total itu. Oleh karena itu jalan penyelesaian masalah status politik Papua yang diterima berbagai pihak adalah dialog damai dan jujur antara pemerintah Indonesia dan penduduk asli Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral (Bintang Papua).

31 Oktober
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membentuk institut khusus untuk mempercepat pembangunan di Papua dan Papua Barat. Institut ini akan dipimpin oleh mantan Sekjen Dewan Pertahanan Nasional, Letjen TNI Bambang Darmono. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah, Felix Wanggai, ketua tim khusus ini akan bertanggungjawab langsung ke presiden (Cepos).

1 November
Persoalan yang terjadi di Papua membuat pemerintah pusat melakukan suatu terobosan dengan membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat. Menurut Bambang Dharmono (Ketua UP4B) komunikasi efektif dan konstruktif antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua merupakan hal yang sangat penting untuk mengerti keinginan dan menangkap masalah yang dikehendaki masyarakat Papua. Bambang setuju dengan dialog Papua – Jakarta tetapi formatnya dialog tentang Papua, “Dialog Jakarta – Papua seperti menggambarkan ada keterpisahan antara Jakarta dan Papua. Integritas teritorial adalah fakta yang sudah selesai dengan persetujuan 80 negara anggota PBB, ada yang abstain tetapi tidak ada yang menetang” (Kompas).

3 November
Timotius Murib mengatakan UP4B yang dipimpin oleh Bambang Dharmono diharapkan lebih baik dari Otsus. Pemberian UP4B tersebut merupakan bentuk pengasihan dari pemerintah pusat setelah Otsus dinilai mulai tidak berjalan baik. Di pihak lain, Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh mengatakan agar presiden segera melantik kepala UP4B, pihak UP4B harus melakukan dialog yang efektif dengan seluruh komponen yang ada di Papua. UP4B juga mengevaluasi implementasi UU Otsus (Bintang Papua & Kompas).

7 November
Sekretaris Jendral Kemendagri, Diah Anggraeni dan Ibu Mendagri berkunjung ke Papua. Di Papua, mereka menyempatkan diri untuk melihat kampus IPDN Papua. Dalam kunjungan tersebut, Diah Anggraeni mengatakan UP4B yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan perhatian pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Usaha ini adalah jawaban terkait adanya pandangan bahwa pemerintah pusat kurang memperhatikan Provinsi Papua dan Papua Barat (Cepos).

10 November
Begitu banyak cara yang ditempuh oleh pihak, lembaga dan pemerintah untuk berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Dialog merupakan salah satu proses yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Kepala UP4B, Letjen Bambang Dharmono mengungkapkan akan mengajak bicara pihak-pihak yang terkait dalam masalah Papua. Menurut Bambang melakukan komunikasi konstruktif menjadi hal yang penting dalam menangani masalah di Papua (Cepos & Bintang Papua).

11 November
Wakil Presiden Boediono mengatakan, UP4B  harus bisa menyinkronkan kebijakan pembangunan di Papua. Unit khusus ini didirikan sebagai hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah. Meski telah diterbitkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua No 21/2001 dan Inpres No 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, namun hal itu belum dapat berfungsi secara optimal. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Perpres Nomor 66 Tahun 2011 yang menjadi dasar pembentukan UP4B pada 20 September 2011. Pembentukan UP4B ini merupakan pelaksanaan dari Perpres 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
UP4B ini akan berkedudukan di Jayapura. Unit ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Organisasi UP4B terdiri atas seorang kepala, wakil kepala, 5 (lima) deputi, dan sebanyak-banyaknya 20 tenaga profesional (m.antaranews.com)

14 November
Koordinator Jaringan Damai Papua Pater Neles Tebay mengapresiasi pembentukan UP4B yang diketuai Bambang Dharmono. Menurut Neles, selaku Ketua UP4B, Bambang Dharmono harus mempercepat proses dialog antara Jakarta dan Papua.Pembentukan UP4B ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat beserta seluruh kabupaten dan kota di seluruh Papua untuk mengadakan dialog warga Papua yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang hidup di Tanah Papua.UP4B, juga bisa memfasilitasi semua kepala daerah dan pemimpin DPRD kabupaten/kota se-Tanah Papua untuk melakukan dialog internal guna mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusinya.  Menurut Neles, pernyataan Presiden tentang mendorong penyelesaian permasalahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dapat dilihat sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah di Papua dan mencari solusi-solusi atas permasalahan Papua secara damai melalui dialog ( KOMPAS.com ).



20 November
Ketua Pansus Otonomi Khusus Papua DPD RI, Paulus Sumino menyambut baik keputusan pemerintah pusat membentuk UP4B  yang diketuai Bambang Dharmono. Pembentukan UP4B ini dinilai sebagai sikap presiden yang responsif mendengarkan keluhan masyarakat Papua dan Papua Barat yang selama 10 tahun pelaksanaan otonomi khusus belum mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan (m.antaranews.com).

30 November
Pembentukan UP4B dinilai oleh Ketua Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia, Markus Haluk karena pelaksanaan Otsus kurang berhasil. Namun kehadiran UP4B ini tidak banyak diketahui oleh banyak orang (Bintang Papua).

8 Desember
Terkait dengan UP4B, Mendagri Gumawan FAuzi mengatakan UP4B merupakan suatu niat baik pemerintah pusat sehingga dihimbau agar rakyat Papua jangan khawatirkan kehadiran UP4B tersebut. Hal ini adalah pemberian tulus dari pemerintah pusat kepada rakyat Papua guna mempercepat sekaligus meningkatkan kesejahteraan di Papua (Bintang Papua).

10 Desember
Aktivis HAM Independent, Sebby Sambom dengan tegas menolak program UP4B dan Otsus Jilid II di Tanah Papua. Hal ini dikatakan oleh Sebby Sambom, dkk ketika berkunjung ke redaksi Bintang Papua. Sebby menuntut pernyataan Presiden SBY atas niat baiknya untuk berdialog terbuka dengan Rakyat Papua Barat yang akan dimediasi oleh Amnesty Internasional guna penyelesaian konflik politik di Papua Barat (Bintang Papua).
13 Desember
• Dalam Perayaan Natal Bersama dengan KNPI, pemerintah dan masyarakat Kabupaten Yahukimo, Menkokesra, Agung Laksono mengharapkan agar masyarakat Papua jangan dulu berprasangka buruk dengan UP4B yang dalam waktu dekat akan hadir di Papua. Sebab unit ini bersifat koordinasi untuk mempercepat pembangunan di Papua (Cepos).
• Anggota Komisi A DPR Papua, Yohanis Sumarto mengungkapkan terkait dengan program UP4B, DPR Papua mengingatkan kepada pemerintah pusat agar terbentuknya UP4B jangan mengurangi dana Otsus yang selama 10 tahun terakhir ini dialokasikan bagi pembangunan di Tanah Papua. Tapi pemerintah pusat harus mencairkan dana-dana yang lainnya atau dana sebelumnya seharusnya masuk dana Otsus tapi belum dialokasikan. UP4B jangan hanya mengurusi pembangunan infrastruktur namun UP4B mendukung penyelesaian gejolak-gejolak sosial selama ini (Bintang Papua).

15 Desember
Pihak UP4B mulai melaksanakan kegiatannya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tahap awal yang mereka laksanakan adalah mensosialisasikan UP4B dan penjelasan kepada Pemrov, Pemda dan Pemkot tentang program-program kementrian dan kelembagaan yang akan dilaksanakan di Papua dan Papua Barat di Ruang Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura (Cepos).

16 Desember
Terkait dengan kehadiran UP4B, Bupati Yahukimo, Ones Pahabol menyatakan 4 sikap, yakni pertama, UP4B harus menghindari pola-pola pembangunan lama dalam pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Kedua UP4B harus membangun komunikasi terbuka dengan para bupati-bupati yang ada di daerah. Sebab bupati-bupati memiliki peta kebijakan strategi dasar yang transparan dengan cara-cara mereka. Ketiga, UP4B harus memiliki sasaran wilayah strategis dan tujuan yang jelas. Keempat, UP4B harus menyediakan dana 5 – 10 triliun untuk mempercepat pembangunan Papua (Cepos).

19 Desember
Terkait dengan program UP4B, Direktur Eksekutif LP3BH, Christian Warinnusy mengatakan upaya UP4B dinilai sangat politik sebagai pintu yang dibuka pemerintah pusat untuk berinteraksi dengan rakyat Papua guna membangun komunikasi konstruktif. Warinnusy menganjurkan agar UP4B bisa berkembang perlu ditingkatkan sosialisasi tentang Perpres no 65 dan 66/2011, sebab Perpres tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan UP4B (Bintang Papua).

23 Desember
Setelah menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keempat tokoh Gereja yakni Pdt. Yemima Krey (Ketua Sinode GKI Papua), Sokrates Sofian Yoman (Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Papua), Pdt. Beni Giay (Ketua Sinode KINGMI) dan Pdt. Marthin Luther Wanma (Majelis Sinode Nasional Gereja Kristen Alkitab Indonesia) melakukan jumpa pers di Kantor Sinode Gereja KINGMI di Papua (22/12). Ada beberapa hal yang disampaikan dalam jumpa pers tersebut, namun terkait dengan UP4B, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Rev Karel Phil Erari mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan presiden (16/12), keempat pemimpin Gereja tersebut meminta agar UP4B tak boleh diaktifkan dulu. Dalam pertemuan dengan keempat tokoh Gereja tersebut, Presiden SBY menyatakan untuk sementara UP4B belum boleh diaktifkan sebelum ada suatu percepatan yang komprehensif dan representif yang dilakukan antara pemerintah dan rakyat Papua. Karel Erari mengharapkan agar semua pihak yang telah terlibat dalam seluruh proses sosialisasi UP4B harus memperhatikan permintaan presiden tersebut (Bintang Papua).

29 Desember
Terkait dengan terbentuknya UP4B di Papua, begitu banyak tanggapan dan kritikan dari warga Papua. Anggota DPD RI Papua, Pdt. Elion Numberi mengatakan UP4B yang dibentuk oleh presiden ini dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, menyangkut Otsus, politik, penegakan hukum dan HAM. Ada 4 agenda yang diusung oleh UP4B yakni, 1) pemetaan dan penanganan sumber permasalahan bidang politik, penegakan hukum dan HAM, 2) pemetaan dan pendekatan terhadap kelompok-kelompok strategis di dalam masyarakat Papua, 3) perumusan dan pengembangan kebijakan social politik yang memperhatikan budaya lokal, 4) penyusunan dan pelaksanaan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif antara wakil masyarakat, Pemda, Pemkot, Pemrov dan pemerintah pusat (Cepos).

B. Otonomi Khusus (OTSUS)
3 Januari
Kepala Pusat Demokratic Center Uncen, H.M. Musa’ad mengatakan, eskalasi dinamika sosial politik di wilayah Papua sepanjang tahun 2010 berfluktuasi dengan kecenderungan meninggi. Salah satu pemicunya ialah kebijakan Otsus Papua yang diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen penyelesaian berbagai masalah di Papua, ternyata dinilai belum optimal (Cepos).

5 Januari
Bupati Mimika, Klemen Tinal mengatakan, maraknya aksi penolakan Otsus disebabkan oleh pemanfaatan dana Otsus yang belum menyentuh masyarakat Papua. Seharusnya sejak awal pengelolaan dana Otsus diatur dalam perdasi dan perdasus. Selama ini hanya diatur dengan SK Gubernur Provinsi Papua, padahal tidak semua hal yang menyangkut kepentingan orang Papua sesuai UU Otsus terakomodir dalam SK tersebut (Bintang Papua).

6 Januari
Pansus DPD RI mengidentifikasi penyebab kegagalan Otsus sebagai bentuk tindak lanjut atas sikap MRP yang beberapa waktu lalu secara tegas mengembalikan UU Otsus Papua kepada pemerintah pusat karena dinilai gagal. Menurut anggota DPD RI asal Provinsi Papua, Paulus Sumino, ada sejumlah pasal yang menjadi penyebab masalah antara lain ketidakkonsistenan pemerintah pusat dalam menjalani UU Otsus (Bintang Papua).

10 Januari
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih Jayapura menyetujui permintaan DPR RI agar pengucuran dana Otsus dimoratorium atau dihentikan sementara waktu sampai ada laporan terperinci mengenai penggunaan dana tersebut oleh  Papua dan Papua Barat (Cepos).

8 Februari
• Kontras Papua dan Komnas HAM Papua menilai praktek penegakan HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga saat ini belum dikelola secara baik oleh sebagian perangkat negara. Yohanes Maturbongs, Koordinator Kontras Papua mengatakan pelaksanaan dan implementasi Otsus Papua secara keseluruhan masih belum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan  Papua yakni pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Cepos).
• Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem menegaskan kepada Tim Pansus Rancangan Undang-Undang DPR Ri bahwa Pemerintah Pusat dan DPR RI tidak menghormati Otsus Papua karena mengeluarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang selalu bertentangan dengan amanat UU Otsus. Contohnya, Otsus mengatur tentang Pilgub oleh DPRP, namun pemerintah pusat mengeluarkan UU no.32 tahun 2004 tentang pemilihan langsung (Cepos).

12 Februari
• Hasil kunjungan rombongan Tim Pemantau Otsus di Papua menyimpulkan Otsus perlu dievaluasi secara menyeluruh. Bahwasannya setelah pelaksanaan Otsus selama hampir 10 tahun, implementasinya tidak maksimal yang ditandai dengan demo pengembalian Otsus oleh rakyat Papua (cepos).
• Kepala Bidang HAM Kanwil Hukum dan HAM Papua, Abdul Kadir mengatakan, meskipun UU Otsus menjamin pembentukan pengadilan HAM namun hal tersebut sulit terealisasi karena keterbatasan Sumber Daya Manusia serta pengadaan Hakim Adhoc yang sangat mahal. Namun, Komnas HAM Papua menilai, meskipun mahal, pengadilan HAM harus ada karena ada banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (Bintang Papua).

14 Februari
• Staf Khusus Presiden RI Bidang Otonomi Daerah, Felix Wanggai mengatakan, ada 4 aspek penting yang selama ini menjadi persoalan dalam 9 tahun pelaksanaan Otsus di Papua. Pertama, tidak adanya perencanaan kebijakan yang jangka panjang. Kedua, adanya tumpang tindih antara  regulasi daerah dengan pusat/kementerian. Ketiga, strategi pembiayaan atau pengelolaan dana yang begitu besar yang belum tepat. Keempat, belum adanya penguatan kapasitas kelembagaan yang memungkinkan adanya komunikasi antara lembaga pemerintah, politik, maupun kultural/MRP (Cepos).
• Anggota DPR RI, Agustina Basik-Basik menilai Otsus di Papua gagal karena para pejabat asal Papua itu sendiri. Otsus dinilai gagal ketika yang para pemimpin pada era Otsus ini adalah orang asli Papua. Para pejabat lebih banyak tinggal di Jakarta dan jarang bersama masyarakat di daerah-daerah. Kegagalan itu terlihat dari keterbatasan rumah layak huni, air bersih yang terbatas, hingga korupsi para pejabat demi kepentingan pribadi (Cepos).

24 Februari
Penggunaan dana Otsus Papua yang dikucurkan pemerintah pusat hingga triliunan rupiah hingga saat ini dinilai tidak jelas dan belum mengatasi masalah kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional dengan Tema “Urgensi MRP dalam Mendorong Keberhasilan Otsus Papua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” (Cepos).

1 Maret
Dana  Otsus tahun 2011 yang setara dengan dua persen dari Dana Alokasi Umum kurang lebih 3,51 triliun, mengalami kenaikan 500 miliar bila dibandingkan dengan tahun lalu. Dana Otsus untuk infrastruktur masih sama seperti tahun lalu sebesar 800 miliar (Cepos).

3 Maret
• Mahkamah Konstitusi menolak judicial review UU no. 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Papua berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh DPRP. Menurut Mahkamah Konstitusi, kekhususan terletak pada calon yang harus orang asli Papua dan telah mendapat persetujuan dari MRP. Oleh karena itu, gubernur dan wakil gubernur tetap akan dipilih oleh rakyat (Cepos).
• Koalisi Rakyat Papua Bersatu untuk Keadilan menolak revisi Otsus Papua serta unit Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang sedang digagas di Jakarta. Bahkan mereka meminta gubernur Papua dan Papua Barat bertanggungjawab menghentikan investasi MIFEE di Merauke, PT. Freeport, pembangunan PLTA di Kapraya, dan penambangan emas liar di Degeuwo dan Intan Jaya sebelum meletakkan jabatannya (Bintang Papua & Cepos).

10 Maret
• Gubernur Papua, Barnabas Suebu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penegasan mengenai kekhususan daerah Otsus terutama dalam hal pelaksanaan Pemilukada yang belum diatur dalam keputusan KPU (Cepos).
• Kegagalan pengelolaan RSUD Dok II yang merupakan rumah sakit rujukan di Papua adalah suatu kegagalan amanat Otsus untuk menyejahterahkan rakyat Papua dalam bidang kesehatan. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda (Cepos).
• Ketua Sinode KINGMI di Tanah Papua, Benny Giay dan Ketua umum BPPGG Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman mengatakan ketidakpercayaan berbagai kalangan asli Papua harus disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah pusat. Salah satunya ialah dengan membuka kerangka dialog yang menghadirkan masyarakat asli Papua dengan pemerintah pusat dengan mediasi pihak ketiga yang netral. Namun mereka menolak istilah komunikasi konstruktif serta Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang bertujuan menutupi kegagalan Otsus dan mengaburkan tuntutan dialog rakyat Papua (Cepos).

11 Maret
Waki Ketua I DPRD Kota Jayapura, Eli Karuri mengatakan alokasi dana Otsus untuk Kota Jayapura seharusnya lebih besar dari sebelumnya jika dilihat dari jumlah penduduknya. Tahun ini, Kota Jayapura mendapat alokasi sebesar 50 miliar, lebih rendah dari tahun 2010 sebesar 56 miliar. Menurutnya, dana tersebut tidak cukup untuk membiayai kegiatan pembangunan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat (Cepos).

15 Maret
Bupati Jayapura, Habel Suwae mengatakan, tidaklah benar jika Otsus gagal. Ia juga berharap agar Otsus tidak hanya dilihat dari segi kekurangannya tetapi juga keberhasilannya. Salah satunya ialah melalui program-program maupun bantuan-bantuan yang bukan hanya di tingkat provinsi, kabupaten dan distrik tetapi juga hingga kampung-kampung (Cepos).

17 Maret
Socratez Sofian Yoman menilai tujuan dan misi Otsus no.21 tahun 2001 bagi orang asli Papua adalah solusi politik bukan solusi kesejahteraan. Selama era Otsus, tidak ada perlindungan, keberpihakan dan pemberdayaan terhadap orang asli Papua  (Bintang Papua).

18 Maret
Rektor Universitas Cenderawasih, Bert Kambuaya mengatakan Otsus tidaklah gagal. ia mengajak semua pihak agar melihat sumbangan Otsus itu bagian per bagian. Contohnya, dalam bidang pendidikan yang banyak mendapat dukungan dana dari Otsus (Bintang Papua).

23 Maret
Koalisi Masyarakat Papua Bersatu untuk Keadilan dan Dewan Adat Papua berdemo di kantor gubernur. Mereka menuntut gubernur, wakil gubernur dan DPRP mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat dalam jangka waktu hingga 4 April mendatang. Mereka menilai selama 10 tahun penyelenggaraan Otsus di Papua telah gagal mensejahterakan orang asli Papua, malahan Otsus menjadi sumber konflik di Papua. selain itu, mereka juga meminta adanya tindak lanjut 11 rekomendasi Mubes MRP 2010, referendum dan dialog internasional (Cepos).

25 Mei
Komisi D DPR Papua yang membidangi masalah infrastruktur mendesak  penegak hukum Kapolda maupun Kajati Papua agar segera menindaklanjuti dan mengusut deposito dana Otsus pendidikan tahun 2008 senilai 1,85 triliun yang disimpan di Bank Mandiri dan Bank Papua (Bintang Papua).

6 Agustus
• Dugaan penyalahgunaan dana Otsus tahun 2007 – 2008 di 3 instani di jajaran Pemkot Jayapura ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Jayapura. Pansus yang dibentuk akan memanggil 3 instansi di Pemkot Jayapura untuk mempertanggungjawabkan hasil audit BPK terhadap penyalahgunaan dana Otsus (Cepos).
• Rencana Pemrov Papua mencairkan dana Otsus tahap II disikapi oleh Pemkab Jayapura. Pemkab Jayapura akan mempersiapkan surat pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus tahap II (Cepos).

11 Agustus
Ratusan elemen masyarakat yakni mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, intelektual, LSM dan anggota masyarakat mengikuti seminar sehari tentang penguatan pelaksanaan Otsus dan konsolidasi pembangunan Papua di Hotel Aston (10/8) (Cepos& Bintang Papua).

23 Agustus
Berkaitan dengan kegagalan Otsus yang berlaku di Papua, maka Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut mengatakan akan diadakan kongres Papua ke III (Cepos& Bintang Papua).

24 Agustus
Pemanfaatan Otsus yang masih tidak tepat sasaran dikarenakan belum memiliki regulasi yang tegas, karena itu masyarakat Mimika dan sejumlah kalangan DPRD Mimika meminta kepada Pemrov Papua untuk mengatur dana Otsus dengan sebuah regulasi yang jelas. Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Mimika, Norman Karupukaro (Bintang Papua).

27 Agustus
Amnesty International mendesak pemerintah Indonesia untuk mencabut PP no 77 tahun 2007 tentang lambang daerah yang melarang logo atau bendera daerah yang digunakan oleh organisasi separatis. Amnesty yakin bahwa peraturan ini bertentangan dengan semangat UU Otsus tahun 2001 yang memberikan hak orang Papua untuk mengekpresikan identitas budaya mereka (Bintang Papua).

8 September
Pdt. Elion Numberi bersama 3 anggota DPD RI lainnya yang berasal dari Papua akan membentuk tim pengawasan pemanfaatan, pengelolaan dan penggunaan dana Otsus. Tim pengawasan yang dibentuk ini untuk menjalankan fungsinya berdasarkan UU no 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPD (Cepos).

3 Oktober
Pemerintah Kabupaten Supiori membentuk badan khusus untuk pengelolaan dana Otsus. Hal ini disampaikan oleh Bupati Supiori, Fredrik Manufandu (Bintang Papua).

5 Oktober
Pihak MRP akan terus mempertanyakan pemanfaatan dana Otsus kepada Pemrov Papua. Hal ini dikatakan oleh Ketua MRP, Timotius Murib. Selain itu Wakil Ketua I MRP, Pdt. Hofni Rumbiak mengatakan keberadaan UU Otsus tidak mempunyai ketajaman lagi. Ketika adanya keputusan MK yang baru, secara tidak langsung meniadakan tugas dan tanggung jawab MRP bahkan menghancurkan UU Otsus tersebut. Pernyataan ini disampaikan kepada Sekretaris I Bidang Politik Kedutaan Besar Amerika Serikat, Melanie Higgins ketika melakukan kunjungan kerja di MRP (Cepos).

18 Oktober
• Bupati Kabupaten Jayapura, Habel Melkias Suawe mengatakan, adanya anggapan bahwa pelaksanaan Otsus gagal adalah tidak benar. Sebab banyak kebijakan atau program pemerintah yang dinilai berhasil yang dibiayai dari dana Otsus (Cepos).
• Kementrian Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap kebijakan Otsus Papua dan Papua Barat. Evaluasi ini dilakukan pada tahap kebijakan serta implementasinya dalam kurun waktu 2002 – 2011. Tahap evaluasi ini dilakukan dengan pengumpulan data. Kepala Bidang Otonomi Khusus Kementrian Dalam Negeri, Anny J mengatakan, evaluasi dengan pengumpulan data yang dilakukan di beberapa kabupaten dan kota di Papua dan Papua Barat untuk membangun program dan mengevaluasi secara berkala (Bintang Papua).

29 Oktober
Pemerintah dan DPR menyepakati untuk memberikan dana Otsus triliunan kepada daerah Aceh dan Papua. Untuk daerah aceh pada tahun 2012 dana Otsus sebesar 5,48 triliun, Papua, 3,83 triliun dan Papua Barat, 1,64 triliun. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng (Bintang Papua).

3 November
Gejolak atau konflik di Papua yang terjadi akhir-akhir ini selalu dikaitkan dengan kegagalan Otsus. Namun, menurut Bupati Habel Suwae pernyataan bahwa konflik terjadi karena kegagalan Otsus tidaklah benar. Gejolak dan konflik yang membara itu terjadi di daerah tertentu saja di Papua, itu berarti bukan mewakili Papua secara keseluruhan (Cepos).

4 November
Pemberlakuan program Otsus oleh pemerintah pusat untuk Papua Barat dinilai masih dengan setengah hati. Anggota Badan Anggaran DPR Papua Barat, Amos Hendrik May menegaskan bahwa pemerintah pusat setengah hati menyerahkan Otsus dan realisasi anggarannya ke rakyat Papua dan Papua Barat. Hal itu terlihat dengan pemberlakuan Otsus di Papua Barat tidak disertai regulasi yang jelas (Bintang Papua).

9 November
Dalam FGD (fokus Group Discussion) yang diselenggarakan oleh MPR RI yang bekerja sama dengan Uncen membahas tema “Pelaksanaan UU Otsus no 21 tahun 2001.” Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua MPR, Ahmad Farham Hamid. Ia mengatakan Otsus memberikan ruang dan otoritas yang lebih luas dan adil bagi pemerintah daerah dan masyarakat Papua untuk mengelola wilayahnya sesuai dengan karakter dan keunikan lokal (Cepos).

10 November
• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui pelaksanaan Otsus bagi Papua dan Papua Barat tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, presiden mengharapkan UP4B untuk mendorong pelaksanaan Otsus menjadi lebih efektif dan memastikan dana pembangunan di Papua dan Papua Barat sungguh-sungguh tepat sasaran (Kompas).
• Persoalan Otsus di Papua terus dibahas dan dipersoalkan oleh berbagai kalangan masyarakat, baik itu di Papua maupun di Jakarta. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi, Ryaas Rasyid menegaskan Otsus terhadap Aceh dan Papua hendaknya dilengkapi dengan UU tambahan untuk mempertegas titik berat otonomi, yakni otonomi tersebut sesungguhnya ada di tingkat pemerintah provinsi. Menurut Rasyid Otsus yang diberikan kepada dua daerah tersebut (Aceh dan Papua) terkonsentrasi mengatur masalah agama dan adat setempat (Cepos).

19 November
• Pada acara FGD (Fokus Group Diskusi) (18/11) tentang Pengkajian Rekonstruksi Hukum dan Pelaksanaan Otsus Dalam Bidang Legislasi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang bertempat di Kantor Gubernur Papua, anggota DPD RI, Paulus Sumino mengatakan karena Pemrov Papua, DPRP dan MRP selama 10 tahun ini belum melakukan rekonstruksi UU Otsus membuat pemerintah pusat juga belum menyiapkan rekonstruksi UU Otsus tersebut (Bintang Papua).
• Ketua Pusat Demokrasi Uncen, M. Abud Musaad bersama dengan Tim Pusat Kajian Demokrasi Uncen melakukan evaluasi pelaksanaan UU Otsus 21 2001 di Kabupaten Biak. Abud Musaad mengatakan pelaksanaan evaluasi Otsus Papua yang melibatkan Pemrov Papua, Papua Barat, Pemkab Biak, LSM dan Dewan Adat  bertujuan melihat implementasi program Otsus 2011. Walaupun pelaksanaan Otsus Papua selama ini berjalan namun pada implementasi di lapangan masih terdapat berbagai kekurangan (Bintang Papua).

26 November
Pada saat Raker Tim Pemantau Pelaksanaan UU no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau UU no 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, Kapolri Timur Pradodo mengatakan bahwa ada tiga pola yang akan dikembangkan untuk melakukan pengamanan di daerah Papua yakni, pertama melakukan tindakan preemtif, mengikutsertakan masyarakat untuk mengamankan. Kedua, melakukan tindakan preventif yakni mengutamakan tindakan pencegahan sebelum ada pelanggaran hukum dan ketiga, penegakan hukum, yakni ketika benar-benar bersalah, membahayakan diri dan masyarakat lain maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum (Cepos).
6 Desember
Pada tahun 2012, Provinsi Papua akan mendapatkan dana Otsus sebesar 8 triliun. Kenaikan dana Otsus akan terus bertambah setiap tahunnya, namun dana yang telah dikucurkan ke Papua belum membawa perubahan yang signifikan bagi Papua. Dana Otsus tersebut seharusnya mensejahteraan orang asli Papua. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua MRP, Timotius Murib (Bintang Papua).

10 Desember
Dalam Seminar tentang Otsus dan Prospek Ekonomi Papua, Ketua DPD Kamar Dagang dan Industri Provinsi Papua, Jhon Kabey mengatakan meskipun Otsus sudah bergulir selama 10 tahun untuk pembangunan di Papua, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi rakyat serta infrastruktur  namun justru tak menunjang peluang investasi di Papua. Faktanya, SDA di Papua cukup menggiurkan namun justru kalangan pemilik modal kerapkali mengeluhkan tentang peluang investasi di Papua (Bintang Papua).

14 Desember
Pemerintah Provinsi Papua, mengadakan diskusi tentang Otsus dan Peluang Ekonomi di Hotel Aston. Sekda Papua, Constan Karma mengatakan, pernyataan kegagalan Otsus Papua yang diungkapkan oleh berbagai pihak merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi, namun tidak sedikit pula masyarakat Papua yang mengakui dan telah merasakan dampak positif kehadiran Otsus tersebut (Cepos).

23 Desember
Terkait dengan pelaksanaan pemerintahaan, pembangunan dan Otsus di Papua, ICS memberikan beberapa catatan tentang beberapa aspek yang harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut antara lain, implementasi Otsus. Pemerintah pusat melalui Kemendagri agar segera menyampaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Otsus Papua. Hasil evaluasi ini dijadikan informasi untuk semua pihak dalam rangka memperbaiki pelaksanaan dan pembangunan di Papua. Kedua, Pemrov, DPR Papua, MRP, Pemda dan Pemkot secara konsisten melaksanakan materi muatan UU no 21 tahun 2001. Pemrov, DPR Papua dan MRP menyusun grand desain implementasi Otsus yang memuat kebijakan-kebijakan khusus dalam rangka perlindungan, pemberdayaan dan keberpihakan pada orang asli Papua (Cepos).

30 Desember
Dalam pertemuan antara Wakil Ketua I MRP, Hofni Simbiak dengan Koordinator Kamasan Institute, Foker dan LSM lainnya di Kediaman Hofni Simbiak, direfleksikan dan ditemukan persoalan-persoalan yang ada di Papua. Hofni Simbiak mengatakan belajar dari semua yang terjadi di Papua banyak sekali persoalan yang disebabkan adanya kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu baik di pemerintah pusat maupun di Papua. MRP melihat bahwa berbagai persoalan yang terjadi di Papua merupakan akibat konflik politik yang dimulai dengan keberadaan Otsus yang gagal dan ditambah lagi dengan diberikannya UP4B (Cepos).


1.6 Pemekaran Wilayah

10 Januari
Ketua Dewan Adat Biak, Yan Pieter Yarangga mengatakan, pelanggaran HAM versi Otsus meningkat. Bentuk pelanggaran itu bukan lagi dengan cara fisik seperti pembunuhan atau penculikan orang Papua yang dicap separatis atau OPM tetapi pembunuhan karakter orang Papua lewat pemekaran daerah yang mengakibatkan orang Papua saling berkelahi untuk memperebutkan uang (Bintang Papua).

15 Januari
Aspirasi pemekaran Kabupaten Puncak Trikora dari Kabupaten Jayawijaya  yang terdiri dari 5 distrik yakni Distrik Balingga, Wosak, Kwiyawogui, Melagineri dan Bua makin menguat. Selain itu juga direncanakan adanya pemekaran Kabupaten Baliem Center dan Kembu (Bintang Papua).

28 Januari
Beberapa warga asal Agimuga, Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk segera mengusulkan pemekaran Kabupaten Agimuga-Jita (Bintang Papua).

1 Maret
Aspirasi pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah kembali mencuat. Hal ini disampaikan oleh masyarakat di Kabupaten Merauke, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Nabire (Cepos).

8 Maret
• Sejumlah elemen masyarakat dari tokoh masyarakat dan anggota DPRD Kabupaten Sarmi dari daerah pemilihan 2 membahas ide pemekaran Kabupaten Sarmi Timur. Wilayah Sarmi Timur meliputi Distrik Bonggo, Bonggo Timur, Pantai Timur, Pantai Timur Barat, dan Tor Atas (Cepos).
• Bupati Kabupaten Mappi, Aminadab Jumame mengatakan, usulan pemekaran Kabupaten Muara Digoel dan Admi Korbai merupakan aspirasi murni rakyat. Mereka meminta rekomendasi Gubernur Papua dan DPRP akan pembentukan calon Kabupaten Muara Digoel dengan ibu kotanya Bade serta Kabupaten Admi Korbai dengan ibu kotanya Senggo (Bintang Papua).
• Masyarakat adat Yapen Timur menuntut pemekaran dari kabupaten induk, Kabupaten Kepulauan Yapen. “Dari segi wilayah, kami sudah memenuhi syarat sebab kami memiliki 5 distrik, 39 kampung, serta dari segi potensi sumber daya alam juga sangat memenuhi syarat, kini kita tinggal rekomendasi gubernur, “ kata Ketua LMA Yapen Timur, Benon Waimuri (Cepos).
• Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap mengatakan, rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan sudah masuk dalam agenda Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan agraria. Selain dukungan administratif, ia juga  meminta perhatian akan syarat fisik terutama wilayah perbatasan RI dengan Papua New Guinea dan Australia. Ia juga mengatakan bahwa ada juga usulan pemekaran Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Pegunungan (Bintang Papua).

25 Maret
• Ratusan masyarakat Biak Napa Swandiwe melakukan aksi unjuk rasa ke Pemda Biak. Mereka meminta dukungan pemerintah akan pemekaran Napa Swandiwe. Bupati Biak, Yusuf Maryen, mendukung aspirasi masyarakat tersebut (Cepos).
• Masyarakat Waropen Timur menyampaikan aspirasi pemekaran Kabupaten Gundumi Sisare dari Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen, Yesaya Buinei, menilai hal tersebut sudah lama muncul dan akan dinilai sesuai aturan yang berlaku (Bintang Papua).

26 Maret
Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah mengajukan judicial review UU no. 45 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Papua Barat serta beberapa kabupaten ke Mahkamah Konstitusi (Bintang Papua).

16 Mei
Usulan pemekaran Grime Nawa menjadi sebuah kabupaten hanya menunggu hasil sidang dari DPR Pusat. Hal ini dikatakan oleh Jack Ayamiseba, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Jayapura (Cepos).

19 Mei
Tim Pemekaran Kabupaten Mimika berencana memekaran 5 distrik baru di Kabupaten Mimika. Hal ini dilakukan agar mempercepat proses pemekaran Kabupaten Mimika. Kelima distrik yang hendak dimekarkan anatara lain: Distrik Iwaka, Wania, Amar, Hoeya dan Bela Alama (Cepos).

23 Mei
Ketua DPRD Mimika, Trifena M Tinal mendukung pemekaran dua kabupaten baru yakni Kabupaten Agimuga dan Kokonao. Alasannya, demi percepatan pembangunan di daerah tersebut dan merupakan aspirasi rakyat.


6 Juni
• Ratusan warga pendukung pemekaran Provinsi Papua Tengah ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biak. Mereka menyerahkan aspirasi pemekaraan Provinsi Papua Tengah yang diterima Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Biak Numfor, Sefnat Rumbewas. Aspirasi tersebut ditandatangani oleh ketua tim 502 Daud Kbarek dan Sekretaris, Chaidir Masing serta didukung dewan adat Papua di Biak, dewan adat KBS, veteran LVRI NKRI di Biak, intelektual dan Satgas Papua (Bintang Papua).
• Masyarakat yang tergabung dalam Kebangkitan Provinsi Papua Tengah melakukan demonstrasi dan deklarasi pembentukan Provinsi Papua Tengah di depan Kantor DPRD Biak Numfor.

7 Juni
Aspirasi pembentukan Provinsi Papua Tengah, dengan Ibu Kota Biak terus diperjuangkan. Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor, Sefnat Rumbewas mengatakan, pihaknya hanya menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sedangkan keputusan ada pada provinsi induk, baik Gubernur maupun DPRP. Ia menambahkan sebenarnya landasan hukum Provinsi Papua Tengah sudah ada sejak tahun 1999, tinggal ditindaklanjuti saja.

14 Juni
Ratusan massa dari wilayah Kabupaten Sarmi, yaitu Distrik Bonggo, Bonggo Timur, Pantai Timur, Pantai Timur Barat dan Tor Atas mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Sarmi untuk menyampaikan aspirasi pembentukan Kabupaten Sarmi Timur. Kordinator lapangan, Martinus Jenjeman mengatakan tujuan kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan aspirasi pembentukan Kabupaten Sarmi Timur, sebab saat ini Sarmi Timur telah memiliki 5 distrik dan 42 kampung. Wakil Ketua II DPRD Sarmi, Paul Pelege saat menerima pengunjuk rasa menjelaskan bahwa aspirasi tersebut diterima dan akan diteruskan ke DPR-RI di Jakarta.

23 Juni
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Pegunungan Timur Papua, Stevanus Siep mengatakan, saat ini masyarakat Kurima menuntut dialog segi tiga antara masyarakat Kurima, Pemkab Yahukimo dan Pemkab Jayawijaya untuk menentukan sikap atau keinginan mereka untuk bergabung dengan Kabupaten Jayawijaya. Keinginan untuk bergabung dengan Jayawijaya adalah murni kemauan masyarakat, karena tidak ada perhatian dari Pemkab Yahukimo (Bintang Papua).

24 Juni
Anggota DPR Papua Barat, Sius Doansiba menjelaskan, usulan pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 23 Juni 2011 oleh Panja Komisi II DPR-RI (Bintang Papua).

28 Juni
Demonstrasi menuntut pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak diwarnai aksi anarki, sehingga aparat kepolisian dari Polres Manokwari melakukan tembakan peringatan terhadap aksi massa. Aksi anarki ini terjadi karena tuntut massa untuk menemui Gubernur Papua Barat, Abraham O. Ataruri tidak terpenuhi (Bintang Papua).

30 Juni
• Anggota Komisi B DPR Papua, Philipus Wisabla selaku Ketua Tim Pemekaran Kabupaten Yalimek mengatakan saat ini ada tiga wilayah di daerah pegunungan yang minta dimekarkan yaitu Kabupaten Ketengen di Pegunungan Bintang, Kabupaten Yalimek di Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Puncak Trikora di Kabupaten Puncak Jaya (Bintang Papua).
• Warga yang mendukung pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak mendatangi Kantor DPR Papua Barat untuk mendengarkan jawaban dari pihak legislatif atas tuntutan mereka. Koordinator aksi, Frederick J. Inyomuso mengatakan, kehadiran pihaknya untuk melakukan pertemuan segi tiga antara, Gubernur, warga dan DPR Papua Barat (Bintang Papua).
• Sengketa batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori di Kampung Doubo/Wandos dan Syurdori semakin memanas. Tokoh masyarakat Kampung Doubo, Yosafat M. Niber meminta supaya pemerintah Biak Numfor dan Supiori harus duduk bersama guna membahas permasalahan ini agar tidak menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat (Bintang Papua).

1 Juli
Menyikapi lambannya pemekaran Kabupaten Muyu Mandobo dan Kota Madya Merauke, anggota Komisi II DPR-RI, Agustina Basik-Basik menjelaskan hal ini terjadi karena adanya tumpang tindih peraturan pemerintah, yang sebelumnya menggunakan PP No.129 tahun 2000, tetapi muncul lagi PP No. 78 tahun 2007 yang mensyaratkan pembentukan daerah baru harus berjumlah lima wilayah. Selain itu, adanya moratorium pemekaran wilayah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

4 Juli
Masyarakat Kabupaten Mappi mengusulkan 2 pemekaran kabupaten yakni wilayah yang berada di Muara Kali Digoel atau sekitar Bade dan Daerah Senggo. Menurut Yumame, usulan pemekaran 2 calon kabupaten baru tersebut oleh masyarakat diminta langsung ke gubernur Papua (Cepos).

21 Juli
Sekretaris tim pemekaran Kabupaten Amungsa (Agimuga-Jita), Yohanes Tsugumol mengatakan, DPRD Kabupaten Mimika tidak serius mengurus pemekaran Kabupaten Amungsa.


8 Agustus
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Suara Akar Rumput (SAR) Papua pekan lalu bertemu dengan Direktur Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Gedung Kemendagri Jakarta. Mereka mendesak pemerintah agar bersama DPR segera mengesahkan RUU tentang pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak menjadi UU (Bintang Papua).

10 Agustus
Pemrov Papua mengeluarkan rekomendasi pemekaran Kabupaten Muara Digoel dan AdmiKorban. Rekomendasi ini diterima langsung oleh Bupati Mappi, Aminadab Jumame (Cepos).

12 Agustus
Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Andreas Anggaibak menyatakan pemekaran Papua Tengah terus diperjuangkan. Tim pemekaran telah mengajukan gugatan ke Mahkama Konstitusi untuk peninjauan kembali UU No 45 tahun 1999 (Cepos).

23 Agustus
Maraknya aspirasi pemekaran sebagaimana yang ditandantangani oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu tanggal 19 Juli 2011 yang lalu dinilai dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan lokal Papua. Hal ini disampaikan oleh Ketua  DPD PKDI Papua, Elpius Hugi (Bintang Papua).

3 September
• Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua, Elieser Renmaur mengharapkan kabupaten-kabupaten calon pemekaran agar dapat menghasilkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kehidupan di daerahnya (Cepos).
• Tim pemekaran calon kabupaten Yapen Timur menyatakan siap untuk melakukan konsolidasi internal maupun eksternal di tingkat kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, dan Pemerintah Pusat Jakarta (Bintang Papua).

5 September
Perjuangan pemekaran Kabupaten Yapen Timur akhirnya mendapatkan SK Bupati, SK DPRD dan SK Gubernur Papua (Bintang Papua).

19 Oktober
Setelah direkomendasikan oleh Gubernur Barnabas Suebu pada Juli 2011 lalu terkait pemekaran 5 calon kabupaten di Kabupaten Yahukimo, anggota DPR RI dan DPRP ke Kabupaten Yahukimo untuk membahas persoalan pemekaran kabupaten tersebut. Bupati Yahukimo, Ones Pahabol sebagai ketua tim pemekaran membenarkan pertemuan tersebut (Cepos).


4 November
Sekretaris Jendral Kemendagri, Diah Anggraeni mengatakan, sejumlah daerah hasil pemekaran tidak memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat maka bisa dileburkan atau bergabung dengan kabupaten lainnya. Menyangkut moratorium pemekaran daerah sampai saat ini masih berlaku dan tidak melarang adanya aspirasi dari masyarakat di suatu daerah untuk menuntut pemekaran daerah yang baru (Bintang Papua & Cepos).

15 November
Usaha untuk memekaran Grime Nawa menjadi sebuah kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Jayapura terus dilaksanakan. Salah satu usaha yang terbaru adalah membuat peta daerah Grime Nawa. Menurut Sekretaris Masyarakat Cinta Pemekaran Grime Nawa, Steady Penggu, peta tersebut ada tiga macam yakni peta keseluruhan Provinsi Papua, peta Kabupaten Induk Jayapura dan peta Grime Nawa. Steady Penggu mengaku menyesal terhadap sikap kabupaten induk yang diam dan malas tahu dengan nasib yang dialami oleh warga Grime Nawa (Bintang Papua).

19 November
Tim 502 Pemekaran Provinsi Papua Tengah perwakilan Biak mensosialisasikan pemekaran kepada Pemda, DPRD Biak dan masyarakat di kampung dan distrik. Menurut Chaidir Massing (Sekretaris Tim 502 Provinsi Papua Tengah Perwakilan Biak) mengatakan UP4B yang diketuai oleh Bambang Dharmono diminta mempercepat realisasi pemekaran Provinsi Papua Tengah yang telah diaspirasikan masyarakat sejak lama (Bintang Papua).

16 Desember
Tim Pemekaran dan Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen telah mempresentasikan cikal bakal kabupaten baru di Medagri dan Komisi II DPR RI Jakarta. Hal ini dilakukan pada tanggal 14 Desember yang lalu. Marthen Maisuri (Tim Pemekaran) mengatakan, tidak ada kendala dalam presentase karena telah memenuhi persyaratan dari pemerintah dan UU (Bintang Papua).


1.7 Pertahanan Keamanan

10 Januari
Dua kelompok masyarakat yang berdomisili di BTN Puskopad Atas Kamp Kei, Abepura terlibat bentrok karena ketidakpuasan ganti rugi kasus penganiayaan terhadap kelompok Wamena Gunung oleh kelompok Wamena Kota. Akibat bentrok tersebut, 3 orang luka terkena sabetan parang dan dilarikan ke RSUD Abepura (Bintang Papua).



14 Januari
Dekan Dekenat Kabupaten Keerom, Pater John Jonga, Pr mengatakan berdasarkan data dan fakta yang dimilikinya, sejumlah anggota TNI disinyalir melakukan bisnis miras di Keerom dan Wamena. Ia sangat menyayangkan hal ini karena TNI yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat memberikan contoh yang baik. Pihak TNI sendiri akan menindaklanjuti informasi ini (Cepos).

15 Januari
Dua residivis, Klemen Basik-Basik dan Amandus Basik-Basik menembak Pos Pengamanan Perbatasan RI-PNG, Yonif 132/Bima Sakti asal Pekanbaru, Riau. Seorang anggota TNI, Pratu Sukirman mengalami luka di bagian punggung karena terkena panah. Anggota TNI lainnya langsung memberi tembakan peringatan sebanyak tiga kali. Namun, karena tidak digubris, kedua penyerang tersebut langsung ditembak dan akhirnya meninggal saat dalam perjalanan ke RSUD Merauke (Cepos).

4 Februari
Selama bulan Januari, kasus kriminal di Kota Jayapura yang disebabkan oleh miras sebanyak 50 kasus (Cepos).

1 Maret
170 botol miras disita di Pelabuhan Jayapura oleh Polsek KP3 Laut Jayapura. 150 botol jenis vodka dan 22 botol robinson berasal dari Biak Numfor dan 20 Liter Sofi berasal dari Ambon (Cepos).

12 Maret
Sekolompok mahasiswa yang diduga berasal dari Paniai menyerang asrama mahasiswa Biak yang terletak di depan kampus USTJ Padang Bulan, Abepura. Akibatnya, tiga orang mahasiswa Biak mengalami luka-luka dan asrama mereka rusak berantakan. Bentrokan ini bermula dari aksi pemukulan seorang mahasiswa Biak yang mabuk di depan pangkalan ojek USTJ Padang Bulan terhadap masyarakat yang lewat di situ, salah satunya ialah seorang mahasiswa Paniai (Cepos).

7 April
Sebanyak 25 orang anak di bawah umur tersandung kasus pidana selama bulan Januari-Maret 2011. Kasus-kasus yang melibatkan mereka ialah pencurian (9 kasus), persetubuhan (7 kasus), percabulan (3 kasus) dan narkoba, penganiayaan, lakalantas, pencemaran nama baik, pembunuhan serta pengrusakan (masing-masing 1 kasus). Kasus pencurian umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, sedangkan kasus pencabulan disebabkan oleh kebiasaan menonton film porno atau melihat gambar-gambar porno melalui handphone (Cepos).


1 Juni
Dua anggota Polres Jayapura berinisial FK dan MN ditahan selama 21 hari di rumah tahanan (Rutan) Mako Polres Jayapura karena terbukti menyalahgunakan senjata api. FK diduga menembakan senjata api jenis revolver di daerah Doyo Baru Sentani dalam keadaan mabuk sementara MN diduga mabuk dan memberikan senjata jenis SS1 kepada orang yang tidak dikenalnya dan orang tersebut menembakan senjata tersebut di daerah Hawai, Sentani.
Sementara itu, satu lagi anggota yang disidangkan yakni DP, karena perbuatan asusila yang dilakukan terhadap anak dibawah umur (Bintang Papua).

7 Juni
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Papua mempertanyakan kinerja Polda Papua dalam mengungkap kasus hilangnya 17 warga di perairan Mamberamo Raya, pada 30 Maret 2009. Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Matius Murib mengatakan pihaknya telah melakukan pemantauan dan mediasi terhadap hilangnya 17 warga tersebut dan telah diserahkan kepada pihak Polda untuk melakukan penyelidikan, tetapi hingga saat ini Polda belum menuntaskannya.

1 Agustus
Sepanjang Januari – Juli 2011, Polres Jayapura Kota telah menangani 4 kasus perdagangan manusia atau trafficking (Cepos).

2 Agustus
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono mengatakan satu pleton Brimob dikirim ke Puncak Jaya, Ilaga untuk menciptakan suasana kondusif yang terjadi di daerah tersebut (Cepos).

4 Agustus
Mabes Polri mengirim tim ke Papua untuk membantu Polda Papua dalam pengusutan masalah penyerangan di Nafri (Cepos& Bintang Papua).

15 Agustus
Sebanyak 19 dokumen rahasia milik Kopasus yang berisikan persoalan separatis Papua dibocorkan oleh kelompok media Fairfax Australia (sabtu 13/8). Pangdam XVII/Cendrawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu menegaskan TNI AD tidak terpengaruh dengan 19 dokumen yang dibocorkan tersebut (Bintang Papua).

2 September
Aparat gabungan TNI/Polri menangkap 13 orang yang dicurigai sebagai kelompok OPM. Ketiga belas orang ini, 2 diantaranya adalah tersangka kasus penembakan dan pembunuhan di kampung Nafri. Dalam penyerangan ini aparat keamanan berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya sejumlah dokumen OPM, puluhan anak panah dan busur, puluhan sepatu PDL, stempel, parang, kampak, tanda anggota OPM, buku harian milik Dani Kogoya tentang rencana kegiatan OPM(Bintang Papua& Cepos).

5 September
Tiga belas (13) orang yang ditangkap oleh aparat keamanan di Kampung Horas Gunung Skyland dilepas karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menahan mereka. Namun 2 orang yang ditetapkan tersangka kasus penembakan di Nafri ditahan (Bintang Papua).

22 September
Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setiawan dipraperadilkan oleh 15 warga sipil karena penangkapan yang dipimpin oleh AKBP Imam Setiawan dinilai tidak prosedural (Bintang Papua).

27 September
Di dalam sidang lanjutan terhadap Kapolresta Jayapura Utara, AKBP Imam Setiawan, tim kuasa hukum AKBP Imam Setiawan menolak semua tuduhan pemohon 15 warga sipil (Bintang Papua).

29 September
Sidang lanjutan praperadilan Kapolresta Jayapura Utara dengan agenda pemeriksaan saksi pemohon dan termohon. Di dalam sidang ini, ketua RT, Biben Kogoya mengaku disiksa, dipukul dengan popor senjata (Bintang Papua).

1 Oktober
Majelis Hakim PN Jayapura, I Ketut Suarta memutuskan menolak keseluruhan gugatan 15 warga sipil yang mempraperadilkan Kapolres Jayapura Kota, AKBP Imam Setiawan atas uji materi keabsahan penangkapan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh Imam Setiawan selaku termohon (Bintang Papua& Cepos).

8 Oktober
Dalam rangka menjaga keamanan pulau terluar Mapia, Kabupaten Supiori, sebanyak 20 prajurit Korem 173/PVB ditempatkan mulai oktober 2011 ini. Komandan Korem 173/PVB, Kol.Hendrik Lubis mengatakan penempatan prajurit tersebut akan dipusatkan di Pulau Barasi dan Fanildo (Bintang Papua).

28 Oktober
Kapolda Papua, Irjen Pol. BL Tobing melantik Brigjen Pol. Paul Waterpauw sebagai Wakapolda Papua menggantikan Brigjen Pol. Unggung Cahyono. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Wachyono mengatakan pergantian Wakapolda ini tidak berkaitan dengan situasi Papua (Cepos & Bintang Papua).

1 November
Jabatan Kapolres Jayapura Kota dari AKBP Imam Setiawan pada hari ini diserahterimakan kepada AKBP Alfred Papare di Mapolda Papua. Ada tiga pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh AKBP Imam Setiawan adalah beberapa kasus dugaan korupsi yang masih dalam penyelidikan, kasus pembunuhan di Perumnas II dan kasus penikaman wartawan Banjir Ambarita (Cepos).

12 November
Dugaan tindakan kekerasan yang dituduhkan kepada aparat TNI yang terjadi di Kurulu, Wamena, pihak Kodam XVII/Cendrawasih meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Selain itu juga pihak Kodam Cendrawasih siap mengobati korban tersebut. Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Indra Hidayat, menilai tindakan tersebut tidak sepenuhnya dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan, karena prajurit TNI bertindak apabila ada sebab (Bintang Papua).

26 November
Sebanyak 12 warga yang diklaim oleh Mabes Polri sebagai anggota OPM dilepaskan karena tidak terbukti bersalah. Keduabelas warga tersebut dilepaskan oleh pihak Polres Puncak Jaya. Kapolres Puncak Jaya, AKBP Alex Korwa mengatakan dari hasil pemeriksaan keduabelas warga tersebut tidak terbukti sebagai anggota OPM dan sudah dibebaskan oleh Polres Puncak Jaya (Bintang Papua).

29 November
Dalam Konferensi Pers yang dilakukan di Jakarta oleh Lembaga Study dan Advokasi Masyarakat Papua, Perskutuan Gereja-gereja dan Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Papua dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), mengemukan jumlah dan penyebaran aparat TNI/Polri di Papua harus diaudit sebagai langkah awal dihentikan kekerasan yang merupakan prakondisi dari dialog. Dialog dengan masyarakat Papua harus memperhatikan kultur dan nilai-nilai lokal Papua. Syamsul Alam dari Kontras mengatakan pentingnya audit pasukan TNI/Polri terkait maraknya kekerasan dilakukan kedua instansi tersebut (Kompas).

30 November
Pihak Polri akan menambahkan pasukan ke Papua guna mengantisipasi peringatan 1 Desember. Menurut Kabid Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution, Polri akan mengirimkan satu pleton Brimob (100 personel) dari Sulawesi Utara (Cepos).

13 Desember
Ketika menutup pendidikan kursus Raider Tahap II 2011 di Pantai Holtekamp, Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu mengatakan kepada para prajurit agar seluruh anggota TNI AD yang bertugas di wilayah Kodam XVII/Cendrawasih melaksanakan tugas pokoknya sesuai UU RI no 34 2004 tentang TNI dengan sepenuh hati. Selain itu juga para prajurit yang mengikuti pelatihan Raider ini memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kepedulian dan keseriusan serta semangat yang tinggi dari pelatihan Raider tersebut (Cepos).

16 Desember
Para Pemimpin Sinode di Tanah Papua yakni, Pdt. Jemima J. Krey Mirino (Ketua Sinode GKI di Tanah Papua), Pdt. Benny Giay (Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua), Pdt. Soecratez Sofyan Yoman (Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua), Pdt. Marthin Luther Wanma (Majelis Umum (Sinode Nasional) Gereja Kristen Alkitab Indonesia Ketua Umum), Pdt. Philip Erari (Wakil Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia), Pdt. Gomar Gultom (Sekretaris Umum PGI), Pdt. Andreas Jewanggoe (Ketua PGI) dan Kerasulan Awam Katolik Keuskupan Jayapura, Frederika Korain bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada sejumlah rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, antara lain:
Pertama: kami meminta pemerintah membuka diri menggelar dialog yang inklusif, tanpa syarat, yang adil, bermartabat dan komprehensif dengan rakyat Papua, dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral. Kedua: dalam kerangka menuju dialog dimaksud, kami mendesak Bapak Presiden untuk segera: a) menghetikan Operasi Tumpas Matoa 2011, yang sedang berlangsung di Paniai sejak 12 Desember 2011 yang menewaskan 14 orang, melukai puluhan lainnya dan membakar kampung-kampung. b) menarik pasukan non organik dari Papua. c) membebaskan para tahanan politik. d) mencabut Peraturan Pemerintah RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang larangan penggunaan simbol-simbol bernuansa separatis di Aceh, Maluku dan Papua. Ketiga: agenda penyelamatan Otonomi Khusus Papua dan UP4B yang akan dijalankan, kami menyatakan sebagai kerja sepihak pemerintah Indonesia yang tidak demokratis karena dilahirkan tanpa partisipasi rakyat Papua.  Keempat: dengan adanya nasionalisme Papua yang sudah terbangun lama dan dipicu oleh berbagai kekerasan dan ketidakadilan sistematis, maka kami Gereja-Gereja Papua menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa keinginan rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat telah mengkristal (Suara Perempuan Papua).

22 Desember
• Pos Polsek Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen dibakar oleh orang tak dikenal. Kapolres Kabupaten Kepulauan Yapen, AKBP Daniel Prio Dwi Atmoko menyayangkan tindakan yang tidak terpuji tersebut (Bintang Papua).
• Kepala Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih Kol. Inf Ali Hamdan Bogra menanggapi berita terkait penambahan pasukan ke Papua. Ali menjelaskan yang terjadi adalah bukan penambahan pasukan melainkan pergantian atau rotasi Satgas yang sudah selesai masa tugasnya di Papua (Cepos).




1.8 Sumber Daya Alam

4 Januari
PT. Freeport Indonesia masih mendominasi ekspor Papua ke luar negeri. Menurut BPS Papua, secara kumulatif dari Januari-Oktober 2010, total ekspor mencapai 3.789,39 Juta US$. Walaupun jumlah ini termasuk tinggi, namun belum memberikan dampak yang signifikan pada Papua (Bintang Papua).

6 Januari
Hingga awal 2011, dari 43 perusahan yang telah mendapat izin lahan dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk melakukan investasi, baru empat perusahan yang mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Keempat perusahan tersebut adalah PT. BIA, PT. PAL, PT. Dongeng Prabawa, dan PT. Berkat Citra Abadi. Mereka akan berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit dan tebu (Cepos).

7 Januari
Aktivitas galian C di depan Hotel Sentani Indah dibubarkan oleh Polda Papua karena ilegal. Selain itu, galian yang terletak di kawasan Cagar Alam Cyclop tersebut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Dari 24 perusahaan galian C di Kabupaten Jayapura, hanya sembilan perusahan yang sudah mempunyai surat izin resmi (Bintang Papua).

10 Januari
 Papua mendukung penuh pelaksanaan program MIFEE. Oleh karena itu,  Papua telah menyelesaikan rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua yang telah dipresentasikan dan disetujui oleh pemerintah pusat. Gubernur Papua, Barnabas Suebu, mengatakan MIFEE merupakan strategi nasional untuk memantapkan ketahanan pangan nasional. Namun, ia meminta agar pelaksanaan MIFEE menghormati ha-hak dasar masyarakat adat Merauke serta tidak merusak lingkungan hidup (Cepos).

18 Januari
Meski telah dibubarkan oleh Polda Papua, aktivitas galian C di depan Hotel Sentani Indah kembali terjadi. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes Eluay, menilai aktivitas tersebut kembali terjadi karena tidak ada jawaban pasti dari Bupati Jayapura terhadap permintaan izin dari masyarakat setempat (Bintang Papua).

19 Januari
Pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar 43 miliar untuk pengembangan program MIFEE pada tahun 2011. Dana tersebut untuk pengembangan kawasan pertanian serta pembinaan masyarakat (Cepos).
24 Januari
Aktivis lingkungan hidup Foker LSM, Abner Mansai mengungkapkan penurunan kualitas lingkungan hidup di Papua pada tahun 2010, memprihatinkan karena ketidakseimbangan antara alam dengan manusia yang dipicu oleh pembangunan. Contohnya, rusaknya sumber daya alam laut di Waropen maupun dampak negatif dari aktivitas perusahaan di Fak-fak (Bintang Papua).

27 Januari
Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar 1 triliun pada tahun 2011 untuk mendukung program MIFEE (Bintang Papua).

28 Januari
• Sekretaris Komisi A DPRP, Yulius Miagoni mengungkapkan kekecewaannya karena Kapolda Papua, Bekto Suprapto bukan datang ke lokasi penambangan ilegal Degeuwo untuk menyelesaikan penolakan masyarakat terhadap kehadiran penambangan emas liar tersebut melainkan bertemu dengan sejumlah pengusaha penambang emas ilegal di Bayu Biru. Padahal, masyarakat telah melakukan aksi unjuk rasa menolak penambangan liar tersebut karena membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat seperti pencemaran lingkungan, tanah longsor, kerusakan hutan dan kerusakan moral (miras, judi maupun prostitusi) (Bintang Papua).
• Warga pewaris hak ulayat tanah, dari marga Gebze, Ndiken, Balaigaize, Mahuze, Aluen dan Moyuwen, menuntut pembayaran ganti rugi tanah sebesar 10 miliar yang digunakan oleh PT. Medco Papua. Mereka akan tetap memalang hingga perusahan memenuhi janjinya yang sudah berbulan-bulan belum terealisasi tersebut (Bintang Papua).

5 Februari
Empat Marga yakni Balagaize, Mouwen, Aluwen dan Diwan, pemilik tanah seluas 2.800 ha yang kini menjadi lokasi PT. Medcopapua Lestari di Kampung Buepe, Distrik Kaptel, Merauke menuntut perusahan sebesar 65 milliar, naik dari tuntutan sebelumnya sebesar 10 miliar. Selain itu mereka juga menuntut pihak perusahaan membangun fasilitas umum seperti sekolah di 7 kampung. Masyarakat adat menuntut pihak perusahaan karena perusahaan sudah berkali-kali membuat pernyataan namun selalu pula ingkar janji (Cepos).

8 Februari
Seorang tokoh adat di Kabupaten Intan Jaya meminta Pemkab Intan Jaya melibatkan semua unsur untuk membuat MoU dengan PT. Minerserve yang melakukan aktivitas pertambangan. Pihak perusahaan sendiri diminta menghentikan aktivitas pertambangan hingga ada MoU tersebut (Cepos).



10 Februari
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Supiori, Mandosir Aloysius mengungkapkan belum adanya payung hukum yang memadai berupa Perda tentang kayu olahan mengakibatkan penebangan kayu di Supiori terus meningkat, begitu pula pemalakan di hutan konversi Supiori (Bintang Papua).

16 Februari
Wakil Bupati Merauke, Sunarjo mengatakan, pemerintah menetapkan lahan untuk pengembangan MIFEE seluas 228.000 ha dari 1,2 juta ha yang sebelumnya direncanakan. Sebelumnya sempat turun dari 552.000 ha dari 1,2 juta ha, namun akhirnya disepakati 228.000 ha. Lahan tersebut di luar lahan yang selama ini sudah diolah seluas 38.000 ha (Cepos).

17 Februari
• Penyelundupan satwa yang dilindugi digagalkan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Papua. Satwa yang hendak diselundupkan tersebut ialah 3 ekor Burung Cenderawasih, 2 ekor Burung Kasuari, 1 ekor Burung Urip, 1 ekor Kus-Kus, 20 ekor Burung Perkisi, 2 ekor Burung Kakatua, dan 30 ekor Burung Nuri. Pelaku juga mengaku dalam pekerjaannya ia dibantu oleh oknum aparat, namun belum diketahui satuan aparat tersebut (Cepos).
• Kepala Suku Tobati Laut, Ondoafi Hans Ireeuw mengatakan, pembangunan ring road harus tetap dilaksanakan namun jangan mengorbankan masyarakat di sekitar yang memiliki hak untuk hidup. Selain itu pula, hutan sagu yang membentang dari Kotaraja hingga Abe telah hilang akibat pembangunan dengan kompensasi yang memprihatinkan. Kini, pembangunan ring road mendesak areal masyarakat adat serta hutan mangrove yang merupakan sumber hidup mereka (Cepos).

18 Februari
• Ketua Club Pencinta Alam Hirosi Kabupaten Keerom, Piter Sumel mengungkapkan penebangan liar di wilayah Keerom terus terjadi hingga saat ini. Jika hal ini terus terjadi, dikhawatirkan akan terjadi bencana alam di kemudian hari karena Keerom merupakan wilayah dataran rendah (Bintang Papua).
• Eddy Rosariyanto dari Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua, dalam kunjungannya ke Merauke, menemukan masyarakat adat Marind Anim sebagai pemilik hak ulayat ada yang mendukung, ada pula yang menolak program MIFEE. Yang mendukung karena melihat “banyaknya uang” serta tidak mengerti sama sekali program MIFEE (Bintang Papua).



22 Februari
Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Marthen Kayoi mengatakan, jumlah lahan kritis di Papua hingga tahun 2011 ini sekitar 5 juta ha dari total luas hutan Papua sebesar 31,6 juta ha. Penyebab makin besarnya lahan kritis ialah pembalakan liar/illegal logging serta pemekaran kabupaten hingga kampung (Cepos).

9 Maret
KPKC Sinode GKI telah dua kali mengadakan kunjungan dan pendampingan kepada warga Jemaat Syalom Kaliki. Jemaat GKI Syalom Kaliki adalah satu-satunya Jemaat GKI asal Suku Marin dari Marga Mahuze, Kaize, Balagaize, Gebse, Ndiken. Terkait dengan proyek MIFEE ada dua perusahaan yang telah masuk ke Kaliki yaitu Medco Papua dan Rajawali. PT Medco Papua masuk ke Kaliki tahun 2008 difasilitasi oleh Bapak Agus Balagaise (Mantan Kepala kampung). Pada tanggal 3 Maret 2008, setelah pertemuan dengan masyarakat, Medco menjanjikan 8 point penting bagi masyarakat antara lain:
1. Marga  Gebse di janjikan mendapat 10 unit motor.
2. Akan di bangun perumahan bagi masyarakat.
3. Masyarakat akan di bukakan rekening bank untuk    
    setiap orang.
4. Membangun Gedung sekolah dan rumah guru.
5. Anak-anak sekolah di biayai pendidikannya dan
    asrama anak2 sekolah.
6. Perbaikan jalan ke Kaliki
7. Mereka berjanji membiayai para pegawai yang
    ditugaskan di Kaliki.
8. Memberi perhatian kepada masyarakat ekonomi
   lemah.
Sampai sekarang semua janji tidak terealisasi. Kemudian di luar perjanjian itu PT. Medco membuat perjanjian dengan keluarga Gebse dan disepakati menjual tanah milik keluarga Gebse seluas 20 hektar seharga Rp 20.000.000, di lokasi Garunggat, yang dalam perkembangan saat ini keluarga Gebse meminta untuk dikembalikan sebab mereka hendak melakukan palang secara adat. Pada workshop yang dilakukan KPKC Sinode dengan Jemaat GKI Syalom Kaliki tanggal 24-25 Februari, terungkap warga menolak Medco  Papua kembali ke Kaliki  karena sudah membohongi masyarakat.

18 Maret
Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan bidang pertanian perlu mendapat perhatian yang lebih besar karena sekitar 70% masyarakat mengantungkan hidupnya pada pertanian. Faktor penghambat dalam bidang pertanian ialah produksi dan distribusi hasil pertanian. Selain itu, konsumsi beras perkapita penduduk Papua dari tahun ke tahun cenderung meningkat sedangkan konsumsi pangan pokok seperti ubi-ubian dan sagu cenderung menurun (Cepos).
21 Maret
Pemerintah Provinsi Papua akan membangun kawasan ekonomi hijau yang berdimensi keadilan dan ramah lingkungan serta dapat memperbaiki kesejahteraan jangka panjang di daerah Mamberamo dan Timika (Cepos).

29 Maret
Harga tanah di di Arso Timur dihargai senilai dengan sepotong pisang goreng. Total, 18 ribu ha tanah adat untuk perkebunan sawit dihargai 384 rupiah per meter kubik. Harga tersebut dibayarkan oleh PT.Tandan Sawita Papua kepada 8 Kereth (Bintang Papua).

30 Maret
DPRD Kabupaten Keerom berang karena tanah masyarakat yang dihargai 384 rupiah per meter kubik. Oleh Karena itu, DPRD akan membentuk tim khusus yang akan menyelidiki hal ini dan membantu masyarakat agar mempunyai posisi tawar yang sama dengan PT. Tandan Sawita Papua (Bintang Papua).

1 April
• Warga Kampung Sanggase kembali melakukan demo ke DPRD Kabupaten Merauke. Mereka menuntut PT Medco Papua yang berlokasi pabrik di Kampung Buepe, Distrik Kaptel, Merauke segera merealisasikan pembayaran ganti rugi tanah seluas 2.800 ha sebesar 65 miliar. Jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi maka semua kegiatan di atas tanah ulayat tersebut akan dihentikan (Cepos).
• Bupati Merauke, Romanus Mbaraka menilai dari 46 perusahaan yang telah terdaftar untuk berinvestasi di Merauke, beberapa terindikasi tidak serius karena izin yg diberikan tidak dimanfaatkan untuk berinvestasi tetapi untuk mendapatkan bugjet lalu berinvestasi di luar (Cepos).
• Warga Kampung Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah dan warga Kampung Amar, Distrik Mimika Barat mengeluhkan kehadiran perusahaan HPH, PT Alas Tirta Kencana yang beroperasi di daerah tersebut. Alasannya, selain membabat hutan, perusahaan tersebut juga mengadu domba masyarakat dalam pembagian hak ulayat tanah dan hak-hak lainnya yang secara normatif harus dibayar oleh perusahaan (Bintang Papua).

7 April
• Tokoh Agama sekaligus pewaris hak ulayat dari lahan Boepe, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, mengatakan aktivitas PT Medco Papua di daerah tersebut tidak hanya dipalang tetapi akan dihentikan secara total. Hal ini dibuat karena ia dan masyarakat pemilik hak ulayat merasa dilecehkan dan tidak dihargai oleh pihak PT Medco Papua (Bintang Papua).
• Kepala Bidang Pertambangan Umum, Dinas Pertambangan Kabupaten Mimika, Jefry Deda mengatakan ada laporan dari masyarakat dan aparat distrik tentang adanya pemakaian mercury oleh para penambang emas di Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah. Masyarakat berharap pemerintah menertibkan aktivitas yang menggunakan mercury tersebut karena merusak lingkungan dan mencemarkan air yang sehari-hari digunakan untuk mandi, cuci bahkan air minum (Bintang Papua).

19 April
Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen Erfi Triassunu membantah pihaknya terlibat apalagi membackingi penambangan emas liar di Degewo, Kabupaten Paniai, Papua. Menurut Pangdam, justru saat ini pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Kepolisian Daerah Papua sedang berencana menertibkan lokasi tambang emas itu (http://regional.kompas.com/read/2011/04/19/06280651/Pangdam.Bantah.Bekingi.Penambangan.Liar).

2 Juni
• Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di Jayapura termasuk dalam kategori sangat kritis sehingga kedepan jika hal ini tidak diperhatikan maka akan menyebabkan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat. Ketua Forum DAS Provinsi Papua F. A Wospakrik menyatakan tercatat sebanyak 10% DAS di Papua masuk dalam kategori kritis dan 2 persen  masuk dalam kategori sangat kritis,  titik kritis tersebut terletak di Jayapura. (Bintang Papua).
• Warga pemilik tanah di Merauke kembali mendesak PT Medco angkat kaki jika perusahaan milik Arifin Panigoro itu tidak membayar ganti rugi atas penggunaan lahan 2.800 ha di kampung Buepe Distrik Kaptel dan warga akan menyita seluruh aset perusahaan.

7 Juni
Permasalahan di perkebunan kelapa sawit Sinar Mas belum dapat diselesaikan secara tuntas, hal ini terbukti dengan adanya pemalangan yang dilakukan oleh pemilik hak ulayat dari Distrik Kaureh dan Yapsi. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring mengatakan pemalangan terjadi karena perusahaan belum melunasi pembayaran ganti rugi atas lahan seluas 22 ribu hektar, di mana sekitar 12 ribu hektar dari lahan tersebut belum dibayar.

11 Juni
Memperingati hari lingkungan hidup sedunia, Himpunan Mahasiswa Indonesia, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia dan Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menggelar kegiatan pembersihan jalan di sepanjang Abepura-Kotaraja. Salah seorang Pengurus GMKI, Lodiak Ap mengatakan aksi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Cipayung yang dicetuskan oleh ketiga organisasi ini untuk konsen memperhatikan masalah lingkungan.

16 Juni
Menyikapi tawaran PT Sinar Mas Group melalui Pemkab Jayapura mengenai konsep usaha kemitraan, Ketua LMA Kaureh dan Yapsi, Daud Masari mengatakan pihaknya sangat menyayangkan tawaran dari masyarakat pemilik hak ulayat tanah tersebut, karena baru ditawarkan sekarang setelah lebih dari sepuluh tahun perusahaan beroperasi.

17 Juni
Eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua terus berjalan. Di Distrik Mamberamo Tengah Timur di Kustra dilakukan pembukaan eksploirasi tambang batu bara. Bupati Mamberamo Raya, Damianus Kyeuw-Kyeuw menjelaskan tujuan pembukaan tambang ini untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5 Agustus
• Badan Konservasi Sumber Daya Alam Papua dan Dandrem 172/PWY menandatangani MoU terkait rehabilitasi 5000 hektar kawasan konservasi yang sudah rusak di 29 kabupaten/kota (Bintang Papua).
• Polres Merauke berhasil mengamankan satu unit truk berisi 4 kubik kayu olahan karena tidak sesuai dengan surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Merauke (Bintang Papua).

11 Agustus
PT Diadyani Timber, salah satu perusahaan HPH yang beroperasi di wilayah perbatasan Kabupaten Mimika dengan Dogiyai dinilai melanggar kesepakatan awal yang telah dibuat dengan pemilik hak ulayat setempat. Menurut Kepala Suku Mee, Rudolf Anou berdasarkan kesepakatan awal tanggal 28 November 2005 diputuskan kompensasi untuk Komoro 50 % dan Mee 50 %, namun setelah itu berubah sejak tahun 2008 90 % untuk Komoro dan 10 % untuk Mee (Bintang Papua).

23 Agustus
Pejabat Gubernur Papua, H. Syamsul Arief Rivai mengatakan hutan di Papua bukan saja hanya penting dalam hal mitigasi perubahan iklim dunia melainkan nilai ekonominya yang sangat tinggi. Dari hasil survey yang dilakukan untuk penyusunan revisi RTRW menunjukkan bahwa total nilai ekonomi hutan Papua mencapai 78 miliar $. Diharapkan ekspor kayu log harus dihentikan (Cepos& Bintang Papua).

7 September
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengatakan perlu adanya Perda tentang hak ulayat agar ada kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah. Pernyataan Piet ini dimaksudkan untuk menghindari permasalahan yang sering terjadi di Papua tentang kepemilikan tanah (Cepos).




19 September
Foker LSM dan masyarakat Degeuwo mengadakan seminar di Nabire dengan tema penolakan tambang ilegal di Degeuwo. Mahasiswa dan masyarakat yang hadir dalam seminar tersebut secara tegas menolak penambangan illegal tersebut (Bintang Papua).

24 September
Kementrian ESDM mengambil langkah tegas terhadap kegiatan penambangan di areal konservasi alam Raja Empat. Mentri ESDM meminta kepada gubernur Papua untuk bertindak tegas terhadap kegiatan penambangan tersebut (Bintang Papua).

28 September
Pemrov Papua bekerja sama dengan USAID Indonesia untuk mendukung program penurunan semidi karbon sebesar 26%. Penandatanganan nota kesepakatan ini berlangsung di Hotel Swiss Bellhotel. Perwakilan Pemrov Papua, Asistens Pemerintah dan Kesejahteraan Setda Papua, Elieser Renmaur dan USAID oleh, Areif Wicaksono. Beberapa kabupaten yang setuju mengikuti program ini adalah, Kabupaten Sarmi, Mambramo Raya, Mimika dan Asmat (Cepos).

11 Oktober
Pihak Greenpeace dan Foker LSM Papua mengadakan kegiatan pameran foto yang bertemakan kondisi hutan di Papua. Di dalam kegiatan, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Papua, Richard Charles Tawaru mengharapkan masyarakat di Tanah Papua tetap menjaga hutan dan mejauhkan diri dari pengrusakan terhadap hutan (Bintang Papua).

13 Oktober
Foker LSM Papua, Sawit Watch, Greenpeace, SKPKC Fransiskan Papua, Walhi dan Sorpatom menyampaikan keterangan Pers berkaitan dengan proyek MIFFE di Merauke. Ada 3 hal yang disampaikan yakni, pertama mempertimbangkan mengundang Pelapor Khusus PBB tentang situasi HAM dan kebebasan dasar masyarakat adat. Kedua, bertemu dengan Komite CERD guna membicarakan masalah-masalah ini, dalam sidang Komite mendatang di Genewa dari tanggal 13 Februari – 13 Maret 2012. Ketiga, menyampaikan informasi tentang semua isu dan masalah yang dijabarkan dalam surat tersebut sebelum tanggal 31 januari (Bintang Papua).

24 Oktober
Sosialisasi Standar Verifikasi Legalitas Kayu, Measurement Reporting Verification, Restorasi Ekosistem dan Carbon Trade diselenggarakan di Hotel Aston Vila. Kegiatan ini dibuka oleh Kadin Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Marthen Kayoi. Sosialisasi ini dilaksanakan karena masih lemahnya pengelolaan sumber daya hutan yang menyebabkan penurunan kwalitas dan kuantitas sumber daya hutan (Bintang Papua).

15 November
Pemerintah Pusat akan fokus menggarap potensi minyak dan gas bumi di Papua. Pemerintah memilih Papua karena diperkirakan memiliki suku cadang yang cukup besar. Menurut Wakil Menteri ESDM, Widjajono berdasarkan hasil foto satelit, wilayah Papua dan sekitarnya memiliki cadangan migas yang cukup besar (Bintang Papua).

21 November
Penebangan hutan yang terus terjadi di Papua diharapkan dihentikan dan berada dalam pengawasan dinas kehutanan. Tugas dinas kehutanan ini sesuai dengan UU no 41 tentang kehutanan, yakni salah satu tugas dinas perkebunan adalah pengawasan, pengamanan dan pengendalian peredaran hasil hutan. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Keerom, Joko Susilo mengatakan dalam setiap hasil peredaran hutan setiap perusahaan wajib melengkapi Ijin Penebangan Hutan (IMH) (Bintang Papua).

22 November
Terkait dengan pertambangan emas di Degeuwo, anggota DPRP menemukan tiga perusahaan tambang emas yang beroperasi di Baya Biru Degeuwo tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah daerah setempat. DPRP mendorong Pemkab Paniai untuk membentuk satu distrik di Baya Biru menjadi kontrol pemerintah (Bintang Papua).

28 November
Penambangan emas yang terjadi di Kabupaten Paniai dinilai illegal. Menurut Ketua Forum Mahasiswa Kabupaten Paniai, Yosua Kayame penambangan tersebut melanggar tiga aspek hukum diantaranya, pelanggaran administrasi, kerusakan lingkungan dan mempengaruhi kesehatan selain itu tidak mengindahkan permintaan hak ulayat setempat (Bintang Papua).

8 Desember
Penambangan emas tradisional di sungai Degeuwo yang telah disampaikan oleh Anggota DPR Papua, Yulius Miagoni dan Harun Agimbau, mendapat dukungan dari aktivis HAM di Degeuwo, Thobias Bagubau. Thobias mendukung untuk membentuk tim independen dalam rangka menyelesaikan persoalan penambangan liar Degeuwo dan pelanggaran HAM di area tersebut. Selain itu meminta Kapolda Papua segera menarik pasukan dari area penambangan tersebut dan Bupati Paniai untuk menindaklanjuti instruksi dari gubernur untuk menutup aktivitas penambangan tersebut (Bintang Papua).




Bab II
KEBEBASAN dan PARTISIPASI MASYARAKAT
2.1 Aspirasi Politik

4 Januari
Chairman IGSSARPRI Fondation, Franzalbert Yoku mengatakan, isu-isu Papua seharusnya dibahas di DPRP bukannya di Kongres Amerika Serikat. Persoalan Papua tidak hanya sebatas persoalan HAM tetapi juga menentukan pilihan terbaik untuk masyarakat Papua dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, ia meminta agar DPR RI memperhatikan isu-isu Papua. Demikian pula para pemimpin di Papua hendaknya memanfaatkan dana pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua seluruhnya (Bintang Papua).

12 Mei
Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme (SORAKPAM) menggelar aksi demo damai di DPR Papua. Mereka menyerukan aspirasi menolak pelanggaran hukum dan HAM di seluruh tanah Papua (Bintang Papua & Cepos).

25 Mei
Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme (SORAKPAM) menolak keras tindakan Kapolsek Kamu untuk menggali makam Martinus Marpaung guna otopsi jenazah korban penembakan di Distrik Kamu, Kabupaten Dogiyai pada 13-14 April.

1 Juni
Kekerasan yang terus dilakukan lembaga negara dilihat sebagai siasat untuk meradikalisasi atau menyuburkan aspirasi Papua Merdeka dikalangan masyarakat Papua. Demikian disampaikan Pimpinan Gereja-Gereja di Tanah Papua, Pdt. Elly Doirebo, Pdt. Benny Giay dan Pdt. Socrates Sofyan Yoman ketika melakukan jumpa pers menyikapi situasi Papua terkini antara lain spanduk Papua Tanah Damai yang dipajang TNI/POLRI di Kantor Sinode KINGMI Jalan Sam Ratulangi Jayapura, Selasa (1/6). Langkah-langkah konkret yang diambil oleh pimpinan gereja  di Tanah Papua untuk mencegah peristiwa-peristiwa kekerasan adalah melibatkan umat untuk membangun kesadaran dan pimpinan-pimpinan Gereja akan lebih mendengarkan suara umat. Menurut mereka secara Nasional pemerintah Indonesia dan aparat keamanan sangat diskriminatif menyikapi masalah Papua. Negara Islam Indonesia (NII) sudah jelas-jelas makar, kenapa itu tidak diperlakukan dengan keras, ini jadi pertanyaan untuk kami. Pihak Gereja menghimbau kepada lembaga negara khususnya TNI/Polri agar Papua tanah damai itu jangan hanya sekedar teori di spanduk-spanduk saja (Bintang Papua).


6 Juni
Ada rekayasa dan konspirasi di balik hilangnya speedboat dengan 17 penumpang di perairan Mamberamo Raya 2 Tahun silam. Dua Tahun lalu, 3 Mei 2009 sebuah speedboat yang ditumpangi Kabag Umum Kabupaten Mamberamo, Raya Isak Petrus Muabuay dengan 16 penumpang lainnya dinyatakan hilang di perairan Mamberamo Raya, namun hingga kini bangkai maupun barang-barang pribadi ke-17 penumpang tidak pernah ditemukan, kecuali sebuah speetboat kosong yang konon ditumpangi para korban ditemukan terdampar di pesisir perairan Hamadi. Ada upaya pembiaran dan aroma konspirasi yang melibatkan sejumlah “orang penting” di Mamberamo Raya dengan melibatkan TPN-OPM (Bintang Papua).

7 Juni
Meski pengakuan panglima TPN-OPM Wilayah Yapen Waropen-Mamberamo Raya, Niko Aronggear hanya menyandera 9 orang penumpang speedboat dari 17 orang yang terdaftar, bahkan telah membunuh 7 orang di antaranya. Namun, keterangan dari banyak pihak diyakini bahwa 15 sandera masih hidup. Peristiwa membutuhkan keseriusan dari pemerintah untuk menyelamatkan mereka (Bintang Papua).

8 Juni
Ada fakta hukum yang terkesan diabaikan dalam persidangan kasus pembunuhan Pdt. Zeth Kiryoma (Ketua Panwaslu Mamberamo Raya) di Pengadilan Negeri Serui dengan terdakwa, Jhon Tanati yang telah divonis 20 tahun dan Esau Rumaikewi dengan vonis 12 tahun. Motif pembunuhan diduga kuat upaya menghilangkan saksi mata peristiwa penyanderaan 17 penumpang speedboat juga membawa Ishak Petrus Muabuay. Beberapa hari setelah speedboat yang ditumpangi Ishaak Petrus Muabuay dinyatakan hilang. Sebulan kemudian di Trimuris (Mamberamo Hilir) Pdt. Zeth Krioman kembali bertemu dengan Jhon Tanaty dan Esau Rumaikewi dengan kru speedboat yang dinyatakan hilang tengah berbelanja dengan segepok uang pecahan seratus ribu baru di tangan. Setelah pertemuan Pdt. Zeth Krioman dan Jhon Tanaty di Trimuris, beberapa hari setelah sampai di Kasonaweja (Ibukota Kabupaten Mamberamo Raya) Pdt. Zeth Krioman tiba-tiba diperintahkan untuk mengantar surat suara ke Distrik Barapase (daerah sekitar Waropen Atas) yang katanya masih kurang dan entah disengaja atau kebetulan Jhon Tanaty ditugasi bersamanya sedang yang bertindak sebagai motorace Esau Rumaikewi, anehnya lagi mereka harus berangkat malam hari. Di dalam perjalanan speedboat yang ditumpangi ketiganya dinyatakan mengalami kecelakaan (terbalik akibat ombak) di daerah Poiwai (lokasi dimana speedboat Pertus Muabuay diperkirakan hilang) dan Pdt. Zeth Krioman dinyatakan hilang dalam kecelakaan tersebut. Menurut Kapolres Yapen saat itu, AKBP Imam Setiawan, pada saat ditemukan di laut, jenasah Pdt. Zeth Krioman dalam keadaan terikat dengan tali jangkar. Hasil autopsi diketahui bahwa kedua kaki korban patah, kedua pipi kiri dan kanan hancur karena dianiaya atau terkena pukulan. Dengan adanya bukti tersebut, Jhon Tanaty dan Esau Rumaikewi dijadikan tersangka dan kini telah mendekam dalam LP Serui. Hasil pemeriksaan di persidangan terungkap bahwa pembunuhan Pdt. Zeth Krioman karena yang bersangkutan mengancam akan membuka misteri hilangnya 17 penumpang speedboat setelah usai Pemilukada Mamberamo Raya (Bintang Papua).

14 Juni
Wartawan Bintang Papua, Yunus yang selama ini mengangkat kasus hilangnya 17 warga di perairan Mamberamo Raya diancam akan dibunuh oleh orang tak dikenal di Jl. Imandoa, Desa Warari, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dijelaskan oleh Pemred Bintang Papua, Walhamri Wahid bahwa Yunus diancam untuk tidak lagi mengangkat kasus hilangnya 17 orang di perairan Mamberamo Raya. Apabila masih tetap mengangkat masalah tersebut, maka Yunus  akan kehilangan anggota keluarga. Ancaman ini dilontarkan oleh pelaku sebanyak dua kali. Ada pun pelaku menggunakan motor tiger 2000 warna hitam, helm hitam menutupi muka. Sementara dari jarak 50 meter, ada mobil Escudo warna silver turut mengintai Yunus.

28 Juni
Juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Wachyono, mengatakan untuk menyikapi rencana peringatan hari jadi organisasi Papua Merdeka, pada 1 Juli 2011, Polda Papua telah menetapkan lima wilayah rawan gangguan keamanan yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Manokwari, Mimika dan Puncak Jaya. Untuk menjaga kemanan dan ketertiban di tengah masyarakat, maka pihaknya memerintahkan jajarannya di seluruh tanah Papua dan Papua Barat untuk melakukan razia dengan sasaran utama senjata api, miras, bahan peledak dan senjata tajam. Sementara itu, koordinator ibadah peringatan hari lahirnya OPM, Marthen Goo mengatakan pihaknya melaksanakan ibadah renungan penderitaan rakyat Papua pada tanggal 1 Juli untuk mengingat kembali perjuangan menuju kemerdekaan dari kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap rakyat Papua, (Bintang Papua).

30 Juni
Guna mengantisipasi kegiatan peringatan hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka, 1 Juli 2011 pihak Polresta Jayapura memberlakukan status waspada dengan memberikan perhatian khusus pada tiga daerah rawan Kantibmas yaitu Waena, Tanah Hitam dan Angkasa (Bintang Papua).

1 Juli
Untuk mengantisipasi detik-detik  menjelang 1 Juli (sebagai hari peringatan ulang tahun OPM) 3 daerah rawan yang tercatat di Jayapura, jajaran Polresta Jayapura mensiagakan 450 personil (Bintang Papua).

4 Juli
Polisi Menangkap lima orang aktivis Papua yang hendak berangkat dari Abepura menuju ke Sentani untuk memperingati 1 Juli, mereka yang ditangkap adalah: Marthen Goo, Herman Katmo, Yulian Bovit dan Zakharias Takimay (Bintang Papua).

19 Juli
Adanya tudingan dari Pangdam XVII/Cenderawasih, Erfi Triassunu kepada Sinode Gereja KINGMI Papua  yang menyebut Gereja KINGMI Papua dibentuk untuk membangun Gereja kesukuan dan kedaerahan dalam rangka mencari dana pemerintah untuk mendapat dukungan perjuangan Papua merdeka, diklarifikasi oleh Pangdam. Menurutnya, dirinya tidak pernah menyebut Gereja KINGMI Papua separatis, justru ingin membuka upaya dialog tanpa mengintervensi substansi konflik melalui permohonan kepada Gubernur Papua, serta siap menjadi mediator apabila diperlukan (Bintang Papua).

20 Juli
Menyikapi surat pernyataan dari Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunun yang mengatakan Sinode Kingmi Papua sebagai Gereja berbasis kedaerahan yang dibentuk untuk mendapat dana sebanyak-banyaknya untuk membiayai perjuangan politik Papua merdeka, Ketua Sinode Kingmi Papua, Beny Giay dan segenap jemaat Kingmi menggelar aksi damai dan ibadah di halaman Kantor DPR Papua sekaligus menyampaikan aspirasi yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono yang intinya menolak segala usaha baik yang disengaja maupun tidak oleh pihak manapun yang berusaha menggiring opini publik untuk mereduksi hakekat keberadaan lembaga agama menjadi organisasi politik.

1 Agustus
• Ramses Ohee menggelar jumpa pers di kediamannya di Waena, mengatakan PEPERA tahun 1969 tidak bisa diganggu gugat lagi. Yang dibutuhkan sekarang adalah bersatu padu menghimpun persatuan untuk bersatu dengan NKRI (Bintang Papua).
• LMA & Barisan Merah Putih RI Papua meminta agar seluruh masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu seputar gugatan PEPERA di Makamah Internasional (Cepos).

2 Agustus
Masyarakat yang mengatasnamakan Rakyat Papua untuk mendukung rencana diskusi atau konferensi terkait PEPERA di London akan menggelar aksi demo. Rencana menyebabkan pihak keamanan menggerahkan 700 personel. Selain itu di Merauke Komunitas Masyarakat Papua Merauke Merah Putih mengecam dan menolak konferensi yang dilaksanakan ILWP dan IPWP di Oxford dan aksi KNPB di Papua (Cepos).

3 Agustus
Aksi demo damai untuk mendukung konferensi di Oxford dihadiri oleh ribuan massa. Terkait dengan kegiatan di Oxford, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Mathius Murib menilai kegiatan di Oxford merupakan permainan dari pihak tertentu. Di Sentani massa yang menggelar demo damai berpusat di MakamTheis Eluay. Di Timika massa dikoordinir oleh KNPB menggelar demo damai yang berpusat di Lapangan Timika Indah. Di Manokwari ribuan massa menggelar aksi demo damai menuntut penyelesaian sejumlah masalah pelanggaran HAM sebelum Pepera tahun 1969. Hal yang sama juga terjadi di Wamena (Bintang Papua & Cepos).

4 Agustus
KTT yang digelar oleh ILWP di Oxford dilaporkan gagal menyepakati berbagai agenda sebagaimana yang sudah dirancang sebelumnya (Bintang Papua).

9 Agustus
• Ancaman perang yang dilontarkan oleh Panglima TPN OPM, Goliat Tabuni terhadap Polri dan TNI ditangkapi oleh Pangdam XVII/Cendrawasih, Mayjen Triassunu. Pangdam menilai surat ancaman tersebut merupakan suatu isu dan bentuk propaganda (Bintang Papua).
• Dua terdakwa kasus makar dalam aksi pembentangan Bendera Bintang Kejora pada HUT Melanesia Barat tanggal 14 desember 2010, Melky Bleskadit dan Daniel Yennu dituntut lima tahun dalam sidang di Pengadilan Negeri Manokwari (Bintang Papua).

11 Agustus
Direktur Eksklusif Imparsial Jakarta, Pongky Indarti mengatakan, syarat untuk menggunggat PEPERA ke Mahkama Internasional adalah sebuah Negara, sedangkan ILWP bukanlah suatu Negara (Bintang Papua).

22 Agustus
• Juru bicara Kementrian Luar Negri RI, Michael Tene menjelaskan wacana tentang OPM dan ILWP melakukan gugatan terhadap PEPERA 1969 tidak perlu diperdebatkan lagi karena aturannya sudah jelas tertuang dalam Statuta Mahkamah Internasional bahwa Mahkamah Internasional hanya menangani perkara antara Negara (Bintang Papua).
• Bupati Kabupaten Paniai, Naftali Yogi membantah apabila di daerahnya terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora (Bintang Papua).

24 Agustus
Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) meminta menangkap Benny Wenda dan dipulangkan ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator KMP3R saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura (Bintang Papua).

7 September
Persatuan Advocat Indonesia (Peradin) menyesalkan ketidakseriusan persidangan kasus makar terhadap 5 tersangka kasus makar di manokwari. Kelima tersangka kasus makar ini didakwa bersalah pada tanggal 6 juni 2011 karena telah melanggar hukum dan diancam penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Menurut Rizyard Banundi (seorang advokat), penundaan sidang ini merupakan bukti ketidakseriusan dari pihak kejaksaan untuk menangani kasus tersebut (Bintang Papua & Cepos).

28 September
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari memutuskan bebas kepada 4 dari 5 mahasiswa UNIPA (Manokwari) yang terkait kasus makar (Bintang Papua).

12 Oktober
Masa yang tergabung dalam KNPB menggelar aksi demo ke Kantor MRP di Kotaraja. Buchtar Tabuni mengatakan, inti dari demo ini adalah KNPB meminta pertanggungjawaban pernyataan Sekjen PBB, Ban Ki Moon yang merasa prihatin dengan situasi politk dan penggaran HAM di Papua Barat (Cepos).

Pada bulan yang sama ini juga terjadi kongres III Papua. Aspirasi ini di lihat pada Judul kongres Papua III

2 November
Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Bangsa Papua Barat (SKRBPB) saat menggelar demo di halaman DPR Papua. Satu poin yang diminta oleh para pendemo adalah: Sekjen PBB diminta segera bertindak dengan melakukan langkah-langkah politik guna mendorong penyelesaian politik bangsa Papua Barat.

17 November
Massa dari Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Bangsa Papua (SKRPB) menggelar demo (16/11) di Ekspo, Perumnas III Waena (pintu masuk Kampus Uncen) dan Kantor Pos Abepura. Di dalam orasi, massa menuntut dan mendesak kejelasan status kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Papua dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini terjadi. Selain itu juga para pendemo meminta agar Pemerintah Indonesia segera menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM seperti Kasus KRP III yang telah menewaskan tiga warga sipil (Cepos).

18 November
Komite Nasional Papua Barat meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa kepala negara yang mengikuti KTT Asean di Bali agar tidak membahas dan membicarakan soal transaksi ekonomi politik Papua (Cepos).

22 November
Terkait dengan peringatan 1 Desember Ketua Komisi, A DPRP Ruben Magai mengatakan, sebaiknya semua elemen fokus pada kegiatannya. Tak perlu melakukan aksi yang justru merugikan. Biarkan saja momen ini berjalan dan tak perlu dibesar-besarkan, apalagi akhir-akhir ini ada isu pengibaran Bintang Kejora (Cepos).

24 November
Organisasi Papua Merdeka makin menunjukan keberadaannya di negeri kincir angin, Belanda. Buktinya, mereka mendirikan sebuah Toko di Filiaal 0024 Kalverstraat 71 Amsterdam, Belanda. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, di Jakarta, Rabu 23 November 2011 sebagai mana dilansir media online vivanews.com (Bintang Papua).

25 November
Aksi pengejaran terhadap kelompok bersenjata yang diduga menjadi biang keonaran dan aksi kekerasan di Papua terus dilakukan. Polisi menyebutnya telah menangkap 12 warga yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka, hasil penyisiran dipemukiman warga dijadikan sebagai area persembunyian, pada Rabu (23/11) (Cepos).

28 November
Terkait dengan peringataan 1 Desember, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Papua, Pdt. Lipius Biniluk berharap kepada pihak keamanan baik TNI maupun Polri lebih mengedepankan pendekatan persuasif ketimbang kekerasan dalam menangani setiap kegiatan masyarakat termasuk pengibaran Bintang Kejora. Selain itu juga Ketua MRP, Timotius Murib, mengatakan peringatan 1 Desember terus diperingati oleh masyarakat Papua dan tidak disembunyikan kepada publik, namun diharapkan moment tersebut jangan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menambah rentetan kasus pelanggaran HAM di Papua. Anggota DPRD Jayawijaya, Yance Tenouye mengharapkan agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu 1 Desember yang tidak benar via SMS (Bintang Papua).

29 November
Menjelang peringatan 1 Desember, Ketua DAP Forkorus Yaboisembut mengeluarkan seruannya yang diteruskan oleh Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah, Markus Haluk. Seruan tersebut adalah “Kepada warga Negara lain atau bangsa lain yang ada di atas tanah Papua, saya berharap untuk tetap tenang dan mendukung perayaan 1 Desember 2011 sebagai bukti menerima, mengakui dan menghormati dan menghargai hak azasi politik Bangsa Papua di Negeri Papua Barat. Selain itu juga dalam pertemuan antara tokoh adat dengan Kapolres Jayapura, AKBP Wantri Yulianto, Tokoh Adat Sentani, Boas Henok mengungkapkan selama ini masyarakat di kampung tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melawan keamanan, tindakan yang mengacaukan keamanan banyak dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di kota (Bintang Papua).

1 Desember
• KNPB Biak mencabut kembali izinnya dari Polres Biak. Awalnya KNPB berencana menggelar aksi damai di Pertigaan Air Mancur Kota Biak. Pencabutan izin ini melalui berbagai pertimbangan dan petunjuk dari KNPB yang lainnya. Hal ini dikatakan oleh Marthen Mnumumes sebagai koordinator aksi tersebut. Pada kesempatan yang sama, Kapolres Biak AKBP Ricko Taruna Mauruh menghimbau kepada semua komponen masyarakat supaya tetap tenang dan tidak cemas menyikapi peringatan 1 Desember (Cepos).
• Peringatan hari Bangsa Papua yang ke-50 akan berpusat di Makam Theis di Sentani. Kegiatan untuk memperingati perayaan tersebut akan dilakukan dengan ibadah bersama. Terkait dengan kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono mengatakan masyarakat diharapkan tidak menodai ibadah tersebut dengan melakukan tindakan anarkis. Seandainya ada tindakan anarkis maka pihak kepolisian akan mengambil tindakan yang tegas. Selain itu juga, Wakil Sekretaris Klasis GKI Biak Selatan, Pdt. Yotam Julius Simpoaref mengatakan perayaan 1 Desember hendaknya mensyukuri sesuatu yang benar, sehingga nilai kemanusiaan dikedepankan. Hal ini untuk menjaga kedamaian dan ketertiban bersama. Yotam mengharapkan masyarakat tidak mudah terpovokasi dengan segala isu yang sedang berkembang (Bintang Papua).

2 Desember
Peringatan 1 Desember masih diwarnai dengan konflik. Penyerangan terhadap polisi di Kampung Berap, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, pengibaran Bintang Kejora di Perumnas III Waena, penembakan terhadap anggota polisi di Puncak Jaya, pembakaran kantor distrik dan tujuh jembatan di Kabupaten Paniai. Peristiwa penyerangan terhadap polisi di Kampung Berap menyebabkan dua anggota Polres Jayapura, Bripka Dian Budi Santosa dan Bripka Ridwan Napitapulu. Keduanya diserang oleh orang tak dikenal saat melakukan patrol di Kampung Berap sekitar Pkl 02.00 WIT. Penyerangan ini mengakibatkan Bripta Ridwan mengalami luka serius di wajah dan Bripka Budi mengalami luka ringan. Di Waena Perumnas III, tepat di bukit depan Kantor Kelurahan Yabansai Perumnas III berkibar Bintang Kejora. Kabupaten Puncak Jaya, di Kampung Wadenggobak, Distrik Mulia terjadi kontak senjata antara OPM dengan Polri. Menurut berita peristiwa tersebut terjadi secara mendadak. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono mengatakan pihaknya belum mendapatkan kabar tentang salah satu anggotanya yang tertembak dalam kontak senjata tersebut. Sementara itu pada Rabu, sekitar Pkl 17.45 WIT Kantor Distrik Bibida sekitar 2 Km dari Maddi, lokasi pusat Pemerintahan Kabupaten Paniai dibakar oleh OPM pimpinan John Yogi. Menurut Pater Neles Tebay, ada dugaan kelompok ini marah terkait dengan aparat Brimob Kelapa Dua Depok yang ditugaskan di wilayah tersebut menyita sejumlah alat perkebunan dan senjata tradisional dari warga. Menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono, di Kampung Dagauto, Distrik Pantim telah terjadi kontak senjata antara OPM Dev II Makodam Pemka IV Eduda dengan Satgas Tumpas Matoa 2011 wilayah Paniai. Aksi tembak menembak yang terjadi di Distrik Paniai Timur yang mencederai Yulian Kudiai dibantah oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono. Ia mengatakan bahwa kondisi atau situasi di Kampung Degauto aman dan kondusif (Cepos & Bintang Papua).

10 Desember
• KNPB menggelar aksi demo damai menuntut hak politik murni untuk menentukan nasib dan masa depan sendiri. Aksi damai ini sekaligus memperingati hari HAM. Kegiatan ini berpusat di Taman Imbi, Jayapura. Menurut Buchtar Tabuni, persoalan Papua merupakan persoalan politik murni. Akar persoalan adalah Perjanjian New York 1962 dan Pelaksanaan PEPERA 1969 yang tak manusiawi dan Resolusi PBB no 2504 oleh PBB, AS, Indonesia dan Belanda. Hak untuk Bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri dibunuh demi kepentingan kekuasaan dan ekonomi internasional, sehingga status Papua Barat tidak sah atau illegal dalam bingkai NKRI (Bintang Papua).
• Wakil Ketua I KNPB, Mako Tabuni dan Jubir KNPB wilayah Yahukimo, Toni Gobag serta 2 anggota KNPB, Frengki dan Arwam Helokomo menggelar jumpa pers di Abepura. Dalam jumpa pers tersebut KNPB menyatakan tidak setuju dan menolak kegiatan sosialisasi UP4B kepada warga Kabupaten Yahukimo dalam Natal Bersama di Sasana Karya, Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Menurut Mako Tabuni, pemerintah pusat (Menkokesra, Menkopolhukam dan Mendagri serta rombongannya) bertujuan untuk merayakan natal bersama rakyat di sana, namun dalam kenyataannya mereka mensosialisasikan UP4B. Hal ini sebagai manufer politik pemerintah pusat di Papua (Bintang Papua).

12 Desember
• Dalam aksi demo di Taman Imbi, Buchtar Tabuni dalam orasinya meminta Presiden RI SBY segera diadili di Mahkamah HAM Internasional. Karena Amnesty Internasional telah menerbitkan surat DPO untuk melakukan pencarian terhadap SBY sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas ratusan kasus kejahatan dan pelanggaran HAM selama 10 tahun terakhir di Tanah Papua.
• Berkaitan dengan perayaan Hari HAM, Direktur Elsham  Papua, Ferdinand Marisan dan Koordinator Bidang Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Dora Balubun mengeluarkan seruan agar Komnas HAM segera membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM untuk menyelidiki pihak-pihak yang bertanggungjawab dengan dugaan pelanggaran HAM di Papua sepanjang tahun 2011. Selain itu juga meminta kepada Pemerintah Indonesia, khususnya TNI Polri agar merubah pendekatan penyelesaian konflik Papua yakni dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan kemanusiaan.
• Di Wamena, KNPB yang diketuai oleh Simon Daby dalam orasinya mengatakan tuduhan pemerintah sangat tidak terbukti bahwa orang Papua sebagai GPK. Pelanggaran terhadap HAM di Papua patut dipertanggungjawabkan dengan menyeret pelaku kejahatan ke pengadilan sipil.
• Di Manokwari, Direktur Eksekutif LP3BH mengatakan Pemerintah Indonesia tidak pernah menunjukan komitmen yang nyata dan sungguh dalam mengimplementasikan penegakan hukum untuk memproteksi hak asasi warga Negara sendiri, terutama di Papua (Bintang Papua & Cepos).
13 Desember
Dalam rangka memperingati Hari HAM, masyarakat di Manokwari melakukan aksi long march. Aksi ini dilaksanakan di dua tempat yang berbeda yakni dari GOR Sanggeng dan di Kampus Unipa Manokwari. Dalam long march tersebut masyarakat mendesak dan menuntut agar Presiden SBY segera menuntaskan persoalan pelanggaran HAM di Papua.

20 Desember
Penyidik gabungan Polda Papua dan Polres Mimika menetapkan 5 warga Timika sebagai tersangka pelaku pengibaran Bintang Kejora di Lapangan Timika Indah 1 Desember 2011 yang lalu. Wakapolda, Brigjen Paulus Waterpauw mengatakan kelima tersangka tersebut diduga melakukan tindakan pidana penghasutan dijerat dengan pasal 106 KUHP dan tindak pidana makar. Dari berbagai barang bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian menunjukkan bahwa kelima warga tersebut secara sengaja dan memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum dan sesuatu yang dilarang oleh Negara (Bintang Papua).

22 Desember
Terkait dengan pembentukan Komite Dekolonisasi Papua Barat (KDPB) di Vanuatu pada 19 Desember 2011, Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy mengatakan pembentukan komiter tersebut merupakan suatu langkah yang sangat progresif dan berdasar pada aturan dan mekanisme hukum internasional yang berlaku. Upaya tersebut dinilai akan membawa persoalan politik dan perbedaan pendapat tentang sejarah Papua (Bintang Papua).

23 Desember
Dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Kantor Sinode Gereja KINGMI di Papua (22/12), 4 delegasi pemimpin Gereja-Gereja di Tanah Papua mengatakan ide separatis menjadi akar persoalan di Papua, karena pembangunan yang sekarang terjadi di Papua adalah pembangunan yang berwajah kekerasan dan tidak berpihak pada orang Papua dengan stigma separatis sejak 1960-an. Keempat delegasi yang bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Pdt. Yemima Krey (Ketua Sinode GKI Papua), Sokrates Sofyan Yoman (Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Papua), Pdt. Beni Giay (Ketua Sinode KINGMI) dan Pdt. Marthin Luther Wanma (Majelis Sinode Nasional Gereja Kristen Alkitab Indonesia) (Bintang Papua).


2.2 Kongres Rakyat Papua III (KRP III)

2 September
Ketua Dewan Revolusi OPM, Lambertus Pekikir menolak rencana pelaksanaan Kongres Papua III di Jayapura yang akan digelar tanggal 16- 19 Oktober 2011 (Bintang Papua).

3 Oktober
Ketua Tim 7 Kongres Papua III, Selpius Bobii mengaku Kongres Rakyat Papua III ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan oleh Selpius Bobii ketika kembalinya dari Jakarta (Bintang Papua).

4 Oktober
Anggota DPR Papua, Johanes Sumarto pesimis terhadap klaim yang disampaikan oleh Panitia Kongres Rakyat Papua III mendapat dukungan pemerintah pusat. DPR Papua mendesak agar Panitia KRP III menyelesaikan agenda-agenda KRP II yang belum selesai, seperti pelurusan sejarah  Papua (Bintang Papua).

7 Oktober
Ketua Panitia Pelkasana KRP III, Selpius Bobii dan Ketua DAP Forkorus Yaboisembut ketika menggelar jumpa pers mengatakan dalam KRP III pihak panitia akan mengundang Koffi Anan, Ketua Sub Komisi Asia Pasifik dan sejumlah wartawan luar negeri. Selain itu KRP III ini akan dihadiri oleh ribuan masyarakat Papua (Bintang Papua).

14 Oktober
Pemimpin TPN OPM perbatasan, Lambert Pekikir menyatakan dengan tegas menolak kegiatan Kongres Rakyat Papua III. Selain itu pernyataan penolakan terhadap KRP III datang dari Gerakan Merah Putih Papua. Ketua GMP, Simon Ohee menyatakan, GMP dengan tegas menolak KRP III yang  akan diselenggarakan (Bintang Papua).

15 Oktober
Panitia pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III, Selpius Bobii mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan ijin untuk pemakaian tempat. Menurutnya ada pihak yang sengaja menghalangi Kongres Rakyat Papua III (Bintang Papua).

17 Oktober
Ketua Panitia KRP III, Selpius Bobii mengatakan, KRP III akan tetap diselenggarakan dan dibuka pada hari ini pada Pkl.09.00 waktu Papua di Lapangan Zakhues, Padang Bulan (Bintang Papua).

18 Oktober
Kongres Rakyat Papua III memasuki hari kedua diwarnai dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora. Forkorus Yoboisembut mengatakan dalam KRP III membicarakan agenda kemerdekaan bagi rakyat Papua (Cepos & Bintang Papua).



20 Oktober
Sejumlah tokoh gerakan Papua Barat yang diciduk oleh aparat gabungan TNI – Polri. Gabungan TNI -  Polri melakukan pembubaran massa di sekitar lokasi kongres (19/10). Sebanyak 300 peserta kongres diciduk ke Polda Papua. Selain itu Komnas HAM Perwakilan Papua, Matius Murib mempertanyakan pembubaran paksaan terhadap KRP III tersebut (Bintang Papua & Cepos).

21 Oktober
• Dari penangkapan terhadap peserta Kongres Rakyat Papua III, pihak kepolisian daerah Papua menetapkan 6 tersangka. Keenam orang yang ditetapkan tersangka adalah, Forkorus Yaboisembut, Edison Gladius Waromi, August Makbrawen, Dominikus Sorabut, Gat Wenda dan Selpius Bobii. Selain itu juga pasca KRP III ditemukan 3 jenazah di daerah perbukitan belakang Korem 172/PWY, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura (Cepos).
• Berkaitan dengan hasil KRP III, Ketua Forum Komunikasi Izak Karubaba mengeluarkan pernyataannya tindakan dari Forkorus Yaboisembut dan kawan-kawannya adalah ancaman bagi keutuhan NKRI karena mendeklarasikan berdirinya Negara di dalam Negara. Selain itu aktivis HAM LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy kecewa terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan ketika membubarkan peserta KRP III  (Bintang Papua)

22 Oktober
Terkait dengan KRP III, pejabat Gubernur Papua, Syamsul Arief Rivai mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRP, Jhon Ibo, Kapolda Papua, Irjen. Pol B.L Tobing, Pangdam XVII/Cendrawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu  dan Danlantamal X Kol. Laut FX Agus Susilo, BMP dan sejumlah tokoh masayarakat. Dalam pertemuan tersebut, Syamsul Arif Rivai mengatakan, NKRI adalah harga mati. Selain itu dua jenazah anggota Petapa yang berasal dari Waibron dimakamkan di Waibron, Sentani (Cepos).

24 Oktober
• Komnas HAM Perwakilan Papua bekerja sama dengan Komnas HAM Pusat membuka posko pengaduan khusus korban yang ikut serta dalam Kongres Rakyat Papua III. Posko pengaduan tersebut akan dibuka selama 2 minggu. Selain itu DPR Papua meminta Kapolda dan Pangdam XVII Cendrawasih bertanggung jawab atas korban ketika terjadi pembubaran KRP III oleh pihak keamanan (Bintang Papua).
• Terkait dengan pembubaran paksa oleh pihak keamanan dan kekerasan yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua III, Imparsial mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuktikan janjinya akan menyelesaikan masalah Papua dengan hati. Hal ini disampaikan oleh direktur eksekutif Imparsial, Poengki Indarti (Bintang Papua).


26 Oktober
Koordinator Kontras, Haris Azhar menilai ada perencanaan sistematis yang dilakukan oleh pihak keamanan dalam penanganan situasi KRP III pada hari terakhir. Pernyataan ini disampaikan oleh Haris setelah melihat tempat kejadian. Selain itu pihak Kontras dan Komnas HAM meluangkan waktunya untuk mengunjungi tersangka KRP III di tahanan Polda. Di dalam pertemuan itu, Forkorus mengakui bahwa dirinya mengalami kekerasan dari pihak keamanan yang membubarkan KRP III (Cepos).

27 Oktober
Jumpa pers yang dilaksanakan oleh SKPKC Fransiskan yang bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur mengklarifikasi pembubaran KRP III. Di dalam jumpa pers tersebut, Pater Dr. Neles Tebay, Pr mengatatakan, pasca KRP III tersebut ada kekerasan fisik terhadap peserta kongres yang berdampak pada masyarakat luas. Lebih lanjut Pater Neles bersama civitas Akademika STFT Fajar Timur menolak segala bentuk tindakan represif yang dipakai sebagai upaya mengatasi persoalan dan mendukung terjadinya dialog Jakarta Papua. Berkaitan dengan KRP III ini, Komnas HAM memastikan 3 korban yang tewas bukan 6 orang (Bintang Papua & Cepos).

28 Oktober
Pasca KRP III, 5 perwakilan masyarakat adat  Papua yakni, Ketua Dewan Adat Biak (Yan Pieter Yarangga), Ketua Dewan Adat Mampta (Ones Wanande), Ketua Dewan Adat Balim (Lemak Mabel), Ketua Dewan Adat Hubula Lembah Balim (Yulius Hisage) dan Ketua Dewan Adat Hosolimo Kurima (Izak Heselo) menyatakan sikapnya bahwa betapapun hasil kongres yang dinilai aparat bertentangan dengan hukum di Indonesia namun menurut Dewan Adat Papua tindakan represif yang berlebihan dan tidak manusiawi yang dilakukan oleh pihak keamanan merupakan tindakan yang tak dapat ditolerir. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak keamanan kepada masyarakat yang tidak bersenjata menunjukan bahwa aparat masih mempertahankan pola-pola lamanya, militeristik dalam merenspon suatu tuntutan politik masyarakat Papua (Bintang Papua).

29 Oktober
• Pembubaran yang dilakukan oleh pihak keamanan terhadap peserta kongres dinilai oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono telah sesuia dengan aturan. Alasannya kongres tersebut tidak mendapat izin pelaksanaan dari pihak kepolisian, selain itu deklarasi negara federasi Papua Barat dianggap menyimpang dari agenda semula yakni membahas hak-hak dasar orang asli Papua. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol. Wacyhono di Mapolda (28/10) kepada wartawan (Bintang Papua).
• Berkaitan dengan KRP III, Kontras merilis temuan investigasi kasus kekerasan di Papua. Menurut Haris Azhar (Koordinator Kontras Jakarta) ada penembakan secara sengaja dan sistematis saat pembubaran KRP III di Abepura. Tiga korban penembakan yang tewas yakni, Daniel Taniwo Kedepa (Mahasiswa STIHl Umel Mandiri), Yakobus Samonsabra (warga Kampung Sabron) dan Maxsasa Yewi (warga Kampung Sabron) diduga kuat ditembaki oleh pihak keamanan. Selain itu juga keluarga tidak diperkenankan untuk mendapatkan hasil otopsi (Cepos).

2 November
Parlemen jalanan mendesak DAP batalkan rekomendasi KRP III. Koordinator Parlameen  Yusak Pakage mendesak DAP dan West Papua National Outhority, untuk membubarkan pemerintah transisi yang dideklarasikan.

3 November
Korban kekerasan dan penembakan yang terjadi ketika Kongres Rakyat Papua III (19 Oktober) yang lalu terus menjadi perhatian publik. Terkait tiga korban penembakan (Yacob Samansabra, Daniel Kadepan dan Max Asa Yeuw), Komnas HAM akan mengungkapkan fakta hasil penyelidikannya. Komisioner Komnas HAM, Ridha Saleh mengatakan, pihak Komnas HAM telah menemui istri korban dan memberikan penjelasan terkait dengan penyebab kematian suami mereka. Lebih lanjut ia mengatakan, kondisinya jauh lebih sadis dari yang dibicarakan (Cepos).

4 November
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Letjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan (3/11) melakukan kunjungan dan pertemuan dengan MRP di Kantor MRP Kotaraja. Di dalam pertemuan tersebut, Hotmangaradja mengatakan, kunjungannya ke Papua, khususnya di Kota Jayapura merupakan tugas langsung yang diperintahkan oleh Menkopolhukum dalam rangka mencari kritikan, saran sehingga masalah ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Papua dijadikan perbaikan dan meluruskan segala persoalan di Papua. Terkait korban KRP III, Hotmangradja menjelaskan hal tersebut merupakan tugas Polda Papua untuk mencari tahu pelaku (Cepos).

9 November
Markas Besar Polri menjelaskan mengenai kronologi peristiwa pembubaran Kongres Rakyat Papua III yang sempat disinyalir oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terdapat pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, sejak awal kongres yang digelar tanggal 17-19 Oktober itu dilakukan tanpa surat pemberitahuan kepada Polda Papua. Selain itu, kekisruhan berawal ketika penyelenggaraan kongres berlangsung, anggota kepolisian tak diizinkan masuk dalam lokasi kongres. Dalam kongres itu terdapat tindakan makar dengan adanya rencana pembentukan negara Papua Merdeka. Pada penutupan kongres tanggal 19, juga dibacakan deklarasi pembentukan negara Papua Merdeka. Oleh karena itu petugas keamanan segera bertindak. Namun, menurut Saud, polisi bertindak hanya sebatas melepaskan tembakan ke atas untuk melakukan pembubaran kongres itu. Polisi juga mengamankan 350 orang yang menjadi peserta dan lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Terkait korban tewas yang disebut Komnas HAM, Saud secara gamblang menjelaskan korban tewas pada 20 Oktober 2011 yang ditemukan pukul 09.00 WIT atas nama Demianus Daniel Kadepa (23), Yakobus Samonsabra (48), dan Max Asa Yeuw (33), bukan tewas akibat perbuatan oknum polisi. Menurutnya ada perbedaan waktu antara proses pembubaran kongres dengan jam ketiga orang itu dibunuh. Saud menyatakan pihaknya hingga saat ini masih mencari pelakunya. Menurutnya banyak kelompok bersenjata di Papua sehingga polisi kesulitan mencarinya. Oleh karena itu, Saud meminta publik bersabar untuk mendapatkan perkembangan kasus ini karena polisi juga masih menunggu hasil dari Puslabfor Polri yang melakukan uji balistik terhadap proyektil yang ditemukan di tempat kejadian, serta pelacakan bukti lainnya (KOMPAS.com)

10 November
Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jendral Saud Usman Nasution menjelaskan tuduhan kepada pihak kepolisian terkait kekerasan dan pembunuhan pada saat pembubaran KRP III. Menurut Inspektur Jendral Usman Nasution sejak awal kongres yang digelar tanggal 17 – 19 Oktober tersebut tanpa pemberitahuan kepada Polda Papua. Keributan berawal dari ketika anggota kepolisian tak diizinkan masuk ke lokasi kongres. Dan dalam kongres tersebut ada tindakan makar yakni rencana pembentukan Negara Papua Merdeka. Berkaitan dengan 3 korban yang terbunuh (Yakobus Samonsabra, Daniel Kadepa dan Max Asa Yeuw) tersebut bukan perbuatan oknum polisi (Bintang Papua).

11 November
Forkorus Yoboisembut yang ditahan di Polda Papua sejak 20 Oktober 2011 dan ditetapkan sebagai tersangka kasus makar menolak menandatangi surat penahanan dirinya. Selain itu ada juga 4 orang tersangka yang lain melakukan tindakan yang sama, yakni Edison Waromi, Dominikus Sorabut, Agus Krar dan Gat Wenda. Berkaitan dengan itu, kuasa hukum Forkorus cs, Gustaf Kawer dan Koalisi Sipil untuk HAM dan Demokrasi mengatakan Forkorus dan keempat tersangka lainnya tidak mau menandatangi surat tersebut karena mereka merasa tidak melakukan tindakan makar seperti yang ditujukan kepada mereka (Bintang Papua).

14 November
Berkaitan dengan polemik seputar KRP III, Juru Bicara TPN Papua Barat, Jonah Wenda mengeluarkan statement  OPM telah bersepakat dengan utusan khusus presiden RI, Farid Wadji Husein. Pihak TPN Papua Barat diwakili oleh Col Roem. Jonah Wenda mengatakan ada dua usulan yang disampaikan kepada utusan presiden RI, yakni pertama, pemerintah RI segera membuka diri untuk dilaksanakan perundingan (bukan dialog). Kedua, pertemuan ini hanya dibatasi pada protocoler perundingan: perundingan dilaksanakan di New Zeland, tanggal 15 November 2011 dan juru runding 5 orang (Bintang Papua).



17 November
Eliser Awom salah satu korban penganiayaan ketika pembubaran KRP III (19/10) meminta agar perwira menengah dan pertama serta anggota polisi lainnya dapat diproses secara hukum. Menurut Eliser, perbuatan TNI dan Polri sudah tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar HAM berat (Cepos).

22 November
Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Bangsa Papua (SKRBP) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRP. Mereka menuntut agar pemerintah segera membebaskan Forkorus Yaboisembut serta tahanan lainnya di Polda Papua pasca KRP III (Bintang Papua).

23 November
Mantan Kapolresta dan 7 Perwira disidangkan.  Indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh mantan Kapolresta Jayapura bersama tujuh perwira Polresta Jayapura saat melakukan pengamanan Kongres Rakyat Papua III di lapangan Zakheus Padang Bulan, 19 Oktober lalu, maka Polda Papua menggelar sidang disiplin dengan terperiksa mantan Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan di Aula Lantas Polda Papua. Sedangkan 7 perwira disidangkan di Aula Mapolresta Jayapura. Ketujuh perwira polisi tersebut divonis berupa teguran tertulis selama 6 bulan karena telah melanggar disiplin. Dalam sidang tersebut, AKBP Imam Setiawan menegaskan tidak ada perintah untuk mengejar sampai ke gunung, konsentrasi aparat hanya di Lapangan Zakheus untuk mencari Forkorus Yaboisembut (Bintang Papua).

30 November
Kontras telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat dan mahasiswa asal Papua yang merasa terancam. Ancaman ini diterima pasca penembakan KRP III beberapa waktu yang lalu. Ketua Kontras, Haris Azhar mengatakan Kontras telah menerima berbagai pengaduan dari masyarakat Papua di berbagai kota di Indonesia. Terror yang diterima berupa dimintai identitas secara paksa, diancam akan dibunuh dan bahkan ada yang mengancam akan mengusir dan membuangnya ke laut (Bintang Papua).

14 Desember
Persoalan tentang pelanggaran HAM pasca KRP III, Komnas HAM yang dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Eksternal, Nur Kholis bertemu dengan anggota MRP. Pertemuan tersebut bertujuan meminta keterangan dari MRP seputar KRP III yang menelan 3 korban jiwa Petapa. Nur Kholis mengatakan mereka membentuk tim untuk mendalami kasus HAM di Papua. Ada tim yang ke Timika dan Wamena untuk mendalami kasus HAM (Bintang Papua).



17 Desember
Lima tersangka, yakni Forkorus Yaboisembut, Edison Waromi, August Makbrawen Sananay Kraar, Dominggus Sorabut dan Selpius Bobii diserahkan ke Kejaksaan Tinggi untuk menjalani proses hukum selnajutnya. Kelima tersangka tersebut diancam dengan pasal 55 KUHP dan pasal 160 jo 55 KUHP yaitu kasus makar dan pengasutan dengan ancaman 15 tahun penjara sedangkan Gat Wenda dikenakan pasal 2 ayat 1 UU Darurat no 12 tahun 1951. Mereka sekarang berada di LP Jayapura. Menurut Kuasa Hukum kelima tersangka tersebut, Gustaf Kawer mengatakan kliennya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi untuk menjalani proses selanjutnya (Cepos & Bintang Papua).




















BAB III
KESEJAHTERAAN UMUM
3.1 Kesejahteraan Umum
3 Januari
• Direktur ICS, Budi Setyanto mengatakan, jika dana sebesar 28 triliun lebih bagi Papua tidak disertai komeitmen para pengguna anggaran untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat maka hasilnya nol. Artinya, jika anggaran meningkat, kesejahteraan masyarakat juga seharusnya meningkat (Cepos).
• Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan, pada tahun anggaran 2009 kita telah memulai dengan dua program yang sangat strategis dan mendasar. Kedua program itu adalah pembebasan biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dan menengah, tidak saja untuk masyarakat asli Papua yang miskin tetapi secara bertahap sudah menjangkau semua penduduk miskin yang hidup di Papua (Cepos).
• Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan, angka kemiskinan di Provinsi papua mengalami penurunan. Sejalan dengan itu, Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan yakni dari 58.80 (1999) menjadi 64.53 (2009) (Bintang Papua).
14 Januari
• Bulog Divre Papua mengimpor beras sebanyak 7.600 ton dari Vietnam. Sebelumnya, pihak Bulog pun telah mengimpor 6.100 ton beras dari Vietnam. Sementara itu, kuota beras raskin Provinsi Papua tahun 2011 mencapai 87.738 ton, di Provinsi Papua Barat mencapai 20.176 ton (Cepos).
• Kepala Distrik Mimika Baru, James Sumigar mengatakan, hampir sebagian besar warga Timika menerima beras raskin seperti PNS, karyawan perusahaan, pegawai BUMN, pengusaha, hingga pegawai swasta. Padahal mereka masuk kategori orang mampu, dan raskin hanya diperuntukkan untuk orang miskin. Harga raskin berkisar Rp 26.000-30.000 (Bintang Papua).

15 Januari
Pemkot Jayapura akan merelokasi Mama-mama Pedagang Asli Papua yang selama ini berjualan di depan Gelael Supermarket dan Jalan Matahari ke pasar sementara yang dibangun  Papua di halaman eks Kantor Bikda Provinsi Papua (Cepos).

20 Januari
Pemkot Jayapura dan Solidaritas Pedagang Asli Papua akan menata ulang penempatan di Pasar Sementara agar cukup bagi semua Mama-mama Pedagang Asli Papua. Jumlah mama-mama pedagang ialah 684 orang, namun akan bertambah karena direncanakan semua pedagang asli Papua yang berjualan di pusat kota akan diakomodir di Pasar Sementara (Cepos).

21 Januari
 Papua memberi modal kepada Mama-mama Pedagang Asli Papua untuk mengembangkan usaha dagang mereka. Bantuan yang diberikan berkisar 3-5 juta kepada 150 orang mama-mama, sesuai kebutuhan modal (Cepos).

24 Januari
Papua mengalokasikan dana infrastruktur sebesar 400 miliar. Dana sebesar 200 miliar akan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, sisanya untuk pembangunan di bidang cipta karya dan pengairan (Cepos).

28 Januari
Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, Zadrak Wamebu mengungkapkan dari 29.812 ribu KK di Kabupaten Jayapura, 12.083 termasuk kriteria KK miskin (Bintang Papua).
1 Februari
• Sekda Kota Jayapura, JP Nerokouw mengungkapkan pembangunan di Kota Jayapura membuat munculnya tempat-tempat kumuh di tengah kota. Ini mengakibatkan kondisi sanitasi masyarakat Kota Jayapura tergolong rendah. Bahkan sebagian masyarakat yang belum mendapat pelayanan air bersih mencapai 48% (Cepos).
• Pasar sementara mulai ditempati oleh Mama-mama Pedagang Asli Papua yang berlokasi di Eks Kantor Bikda Provinsi Papua (Cepos).
• Upah Minimum Kabupaten Mimika per 1 Januari 2011 sebesar Rp.1.473.150,00. Upah ini sesuai dengan SK Gubernur Provinsi Papua no.139 tanggal 30 Desember tahun 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten (Cepos).

2 Februari
• Warga masyarakat mengeluhkan rusaknya kondisi ruas jalan Nimbokrang-Unurumguay. Ironisnya, jalan tersebut baru selesai diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. Kepala Badan Fisik dan Prasana Bappeda Kabupaten Jayapura, Yan Pieter Yom mengatakan, jika jalan cepat rusak, maka ada indikasi pengerjaan perbaikan jalan tersebut tidak sesuai dengan perencanaan. Ia berharap para pekerja mau bekerja untuk kesejahteraan rakyat, jangan hanya setengah hati (Cepos).
• Anggota DPRD Mimika, Anastasia Takege mengungkapkan Mimika termasuk daerah rawan narkoba. Apalagi dalam kasus terakhir, pengedar narkoba adalah oknum polisi dan pemakainya sendiri adalah puluhan anggota polisi (Bintang Papua).
• Penyelundupan raskin sebesar 8.800 ton dari Serui ke Ambon digagalkan oleh KPLP dan KP3 Laut Kabupaten Kepulauan Yapen (Cepos).



4 Februari
Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Yotam Ayomi mengungkapkan atas nama masyarakat yang diselundupkan haknya berupa beras Raskin, hendaknya ditelusuri sampai terungkap oknum kepala distrik dan kepala kampung yang menjual beras Raskin milik masyarakat (Bintang Papua).

5 Februari
Kepala Distrik Sentani Timur, Daan Ohee mengungkapkan program Respek mempunyai dampak yang positif terhadap masyarakat di wilayahnya. Kini, masyarakat mempunyai akses air bersih, toilet, posyandu, jembatan dan jalan kampung maupun perahu. Ia berharap program Respek ditetapkan dalam Perdasus agar tetap berjalan siapa pun gubernurnya (Cepos).

10 Februari
Warga Jayapura mengeluhkan tingginya harga beras pada tingkat pedagang pengecer. Harga beras merek Betet dan Putri Talina dijual dengan harga Rp 12.000/kg dari harga sebelumnya, Rp 9.000/kg. Beras bulog dijual dengan harga Rp 7.000/kg, dari harga sebelumnya Rp 5.000/kg (Bintang Papua).

14 Februari
Kepala Bappeda Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, angka kemiskinan sulit ditekan karena pertumbuhan penduduk di Kota Jayapura meningkat secara signifikan. Pesatnya pertumbuhan tersebut diakibatkan oleh arus perpindahan penduduk ke Kota Jayapura dari wilayah sekitar Papua/urbanisasi maupun karena migrasi (Cepos).

16 Februari
Anggota DPR RI asal Papua, Paskalis Kossay mengatakan, program Respek perlu ditinjau ulang. Ia menilai Respek lebih banyak menghambur-hamburkan uang daripada manfaat yang diperoleh. Bantuan tiap kampung memang 100 juta, tetapi uang yang mengiringi ada puluhan miliar. Selain itu, ada pula temuan di beberapa kampung, program Respek tidak berjalan karena masyarakat justru membagi-bagi dana Respek tersebut (Bintang Papua).

18 Februari
Kapolda Papua, Bekto Suprapto menilai korupsi dan miras merupakan masalah utama penyebab kemunduran. Masyarakat mengeluh soal miras, terutama ibu-ibu yang menjadi korban. Akan tetapi, belum adanya Perda Miras membuat pihaknya tidak mempunyai kekuatan hukum untuk memerangi miras. Sedangkan korupsi di Papua telah tumbuh subur. Untuk itu, pihaknya telah memerintahkan kepada setiap Kapolres agar selama tahun 2011 ini minimal menangani 3 kasus korupsi (Cepos).




19 Februari
Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem memberikan bantuan modal kepada 455 orang Mama-mama Pedagang Asli Papua. Setiap orang diberikan bantuan sebesar Rp 500.000/orang. Bantuan ini diambil dari dana pribadinya sendiri (Cepos).

1 Maret
Sebagian Mama-Mama Pedagang Asli Papua yang berjualan di Pasar Sementara di eks halaman Kantor Bikda Provinsi Papua berniat kembali berjualan di tempat sebelumnya karena sepi pembeli. Hal ini juga disebabkan karena masih banyak yang berjualan di Jalan Matahari. Oleh karena itu, Pemkot harus segera memindahkan Mama-Mama yang masih berjualan di luar pasar sementara (Cepos).

8 Maret
• Koordinator SOLPAP, Br. Rudolf Kambayong OFM mengatakan, keluarnya mama-mama pedagang asli Papua dari Pasar Sementara karena Pemkot Jayapura tidak menindaklanjuti kesepakatan pada 1 September 2010 dengan DPRD Kota Jayapura untuk memindahkan pedagang yang berjualan di Jalan Matahari dan di Pasar Pagi Gurabesi (Cepos).
• Sekitar 50 warga dari Kampung Yoka, Distrik Heram ke Gedung DPRD Kota Jayapura. Mereka mengeluhkan pendistribusian raskin yang sudah tidak berjalan selama satu tahun sejak Februari 2010 (Cepos).

12 Maret
Pemkot Jayapura melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Matahari dan depan Gelael. Penertiban ini sempat mendapat protes dari beberapa PKL, termasuk mama-mama pedagang asli Papua. Sementara itu, penertiban di Jalan Nindya berlangsung aman. Pemkot akan melanjutkan penertiban di Jalan Setiapura hingga Percetakan (Cepos).

17 Maret
Sekretaris Komisi B DPRD Kota Jayapura, Ahmad Djaenuri menilai kinerja Tim Penertiban PKL tidak sesuai dengan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Para PKL tidak ditertibkan dengan mempertimbangkan aspek peraturan daerah dan kemanusiaan tetapi secara sporadis. Apalagi dalam pelaksanaan penertiban terhadap PKL di Eks Pasar Ampera dan sepanjang trotoar di Kota Jayapura serta beberapa tempat lainnya, DPRD tidak dilibatkan. Selain itu, para PKL seharusnya tidak hanya ditertibkan tetapi juga dicarikan solusi agar mereka tetap bisa menjalankan aktivitas mereka pada tempat yang layak (Bintang Papua).

18 Maret
• Pemkot Jayapura juga akan menertibkan pedagang asongan, kue dan PKL gerobak yang kerap mangkal di sejumlah tempat di pusat kota. Akan tetapi mereka juga akan ditampung di salah satu tempat yang lebih layak (Cepos).
• Penjualan di pasar sementara mulai membaik setelah adanya penertiban terhadap PKL di sejumlah ruas jalan. Selain itu pula, hampir seluruh pedagang adalah mama-mama asli Papua sehingga tampak seperti pasar tradisional. Selain itu, barang dagangan mereka pun makin beragam tidak hanya sekedar hasil kebun, tetapi juga tahu, tempe, hingga ikan segar (Cepos).

19 Maret
Jumlah anak-anak jalanan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya mencapai 800 orang lebih. Mereka berusia rata-rata 9-25 tahun. Sebanyak 80% dari mereka tidak bersekolah dan 45% tidak mempunyai orang tua (Cepos).

22 Maret
Pemkot Jayapura menyediakan tiga lokasi alternatif bagi PKL asongan dan gerobak yang berjualan di pusat kota. Ketiga lokasi tersebut ialah Terminal Lama Jayapura, Taman Mesran dan Taman Perdamaian (Cepos).

26 Maret
Setelah melakukan verifikasi, sekitar 700 PKL mendapat Surat Izin Menjual di Taman Mesran dan Taman Perdamaian. Dengan demikian dalam pelaksanaannya, para PKL yang tidak mempunyai Surat Izin Menjual dilarang menjual dan akan diamankan (Bintang Papua).

30 Maret
Wakil Ketua II DPRD Kabuapaten Biak Numfor, Jan Dance Kbarek mengatakan, adanya oknum aparat di tingkat kampung, distrik dan kelurahan yang menjual raskin bukanlah hal baru. Akibatnya raskin tidak tepat waktu dan harganya tidak lagi sesuai dengan harga standar yang harus dibayarkan masyarakat. Ia mengakui bahwa pengawasan penyaluran raskin oleh legislatif maupun eksekutif sangatlah kurang (Cepos).

1 April
• Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua, Agus Prihatno mengungkapkan  Papua telah mengirim tim untuk memantau langsung situasi di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai pasca musibah banjir akibat meluapnya Danau Paniai. Selain itu, pihaknya juga membawa bantuan bagi para korban (Cepos).
• Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang, Hosea Uropdana mengklaim Respek di Kabupaten Pegunungan Bintang telah dinikmati masyarakat. Ada pembangunan Koperasi Okmakot, pasar kampung serta pembangunan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (Cepos).
2 April
Sejak dua pekan lalu, 12 kampung di Distrik Ekadide dan Aradine, Kabupaten Paniai terendam banjir. Ribuan orang telah mengungsi ke tempat yang lebih aman dan puluhan rumah rusak parah. Untuk meringankan beban para korban, Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua telah mengirim bantuan berupa beras sebanyak 6 ton (Cepos).

5 April
Keadaan masyarakat di Distrik Demta amat memprihatinkan. Selain kondisi jalan yang buruk, listrik yang pasang surut, pendidikan pun amburadul karena kehadiran guru yang timbul tenggelam. Akibatnya, tingkat kepercayaan mereka kepada pemerintah makin kecil sementara aspirasi untuk Papua Merdeka sebagai solusi untuk keluar dari keadaan mereka makin besar. Tidak heran makin banyak muncul aksi merdeka dengan adanya pelatihan pasukan OPM, penemuan dokumen-dokumen penting dan senjata laras panjang, penyerangan terhadap aparat yang sedang berpatroli hingga pengibaran bendera Bintang Kejora di Rumah Adat Kampung Ambora (Bintang Papua).

4 Juni
Di Skanto Arso beras untuk rakyat miskin masih dibagikan kepada masyarakat yang tergolong mampu. Tentang adanya pembagian yang mencapai 20 kg per keluarga yang menjadi penyebab terjadinya kekurangan karena masih ada yang tidak dapat karena jatah per kepala keluarga harusnya 15 kg saja. Hal ini dikatakan oleh Kadistrik Skanto, Thomas. D. B. Taribuka. Hal ini terjadi di Kampung Jaifuri, untuk kampung lain menurut Kadistrik sudah sesuai dengan yang diharapkan yang mana harga per kilo Rp 1.600. Meskipun ada warga mampu yang mendapatkan jatah Raskin dan pembagian yang melebihi jatah perkeluarga, namun menurut Kadistrik Skanto sampai triwulan kedua penyalurannya berjalan lancar (Bintang Papua).

6 Juni
Terbuka lebarnya peluang kerja dan rendahnya persaingan kerja di Papua membuat daerah yang memperoleh dana Otsus triliunan menjadi daerah tujuan para pencari kerja dari seluruh wilayah Indonesia. Dari data yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Papua beberapa hari lalu, angkatan kerja di Papua pada Februari 2011 kemarin mengalami kenaikan sebesar 33.44% selama satu tahun. Seperti diungkapkan Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi Papua. Saat ini jumlah pekerja di Papua sebanyak 1.556.336 orang, jumlah ini lebih banyak 389.990 orang dibandingkan tahun lalu. Sementara jumlah penduduk bukan angkatan kerja juga mengalami kenaikan sebanyak 12,89 % atau naik 40.326 orang. Naiknya angka angkatan kerja bukan berarti angka pengangguran menurun, menurut data yang diungkapkan Suntono angka pengangguran di Papua juga meningkat terhitung Februari 2011 ini angka pengangguran di Papua mencapai 57.882 orang atau naik sebanyak 10.315 orang dalam setahun terakhir. Namun secara presentase jumlah pengangguran ini mengalami penurunan, yang tadinya 4,08 % menjadi 3,72 % (Bintang Papua).

13 Juni
Upaya pemerintah Kota Jayapura dalam menyediakan tempat berjualan yang layak bagi para pedagang kaki lima di tengah Kota Jayapura, yakni di Terminal Mesran dan Taman Perdamaian belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari penataan tempat, sarana berjualan dan tidak tersedianya tempat sampah dan MCK sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak menarik, bahkan bisa mendatangkan penyakit bagi masyarakat.  Menyikapi situasi ini, Kepala Disperindakop Provinsi Papua, Kalem Worembay mengatakan lokasi bagi para PKL tersebut kurang tepat karena ada di tengah kota dan menimbulkan pemandangan yang jorok. Sementara itu, asisten II Setda Kota Jayapura, Elisa Patimukay mengatakan penempatan PKL telah diserahkan kepada instansi teknis yaitu Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM.

18 Juni
Modus perdagangan manusia dengan mempekerjakan para korban di bar kembali terjadi di kota Jayapura. Empat perempuan asal Sukabumi, masing-masing  AA (24), UD, NK (19) dan KI (26) menjadi korban perdagangan manusia.

21 Juni
Masyarakat Kampung Wonorejo, PIR IV, Distrik Arso Timur melakukan pemalangan balai kampung Wonorejo karena penggunaan dana Bantuan Keuangan Kepada Kampung tahap pertama yang sudah dicairkan tidak digunakan sesuai dengan kesepakatan bersama masyarakat kampung, adat, agama dan pemerintah yakni pembangunan fisik jembatan, kesehatan dan ekonomi tidak terealisasi (Bintang Papua).

23 Juni
• Para sopir taksi di Kabupaten Merauke mendapat perhatian dari Pemkab Kabupaten Merauke untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini terlihat dari penyerahan bantuan  modal usaha sebesar 30 juta yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka kepada kelompok usaha sopir taksi (Bintang Papua).
• Asisten III Sekda Kabupaten Biak Numfor, Abdul Kahar mengatakan, kemiskinan merupakan masalah alami negara berkembang, termasuk Indonesia. Untuk mengatasinya, maka diluncurkan PNPM Mandiri yang berlaku secara nasional serta Respek untuk di Papua yang dicanangkan oleh Gubernur Barnabas Suebu. Program ini membutuhkan kerja sama semua elemen masyarakat, perguruan tinggi, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pers. Ia menambahkan kemiskinan juga disebabkan oleh tidak memiliki kesempatan untuk berusaha, akses kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih dan infrastruktur dasar tidak berpihak pada masyarakat miskin (Bintang Papua).
• Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor, Amiluddin Sabe mengatakan, pihaknya hingga kini belum mendengar adanya penyelewengan beras raskin oleh kepala distrik, lurah dan kepala kampung. Sementara itu, salah seorang warga, Klasius Rumawak mengatakan penyaluran raskin banyak diperjual-belikan oleh petugas distrik, sehingga warga yang seharusnya menikmati raskin terabaikan (Bintang Papua).

24 Juni
Komisi D DPR Papua Barat akan mengusut dana bantuan bencana Wasior. Ketua Komisi D DPR Papua Barat, Darius Hara mengatakan pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan, sebab selama ini laporan bagus, tetapi masyarakat selalu mengeluh termasuk dana pembangunan 96 unit hunian sementara dan berbagai bantuan dari pihak swasta, baik yang bersifat tunai maupun dalam bentuk barang. Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua mengatakan ada tiga permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat yakni jaminan hidup, pembangunan hunian tetap dan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (Bintang Papua).

1 Juli
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat, Tanda Sirait menjelaskan penduduk miskin di Papua masih tinggi, meskipun mengalami penurunan sebesar 2,50%.

1 Agustus
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Pegunungan Bintang, Hosea Uropdana mengatakan pemanfaatan dana Respek untuk tahun 2011 di 34 distrik sebesar 23 miliar (Cepos).

6 Agustus
Sedikitnya 10 anggota perwakilan mama-mama penjual sayur dan pinang di Pasar Ikan Biak mengadu ke DPRD Biak. Mereka meminta kenyamanan dalam berjualan karena banyak pungutan liar terjadi di pasar tersebut (Cepos).

9 Agustus
Koordinator Respek Provinsi Papua, Wem Ngamelubun mengatakan, program Respek sebagai program yang tepat untuk mengangkat rakyat Papua dari kungkungan kemiskinan namun di sisi lain ada yang menilai program ini hanya menghambur-hamburkan uang (Cepos).

10 Agustus
• Menurut Wakil Walikota Jayapura, Nur Alam penduduk miskin di Kota Jayapura yang tersebar di 5 distrik telah mencapai 25.000 jiwa (Cepos).
• Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Achmad Idrus membantah isu tentang dana bantuan sosial kepada masyarakat dalam APBD Kota Jayapura tahun 2011 mencapai 25 miliar. Menurutnya Idrus, dana bantuan sosial dianggarkan oleh Pemkot Jayapura adalah Rp 8.795.500.000 (Cepos).

22 Agustus
Pemda Kabupaten Mimika membangun 50 unit rumah bagi masyarakat pesisir Pumako. Pembangunan rumah ini diperuntukan warga Suku Komoro dan Asmat yang mendiami wilayah tersebut (Bintang Papua).

29 Agustus
Sekda Provinsi Papua, Constan Karma mengatakan, penyaluran dana Respek untuk ke depannya akan dibagikan sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang di kampung tersebut (Cepos).

21 September
Pemerintah Provinsi Papua mengucurkan dana sebesar 74 miliar untuk pengembangan sektor pertanian di Merauke (Bintang Papua).

19 Oktober
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Terisoril Kabupaten Keerom, Baginda Sitompul mengatakan sesuai dengan program Pemda Keerom akan membangun 30 unit perumahan bagi masyarakat miskin di Arso (Bintang Papua).

7 November
Berdasarkan data dari BPS jumlah warga Lansia di Kota Jayapura sudah mencapai 7.300 orang. Jumlah Lansia ini merupakan jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu di Kota Jayapura seharusnya sudah dibentuk Komisi Daerah Lansia. Komda Lansia tersebut telah ditetapkan dalam SK Gubernur no 132 tahun 2008 tentang Pembentukan Komda Lansia. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Yayasan Bina Sejahtera Indonesia, Theodorus Yaung (Cepos).

1 Desember
Kepala BPS Papua Barat, Tanda Sirait mengatakan sekitar 256.000 jiwa dari 800.000 jiwa penduduk Papua Barat tergolong miskin. Namun 20% atau 108.000 jiwa berada di atas garis kemiskinan yang juga rentan jatuh miskin jika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin di Papua Barat berkurang dibandingkan dengan tahun 2010. Kondisi tersebut didukung oleh stabilnya harga kebutuhan pokok selama 2010 – 2011 (Kompas).

7 Desember
Musim kemarau yang terus terjadi menyebabkan warga Distrik Waan, Merauke harus mengonsumsi air rawa yang kotor dan payau. Warga tidak memiliki pilihan lainnya karena tidak ada sumber air bersih, selain air hujan. Kepala Distrik Waan, Hengki Maturbongs mengatakan kemarau yang panjang membuat air rawa berwarna hijau dan kekuning-kuningan (Kompas).

10 Desember
PT Cendrawasih Jaya Mandiri, salah satu investor program MIFEE berencana menggiling tanaman bibit tebu yang ditanam di Distrik Kurik untuk diolah menjadi gula merah. Langkah ini dilakukan karena pembukaan lahan perkebunan untuk penanaman bibit tebu terkendala. Manager Proyek PT Cendrawasih Jaya Mandiri, Abdul Wahab Aji mengatakan pihaknya telah melakukan pembibitan tebu di lahan seluas 235 hektar di Distrik Kurik sejak Juni lalu, namun pembukaan hutan untuk lahan perkebunan masih tekendala, akibatnya bibit tebu yang sudah siap tidak dapat ditanam. Kontraktor mengalami kekurangan alat untuk membuka jalan ke lokasi pabrik gula (Kompas).

15 Desember
Pemerintah Pusat mengalokasikan dana untuk rehabitasi dan rekonstruksi Wasior pasca banjir 4 Oktober 2010 yang lalu. Pemerintah pusat dan Pemkab Teluk Wondana telah menandatangani MoU. Penandatanganan MoU tersebut diwakili oleh Plt. Bupati Zeth Marani. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat adalah 293.806 miliar (Bintang Papua).

17 Desember
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Papua menggelar aksi demo di Kantor DPR Papua dan Kantor Gubernur Papua. Ketua SPSI Papua, Nurhaidah dalam orasinya meminta Pemrov Papua untuk segera menaikkan UMP dari Rp 1.515.000 menjadi Rp 1.700.000 perbulan kepada buru dan pekerja, khususnya yang ada di Provinsi Papua (Bintang Papua).

3.2 Pendidikan

8 Januari
Alokasi Dana Bos untuk 87 SD di Kota Jayapura tahun 2011
SD/SLB Negeri 8.272.400.000
SD/SLB Swasta 4.674.400.000
Total 12.946.800.000
Alokasi Dana BOS untuk 34 SMP di Kota Jayapura tahun 2011
SMP/SMPLB/SMP se-Atap Negeri 4.731.675.000
SMP/SMPLB/SMP se-Atap Swasta 2.663.975.000
Total 7.395.650.000
(Cepos)
10 Januari
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, James Modouw mengungkapkan, peta pendidikan di wilayah Pengunungan Tengah dan Selatan Provinsi Papua seperti Mappi, Boven Digoel dan Asmat, masih rendah. Rata-rata Indeks Prestasi Manusianya hanya berkisar antara 40-50% (Cepos).

12 Januari
• Kabid Mutu Pendidikan di LPMP Papua, Samuel Selly mengatakan, masalah pendidikan Papua ialah pada letak geografis serta penyebaran guru yang tidak merata (Bintang Papua).
• Murid SDN Kwamki 1 Kwamki Lama sudah lebih dari satu bulan tidak bersekolah, sejak bulan November 2010, akibat konflik antar kelompok warga di Kwamki Lama, Timika. Para murid dan siswa takut ke sekolah. SMP YPPGI Abdiel Tinal Kwamki Lama, yang seorang siswanya tewas terkena panah saat konflik, juga telah memindahkan lokasi ke Kwamki Baru Timika (Bintang Papua).

17 Januari
• Kadistrik Mimika Barat Jauh, Septinus Marandof mengungkapkan pihaknya bersama Kapolsek Mimika Barat Jauh akan mencari para kepala sekolah yang mengajar di wilayah kerjanya yang masih berkeliaran di Kota Timika. Sejumlah SD dan SMPN Potowayburu ditinggal kepala sekolahnya berbulan-bulan namun tetap menikmati gaji buta. Marandof meminta Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah SMPN Potowayburu yang sudah berbulan-bulan tidak berada di tempat tugas (Bintang Papua).
• Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika setuju jika pengelolaan dana BOS di sejumlah SD yang ada di Kabupaten Mimika diaudit oleh Inspektorat Daerah atau BPKP (Bintang Papua).

4 Februari
Pihak sekolah, komite dan orang tua murid SD Negeri 4 Kwamki Lama, Kabupaten Mimika, membebankan biaya Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional kepada orang tua murid sebesar Rp. 399.276,88 (dibulatkan menjadi 400 ribu). Beberapa orang tua keberatan dengan biaya tersebut. menurut mereka, biaya untuk itu sudah ada dalam dana BOS yang diberikan pemerintah pusat,  Papua dan Pemda Mimika (Cepos).

5 Februari
• Wakil Bupati Mimika, Abdul Muis mengungkapkan, dana BOS tahun 2010 karena dana BOS tahun 2008 sebesar 4 miliar belum dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan dana tersebut baru bisa dicairkan jika seluruh sekolah sudah mempertanggung- jawabkannya karena dana tersebut hanya bisa dicairkan seluruhnya sekaligus tidak bisa setengah-tengah. Selain itu, jika ditemukan penyelewengan dana BOS makan harus dipertanggungjawabkan secara hukum (Cepos).
• Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, Ausilius You mengatakan, sekolah dan komite sekolah tidak perlu memungut uang ujian kepada peserta ujian karena biayanya sudah dianggarkan oleh Pemda Mimika lewat dana ujian berupa dana block grand (Cepos).

14 Februari
Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Olahraga Provinsi Papua, James Modouw mengatakan hingga saat ini dana Otsus pendidikan yang belum diimplementasikan di daerah mencapai 30% (Bintang Papua).

24 Februari
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Keerom, Zakarian So mengungkapkan sekolah gratis tidak berarti tidak ada pungutan biaya dari sekolah terutama jika sekolah mengalami kesulitan dana yang menghambat kelangsungan proses belajar mengajar. Hal terpenting adalah dengan adanya sekolah gratis orang tua tidak dibebani lagi oleh biaya sekolah dan kalau pun ada sudah berdasarkan kesepakatan bersama (Bintang Papua).

2 Maret
Beberapa kepala sekolah SMA melakukan pungutan liar per siswa sebesar 700 ribu menjelang UAN. Hal ini dikeluhkan oleh sejumlah siswa dan orang tua kepada DPRP. Sekretaris Komisi E DPRP, Ananias Pigai, menghimbau kepada para sekolah agar menghentikan pungutan liar karena  Papua telah mengalokasikan dana UAN kepada setiap sekolah di seluruh Provinsi Papua (Bintang Papua).

8 Maret
• Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Mimika, Ausulius You mengatakan, dana BOS telah dicairkan. Besarnya dana BOS tergantung dari jumlah siswa di sekolah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sekolah harus mengembalikan dana yang ditarik dari orang tua murid. Selain itu diharapkan agar para guru dan kepala sekolah kembali ke tempat tugasnya untuk mengajar (Cepos).
• Biaya pendidikan di Kabupaten Merauke pada tahun 2011 digratiskan. Pendidikan gratis ini meliputi SD, SLTP dan SLTA. Dananya diambil dari APBD Merauke. Selain untuk penyelenggaran pemerintahan, dana tersebut akan dipakai untuk membiayai operasional sekolah serta pembangunan sarana prasana perumahan guru. Dengan demikian, mulai tahun 2011 tidak ada lagi pungutan terhadap siswa serta tidak ada lagi guru yang lebih banyak tinggal di kota (Bintang Papua).



9 Maret
• Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, James Modouw mengungkapkan dana operasional BOS untuk tingkat SD dan SMP tahun 2011 sebesar 248 miliar. Dana tersebut bersumber dari pemerintah pusat sebesar 187 miliar dan pemerintah provinsi sebesar 61 miliar (Cepos).
• Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahRaga Provinsi Papua, James Modouw mengungkapkan angka buta aksara di Papua secara menyeluruh masih tinggi yakni 23% dari jumlah penduduk Papua atau 400 ribu orang. Umumnya Wilayah Pengunungan Tengah dan sebagian pesisir pantai yang masih terisolir mempunyai tingkat penyebaran yang tinggi (Cepos).

14 Maret
Alokasi dana BOS Kabupaten Jayapura tahun 2011 sebesar Rp. 11.401.364.000. Akan tetapi dana ini belum bisa dicairkan karena masih menunggu izin prinsip dari DPRD Kabupaten Jayapura (Cepos).

15 Maret
Dua sekolah di Kabupaten Jayawijaya yakni SD Inpres Landia, Distrik Pelebaga dan SMA Negeri Kurulu, Distrik Kurulu, tidak mengikuti UN karena siswa kedua sekolah tersebut tidak terdaftar dalam database UN tahun 2010/2011 (Cepos).


17 Maret
• Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Olahraga Provinsi Papua, James Modouw, menegaskan saat ini tidak ada lagi alasan bagi para guru untuk meninggalkan tempat tugasnya, terutama yang bertugas di pedalaman. Pihaknya telah memperbaiki kesejahteraan para guru lewat peningkatan pendapatan serta memberikan pelayanan yang lebih dekat kepada para guru misalnya pembangunan tempat yang mudah dijangkau untuk mengambil jatah beras (Bintang Papua).
• Kejari Biak akan memeriksa pengadaan buku-buku oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori untuk menunjang pembangunan pendidikan karena diduga bukti materialnya fiktif belaka. Pembelanjaan itu, yang bersumber dari APBN 2010 untuk Kabupaten Supiori, mencapi 3 miliar (Bintang Papua).
• Dana BOS triwulan pertama untuk Kota Jayapura telah disalurkan ke seluruh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta yang ada di Kota Jayapura. Dana ini sebesar 5 miliar lebih. SD Negeri mendapat dana sebesar 2 miliar, SD Swasta mendapat dana sebesar 1,1 miliar, SMP Negeri sebesar 1,1 miliar dan SMP Swasta sebesar 655 juta (Cepos).
• Sebanyak 23 siswa SMA Kurulu ke Kantor Dinas P dan P Kabupaten Jayawijaya untuk meminta penjelasan mengapa mereka tak diikutsertakan dalam Ujian Nasional. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Jayawijaya, Murjono Murib mengatakan, hal ini merupakan kelalaian kepala sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah akan dipecat. Akan tetapi, ke-23 murid tersebut tidak bisa lagi didaftarkan untuk mengikuti UN karena sudah terlambat. Mereka hanya mempunyai dua pilihan; mengikuti ujian paket C atau ujian tahun depan (Cepos).

23 Maret
Ketua Komisi C DPR Kota Jayapura, Yance Kambuaya meminta agar dana BOS yang telah dicairkan Pemkot Jayapura ke sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP segera dialokasikan ke pos-pos yang sudah diprogramkan. Ia juga berharap tidak ada lagi pungutan terhadap siswa serta pemanfaatan dana tersebut secara bertanggungjawab (Cepos).

24 Maret
• Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, James Modouw menilai pendidikan di Papua harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Masyarakat Papua masih terbelenggu kemiskinan struktural maupun alamiah di atas sumber daya alam yang kaya, haruslah pendidikan yang memberdayakan dan membebaskan masyarakat dari kemiskinan (Cepos).
• Kementerian Dalam Negeri akan memberikan sanksi administratif kepada Kepala Dinas Pendidikan yang terbukti salah mengelola penyaluran dana BOS. Sanksi tersebut dapat berupa mutasi atau pemecatan oleh kepala daerah (Cepos).
• Tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Jayapura masih rendah yakni tidak tamat SD sebesar 30,78%, berpendidikan SD sebesar 18,07%, SLTP/MTs sebesar 21,49%, SLTA/SMK sebesar 24,23% dan diploma/sarjana sebesar 5,43%. Hal ini amat memprihatinkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah menunjukkan metode kerja yang masih tradisional pula yang berimbas pada hasil produksi yang tidak memuaskan (Bintang Papua).

31 Maret
Pemda Kabupaten Mimika akan menyerahkan kasus kejanggalan dalam pengunaan dana BOSDA bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Mimika pada tahun 2008. Sekolah-sekolah tersebut hingga kini belum menyerahkan laporan penggunaan dana BOSDA tahun 2008 (Bintang Papua).

10 Mei
Pencairan dana BOS untuk seluruh SD dan SMP di Kabupaten Biak tahap II siap dicairkan. Secara keseluruhan besarnya dana BOS yang dicairkan adalah 3,42 miliar (Cepos).

14 Mei
Penyaluran dana BOS bagi semua sekolah di Mimika tidak berjalan lancar. Hal itu terlihat dengan hampir semua sekolah yang ada di Mimika belum mendapatkan dana BOS. Menurut Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan Mimika, Nilus Leisubun mengatakan tidak tahu alasan mengapa dana BOS belum tersalurkan ke sekolah-sekolah (Bintang Papua).

16 Mei
Tingkat kelulusan untuk SMA/SMK pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Anwar Alma’mun, mengatakan ada peningkatan 7% dari tahun sebelumnya (Cepos).

20 Mei
Jumlah kelulusan SMA/SMK di sejumlah daerah dan kota Jayapura mengalami peningkatan, namun secara keseluruhan di Papua tingkat kelulusan pada tahun 2011 ini mengalami penurunan. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, James Modouw (Cepos).

23 Mei
Kepala sekolah dan para guru dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA/ SMK Se Kabupaten Sarmi mendesak bupati untuk memberikan tunjangan beban kerja sesuai dengan Keputusan Bupati Sarmi nomor 1 tahun 2011 tetang Penetapan Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan juga guru PNS .

26 Mei
Ujian Nasional tingkat Sekolah Dasar  di seluruh Kabupaten pemekaran Dogiai tidak berjalan sesuai ketentuan karena adanya penyalagunaan dana ujian nasional yang diperuntukan bagi sejumlah sekolah dasar dan menengah di 10 distrik di Kabupaten Dogiai (Bintang Papua).

3 Juni
Dalam kunjungannya, Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh meresmikan Universitas Musamus Merauke, Universitas Ottow dan Geissler Kotaraja, Kantor Rektorat Uncen.

6 Juni
Untuk mempercepat pengembangan SDM anak-anak Marind, Pemkab Merauke menjalin kerja sama dengan Surya Institut Jakarta untuk mendidik 50 orang anak Marind. Mereka akan dididik selama 1,6 tahun. Hal yang sama juga diberikan kepada 20 orang anak Marind kelas II SMA. Kepala Dinas P dan P Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw menjelaskan program ini dilaksanakan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia orang Marind, karena selama ini mereka kurang mendapat perhatian. Ia menjelaskan untuk menyukseskan program ini, maka pihaknya mengalokasikan dana sebesar 13,5 miliar.  



11 Juni
• Menyikapi maraknya proposal bantuan pendidikan yang masuk ke ruang kerja Bupati, Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka melakukan pertemuan dengan semua kepala sekolah SD, SMP dan SMA/SMK. Pada kesempatan ini Bupati meminta agar setiap kepala sekolah melakukan perincian biaya operasional dan segera memasukkan kepada Bupati.
• Bupati Kabupaten Merauke, Romanus Mbaraka mengatakan, dalam anggaran APBD tahun ini, pihaknya telah mengalokasikan dana untuk pembangunan 100 unit rumah guru di kampung-kampung yang selama ini kurang diperhatikan.

13 Juni
Kepala Bidang Pendidikan SMA dan SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Meris Butar-Butar mengatakan pihaknya sedang menyiapkan sejumlah sekolah SMA dan SMK untuk menuju RSBI bahkan ada yang sudah menjadi SBI. Ada pun sekolah yang sedang disiapkan menjadi RSBI dan yang sudah menjadi SBI adalah:
No. Nama Sekolah Status Keterangan
1. SMA Negeri 1 Jayapura RSBI Sedang disiapkan
2. SMA Negeri 2 Jayapura RSBI Sedang disiapkan
3. SMA Negeri 4 Jayapura RSBI Sedang disiapkan
4. SMK Negeri 1 Jayapura RSBI Sedang disiapkan
5. SMK Negeri 1 Jayapura RSBI Sedang disiapkan
6. SMA Negeri 3 Jayapura SBI -
7. SMK Negeri 3 Jayapura SBI -



















14 Juni
Peserta ujian nasional tingkat SD di Kabupaten Jayawijaya tahun 2011 adalah 1.657 peserta dari 91 SD dan 1 Madrasah. Dari jumlah tersebut, 10 orang dinyatakan tidak lulus karena nilainya berada di bawa rata-rata nilai kelulusan.


21 Juni
Menyikapi adanya surat edaran Gubernur Provinisi Papua, Barnabas Suebu tentang pendaftaran gratis bagi para siswa baru ditanggapi serius oleh Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo dengan mengatakan di Kabupaten Jayawijaya tetap diberlakukan pungutan pendaftaran bagi para siswa baru karena tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2011 (Bintang Papua).

29 Juni
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Vincentius Mekiuw menegaskan pihaknya akan menahan gaji dan tunjangan para guru yang tidak mengajar. Hal ini akan diberlakukan bagi para guru yang malas mengajar (Bintang Papua).

30 Juni
Pengumuman SNMPTN Uncen diwarnai aksi demo oleh mahasiswa Tolikara yang didukung oleh BEM Fakultas Hukum Uncen. Aksi ini dilakukan untuk menagih janji Rektor Uncen, Prof. Baltazar Kambuaya yang pernah berjanji untuk menerima mahasiswa asli Papua 80% dan mahasiswa pendatang 20%, tetapi kenyataan terbalik, mahasiswa asli Papua banyak yang tidak diterima (Bintang Papua).

1 Juli
Solidaritas mahasiswa Uncen Peduli Generasi Papua melakukan demonstrasi dan pemalangan Kampus Uncen. Mereka menuntut agar Rektor Uncen mengambil kebijakan untuk menerima mahasiswa asli Papua

2 Juli
Dinas Pendidikan Kota Jayapura mengirim 14 guru untuk belajar di Surya Institute Karawachi. Empat belas guru yang dikirim itu diambil dari sejumlah sekolah dasar yang terletak di wilayah-wilayah Skow Sae, Arso serta daerah lainnya.

5 Juli
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  Provinsi Papua, James Modouw mengungkapkan sebanyak 84 guru, baik guru MIPA atau Bahasa selama 6 bulan, yakni 3 bulan pertamanya di Bali dan 3 bulan berikutnya guru-guru tersebut dikirm ke Australia untuk belajar Bahasa Inggris (Cepos).

18 Juli
• Orang tua murid calon siswa SMA Negeri 1 Sentani melakukan demo damai ke Kantor DPRD Kabupaten Jayapura guna menuntut nasib anak-anak mereka yang tidak diterima di sekolah tersebut.
• Koordinator Tim Advokasi Hukum Dewan Adat Biak, Warner Baransano mengatakan, pihaknya akan terlibat mengawasi penyaluran dana BOS senilai 13 miliar untuk berbagai jenjang pendidikan di Biak

19 Juli
Puluhan orang tua calon siswa yang tidak diterima di SMAN 1 Sentani melakukan aksi demo damai ke Kantor DPRD Kabupaten Jayapura. Aksi damai ini terkait dengan banyaknya para siswa asal Sentani yang telah mendaftar di SMAN 1 Sentani tetapi tidak diterima (Cepos).

2 Agustus
Sebanyak 24 orang penerima beasiswa oleh Badan Pengelola Sumber Daya Manusia akan dikirim ke Australia dan New Zeland (Cepos).

8 September
Pihak PT Freeport bekerj sama dengan Pemkot Jayapura untuk malakukan sosialisasi pendidikan bagi calon sekolah berwawasan lingkungan hidup (Bintang Papua).


4 Oktober
Berkaitan dengan program 1000 doktor yang diprogramkan oleh Gubernur Barnabas Suebu, Kepala Badan Pengelola SDM Papua, Zakarias Giay mengakui program ini sangat bermanfaat bagi Papua untuk masa depan. Dari tahun 2009 – 2011 ini sekitar 200 putra asli Papua yang dikirim ke sejumlah Universitas Luar Negeri (Cepos).

11 November
Dalam Rapat Kerja Dinas Pendidikan se-Provinsi Papua menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya. Rekomendasi-rekomendasi tersebut, yakni: 1) Pemerintah provinsi , kabupaten dan kota secara proporsional harus mengalokasikan dana pendidikan sebesar 30 % untuk pengembangan pendidikan sesuai ketentuan UU no 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan 20 % dari APBD untuk mewujudkan tuntutan rakyat tentang keberhasilan Otsus Papua, 2) pemerintah dalam mengalokasikan dana alokasi khusus bidang pendidikan Provinsi Papua agar diberikan ruang untuk menata secara spesifik, kebutuhan Papua, antara lain pembangunan perumahan guru, 3) guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah menjadi pihak yang melakukan peningkatan mutu kinerja sekolah, 4) kepala sekolah merupakan pejabat kunci keberhasilan peningkatan mutu dan kinerja sekolah oleh karena itu penunjukan kepala sekolah harus dilakukan seleksi yang ketat, 5) mempercepat akses dan pemerataan memperoleh pendidikan bermutu serta efektifitas pembinaan karakter khusus bagi siswa dari wilayah terpencil (Cepos).


2 Desember
Ikatan Mahasiswa Papua di Gorontalo, Sulawesi Utara melakukan aksi protes terhadap Pemda Papua yang berkunjung ke Gorontalo. Mahasiswa membakar aset asrama mahasiswa Papua di Gorotalo. Mahasiswa kecewa karena pihak Pemda Papua tidak meluangkan waktu untuk berdialog dengan mahasiswa Papua. Menurut mahasiswa, kedatangan Pemda Papua ke Gorontalo hanya mementingkan kepentingan pribadi dan bukan mahasiswa (Bintang Papua).

9 Desember
Pemerintah Mimika pada tahun 2012 menggratiskan biaya SPP bagi siswa SD, SMP dan SMA/SMK Negeri di Kabupaten Mimika. Bupati Klementinal menginstruksikan kepada semua sekolah negeri untuk tidak lagi memungut biaya apapun dari orang tua murid (Bintang Papua).

3.3 Kesehatan
2 Januari
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori, Aaron Rumainum mengatakan, kasus HIV/AIDS di Supiori sudah mencapai 50-an kasus (Cepos).

12 Januari
Direktur Eksekutif Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat, Tahi Butar-Butar mengatakan, tingkat pengetahuan kesehatan masyarakat di pedalaman Papua masih berada di bawah 50%, khususnya pengetahuan tentang HIV/AIDS, sedangkan di kota sudah mencapai 60% karena kemudahan mengakses informasi (Bintang Papua).

14 Januari
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Bagus Sukaswara mengatakan, luas penyebaran penduduk di Papua tidak sebanding dengan jumlah dokter. Selain itu, ada lompatan yang besar antara ketersediaan tenaga medis di satu daerah dengan daerah lainnya. Sementara itu, anggaran untuk kesehatan tahun 2010 ialah sebesar 144 miliar, 88 miliar untuk biaya operasional dan 60 miliar untuk pelaksanaan Pergub no. 6 tahun 2009 (Bintang Papua).

15 Januari
Akhir Desember 2010, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura mencapai 609 kasus, padahal bulan Oktober 2010 hanya 560 kasus (Cepos).

24 Januari
• Per akhir Desember 2010, penderita HIV/AIDS di Kota Jayapura mencapai 1.700 orang dari hasil VCT di seluruh puskemas dan rumah sakit di Kota Jayapura. Sekretaris KPA Kota Jayapura, Binton Nainggolan mengatakan, data yang digunakan tersebut tidak diambil dari KPA Provinsi Papua karena data yang dimiliki oleh KPA Provinsi Papua tidak berubah dari tahun 2003-2010 yakni jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Jayapura hanyalah 247 orang (Bintang Papua).
• Direktur RSUD Abepura, Aloysius Giay mengungkapkan berdasarkan angka persalinan bayi selama 2010, terdapat 1.810 bayi yang lahir di rumah sakit tersebut. Dari data tersebut, 46 bayi meninggal karena kurang gizi (Bintang Papua).

27 Januari
Direktur YPKM Papua, Tahi Butar-Butar menyatakan, hingga saat ini database tentang kondisi kesehatan masyarakat di Papua begitu minim sementara masalah kesehatan di Papua makin meningkat setiap tahunnya (Bintang Papua).

29 Januari
• dr. Nyoman Sri Antari, yang bertugas di VCT RSUD Abepura mengatakan, sejak 26 Desember 2010 - 25 Januari 2011, dari hasil test darah terhadap 117 pasien, 21 orang positif HIV, 11 orang adalah anak-anak dan sisanya orang dewasa (Cepos).
• Direktur RSUD Kwaingga Swakarsa Kabupaten Keerom, dr. Ekasoeci mengungkapkan pada tahun 2010 dari 71 klien yang diperiksa, 12 orang positif HIV/AIDS (Cepos).

1 Februari
• Warga Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura mengeluhkan pelayanan  Puskemas di Kampung Harapan. Tenaga medis hanyalah seorang dokter. Selain itu, waktu pelayanannya hanya setengah hari sementara warga yang berobat cukup banyak (Bintang Papua).
• Para dokter di RSUD Dok II Jayapura  mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua. Mereka mempertanyakan tunjangan mereka yang tidak dibayar dua tahun terakhir (Cepos).
• Pemerintah Kabupaten Mimika mengalokasikan dana sebesar 4 miliar untuk menunjang kesehatan gratis di setiap Puskesmas. Masyarakat hanya membayar uang surat keterangan dokter (Cepos).

7 Februari
Kepedulian Pemda Supiori terhadap penanganan HIV/AIDS dinilai nihil. Saat ini, penderita HIV/AIDS sebanyak 50 orang. Jumlah ini terbilang banyak jika dibandingkan dengan penduduk Supiori sebanyak 15 ribu jiwa lebih. Kondisi HIV/AIDS sulit dipantau karena KPA Kabupaten Supiori belum terbentuk hingga saat ini (Bintang Papua).


22 Februari
• Kasus HIV/AIDS di Papua pada tahun 2011 mencapai angka 7.000 kasus, naik dari September 2010 sebesar 6.301 kasus (belum terhitung di wilayah Jayawijaya yang mencapai 800 kasus). Penyebab utamanya ialah hubungan seks beresiko. Kini, 78% orang asli Papua sudah terinfeksi HIV/AIDS, non Papua sebanyak 18% dan orang asing sebanyak 8% (Bintang Papua).
• Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen, yang terdiri dari 10 kampung tidak mempunyai Puskesmas, hanya sebuah Puskesmas pembantu (Bintang Papua).

26 Februari
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Hermanus Sarwam mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi setiap Puskesmas agar dapat menjawab permasalahan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 741 tahun 2008. Salah satunya ialah di setiap Puskesmas, minimal terdapat 5 tenaga kesehatan dasar yakni dokter, perawat, bidan, ahli gizi dan analis laboratorium. Jika tidak ada, maka pelayanan tidak akan optimal dan dapat berakibat fatal (Cepos).

2 Maret
Sepanjang bulan Februari 2011, RSUD Abepura menangani 17 pasien yang positif terinfeksi HIV setelah mereka menjalani pemeriksaan VCT (Cepos).

9 Maret
• Para pasien RSUD Dok II terbengkalai akibat aksi mogok yang dilakukan oleh para petugas medis RSUD Dok II (Bintang Papua).
• Ketua Komisi E DPRP, Max Merino menilai Gubernur Papua dan jajaran eksekutif lambat menangani gangguan pelayanan kesehatan di RSUD Dok II akibat demo para petugas medis. Hal ini berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Cepos).
• Ratusan PNS Pemkot Jayapura melakukan demo di Kantor DPRP. Mereka menuntut penyelesaian masalah Tunjangan Kinerja Daerah atau Tunjangan Penghasilan Bersyarat  serta insentif untuk para perawat. Akibat demo ini, pelayanan di kantor walikota lumpuh. Begitu pula pelayanan di Puskemas, seperti di Puskesmas Tanjung Ria, Base G Jayapura (Cepos).

10 Maret
• Direktur RSUD Dok II Jayapura, Maurits J. Okoseray mengatakan, pihaknya baru menerima pembatalan SK Gubernur no. 125/2010, dua hari setelah para perawat berdemo. Pihaknya tidak mengetahui adanya pembatalan tersebut karena sama sekali tidak diundang dan diberitahu oleh Gubernur. Dengan demikian, mereka juga tidak sempat mensosialisasikan hal tersebut kepada para petugas medis di RSUD Dok II. Menurutnya, gubernur menegaskan para perawat tidak bisa menerima insentif dan Tunjangan Penghasilan Bersyarat karena dilihat dari segi keuangan pemerintah, hal tersebut dilarang  dan akan menjadi temuan BPK di kemudian hari (Cepos).
• Ketua Sub Bidang Komunikasi Media dan Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak Komnas HAM Perwakilan Papua, Andriani Wally, menyarankan kepada para perawat dan bidan agar tetap menjalankan kewajibannya karena apabila terjadi sesuatu pada pasien atau sampai pasien terbengkalai, maka mereka bisa dikenakan pelanggaran HAM. Komnas HAM juga meminta pemerintah segera mengklarifikasi secara transparan kepada para perawat terkait pencabutan SK Gubernur no.125/2010 tentang pembayaran insentif di RSUD Dok II Jayapura yang sudah diganti dengan Tunjangan Penghasilan Bersyarat (Cepos).
• Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Arwam Hermanus mengatakan, pada awal tahun 2011 ini, penyakit ISPA  masih mendominasi diikuti oleh penyakit kulit dan malaria. Menurutnya, salah satu penyebab ISPA adalah pencemaran yang terjadi di Kota Jayapura (Bintang Papua).

11 Maret
Direktur Institute for Civil Strengthening, Budi Setyanto menilai Gubernur Provinsi Papua dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua bisa digugat karena pelayanan kesehatan bagi publik jelek akibat aksi mogok kerja pegawai RSUD Dok II Jayapura yang tidak ditanggapi. Aksi pemogokan yang berkaitan dengan pelayanan publik tidaklah wajar karena selain berkaitan dengan nyawa manusia, juga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM (Cepos).

14 Maret
Para perawat tetap akan melakukan aksi mogok hingga Gubernur Papua, Barnabas Suebu mau menjelaskan tentang SK Gubernur no. 125/tahun 2010. Menurut Koordinator Demo, Lenny Ebe, pembayaran insentif merupakan keputusan Menteri Kesehatan sehingga gubernur tidak bisa begitu saja membatalkannya. Sementara itu, pengamat pembangunan dari ICS, Yusak Reba mengatakan dana Otsus yang besar berkaitan dengan 4 bidang dasar yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur serta ekonomi, namun pelayanan kesehatan masih jauh dari harapan (Cepos).

15 Maret
• Tuntutan pembayaran insentif bagi para perawat RSUD Dok II terbentur regulasi tidak bisanya pembayaran dobel yakni SK. 125/2010 dan pembayaran TPB. Jika hal ini tetap dibayarkan dan menjadi temuan BPK maka gubernur bisa ditahan dengan ancaman 20 tahun penjara. Meski persoalan ini masih pelik, para perawat sepakat untuk kembali memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Cepos).
• Pejabat Bupati Lanny Jaya, Jhon Way mengatakan, masih banyak masyarakat Lanny Jaya yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik karena kurangnya tenaga medis. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta kepada Menteri Kesehatan untuk menambahkan tenaga dokter (Cepos).


16 Maret
Delapan perawat dan bidan RSUD Dok II ditangkap oleh aparat Polda Papua. Mereka dituduh menghasut rekan-rekan mereka untuk melakukan aksi mogok yang berakibat pada terlantarnya ratusan pasien. Sebaliknya, pengacara kedelapan perawat dan bidan tersebut, Anum Siregar mengatakan, justru aparat Polda Papua telah melanggar perundang-undangan yang berlaku karena tindakan para perawat dan bidan RSUD Dok II adalah menuntut hak mereka yang belum dibayar oleh  Papua (Bintang Papua).

17 Maret
• Direktur ICS, Budi Setyanto, mengatakan aksi mogok para perawat dan bidan RSUD Dok II bukanlah suatu tindakan pidana tetapi tindakan spontan yang didasari solidaritas bersama sebagai petugas medis.  Para anggota DPRP, Weynand Watori, Yan Ayomi, Kenius Kogoya dan Julius Rumbairussy serta Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Papua, Marten Sagrib, mengecam tindakan Polda Papua. Menurut mereka persoalan ini ialah masalah internal antara manajemen RSUD Dok II Jayapura dengan karyawan yang telah diselesaikan oleh  Papua dan DPRP (Bintang Papua).
• Manager operasional PT. Asuransi Kesehatan Regional XII Papua-Maluku, Iriany. Y. Sandiganeng, mengatakan masyarakat miskin di Papua yang mengalami gangguan jiwa bisa mengakses pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda (Cepos).

21 Maret
Koalisi LSM (ALDP, Kontras Papua dan LBH) menagih janji Polda Papua memenuhi tuntutan mereka terkait penahanan para perawat RSUD Dok II Jayapura. Tiga tuntutan mereka ialah 1) Kapolda Papua segera merespon surat permohonan penangguhan penahanan para perawat yang ditahan. 2) Polda Papua diminta tidak melihat persoalan ini secara parsial akan tetapi melihat persolan secara utuh dengan mengedepankan prinsip-prinsip penyelidikan yang proporsional dan menggali fakta-fakta penyebab kasus ini muncul. 3) Gubernur diminta segera menyelesaikan kasus ini dengan membuka ruang dialog dengan para tenaga medis (perawat, bidan dan penunjang medis) (Cepos).

22 Maret
• Puluhan perawat kembali berdemo di hadapan utusan Kementrian Kesehatan RI. Mereka meminta para perawat yang ditahan di Rutan Polda Papua dibebaskan. Para perawat mengatakan aksi mereka bukanlah aksi makar melainkan aksi solidaritas untuk meminta kejelasan terkait SK Gubernur no. 125/2010. Selain itu, Wakil Komnas HAM Papua, Mathius Murib, menilai ada kesan pembiaran dari gubernur, Sekda dan manajemen RSUD Dok II Jayapura terhadap persoalan ini (Cepos).
• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Bagus Sukaswara menegaskan agar obat Otsus tidak diperjualbelikan. Ia meminta agar masyarakat melapor ke dinas kesehatan jika menemukan obat dengan stempel Otsus. Menurutnya, obat Otsus dipersiapkan untuk mendukung pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas (Cepos).
• Sebanyak 15 IRT di Kota Jayapura per Februari 2011 terinfeksi HIV/AIDS. sementara secara keseluruhan per Februari 2011 tercatat 1.834 ODHA di Kota Jayapura (Bintang Papua).

23 Maret
Polisi mengungkapkan penahanan 5 bidan dan perawat RSUD Dok II Jayapura tersebut merupakan akibat aksi mogok yang mereka lakukan, pelayananan terhadap masyarakat terbengkalai hingga menyebabkan dua orang pasien meninggal dunia dan seorang lagi terpaksa diamputasi di RSUD Abepura (Bintang Papua).

24 Maret
Sekda Provinsi Papua, Constant Karma, dilaporkan ke penyidik Polda Papua karena diduga melakukan perbuatan yang tak menyenangkan dan pembohongan publik terhadap perawat dan bidan RSUD Dok II Jayapura (Bintang Papua).

25 Maret
• Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan, tuntutan para perawat dan bidan RSUD Dok II Jayapura tidak akan dipenuhi, kalau dipenuhi menyalahi aturan keuangan dan disebut korupsi dan bisa berurusan dengan hukum. Berkaitan dengan hal ini, tim dari UGM dan tim dari Papua sedang duduk bersama untuk merancang barometer yang akan digunakan untuk menilai pembayaran TPB bagi para perawat. Selain itu, ia juga menilai persoalan di RSUD Dok II Jayapura tidak hanya pelayanan medis tetapi juga manajemen rumah sakit yang amburadul. Oleh karena itu, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan RS Kristen Siloam Jakarta yang berstandar internasional untuk membantu memperbaiki sistem pelayanan serta manajemen RSUD Dok II Jayapura (Cepos).
• Tenaga medis di Pustu Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, hanya satu orang sehingga pelayanan kesehatan tidak maksimal. Selain itu, sarana dan fasilitasnya pun amat minim. Bahkan, tenaga medis tersebut tidak mempunyai rumah dinas sehingga tinggal di rumah warga (Cepos).

28 Maret
• Direktur RSUD Dok II Jayapura diganti oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Meskipun tidak memberikan alasan pergantian, namun pergantian tersebut dikarenakan banyaknya persoalan yang terjadi di RSUD Dok II Jayapura, terutama buruknya pelayanan kesehatan maupun sejumlah demo para perawat yang berbuntut panjang (Cepos).
• Lima perawat dan bidan RSUD Dok II Jayapura tetap ditahan di Rutan Mapolda Papua meskipun sudah mendapat permintaan dari Gubernur Papua, Barnabas Suebu. Gubernur meminta kelimanya diganti menjadi tahanan rumah sambil tetap menjalankan proses hukum. Bahkan, anggota DPR RI dari Papua, Paskalis Kossy, mendesak pihak Polda Papua harus membebaskan kelima perawat dan bidan tersebut karena mereka tidak melakukan tindakan kriminal atau menuntut Papua merdeka (Bintang Papua).

30 Maret
Pemerintah mengucurkan dana 1,25 miliar untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori. Dana tersebut merupakan program pemerintah pusat yang disalurkan ke kabupaten/kota di Indonesia untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal. Fokus program tersebut adalah kesehatan ibu hamil, pelayanan anak balita, anak gizi buruk serta sejumlah kegiatan lainnya (Cepos).

1 April
Kepala Puskesmas Kwamki, Kelurahan Kwamki Lama Dominikus Wanmang mengatakan, sejak Agustus 2010, tidak ada listrik di Puskesmas tersebut. Hal ini karena ada oknum yang mencuri aliran listrik. Akibatnya banyak vaksin imunisasi yang rusak, proses administrasi dilakukan secara manual serta pemeriksaan laboratorium menggunakan aki yang harus dicas dengan biaya Rp 250.000. Pihak PLN pun belum pernah datang untuk memasang meteran yang baru, meskipun telah dilaporkan oleh Puskesmas terkait (Cepos).

30 Mei
Kepala Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Jayawijaya, Daulat. M mengatakan, sampai triwulan pertama 2011 (akhir Maret) jumlah yang terinveksi HIV/AIDS tercacat 1218 orang, dari jumlah tersebut 40% di antaranya, sekitar 300 orang lebih telah meninggal dunia. Dan sebagian besar yang terinveksi adalah usia produktif yaitu 15 tahun-9 tahun (Cepos).

4 Juni
Direktur RSUD Yowari, dr. Niko Barends mengatakan, keluhan masyarakat tentang lambannya pelayanan di UGD terjadi karena kurangnya tenaga dokter. Walaupun demikian, pihaknya tetap berusaha untuk melayani masyarakat. Ia menjelaskan saat ini hanya ada empat tenaga dokter yang ditempatkan di UGD sehingga harus menggunakan sistem shift, dengan dibantu beberapa perawat.

6 Juni
• Secara kumulatif di Papua tercatat 1174 kasus penyakit kusta yang tersebar di seluruh wilayah Papua. Hal ini ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Josef Rinta Radyatmaka, diungkapkan dari total 1.174 kasus tersebut 24 persen diantaranya merupakan anak sekolah generasi masa depan Indonesia. Total 1.174 kasus tersebut 1,6% mengakibatkan kecacatan (Bintang Papua).
• Kepala Pusat Kesehatan Reproduksi, dr. Inge Silvia mengatakan, dalam periode April-Juni 2011 dari hasil rekap terhadap 260 WPSK dan pramuria ditemukan 6% yang terkena infeksi menular seksual (kebanyakan kencing nanah dan spilis)
• Menyikapi keluhan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Yowari, DPRD Kabupaten Jayapura meminta agar pihak rumah sakit segera melakukan pembenahan. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura, Kornelis Yanuaring meminta agar pihak eksekutif segera  mengevaluasi kinerja rumah sakit tersebut dan segera melakukan pembenahan pelayanan. Hal senada disampaikan Ketua Komisi C, Franklyn Wahey yang mengharapkan agar pihak rumah sakit memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, meskipun amat terbatas. Sementara itu, Direktur RSUD Yowari, dr. Niko Barens mengatakan keterlambatan pelayanan  terjadi karena keterbatasan tenaga dokter. Selain itu, masyarakat juga kurang sabar dan kadang pasien sakit biasa tetapi langsung dibawa ke UGD sehingga pasien menumpuk. Padahal UGD khusus untuk pasien gawat-darurat.
• Upaya melawan HIV/AIDS di tanah Papua terus dilakukan. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya materi HIV/AIDS sebagai salah satu mata  pelajaran untuk siswa SMP, SMA/SMK di Kabupaten Jayapura, Merauke, Mimika, Biak dan Kota Jayapura. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum, Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Eqbert Kopeuw mengatakan materi HIV/AIDS mulai diajarkan dalam tahun ajaran 2011/2012 ini untuk siswa SMP, SMA/SMK.

8 Juni
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Jayapura, Binton Nainggolan mengatakan, pada April 2011 ditemukan 58 kasus HIV/AIDS di Kota Jayapura. Sementara periode Desember 2010-Maret 2011 jumlah HIV/AIDS di Kota Jayapura sebanyak 1873, jika ditambah dengan kasus yang ditemukan pada April 2011, maka jumlahnya menjadi 1932 kasus.

9 Juni
• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Josef Rinta mengatakan, akan mendorong Rumah Sakit Kabupaten Boven Digoel dan Yahukimo menjadi rumah sakit Tipe D. Hal ini dilakukan demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia juga menegaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka pihaknya terus melakukan kontrak terhadap tenaga dokter untuk bekerja di Papua.
• Ketua Harian Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, Constan Karma mengatakan, saat ini perilaku seks berisiko di lokalisasi sangat memprihatinkan karena para pekerja seks mulai keluar dari lokalisasi dan berada di tengah masyarakat.

14 Juni
HIV/AIDS di Papua semakin memprihatinkan. Data yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua, hingga Desember 2010, jumlah pengidap HIV/AIDS di Papua mencapai 7.098 kasus. Untuk menyikapi situasi ini, maka Yayasan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat terus berupaya memberikan informasi tentang penyebaran dan penularan penyakit mematikan tersebut. Direktur YPKM, Tahi G. Butarbutar mengatakan tingginya HIV/AIDS karena pemahaman masyarakat tentang bahaya HIV/AIDS masih rendah. Karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan kampanye tentang bahaya HIV/AIDS. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan tenda informasi HIV/AIDS di Terminal Entrop.

16 Juni
Pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Jayapura, Nuzul Bakri mengatakan untuk memenuhi pelayanan kesehatan dasar, maka pihaknya akan membangun sarana dan prasarana yang diharapkan memberikan pelayanan yang optimal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pihaknya juga akan meningkatkan pelayanan di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Posyandu untuk terus mempromosikan hidup sehat kepada masyarakat.

17 Juni
Untuk meningkatkan pemahaman kaum muda tentang bahaya HIV/AIDS, Persekutuan Anggota Muda GKI Kairos II, Kampung Tiba-Tiba bekerja sama dengan KPA Kota Jayapura menggelar cerdas cermat tentang HIV/AIDS.

22 Juni
Kasus HIV/AIDS di Wamena semakin memprihatinkan. Hingga triwulan ketiga tahun 2011, tercatat 1.218 kasus HIV/AIDS di Wamena. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Agustinus Aranggear mengatakan temuan ini menunjukkan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya dan LSM peduli AIDS telah bekerja maksimal sehingga dapat mendeteksi penderita yang sebagian besar berasal dari daerah pemekaran. Namun, ia menyayangkan sikap penderita HIV/AIDS yang tidak mau berobat secara rutin dan teratur, padahal obat-obatan tersedia di rumah sakit dan Puskesmas (Bintang Papua).

24 Juni
Wakil Gubernur Provinsi Papua, Alex Hesegem saat meninjau RSUD Abepura mengatakan rumah sakit di Papua harus dibangun dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat (Bintang Papua).
28 Juni
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Hermanus mengatakan, pihaknya masih lemah dalam upaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang hidup sehat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya penderita HIV/AIDS di Kota Jayapura, yang mana pada April 2011 ditemukan 58 kasus ditambah lagi banyak yang terinfeksi penyakit menular seksual (Bintang Papua).



1 Agustus
• Direktur RSUD Abepura, Aloysius Giay mengatakan, dana yang digunakan untuk pasien miskin yang dianggarkan sebesar 26 miliar sudah habis terpakai karena banyak pasien miskin yang berobat ke rumah sakit milik pemerintah (Bintang Papua).
• Pemerintah Pusat melalui Dinas Kesehatan sejak tahun 2003 menetapkan RSUD Merauke sebagai rumah sakit rujukan para penderita HIV AIDS di Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Boven Digoel, Merauke, Mappi dan Asmat. Sampai saat ini tercatat 814 penderita registrasi dari 1323 penderita HIV AIDS (Cepos).

3 Agustus
Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke sekitar bulan Maret dan April menemukan dan mencatat sedikitnya 17 warga di Kampung Wanam yang sudah terinfeksi HIV AIDS (Cepos).

8 Agustus
Sebanyak 57 PSK di Tanjung Elmo terjangkit penyakit IMS. Penyakit ini merupakan salah satu pintu masuk untuk penyebaran HIV AIDS (Cepos).

11 Agustus
• Dinas Kesehatan Kota Jayapura mendapatkan subsidi dana dari Mentri Kesehatan RI melalui program jaminan persalinan sebesar 1,2 miliar. Menurut Sekretaris Dinkes Kota Jayapura, Netty Naomi, dana tersebut akan dialokasikan untuk 12 puskesmas yang ada di Kota Jayapura (Cepos).
• Kadin Kabupaten Mimika dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Jakarta mengadakan penelitian kualitas air di Mimika. Dari hasil penelitian ini ditemukan dari 37 titik bahwa sampel air mengandung bahan berbahaya mercury yang dapat membahayakan kesehatan warga (Bintang Papua).
15 Agustus
Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura mengkontrak 43 tenaga medis yang terdiri dari perawat, bidan, tenaga laboratorium dan tenaga gizi untuk ditempatkan di Pustu dan Polindes yang ada di Kabupaten Jayapura (Cepos).

22 Agustus
• Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua, Constan Karma mengatakan, dari data di KPA Provinsi kasus HIV AIDS di Papua hingga Maret 2011 mencapai 7.300 lebih kasus yang menyebar di 23 kabupaten/kota (Bintang Papua).
• Di Kabupaten Paniai terdapat kasus penyakit TBC yang paling banyak. Keluhan penyakit lainnya dari masyarakat adalah malaria dan HIV AIDS (Bintang Papua).

24 Agustus
Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Jayapura bahwa pada saat ini sekitar 200 warga menderita penyakit kusta (Cepos).

25 Agustus
Kasus AIDS di Papua Barat per 31 Agustus 2010 sudah mencapai 2.209 kasus. Jumlah tersebut terdiri dari 1.219 penderita HIV dan 990 AIDS. Dari 990 penderita 495 diantaranya telah meninggal dunia (Bintang Papua).

23 September
Data dari Dinas Kesehatan Paniai bahwa ada 10 jenis penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat yakni, cacingan, IPSA, rematik, disentri, malaria, diare pneumonia, maag, mata dan gigi. Pejabat Dinas Kesehatan Paniai, Marthinus Yukei mengatakan semua jenis penyakit tersebut sulit ditangani karena belum ada fasilitas yang baik di semua puskesmas (Bintang Papua).

29 September
Berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jayapura, diketahui sebanyak 43 orang PNS terjangkit HIV-AIDS (Cepos).

5 Oktober
Pemda Kabupaten Merauke memberikan perhatian serius terhadap usaha penanggulangan HIV AIDS. Untuk membantu usaha ini, Pemda mencairkan dana sebesar 1 miliar untuk program penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Merauke (Cepos).

13 Oktober
• Pemda Kabupaten Merauke menandatangi MoU dengan Kementrian Kesehatan untuk mendatangkan tenaga dokter di RSUD Kabupaten Merauke. Penandatangan MoU ini berlangsung di Bali (Bintang Papua).
• Penyebaran HIV AIDS di Papua semakin memprihatikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Papua jumlah kasus HIV AIDS mencapai 10.522 kasus (Cepos).

18 Oktober
Pemerintah dan KPA Kota Jayapura menggelar rapat (17/10) untuk membahas Perda HIV AIDS yang ada. Berdasarkan hasil rapat tersebut Perda HIV AIDS Kota Jayapura akan direvisi sesuai situasi sekarang ini (Bintang Papua).

19 Oktober
Dari data hasil pemeriksaan kesehatan di Kota Jayapura, ditemukan 269 warga terinfeksi IMS dan 7 orang positif HIV (Cepos).
28 Oktober
Jumlah penderita HIV AIDS di Papua terus meningkat dari waktu ke waktu. Menurut Constan Karma ketika membaca sambutan dalam rapat koordinasi kebijakan dan program penanggulangan HIV AIDS bahwa perkembangan terakhir berdasarkan data nasional Papua menduduki urutan kedua dengan jumlah 3938 kasus setelah DKI Jakarta yang berjumlah 3997 kasus (Bintang Papua).

3 November
• Persoalan HIV AIDS di Papua terus memprihatinkan dari tahun ke tahun. Menurut Ketua Harian KPA Papua, Constan Karma bahwa dari data yang tercatat, jumlah penderita HIV AIDS di Papua menembusi 10.552 kasus. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan sunat. Berkaitan dengan usaha sunat ini, Constan mengatakan negara-negara yang berbudaya sunat, kasus HIVnya rendah (Cepos).
• Perhatian yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan yang ada di Papua terus berjalan. Sebanyak 13 Puskesmas di Kabupaten Mimika mendapatkan dana bantuan operasional kesehatan dari Kementrian Kesehatan sebesar 2,6 miliar, sehingga setiap Puskesmas akan menerima 200 juta untuk membiayai kegiatan operasional selama tahun 2011 (Bintang Papua).

15 November
Ketua harian KPA Jayawijaya, Gaad Piranid Tabuni mengatakan, jumlah penderita HIV AIDS di Jayawijaya berdasarkan data sampai 31 Oktober sebanyak 1450. Dari jumlah penderita tersebut, 40% adalah anak-anak sekolah. Hal ini disampaikan oleh Gaad Tabuni ketika membuka pertemuan advokasi untuk mengadopsi peraturan gubernur dan kebijakan HIV AIDS pada sector pendidikan di Kabupaten Jayawijaya (Cepos).

30 November
Kabid Pengendalian, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Mimika, Saiful Taqin mengatakan, jumlah kasus HIV AIDS di Mimika masih merupakan yang tertinggi di Papua. Menurut Saiful, pesatnya pertumbuhan kasus HIV AIDS karena tingginya mobilitas penduduk yang datang ke Timika terutama kabupaten tetanggan di pendalaman Papua dan juga PSKndari luar Papua (Bintang Papua).

1 Desember
Dalam memperingati Hari AIDS, di Kabupaten Keerom digelar dengan kegiatan sosialisasi dan diskusi bersama tentang persoalan AIDS. Dalam sambutannya, Bupati Keerom Yusuf Walli mengungkapkan dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom terdapat 29 orang yang terkena penyakit AIDS. Di Kota Jayapura, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Uncen mengkampanyekan pencegahan HIV AIDS dengan membagikan pamphlet dan selebaran di jalan-jalan yang berisi himbauan menjauhi virus tersebut (Bintang Papua).
7 Desember
Jumlah kasus HIV AIDS terus berkembang, khususnya bagi para pekerja swasta. Oleh karena itu perlu adanya aksi nyata untuk menolong mereka. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, Yudi Harsono. Menurut data dari KPA Kabupaten Jayapura, jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jayapura berjumlah 797 (Bintang Papua).

























BAB IV
KONFLIK DAN DAMAI
4.1 Konflik Ganda PT Freeport
13 Mei
DPRD Kabupaten Mimika meminta kepada Polri dan TNI segera mengungkapkan pelaku penembakan dan pembakaran dua karyawan PT Freeport. Hal ini disampaikan ketika Kapolri, Timur Pradopo dan Panglima TNI, Agus Suharto melakukan kunjungan ke daerah Mimika (Bintang Papua).

6 Juni
General Supertenden Monitoring Enviromental Freeport Indonesia, Gesang Setiadi mengatakan tailing yang dihasilkan dari tambang Freeport Indonesia sebanyak  300.000 ton tiap hari, tidak mengandung bahan berbahaya. Endapan tailing sudah diuji kadar ambang batasnya sehingga tidak mengancam kehidupan habitat air serta masyarakat Timika. Selain aman tailing juga tidak mengandung racun karena laboratorium lingkungan setiap waktu melakukan test terhadap tailing (Bintang Papua).

25 Juni
Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia memberikan batas waktu perundingan dengan pihak manajemen PT Freeport hingga 4 Juli 2011, jika tidak diindahkan maka para karyawan akan melakukan mogok kerja (Bintang Papua).

27 Juni
Ketua Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya, Misael Maisini menegaskan seluruh masyarakat Intan Jaya meminta PT Freeport menghentikan penambangan emas di Intan Jaya, sebab mengancam kehidupan masyarakat di pinggiran Sungai Wabu, Kemabu dan Mbiabu serta sungai lainnya dan aparat TNI/Polri yang menjaga perusahaan kadang melakukan penembakan secara membabi buta (Bintang Papua).

2 Juli
Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia berencana menggelar unjuk rasa di Timika dan Kuala Kencana pada 3 Jui 2011. Unjuk rasa ini dilakukan untuk meminta manajemen PT Freeport membuka ruang perundingan Kesepakatan Kerja Bersama.

5 Juli
Kepala Kepolisian Resort Mimika, Papua, AKBP Denny Edwar Siregar menegaskan para karyawan PT Freeport Indonesia tidak diperbolehkan melakukan aksi demonstrasi atau penyampaian pendapat di areal vital nasional (Bintang Papua).
7 Juli
• Pertemuan antara pihak buruh dan mangemen PT Freeport yang berlangsung di Kuala Kencana (6/7) tidak menemukan kesepakatan. Pertemuan ini terkait dengan permintaan para buruh kepada pihak PT Freeport untuk memperhatikan kesejahteraan para buruh, soal kenaikan upah kerja (Bintang Papua).
• Dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Koalisi Pembela HAM di Kantor Sekretariat ALDP (Aliansi Demokrasi Papua) mendesak aparat keamanan untuk mengusut serangkaian terror dan pembunuhan yang terjadi di areal PT Freeport Mimika (Bintang Papua).
• Ribuan karyawan  PT FI kembali melakukan aksi mogok kerja sekitar Pkl. 07.30 WIT di Timika. Masa memadati Jalan Cenderawasih, depan pintu gerbang masuk Kuala Kencana mereka mendirikan tenda-tenda dan membawa spanduk.
8 Juli
Pihak MRP ke Timika guna memantau konflik dan gejolak yang terjadi antara karyawan dan manajemen PT Freeport (Bintang Papua).

12 Juli
Melalui perundingan yang panjang, Manajemen PT Freeport Indonesia dengan Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja-Kimia, Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT. Freeport Indonesia (PUK FSP KEP SPSI PTFI) bersepakat menerima anjuran dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timika.

5 Oktober
Aksi mogok oleh karyawan Freeport sejak 15 September lalu mendapat tanggapan dari MRP. Ketua MRP,  Timotius Murib menyatakan untuk menyelesaikan aksi mogok kerja tersebut MRP, DPR Papua dan Gubernur harus segera memfasilitasi proses tersebut (Bintang Papua).

6 Oktober
Komisi A DPR Papua mengharapkan Vice Presiden PT Freeport Indonesia, Armando Mahler untuk menghadiri pertemuan antara Managemen PT Freeport, SPSI, Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Papua, Dinas Pertambagan dan Pemda Mimika untuk membahas penyelesaian konflik antara manajemen dan karyawan Freeport (Bintang Papua).

11 Oktober
Aksi demo karyawan Freeport yang menuntut kenaikan gaji berakhir dengan bentrokan dengan pihak kepolisian. Bentrokan ini terjadi di terminal keberangkatan karyawan di Gorong-gorong, Kelurahan Koprapoka, Mimika Baru. Bentrokan ini mengakibatkan dua orang tewas yakni satu dari karyawan dan satu dari pihak kepolisian (Bintang Papua & Cepos).


18 Oktober
Komisi A DPR P menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengklarifikasi dan tuntutan atas surat DPR P yang dituding sebagai pemicu bentrok berdarah antara karyawan Freeport dan pihak kepolisian (Bintang Papua).

19 Oktober
Mabes Polri mengirimkan pasukan tambahan dari Brimob untuk mempercepat pemulihan kondisi di areal Freeport.

22 Oktober
Peristiwa penembakan di areal PT Freeport terjadi kembali. Penembakan ini terjadi di Mile 40 sekitar Pkl. 04.00 WIT yang menewaskan satu karyawan kontraktor dan 2 lainnya adalah pendulang tradisional (Bintang Papua & Cepos).

24 Oktober
• Penembakan dan konflik yang terjadi di areal PT Freeport Indonesia di Mimika membuat Polri tak bekerja sendirian. Pihak kepolisian akan dibantu oleh pihak TNI (Kopasus) untuk mengusut konflik dan penembakan yang terjadi di PT Freeport tersebut (Cepos).
• Uskup Keuskupan Timika, Mgr. Jhon Philip Saklil, Pr mengharapkan Negara melalui pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan persoalan yang terjadi di areal PT Freeport. Persoalan yang dimaksudkan oleh Uskup Jhon adalah mogoknya karyawan dan penembakan yang dilakukan oleh orang yang tak dikenal (Bintang Papua).

27 Oktober
Peristiwa penembakan dan konflik yang terjadi di PT Freeport menyebabkan warga Kampung Nayaro, Distrik Mimika Baru merasa ketakutan dan bahkan seluruh warga meninggalkan rumah dan bermukim di sekitar pinggiran sungai endapan tailing (Bintang Papua).

28 Oktober
Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport (Graklaf) yang terdiri dari KNPB, Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP), Garda-P, Forum Independen Mahasiswa (FIM), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Parlemen Jalanan (Parjal), Gerakan Perempuan Papua (GP2) dan Gerakan Perjuangan Perempuan Papua Barat (GP3) melakukan aksi penolakan terhadap PT Freeport. Aksi ini dilakukan di pelataran Uncen, Abepura. Ketua KNPB, Mako Tabuni mengatakan bahwa penderitaan akibat praktek-praktek kolonialisme dan imperialisme, kapatilisme dan neoliberalisme adalah potret dari kondisi obyektif yang sedang dialami rakyat Papua selama hampir setengah abad dan alam serta manusia di Papua mulai dicabik-cabik tanpa ampun (Cepos & Bintang Papua).

31 Oktober
• Aksi penembakan oleh kelompok tak dikenal terjadi lagi di areal PT Freeport Indonesia. Sabtu, 29 Oktober sekitar Pkl. 08.30 WIT di Mile 36 terjadi saling tembak. Aksi penembakan ini tidak menelan korban jiwa. Menurut Juru Bicara Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono, pelaku menembak mobil patroli anggota TNI (Bintang Papua).
• Berkaitan dengan kenaikan gaji karyawan, PT Freeport menawarkan kenaikan gaji 30 %. Pernyataan ini tertuang di dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Pemda Mimika dari Perjanjian Kerja Bersama 2011 – 2013 antara PUK SP KEP SPSI PT FI dengan Manajemen PT Freeport (29/10). Perundingan ini dihadiri juga Bupati Klemen Tinal, Kapolres Mimika, AKBP Denny Siregar, Dandim 1710/Mimika Letkol. Inf. Christian Tehuteru, Danbrigif 20/JK, Letkol Inf. Imanuel Ginting, sejumlah anggota DPRD Mimika dan perwakilan Serikat Pekerja (Cepos).

1 November
• Terkait konflik dan terror penembakan yang dilakukan oleh gerombolan bersenjata di areal PT FI, Bupati Mimika Klemen Tinal mengharapkan TNI dan Polri di wilayah tersebut dapat menangkap gerombolan tersebut (Bintang Papua).
• Mahasiswa Papua yang berkuliah di Yogjakarta melakukan aksi di jalan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan TNI/Polri di PT FI. Mahasiswa menuntut 9 point yakni 1). Hentikan pelanggaran HAM di Papua, 2). Usut tuntas pelaku pelanggaran HAM di Papua, 3). SBY & Budiono harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM di Papua, 4). Tutup PT FI karena menjadi biang keladi pelanggaran HAM di Papua, 5). Stop penambahan dan pengiriman militer di Papua, 6). Tarik militer organik dan nonorganik dari Papua, 7). Stop politisasi kasus penembakan di Papua oleh pemerintah, PT FI dan TNI/Polri, 8). Berikan ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat Papua, 9). Hentikan perampasan tanah-tanah rakyat yang selalu diperuntukan tambang. Sedangkan aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa Uncen dibubarkan karena tidak mendapatkan izin (Cepos).

2 November
• Terkait konflik yang memburuk di areal PT FI, managemen PT FI memberikan keterangannya. Menurut managemen buruknya konflik di PT FI karena pengrusakan fasilitas produksi seperti penggalian dan pengambilan jaringan pipa dari lokasi tambang mil 27 menuju pabrik pengolahan. Namun managemen sendiri belum mampu mengidentifikasi pelaku perusakan tersebut. Pihak managemen siap melanjutkan dialog dengan serikat pekerja kapan pun. Hal ini ditegaskan oleh Executiv Vice President PT FI di Jakarta. Persoalan semakin luas yakni berawal dari demonstrasi dan pemogokan karyawan Freeport bergeser ke tuduhan bahwa karyawan Freeport melarang pengiriman pasokan avtur ke Bandara Udara Mozes Kilangin (Kompas).
• Karyawan PT Freeport Indonesia melakukan aksi mogok kerja dan menutup akses ke areal perusahaan pertambangan di checkpoint 1, areal PT Freeport Indonesia, Timika, Kabupaten Mimika, Papua selasa 1/11. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT freeport Indonesia meminta  waktu sampai dengan 9 November 2011 untuk bisa menuntaskan perundingan  guna meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan manajemen perusahaan pertambangan tersebut (Kompas & Bintang Papua).

4 November
• Penanganan konflik di Papua harus mengedepankan tindakan persuasif. Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarhakam) Mabes Polri, Komjen Pol. Imam Sujarwo mengatakan TNI dan Polri berjanji akan mendepankan persuasif dalam menangani masalah-masalah di Papua, termasuk aksi mogok ribuan karyawan PT Freeport Indonesia. Pihak kepolisian dan dibantu oleh TNI akan mengamankan aset dan gangguan-gangguan (Bintang Papua).
• Polemik seputar penerimaan dana oleh pihak kepolisian dari PT Freeport sebesar $ 14 juta, pihak Polri mengirim tim pengawasan internal untuk mengecek kebenaran informasi anggota polisi di Papua yang menerima uang tersebut (Bintang Papua).

9 November
• Aksi mogok yang dilakukan oleh karyawan PT Freeport Indonesia akan terus berlanjut sampai tuntutan kenaikan upah dikabulkan oleh pihak managemen. Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport, Virgo H Solosa mengatakan pada tanggal 3 November 2011 pihaknya telah mengirim surat pemberitahuan kepada Pemda Mimika dan Polres Mimika terkait rencana pemogokan kerja ini. Juru bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait mengatakan perpanjangan mogok kerja adalah hak karyawan, perusahaan terus membuka diri untuk berdialog dengan karyawan untuk mencapai kesepakatan yang wajar.  Selain itu kasus penembakan yang terjadi di areal Freeport, AKB Alexander Louw mengatakan pihaknya masih mengupayakan pengejaran terhadap pelaku penembakan tersebut (Kompas).
• Gerakan Rakyat Demokratik Papua menggelar demo di Kantor DPR Papua. Dalam demo tersebut, pendemo berorasi tentang persoalan PT Freeport, meminta dibentuknya Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Independen untuk menyelidiki peristiwa pelanggaran HAM pasca KRP III dan menghentikan militerisasi di Papua (Cepos).

11 November
Konflik yang terjadi di areal PT Freeport di Mimika yang dituding kepada pihak OPM sebagai dalang aksi kekerasan disangsikan oleh pengamat politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bhakti. Menurut Ikrar Bhakti, tidak ada urusan OPM dengan tuntutan kenaikan kesejahteraan karyawan PT Freeport. Hal ini dikatakannya ketika mengikuti kegiatan Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Menuju Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di Hotel Grand Tembaga Timika (Bintang Papua).

12 November
Perundingan atau kesepakatan antara karyawan dengan managemen PT Freeport tentang kenaikan upah kembali gagal. Juru bicara Serikat Pekerja Freeport, Juli Parorongan mengatakan sebanyak 8.000 karyawan terus melakukan aksi mogok sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh PT Freeport. Menurutnya perusahaan PT Freeport mampu membayar gaji hingga US $ 7,5 perjam (Bintang Papua).

15 November
Tim Mediasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenakertrans, Myra Hanartani, Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial Kemenakertrans, Sahat Sinurat dan Bupati Mimika, Klemen Tinal memprakarsai pertemuan antara PUK SP KEP SPSI PT FI dengan Managemen PT FI. Pertemuan ini mencoba mengupdate situasi terakhir serta memilah situasi (Cepos).

17 November
Penembakan di Areal PT Freeport terjadi kembali. Aksi penembakan ini dilakukan oleh kelompok orang yang tak dikenal pada Rabu (16/11), Pkl 12.24. Penembakan ini mengakibatkan seorang sopir mobil Freeport, Makasaum mengalami luka terkena serpihan kaca (Cepos).

19 November
Aksi penembakan terus terjadi di Mimika khususnya di areal PT Freeport. Korban penembakan kali ini adalah seorang satpam PT Freeport, Fery Willem Sainyakit. Penembakan ini dilakukan oleh OTK di ruas jalan Timika menuju Tembagapura, Mile 52 (18/11) Pkl. 12.45 WIT. Menurut informasi, korban sedang mengendari mobil patroli RP 17 bersama dengan 3 anggota Brimob yang sedang melakukan patroli. Dalam perjalanan mobil tersebut ditembaki di Mile 52 dari arah hutan (Bintang Papua & Cepos).

24 November
Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Indonesia, Armando Mahler menjelaskan penjarahan dan perusakan pipa konsentrat yang terus berlangsung bukan saja menghambat penyaluran konsentrat tembaga, emas dan perak ke Pelabuhan Amamapare namun menghambat pasokan solar ke area pekerjaan. Selain itu juga berkaitan dengan pemogokan kerja oleh karyawan, Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Ramdhani Sirait menjelaskan akibat pemogokan kerja tersebut, perusahaan mengalami kerugian 19 juta dollar AS atau sekitar 171, 95 miliar per hari (Kompas).


25 November
Upaya untuk mencuri atau menggergaji pipa milik PT Freeport masih terus berlanjut. Menurut Presiden Direktur dan CEO PT Freeport, Armando Mahler ada oknum tertentu yang kembali menggergaji pipa tersebut. Armando berharap pihak keamanan dapat membantu persoalan ini. Di lain itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Abdul Muhaimin Iskandar meminta managemen dan buruh PT Freeport saling menghargai tawaran yang disampaikan dalam perundingan bipartit yang kembali berjalan. Sedangkan Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan persoalan pemogokan oleh karyawan (Kompas).

26 November
Para karyawan yang mogok kerja selama tiga bulan terakhir ini meminta agar manajemen mambayarkan gaji. Permintaan tersebut disampaikan ketika bertemu dengan anggota DPR, Diaz Gwijangge. Menurut Juru Bicara PT Freeport, Ramhdani Sirait, manajemen tidak membayarkan upah karyawan karena pemogokan tersebut dinilai illegal (Kompas).

30 November
Terkait dengan penembakan yang terjadi di areal PT Freeport Indonesia, Mimika, Wakapolda Papua, Brigadir Jendral Pol Paulus Waterpuw mengungkapkan sampai saat ini polisi belum mampu mengungkapkan pelaku dan motif rangkaian penembakan yang terjadi di areal Freeport. Polisi terus melakukan pengejaran namun seringkali terkendala dengan kondisi medan yang berhutan dan berbukit. Selain itu polisi juga terus mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari pelaku penembakan (Kompas).

1 Desember
• Pihak Perusahaan Freeport terus berupaya bertemu dengan serikat pekerja dalam upaya mencapai kesepakatan tentang upah yang adil dan masuk akal. Hal ini disampaikan oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Armando Mahler kepada para wartawan di Jakarta. Dalam jumpa pers tersebut, Armando mengakui tuntutan kenaikan gaji dari serikat buruh sejauh ini semakin melunak dibanding tuntutan awal (Kompas).
• Terkait keluhan dari karyawan tentang keamanan, Komandan Satgas Pengamanan Objek Vital Nasional PT Freeport, AKBP Alex Louw mengatakan pihak keamanan sangat memahami keluhan karyawan tersebut dan seluruh personel Satgas Obvitnas akan berupaya secara maksimal memberikan jaminan keamanan guna mencegah terjadinya insiden penembakan oleh orang tak dikenal. Saat ini Satgasus Obvitnas berjumlah 475 personel yang terdiri dari 315 anggota Polri dan 160 anggota TNI. Hal ini dikatakan oleh AKBP Alex Louw dalam pertemuan dengan jajaran PT Kuala Pelabuhan Indonesia dan Security dan Senior Manajemen PT Freeport, Simon Morin di Hotel Rimba Papua Timika (Bintang Papua).


8 Desember
Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) Mimika, meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meninjau kembali system pengamanan di PT Freeport. Pernyatan sikap tertulis ini dibacakan oleh Kepala Biro Monitoring dan Pengawasan LEMASA, Demianus Bebari. LEMASA menilai pengamanan di areal PT Freeport yang selama ini melibatkan anggota TNI dan Polri justru tidak menjamin keamanan. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Tom Beanal (Pemimpin Suku Amungme), Yohanis Kasamol (Dewan Pendiri LEMASA) dan Anton Alomang (Direktur LEMASA). Selain itu juga TOM Beanal mendesak KPK untuk mengusut korupsi di PT Freeport yang marak dibicarakan, salah satunya adalah dana pengamanan yang diberikan kepada Polri sebesar USD $ 14.000.000, selain itu ada dana yang sebesar USD $ 800.000.000 yang digunakan oleh oknum manajemen PT Freeport untuk kepentingan politik (Bintang Papua).

15 Desember
Pihak PT Freeport telah mencapai kesepakatan dengan pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja yang akan dimasukan dalam Perjanjian Kerja Bersama untuk 2 tahun ke depan. Dalam kesepakatan tersebut, pihak PT Freeport sepakat menaikan upah karyawan 24% pada tahun pertama dan 13% pada tahun kedua (setara dengan kenaikan 40% selama dua tahun). Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara PT Freeport, Ramdani Sirait (Cepos).

19 Desember
Helikopter Hevilift milik PT Freeport Indonesia yang memuat 29 penumpang ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Kampung Kimbeli, Distrik Tembagapura, Mimika pada Sabtu, 17 Desember Pkl 08.25 WIT. Juru Bicara PT Freeport, Ramdani Sirait dalam jumpa persnya mengatakan peristiwa tersebut benar terjadi (Bintang Papua).

23 Desember
Pihak kepolisian resort Mimika dalam waktu dekat akan menggelar proses hukum terhadap sejumlah pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport terhadap berbagai kasus yang timbul sejak aksi mogok kerja, sejak tanggal 15 September 2011 lalu. Wakapolda, Brigjen Paulus Waterpau mengatakan ada beberapa kasus yang terjadi selama mogok kerja itu menjadi tanggung jawab pengurus SPSI. Polisi akan meminta keterangan kepada mereka masing-masing (Bintang Papua).


4.2 Konflik Puncak Jaya dan Paniai
4 Januari
TNI membantah kasus kekerasan yang menyebabkan kematian beberapa warga Papua di Kabupaten Puncak Jaya pada pertengahan Maret 2010 sebagai pelanggaran HAM. Inspektur Jenderal TNI, M. Noer Muis mengatakan hal tersebut adalah suatu pelanggaran perintah. Empat oknum prajurit didakwa sebagai pelaku tindak kekerasan itu, masing-masing Praka Syaminan Lubis, Prada Joko Sulistio, Prada Dwi Purwanto dan seorang perwira Letda Cosmos. Keempatnya telah disidangkan di Pengadilan Militer Jayapura. Keempat oknum prajurit sudah melakukan interogasi sesuai prosedur. Antara lain, memisahkan tahanan laki-laki dan perempuan, memeriksa oknum yang diduga membawa senjata secara terpisah. Akhirnya, keempat oknum prajurit melakukan interogasi secara lebih keras lagi dan menyebabkan tahanan mengakui bahwa dirinya anggota gerombolan bersenjata (Bintang Papua).

10 Januari
Gerombolan Pengacau Kemanan yang beraksi di Kabupaten Puncak Jaya menembaki pos TNI dari satuan Yonif 753/AVT yang berada di Kampung Yambi, Distrik Mulia. Salah satu anggota Pos Yambi bernama Eko Suyanto tertembak lengan kirinya (Cepos).

13 Januari
Sidang perdana tiga tersangka video kasus kekerasan di Pos Gurage, Kabupaten Puncak Jaya jilid II digelar dan terbuka untuk umum. Ketiga terdakwa yakni Serda Irwan Riskianto, Pratu Thamrin Mahangiri, dan Pratu Yapson Agu didakwa kasus penganiayaan terhadap dua orang warga yakni Anggen Pugukiwo dan Telenggen Gire (Bintang Papua).

14 Januari
Terdakwa kasus video kekerasan jilid II di Pos Gurage, Kabupaten Puncak Jaya secara formil tidak dikenakan pasal penganiayaan karena tidak adanya saksi korban dan bukti visum. Para terdakwa hanya dikenakan KUHP pidana militer tidak mentaati perintah pimpinan. Sebaliknya, aktivis HAM, Mako Tabuni mengatakan bahwa tidak benar jika korban lari. Korban telah dibunuh sehingga tidak bisa memberikan keterangan. Oleh karena itu, ia meminta agar kasus ini disidangkan di pengadilan HAM (Bintang Papua).

24 Januari
Sekjen Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah se-Papua, Markus Haluk menilai hukuman terhadap terdakwa kasus video kekerasan di Kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya terlalu ringan dan tidak adil bagi rakyat Papua. Apalagi proses hukum tersebut disidangkan di pengadilan militer. Seharusnya di pengadilan HAM karena korbannya adalah masyarakat sipil (Cepos).

25 Januari
Tiga terdakwa kasus video kekerasan di Kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dituntut hukuman yang berbeda. Sersan dua Irwan Riskianto dituntut 10 bulan penjara, Pratu Thamrin Mahangiri 8 bulan penjara dan pratu Yapson Agu 9 bulan penjara. Akan tetapi, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib mengatakan kasus ini tetap merupakan kasus pelanggaran HAM berat (Cepos).

27 Januari
Vonis terhadap terdakwa kasus video kekerasan di Kampung Gurage, Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dikecam oleh Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Philip Crowley mengungkapkan vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan militer Indonesia tidak menunjukkan keseriusan dalam penanganan kekerasan terhadap dua warga Papua seperti yang dipertontonkan dalam video tersebut (Bintang Papua).

10 Februari
Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai menghimbau kepada pihak kepolisian agar tidak melakukan pembodohan politik dalam berbagai kegiatan operasi di Papua dengan statemen yang menyudutkan atau membungkam orang asli Papua. Hal ini terkait dengan statemen pihak kepolisian bahwa adanya gangguan di wilayah Degeuwo yang disebut sebagai lokasi persembunyian OPM. Ketua Aliansi Intelektual Suku Wolani Moni, Tobias Bagubau menyayangkan statemen tersebut yang dinilai sebagai dalih mengabaikan masalah penambangan liar di daerah tersebut (Bintang Papua).

1 Maret
Panglima OPM wilayah Paniai, John Magai Yogi ditangkap bersama satu anak buahnya, Isak Gawe oleh Polres Nabire. Di dalam tasnya ditemukan uang senilai 80 juta rupiah dan 30 butir peluru (Cepos).

2 Maret
Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John N.R. Gobai meminta agar Panglima OPM, John Magai Yogi dikembalikan ke Paniai. Dewan Adat Daerah Paniai mengeluarkan dua pernyataan sikap. Pertama, pihak dewan adat meminta polisi harus bertindak profesional, sebab John Yogi, sejak tanggal 26-28 Februari tidak tertangkap tangan melakukan aksi anarkis atau melakukan sebuah tindakan yang bertentangan dengan NKRI. Kedua, dalam kasus ini John Yogi tidak bersalah, sehingga Dewan Adat Daerah Paniai meminta ia dipulangkan ke kampung halamannya (Paniai) untuk dibina secara baik (Bintang Papua).

3 Maret
Wakil Ketua Komnaas HAM perwakilan Papua, Mathius Murib mengatakan, lokasi pendulangan emas Degeuwo bukanlah markas OPM. Menurutnya, penangkapan John Magai Yogi dan Isak Gawe hanyalah usaha polisi untuk menjustifikasi daerah tersebut sebagai Daerah Operasi Militer sembari membackingi pengusaha ilegal di sana (Bintang Papua).


25 Maret
Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM, Theo Hesegem mengungkapkan, hasil putusan pengadilan terhadap ketiga anggota TNI yang terlibat dalam video penganiayaan terhadap dua warga di Kampung Gurage, Distrik Tinginambut, Kabupaten Puncak Jaya tidaklah memberi rasa keadilan kepada korban. Karena ketiga terdakwa hanya dituntut dengan tuduhan melanggar perintah atasan sedangkan tuntutan perbuatan yang melanggar HAM tidak disertai dalam putusan tersebut (Bintang Papua).

30 Maret
Komnas HAM RI menilai kasus video kekerasan dan penyiksaan terhadap warga sipil oleh oknum TNI di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya tidak adil. Alasannya, para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut tidak dihadirkan. Bahkan Komnas HAM mempunyai bukti-bukti dan para saksi. Selain itu pula, terdakwa hanya dituduh melanggar perintah atasan bukan perbuatan substantif yang ia lakukan (Bintang Papua).

13 Mei
Penembakan di Puncak Jaya masih terus berlanjut. Pos TNI di Kampung Gurage, Distrik Tingginambut ditembaki pada Pkl. 19.00 WIT (11/5). Penembakan ini dilakukan oleh orang tak dikenal (Bintang Papua & Cepos).

24 Juni
Kelompok sipil bersenjata melakukan penembakan terhadap salah satu anggota Polsek KP3 Udara, Briptu M. Yasin di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Wachyono menjelaskan pelaku penembakan dan perampasan senjata diperkirakan lima orang. Setelah menembak dan merampas senjata revolver milik korban, mereka lari ke arah Gunung Nenas di sekitar Bandara Mulia (Bintang Papua)

7 Juli
Aksi penembakan terjadi lagi di daerah Puncak Jaya, di Kampung Kalome Tingginambut. Kontak senjata yang dilakukan oleh pihak OPM ini mengakibatkan 3 anggota TNI yang sedang berpatroli tertembak. Kejadian ini berlangsung pada Selasa, 6 Juli sekitar jam 15.00 WIT (Bintang Papua & Cepos).

13 Juli
Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua meminta kepada Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Erfi Triassunu untuk melarang setiap anggota TNI  yang bertugas di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk tidak berbisnis. Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua, Theo Hesegem mengaku saat ini ada ratusan tukang ojek di Pegunungan Tengah Papua yang statusnya adalah TNI.
16 Juli
Komnas HAM, Nur Kholis, Asri Oktavianty dan Siti Hidayawati didampingi Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Matius Murib bertemu dengan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu di Makodam XVII/Cendrawasih. Pertemuan tersebut membahas penembakan di Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya. Pasalnya dari data yang didapat bahwa ada empat warga sipil yang terkena tembakan merupakan bentuk monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oknum-oknum tertentu.

20 Juli
Komnas HAM Kantor Perwakilan Papua mengimbau kepada pihak aparat penegak hukum agar menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada oknum TNI sebagai pelaku pembunuhan Pdt. Ginderman Gire dan Gembala Pitinius di Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya pada 17 Maret 2011 (Bintang Papua).

21 Juli
Di Kampung Angin, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, kelompok sipil bersenjata yang berjumlah 5-10 orang menembak mati seorang anggota TNI dari Batalyon 753/AVT Nabire bernama Lukas Yahya Kafiar. Peristiwa ini terjadi saat personil TNI melakukan patroli pengamanan bhakti sosial TNI di Puncak Jaya.

22 Juli
Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mendesak pemerintah mengevaluasi operasi militer di Puncak Jaya, Papua. Koordinator Kontras, Haris menduga operasi militer di Puncak Jaya, Papua dilakukan tanpa sepengetahuan Panglima TNI. Akibatnya 4 masyarakat sipil menjadi korban kontak senjata antara TNI AD Batalion Infanteri 753 Arga Vira Tama dengan kelompok bersenjata pimpinan Goliat Tabuni.

29 Juli
Komnas HAM Papua melalui Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Matius Murib melayangkan surat ke Pangdam terkait dengan persidangan 3 anggota TNI dalam Kasus pembunuhan seorang warga sipil di Puncak Jaya. Dalam suratnya, Komnas HAM Papua meminta Pangdam menghadirkan saksi lain atas nama Gembala Pitinius Kogoya yang juga korban penyiksaan oleh aparat TNI di Distrik Tingginambut Kabupaten Puncak Jaya (Bintang Papua).

4 Agustus
Kelompok sipil bersenjata melakukan penembakan terhadap helicopter milik TNI AD jenis MI-17 di Puncak Jaya. Helicopter ini sedang melakukan perjalanan untuk mengevakuasi korban penembakan terhadap Pratu Fana S (anggota TNI Yonif 753/AVT) (Cepos).

6 Agustus
• Kelompok OTK kembali melakukan aksinya dengan melakukan pengepungan terhadap pos polisi dan membakar kantor Distrik Tingginambut, Puncak Jaya(Cepos).
• Kelompok OPM wilayah Pegunungan Tengah mengklaim bertanggung jawab atas serangkaian penembakan pos Polisi dan TNI dan helicopter milik TNI AD. Pernyatan ini disampaikan oleh Sekjen OPM Pegunungan Tengah, Anton Tabuni (Bintang Papua).

12 Agustus
Kasus pembunuhan terhadap Kiderman Gire di Tingginambut, Puncak Jaya disidangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Militer III-9 Jayapura. Pelaku, Pratu Herry Purwanto (anggota TNI 754 Nabire) diputuskan 1 tahun 3 bulan karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal tertembak, sedangkan Sertu Saut Sihombing divonis 7 bulan dan Pratu Hasirun divonis 6 bulan (Cepos).

18 Agustus
• Situasi dan kondisi di Enarotali, Kabupaten Paniai pasca kontak senjata yang terjadi pada Rabu, 17 Agustus masih mencekam. Sepanjang jalan dari wilayah Wagete sampai Madi terlihat sepi (Bintang Papua).
• Rabu (17/08), sekitar pukul 01.55 WIT, terdengar rentetan tembakan di Pagepota dan Uwibutu, dua kampung terdekat di Madi, Ibukota Kabupaten Paniai. Dari kontak senjata ini belum ada korban jiwa. Sementara itu dari sumber lain di Paniai menyebutkan sekitar jam 05.00 waktu Paniai (17/08), kelompok sipil bersenjata yang diduga sebagai TPN/OPM menggunakan dua lokasi di sekitar daerah Madi untuk menyerang TNI/Polri yg bermarkas di sana. Dua tempat tersebut adalah sekitar kantor DPRD Paniai dan di mata jalan menuju Bibida. Kontak senjata tersebut sempat berhenti beberapa saat, namun kembali terjadi pada pukul 05.00 hingga 07.00 pagi. Dua hari sebelumnya (15/08), pihak Gereja Kingmi Sinode Papua Koordinator Paniai dan Gereja Katolik Dekanat Paniai telah menyatakan sangat prihatin terhadap situasi keamanan sejak beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Paniai. Sebab, beredarnya isu akan ada kontak senjata antara TPN/OPM dan aparat keamanan. Hal ini meresahkan umat/masyarakat, bahkan sebagian orang sudah mengungsi ke tempat yang dianggap aman (Tabloid Jubi).

23 Agustus
Kapolda Papua mengirimkan 1 pleton anggota Brimob ke Paniai untuk mengantisipasi situasi keamanan yang terjadi di Paniai setelah kontak senjata antara aparat dengan kelompok sipil (Cepos).

7 September
Dalam audiensi dengan Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai, Ketua Sinode Gereja KINGMI di Tanah Papua, Pdt. Benny Giay yang didampingi Ketua Departemen Litbang KINGMI Pdt. Albert Kesya dan Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib menyampaikan apabila seruan yang disampaikan oleh pihak aparat keamanan terhadap John Yogi untuk menyerahkan 2 pucuk senjata tidak diindahkan maka akan terjadi penyisiran dan pengejaran terhadap warga, dan dikhawatirkan akan mengorbankan ratusan warga yang tak bersalah. Walaupun demikian pengejaran dan penyisiran oleh pihak keamanan ditolak oleh pihak Gereja (Bintang Papua).

8 September
Anggota Komisi A DPRP Johanes Sumarto menyetujui tindakan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan Polres Paniai untuk melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap anggota OPM pimpinan John Yogi (Bintang Papua).

25 Oktober
Kapolsek Mulia, AKP Dominggus Otto Awes ditembak oleh orang tak dikenal di Lapangan Terbang Mulia pada Senin, 24 Oktober Pkl. 11.30 WIT. Dominggus ditembak ketika ia sedang memonitor kegiatan pesawat perintis AMA yang mendarat di Lapter Mulia. Setelah melakukan penembakan senjata milik Kapolsek dirampas oleh pelaku (Cepos & Bintang Papua).

28 Oktober
Penembakan terhadap Kapolsek Mulia, Komisaris Anumerta, Dominggus Awes diklaim dilakukan oleh OPM. Dalam suratnya kepada Polres Puncak Jaya, Okinak Wonda mengatakan OPM mengklaim bertanggungjawab atas penembakan dan perampasan senjata dari Kapolsek, Komisaris Anumerta Dominggus Awes. Namun bagi Kapolres Puncak Jaya, AKBP Alex Korwa tidak percaya akan isi surat tersebut (Bintang Papua).

31 Oktober
Sejumlah maskapai penerbang seperti Trigana dan Susi Air menghentikan penerbangan ke Mulia, Puncak Jaya. Alasan pemberhentian penerbangan ini adalah tidak ada jaminan keselamatan penerbangan bagi pengelola bandara setempat (Cepos).

3 November
Konflik yang terjadi di Papua selama Oktober ini menyebabkan Kapolri, Timur Pradopo menyatakan semua polsek di Papua dalam kondisi siaga satu dan mengirimkan pasukan Brimob sebanyak 170 orang untuk membackup Polda Papua. Menurut Pongky Indarti (Direktur Eksekutif Imparsial), Imparsial memandang pemerintah harus menggunakan pendekatan keamanan secara jernih dan komphherensif melihat konteks permasalahan di Papua. Oleh karena itu formulasi pendekatan keamanan tidak dapat diterapkan secara seragam di semua wilayah di Papua (Bintang Papua).

14 November
Dalam siaran pers kepada Bintang Papua, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib meminta penjelasan dari pejabat politik gubernur, bupati, walikota, TNI/Polri untuk menjelaskan tujuan pengiriman atau penambahan pasukan di Paniai dan daerah lain di Papua. Matius Murib mengatakan ada keluhan dari warga karena merasa kehilangan rasa aman (Bintang Papua).

17 November
Terkait peristiwa yang terjadi di Kawasan Degewo, Kabupaten Paniai, Wakil Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Matius Murib mengatakan ada delapan warga yang tertembak. Kedelapan warga tersebut yakni, Matias Tenouye (30, luka tembak di paha), Simon Adii (35, luka tembak menembus rusuk), Petrus Gobai (40, luka tembak di dada tembus ke belakang), Yoel Ogetai (30, luka tembak di kepala), Benyamin Gobai (25, luka tembak di dada tembus belakang), Marius Madai (35 luka tembak di dada tembus belakang), Matias Anoka (40, luka tembak di dada tembus belakang ) dan Yus Pigome (50, luka tembak di dada tembus belakang). Laporan ini kami dua jam setelah kejadian. Selain itu pihak Polda Papua mengatakan tidak benar dan membantah adanya anggota Brimob yang telah menembak warga hingga menewaskan 8 warga di lokasi pendulangan emas tradisional Baya Biru, Kabupaten Paniai (Cepos).

18 November
Berkaitan dengan pemberitaan dan pernyataan dari Matius Murib bahwa 8 warga Paniai yang tertembak, ditangkapi oleh Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu. Erfi Triassunu mengatakan hasil croschek kepada Matius Murib sebagai pihak yang menyatakan berita itu di media, data tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang tidak disertai bukti dan fakta apapun. Karena itu berita tersebut mengandung unsur provokasi dan pembohongan publik (Cepos).

19 November
Situasi dan kondisi di Mulia Kabupaten Puncak Jaya pasca penembakan Kapolsek Mulia, masih rawan. Pada saat ini pengamanan di bandara, pasar dan tempat pengisian bahan bakar dijaga ketat oleh pihak TNI dan Polri. Selain itu sejumlah jalan keluar Mulia mulai didirikan Pos Brimob dan TNI (Bintang Papua).

21 November
Konflik yang terjadi di areal tambang Degeuwo, Kabupaten Paniai mendapat sorotan dari LSM yang ada di Jayapura. Di dalam jumpa pers yang dilakukan di Kantor Foker LSM Papua, Ketua Aliansi Intelektual Suku Wolani – Moni (AISWM), Thobias Bagubau bersama dengan sejumlah aktivis lainnya seperti, Abner Mansai (Koordinator Pokja PSDA, Foker LSM), Pares L Wenda (Departemen HAM Baptis Papua) dan Marthen Goo (Aktivis HAM) mengatakan selain mengorbankan masyarakat selaku pemilik hak ulayat, penambangan juga merusak lingkungan. Peristiwa yang terakhir adalah 8 warga ditembak (Bintang Papua).



24 November
Bupati Kabupaten Punjak Jaya, Lukas Enembe membeberkan dokumen yang berisi rencana sejumlah pihak yang ingin membuat situasi ketertiban dan keamanan di Tanah Papua terus menerus bergolak. Terdapat 23 organisasi bergerak baik di dalam maupun di luar Papua yang membuat Papua tak aman dan terus bergolak dengan menjadikan Punjak Jaya dan Mimika sebagai sayap militer perjuangan (Cepos & Bintang Papua).

26 November
Terkait penambahan pasukan ke daerah Paniai, menurut Ketua Forum Mahasiswa Paniai di Jayapura, Yosua Kayame, sebelum bulan Agustus kondisi di daerah Paniai aman dan kondusif namun dari bulan Agustus sampai saat ini, masyarakat Paniai tidak bisa menjalankan aktivitas dengan bebas. Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi takut dan traumatis (Bintang Papua).

28 November
Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai menilai situasi Papua saat sekarang ini, khususnya di Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Puncak Papua dan lainnya menyebabkan masyarakat masih merasa trauma. Pengoperasian yang dilakukan oleh pihak keamanan yang datang ke rumah-rumah warga untuk mengambil alat-alat yang digunakan untuk memenuhi mata pencaharian mereka seperti panah, parang dan kampak (Bintang Papua).

30 November
Terkait dengan konflik di Paniai, Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib menjelaskan bahwa Pimpinan OPM Paniai, Jhon Yogi direncanakan menemui Farid Husein (utusan presiden) untuk membangun negosiasi damai demi menyelesaikan masalah Papua. Lebih lanjut Matius Murib menjelaskan kebijakan resmi Presiden SBY bahwa negosiasi dan dialog damai untuk mencari solusi sudah mulai muncul dengan dikirimnya Farid Husein dan Bambang Darmono. Selain itu, Komnas HAM Papua mengklarifikasi pemberitaan media tentang korban penembakan di Degeuwo. Korban yang tertembak adalah seorang warga sipil dan bukan anggota OPM yang bernama Matius Tanouye (30). Matius tertembak di Jembantan Gantung Kali Degeuwo pada tanggal 12 November 2011 ketika ia menyebrangi jembatan tersebut (Bintang Papua).

1 Desember
Ketua Forum Pemuda Cinta Damai Kabupaten Pania, Hans Gobai mengatakan pasukan Brimob yang didatangkan ke Paniai dinilai tidak professional dalam melakukan penyisiran wilayah. Menurutnya TNI dan Polri harus bekerja sama yakni memiliki data, atau melakukan pendataan yang baik tentang persoalan yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu operasi tersebut diketahui oleh DPR dan pihak-pihak yang lainnya. Penyisiran tersebut tidak diketahui oleh warga setempat (Bintang Papua).


4 Desember
Konflik di Papua terus berlanjut. Konflik yang terjadi di Puncak Jaya pada hari Sabtu (3/12) menelan korban 2 anggota Brimob dari Mabes Polri. Kedua anggota Brimob tersebut tewas tertembak dalam penghadangan oleh kelompok bersenjata di Kampung Wandegobak, Distrik Mulia Puncak Jaya. Wakapolda Papua, Brigadir Jenderal Pol Paulus Waterpauw mengatakan penghadangan terjadi saat anggota Brimob kembali dari Tingginambut, Puncak Jaya. Sekitar Pkl 13.00, 15 anggota personel Brimob ke Tingginambut menggunakan kendaraan patrol. Tujuan mereka adalah hendak mengevakuasi 2 anggota Brimob yang sakit yakni Ipda Febryan dan Bripda AR Syukur. Sekitar Kali Semen, Kampung Wandegobak rombongan tersebut dihadang oleh kelompok bersenjata. Dalam kontak senjata tersebut, Bripda Feryanto Kaluku dan Bripda Eko Afriansyah tewas tertembak. Peristiwa ini menyebabkan situasi di Kota Mulia mencekam. Beberapa Honai (rumah tradisional di daerah pegunungan Papua) dibakar  (Kompas).

6 Desember
• Konflik yang terjadi di Baya Biru, Degewo, Paniai yang menewaskan Matias Tenouye (tertembak oleh Brimob) menjadi alasan bagi Pimpinan OPM Paniai, Jhon Yogi memaksa pengusaha membayar dana kompensasi senilai 2 miliar. Terkait jati diri Matias terdiri dari 2 versi yang berbeda. Versi masyarakat mengatakan Matias Tenouye adalah pendulang tradisional, tapi menurut pihak keamanan Matias Tenoye adalah anggota OPM yang datang meminta uang senilai 2 miliar dari perusahaan. Menurut Kapolres Paniai, AKBP Jannus Siregar korban Matias Tenouye akan menyebrang membawa surat untuk meminta uang kepada Boy Rakinaung sambil membawa senjata. Namun menurut Jhon Yogi, ia tak pernah mengutus Matias Tenouye untuk meminta dana kepada pengusaha emas (Bintang Papua).
• Pernyataan dari Lukas Enembe (Bupati Puncak Jaya), OPM diduga memiliki 60 pucuk senjata api ketika dalam pertemuan pejabat Gubernur Papua di Kantor Gubernur, ditanggapi oleh Kapolda Papua, Irjen Pol BL Tobing bahwa ia sendiri tidak mengetahui keberadaan 60 puncuk senjata tersebut. Menurut Kapolda, Irjen Tobing, kepemilikan senjata tersebut mungkin dari pihak-pihak tertentu yang memberikan senjata kepada OPM. Pihak kepolisian terus berupaya memproses dan mengurai rentetan kasus penembakan di Kabupaten Puncak Jaya. Selain itu juga polisi berupaya menemukan sumber logistik kelompok bersenjata. Menurut Kapolda Irjen Tobing posisi Puncak Jaya yang tidak mudah dijangkau tentu akan menyulitkan pengiriman pasokan senjata dan amunisi, apalagi semua barang yang dikirim ke wilayah tersebut melewati Bandara Wamena dan Mulia  (Bintang Papua & Kompas)

9 Desember
Terkait peristiwa atau konflik di Paniai, masyarakat di sekitar Danau Paniai, Tage dan Tigi masih menyimpan penderitaan yang cukup panjang. Menurut penilaian dari Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai hampir tiga dasawarsa dampak pemberlakuan DOM masih cukup nyata. Masih terjadi konflik dengan dalih pengejaran dua pucuk senjata yang diambil oleh OPM wilayah Paniai. Jhon Gobai menjelaskan kejadian pada tanggal 25 November 2011, Pkl.09.00 pasukan Brimob melakukan patroli sepanjang kali Weya dan Eka. Akibatnya masyarakat di pinggiran Danau Paniai yang bepergian dengan jonson ke kampung-kampung merasa takut dan terburu-buru pulang ke rumah. Perasaan takut semakin bertambah ketika Brimob memeriksa dari rumah ke rumah. Brimob mengambil dan menempati 2 buah rumah yakni Balai Desa Daagouto dan Rumah milik Gereja GKII. Tanggal 26 November, Brimob melakukan penyisiran ke kebun-kebun. Di kampung Bibida sebanyak 2 truk pasukan Brimob ditempatkan di sana. Mereka melakukan pemeriksaan ke rumah-rumah masyarakat di Bibida, Koleitaga, Polesugapa dan Pagopugaida. Sebanyak 30 anggota membangun camp di sebelah Kantor Distrik Bibida. Terkait dengan kejadian tersebut pada tanggal 5 Desember 2011 para tokoh agama, masyarakat dan pemuda dari Distrik Dagouto (Paniai Timur) bertemu dengan Kapolres di Kantor Polres Paniai Madi. Pertemuan tersebut dihadiri juga Komandan Brimob dan Pemda Paniai, yang diwakili oleh Sekda Paniai. Dalam pertemuan tersebut masyarakat meminta kepada Kapolres untuk menarik pasukan brimob yang membangun pos dan menetap di Dagouto (Bintang Papua).

14 Desember
Satuan anggota Brimob berhasil merebut markas OPM pimpinan Tadius Yogi di Kampung Wandinab, Paniai (Selasa, 13/12). Menurut Kapolres Paniai, AKBP Jannus Siregar, aksi penyergapan ini dilakukan sejak pagi hari. Kekuatan yang dikerahkan untuk menyerang markas OPM tersebut sebanyak 68 personil yang terdiri dari Brimob Kelapa Dua Depok, Brimob Polres Jayapura dan Polres Paniai. Dalam penyergapan tersebut terjadi saling menembak, yang menyebabkan seorang anggota Brimob Kelapa Dua, Bripka Supono tertembak di paha. Anggota OPM tidak ada yang tertangkap karena berhasil kabur. Pihak keamanan masih terus melakukan pengejaran (Bintang Papua & Cepos).

15 Desember
MRP membentuk tim khusus untuk mengecek langsung peristiwa atau konflik yang terjadi di Paniai. Debora Mote (Pokja Perempuan MRP) mengatakan MRP direncanakan menurunkan tim yang dipimpin oleh Ketua MRP, Timotius Murib. Lebih lanjut Debora Mote mengharapkan kepada pihak aparat keamanan untuk mengubah pola pendekatan dalam upaya mencari senjata hilang (Bintang Papua).

16 Desember
Juru Bicara OPM Divisi II Makodam Pemka IV Paniai, Leo Yeimo mengklaim bahwa 14 anggotanya telah tewas ketika penyergapan dari aparat keamanan TNI/Polri di Gunung Eduda Paniai Papua (Selasa, 13/12) (Bintang Papua).

17 Desember
Kontak senjata antara anggota Brimob dan kelompok yang diduga dari OPM masih terus berlanjut di Paniai sekitar Kampung Eduda. Menurut anggota Sekretariat Keadilan Perdamaian Keuskupan Timika, Oktovianus Pekei, pada Jumat Petang terdengar beberapa kali tembakan dari arah Kampung Eduda. Sebelumnya pada siang hari aparat dengan menggunakan helikopter terus memantau kondisi di kawasan Enarotali dan sekitarnya (Kompas).

19 Desember
Aksi penembakan oleh kelompok bersenjata yang tak dikenal masih terus berlanjut di Mulia Puncak Jaya. Pada Minggu, 18 Desember 2011 Pkl. 16.50 WIT terjadi penembakan di Belakang Rumah Sakit Mulia yang menewaskan seorang tukang ojek bernama Kolik (Cepos & Bintang Papua).

21 Desember
• Pasca kejadian kontak senjata di Kampung Eduda, Paniai situasi Paniai sudah mulai kondusif. Hal ini terlihat aktivitas warga sudah berjalan dengan baik. Menurut Oktovianus Pekey (Petugas pastoral Keuskupan Timika) saat ini warga ketakutan kemungkinan adanya reaksi OPM karena mereka bisa melakukan balas dendam dan warga menjadi sasarannya. Oleh karena itu diharapkan aparat keamanan dapat menjaga warga (Bintang Papua & Cepos).
• Massa yang tergabung dalam Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Papua menggelar aksi demo untuk menuntut pemerintah segera menghentikan aksi pengejaran terhadap warga sipil Pania. Mereka menggelar aksi demo di Halaman Kantor DPR Papua (20/12) (Bintang Papua).

22 Desember
Ada dugaan yang mengatakan bahwa pihak TNI terlibat dalam penyerbuan markas OPM divisi II Makodam Pemka IV Paniai, Dandim 1705 Paniai, Letkol Inf, Tatang Subarna membantah dengan tegas tentang keterlibatan TNI tersebut. Menurutnya, TNI sama sekali tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. TNI akan bertindak kalau ada permintaan bantuan dari pihak Kepolisian (Bintang Papua).

4.3 Dialog Damai

14 Februari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim dua orang negosiator yakni Bambang Darmono dan Farid Husein untuk mengagas dialog Jakarta –Papua (Cepos).

1 April
Koodinator FORDE Papua, Salmon Yumame mengatakan, Jaringan Damai Papua hanya membuat rakyat Papua bermimpi. Ia menilai daya tawar Papua masih lemah untuk meminta dialog dengan pemerintah pusat. Menurutnya, adalah lebih bijak bagi masyarakat Papua untuk menggali nilai-nilai budayanya yang dikombinasikan dengan nilai-nilai agama untuk membangun solidaritas sebagai bangsa tertindas (Bintang Papua).

26 Maret
Jaringan Damai Papua terus mendorong dialog Jakarta-Papua. Dialog Jakarta-Papua sudah disosialisasikan ke semua kabupaten di Papua. Selain itu pula sudah dikonsultasikan dengan orang Papua, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri serta orang Papua yang berada di hutan (OPM/TPN). Kelompok yang terakhir harus hadir, namun belum ditemukan wakilnya (Bintang Papua).

28 Maret
Sekretaris Presidium Dewan Papua, Thaha Alhamid mendukung usaha Jaringan Damai Papua, yang hendak menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta-Papua. Ia menganjurkan agar dalam dialog tersebut, semua tokoh dilibatkan baik yang ada di Papua maupun di luar negeri, terutama tokoh-tokoh TPN/OPM yang masih berjuang hingga saat ini (Bintang Papua).

29 Maret
Wakil Ketua Komisi A DPRP, Weynang Watori mengatakan, dialog merupakan satu-satunya solusi penyelesaian masalah Papua (Bintang Papua).

30 Maret
Koordinator Jaringan Damai Papua, Pater Dr. Neles Tebay, Pr  menegaskan Jaringan Damai Papua tidak mengurus Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). UP4B merupakan program pemerintah pusat dan pihaknya hanya dimintai masukan. Pihaknya tetap berjuang untuk menjembatani Dialog Jakarta-Papua dalam menyelesaikan masalah Papua di aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya (Bintang Papua).

31 Maret
Anggota Komisi A DPRP, Yance Kayame mengatakan, upaya Jaringan Damai Papua untuk mempercepat Dialog Jakarta-Papua, sangatlah tepat dan strategis untuk menerapkan Otsus secara benar dan sejalan dengan amanat Otsus itu sendiri (Bintang Papua).

29 Juni
Jaringan Damai Papua akan menggelar Konferensi Perdamaian Papua pada 5-7 Juli 2011 bertempat di Auditorium Uncen. Koordinator JDP, Pastor Dr. Neles Tebay, Pr mengatakan, kongres ini mengambil tema perdamaian dengan melibatkan orang asli Papua sebagai peserta agar mereka terlibat dalam usaha perdamaian di Papua (Bintang Papua).



30 Juni
Dalam rangka menyukseskan Konferensi Perdamaian Papua, Jaringan Damai Papua yang dipimpin melakukan pertemuan dengan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Erfi Triassunu di Makodam  XVII/Cenderawasih. Pada kesempatan itu Pangdam menyarankan Jaringan Damai Papua menulis sebuah buku sinergis tentang apa yang harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat yang terlibat dalam membangun Papua tanah damai. Ia juga sangat mendukung Konferensi Perdamaian Papua. Terkait dialog, ia berpesan agar dilakukan dialog secara internal terlebih dahulu sebelum dibawa ke pemerintah pusat (Bintang Papua).

1 Juli
• Ketua KPTP 2011, Septer Manufandu mengatakan sebanyak seribu utusan dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat termasuk utusan  Papua dan  Papua Barat, serta wakil dari pemerintah Pusat dan DPR RI. Selain peserta dari pemerintah, ada juga dari lembaga swadaya masyarakat, investor, lembaga donor, tokoh adat, tokoh perempuan, aktivis Independent, akademisi, kedutaan, organisasi kemasyarakatan, Jurnalis dan Wakil Presiden, Budiyono untuk menghadiri kongres KPTP . KPTP merupakan rencana kerja dari Jaringan Damai Papua yang terdiri dari  gabungan sejumlah aktivis, LSM, tokoh Gereja dan Pemuda (Bintang Papua).
• Koordinator JDP, Pater Dr. Neles Tebay, Pr mengatakan, ada lima aspek yang merupakan indikator untuk mengidentifikasi Papua sebagai zona Damai yang akan menjadi bahan konferensi yaitu; Aspek Ekonomi dan Aspek lingkungan, Aspek Sosial dan Aspek Budaya, Aspek Keamana, Aspek Hukum dan HAM dan Aspek Politik (Bintang Papua).

3 Juli
Penanggungjawab Koordinator JDP, Pater Dr. Neles Tebay, Pr terkait dengan akan digelarnya Konferensi  Perdamaian Tanah Papua  2011,  di Auditorium Uncen Selasa (5/7), mengatakan konferensi yang akan diselenggarakan tersebut sudah dikomunikasikan  dengan beberapa pejabat penting di Papua, termasuk dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu. Menjelang konferensi ini, berbagai persiapan terus dilakukan JDP.  Salah satunya adalah dengan mengundang tiga pejabat di Papua yang paling banyak berperan terkait Papua Damai, yakni Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk memberikan perspektif masing-masing tentang dialog tersebut.
Latar Belakang Konferensi: Dengan thema “Mari Kitong Bikin Papua Tanah Damai” Konferensi tersebut berlatar belakang sudah lamanya Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horisontal antara warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua.
(Bintang Papua).


4 Juli
Penanggungjawab Koordinator JDP, Pater Dr. Neles Tebay, Pr mengungkapkan, terkait digelarnya konfrensi di Auditorium Uncen pada hari selasa 5 juli 2011, sudah dikomunikasikan dengan beberapa pejabat penting di Papua termasuk dengan Pangdam XVII/Cenderawasi Triasunu. Pangdam menyambut baik penyelenggaraan konferensi tersebut. Dalam konfernsi ini akan diundang tiga pejabat di Papua yang paling berperan banyak terkait Papua Damai, yakni Gubernur, Pangdam dan Kapolda ketiganya akan memberikan masukan tentang Papua Tanah Damai dari prespektif masing-masing (Bintang Papua).

6 Juli
• Konferensi Perdamaian Papua yang diprakarsai oleh JDP dan LIPI secara resmi dibuka  pada Selasa, 5 Juli 2011 di Auditorium Uncen (Bintang Papua & Cepos).
• Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengungkapkan mewujudkan kedamaian di Tanah Papua merupakan keinginan bersama dan cita-cita seluruh rakyat Papua dan Indonesia. Maka Konferensi Perdamaian di Tanah Papua yang digagas oleh Jaringan Damai Papua merupakan langkah stategis dan harus didukung oleh semua lapisan masyarakat.

8 Juli
Konferensi Perdamaian Papua (KPP) yang dipusatkan di Auditorium Uncen, Abepura, akhirnya Kamis kemarin ditutup secara resmi oleh Pater Dr Neles Tebay Pr selaku penanggung jawab. KPP yang bertujuan merumuskan kriteria Papua Tanah Damai dan   mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, serta solusinya itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain, mediator, fasilitator, tempat dan juru runding.

9 Juli
Koordinator JDP, PaterDr. Neles Tebay, Pr mengatakan, rekomendasi yang dihasilkan dari Konferensi Perdamaian Papua belum final karena masiha ada dua kelompok orang Papua yang berperan penting yakni orang Papua yang ada di luar negeri dan OPM (Bintang Papua).

12 Juli
Komite Nasional Papua Barat, Mako Tabuni menyatakan menolak hasil Konferesi Perdamaian Tanah Papua yang digelar Jaringan Damai Papua di Auditorium Uncen 5-7 Juli 2011 lalu. Penolakan ini karena konferensi tersebut menghasilkan diplomat OPM di luar negeri untuk menjadi juru runding. Menetapkan diplomat OPM di luar negeri untuk menjadi juru runding adalah tidak berdasarkan dan menyalahi etika perjuangan, karena pelaksanaan konferensi itu tidak reprensentatif.

13 Juli
Koordinator FMMP, Gabriel Owen Basna mengungkapkan penyelenggaraan Konferensi Perdamaian Papua yang digagas oleh Jaringan Damai Papua sama sekali tidak representative atau mewakili masyarakat dan mahasiswa Papua dari Sorong sampai Samarai, sehingga pihaknya menolak dengan tegas semua hasil dan rekomendasi konferensi tersebut.

20 Juli
Koordinator Jaringan Damai Papua, Pater Dr. Neles Tebay, Pr menyebutkan ratusan tokoh Papua yang berada di luar negeri itu telah duduk bersama dalam pembuatan kerangka acuan Dialog Jakarta- Papua untuk pemerintah. Konsultasi publik ratusan tokoh Papua yang berada di luar negeri itu dilaksanakan pada tanggal 4-6 Desember 2010 di Negara Papua New Guinea (Bintang Papua).

10 Agustus
Wacana dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua yang dijaring oleh JPD disetujui oleh Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut (Bintang Papua).

12 Agustus
Sebanyak 18 akademisi dari beberapa universitas di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD) mengeluarkan pernyataan sikapnya meminta penyelesaian masalah di Papua ditempuh jalur damai dengan menggelar dialog beberapa pihak pemerintah yang terkait. Pernyataan ini dikeluarkan dalam pertemuan di Hotel Ibis, Jakarta (Bintang Papua).

27 Oktober
Koordinator JDP, Pater Dr. Neles Tebay, Pr di Jayapura menegaskan setiap bentuk kekerasan harus dihentikan karena kekerasan tidak memberikan hasil positif bagi Papua. Sebaliknya dialog harus dihidupkan untuk mencari solusi guna menuntaskan berbagai persoalan di Papua. Selain itu Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Muridan Widjojo mengatakan pemerintah harus melakukan pendekatan politik dengan melakukan dialog bersama para pemimpin politik di Papua (Kompas)

4 November
Usaha keras yang selama ini dilakukan oleh Jaringan Damai Papua untuk memperjuangkan dialog Papua – Jakarta sepertinya harus bersabar. Pihak pemerintah pusat telah mengisyaratkan tidak ada dialog Papua – Jakarta, yang dilakukan adalah komunikasi konstruktif. Pernyataan ini disampaikan oleh Letjen (Pur), Hotma Panjaitan usai bertemu dengan Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda di Kantor DPR Papua (3/11). Lebih lanjut Hotma Panjaitan mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan yang utama untuk mengatasi persoalan Papua adalah komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Dialog Jakarta – Papua tidak ada karena kita bukan orang luar, kalau orang luar itu berdialog tapi sesama kita itu berkomunikasi (Bintang Papua).

5 November
• Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang sekarang ini terus terjadi di Papua.  Menurut Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh cara yang paling efektif untuk menyelesaikan persoalan di Papua adalah menggelar dialog interaktif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan di Papua. Oleh karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mempercepat terwujudnya dialog tersebut (Kompas).
• Dewan Adat Papua, Presidium Dewan Papua dan Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Letjen TNI Hotmangaradja Pandjaitan mengadakan jumpa pers di Kantor Majelis Muslim Papua. Dalam Jumpa pers tersebut, Ketua II DAP, Syaid Fadhal Alhamid mengatakan sudah saatnya pemerintah RI jujur mengakui akar persoalan Papua adalah terkait dengan status politik Papua. Artinya bagi pemerintah RI bahwa Papua telah final menjadi NKRI, namun bagi rakyat Papua status politik Papua belum selesai. Menurut Syaid salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah RI adalah dialog jujur dan bermartabat (Cepos).

6 November
Koordinator West Papua Interest Association (WPIA), Ronal Waromi mengatakan dialog Papua – Jakarta ataupun komunikasi konstruktif yang akan dimediasi oleh pemerintah Indonesia atau lembaga yang lainnya itu bukan merupakan keinginana rakyat pribumi Papua. Melainkan dialog internasional tentang Papua dibawa perlindungan dan penanganan langsung oleh PBB. Pernyataan ini disampaikan oleh Ronal Waromi dalam presleasenya ke Redaksi Bintang Papua (Bintang Papua).

10 November
Koordinator JDP, Pater Dr. Neles Tebay, Pr mengatakan, pemerintah pusat sudah siap berdialog dengan masyarakat Papua. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 2 November yang lalu Menkopolhukam menerima tawaran dialog dari rakyat Papua. Komunikasi konstruktif yang hendak dilakukan oleh pemerintah pusat itu berarti bahwa pemerintah pusat beritikat baik dan memiliki kepedulian untuk menyelesaikan persoalan di Papua (Bintang Papua).

11 November
Persepsi tentang dialog masih berbeda antara dialog yang dipahami oleh masyarakat Papua dengan pemahaman pemerintah pusat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan dialog untuk menyelesaikan masalah Papua, namun Sesmenkopohukam, Letjen Hotman Panjaitan menegaskan tak ada dialog Jakarta – Papua tapi komunikasi konstruktif. Hal tersebut ditanggapi oleh Wakil Ketua I DPRP, Yunus Wonda dan Sekretaris Komisi A DPRP Miagoni. Menurut Yunus Wonda, pihaknya menghimbau kepada pemerintah pusat menyampaikan kepada rakyat Papua konsep Dialog Jakarta – Papua sesuai keinginan rakyat Papua. Sedangkan Miagoni mengatakan tuntutan terakhir sebagian orang Papua adalah meminta dialog Jakarta – Papua namun hingga hari ini pemerintah pusat justru keliru menterjemahkan dengan UP4B (Bintang Papua).

12 November
• MRP menyatakan siap mendukung dan menyambut inisiatif Presiden Bambang Susilo Yudhoyono untuk berdialog dengan rakyat Papua dan Papua Barat. Menurut Ketua MRP, Timotius Murib, dialog memang harus dilakukan dan kami sangat menghargai semua niat baik pemerintah seperti yang diungkapkan oleh presiden. Semoga dialog ini menjadi hal yang terbaik untuk masyarakat Papua (Bintang Papua).
• Sekjen PDI Perjuangan dan Anggota Komisi I DPR RI, Tjahyo Kumolo menegaskan penyelesaian polemik yang terjadi di Papua terletak pada mindset para pejabat di Jakarta. Menurutnya saatnya persoalan di Papua diselesaikan dengan cara Papua setelah lumpuhnya Otsus Papua. Tjahyo Kumolo mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memimpin secara langsung pelaksanaan dialog dengan masyarakat Papua (Cepos).

15 November
Ratusan massa yang dikoordinir oleh KNPB menggelar aksi demo di Taman Imbi Jayapura. Dalam orasi, massa mengusung aspirasi yakni menolak dialog dan meminta referendum. Menurut Koordinator Lapangan, Sracky Yalli Asso perjuangan rakyat Papua Barat sejatinya adalah menuntut kemerdekaan penuh dari Bangsa Indonesia. Pernyataan sikap dari KNPB ini ditandatangani oleh Ketua KNPB/Penanggungjawab aksi, Buchtar Tabuni, Koordinator Umum, Victor Kogoya dan Koordinator Lapangan, Sracky Yalli Asso. Pada kesempatan yang sama, Yusak Pagake (Ketua Parlemen Jalanan) mengatakan menolak dialog antara Jakarta – Papua merupakan aspirasi dari semua organ gerakan perjuangan Papua Merdeka (Bintang Papua & Cepos).

16 November
Anggota DPD RI Papua, Paulus Sumino menilai penyelesaian konflik yang terjadi di Papua harus melalui sebuah dialog. Berkaitan dengan hal tersebut Paulus Sumino mengharapkan pemerintah secara jujur menjelaskan sejarah dan persoalan Papua kepada masyarakat (Cepos).

21 November
Upaya untuk melakukan dialog nasioanl Jakarta – Papua harus didahului dengan pra dialog khususnya mengundang perwakilan TPN/OPM yang ada di hutan. TNI/Polri akan menjamin keamanan dan keselamatan terhadap TPN/OPM. Hal ini dikatakan oleh Dandim 1701/Jayapura, Letkol Inf Rano Tilaar yang mewakili Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen Inf Erfi Triassunu. Pernyataan ini dikatakan ketika Pangdam bersama Penyambung Lidah TPN/OPM, Jhon Manangsang dan Ketua Aliansi Jurnalisme Independen (AJI), Vikto Mambor ketika jumpa pers terkait menjamin keselamatan TPN/OPM yang akan diundang untuk mengikuti dialog nasional Jakarta-Papua di Studio Top TV Jayapura (20/11). Berkaitan dengan dialog tersebut, Paulus Sumino (anggota DPD RI) menegaskan dialog eksternal yang melibatkan negara lain sulit diterima oleh pemerintah pusat. Menurut Paulus Sumino, agenda mendesak yang perlu dilakukan adalah dialog internal yang melibatkan semua unsur di Papua termasuk TPN/OPM, tokoh-tokoh Papua di luar negeri  (Bintang Papua & Cepos).

22 November
Organisasi Papua Merdeka kembali menolak rencana dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di bumi Cenderawasih. OPM berpendapat dialog bukan merupakan jalan keluar terbaik bagi penyelesaian sengketa Papua. Lambert Pekikir (Koordinator Umum OPM) mengatakan markas besar OPM menegaskan menolak dialog atau apapun bentuknya untuk penyelesaian persoalan di Papua, yang tepat adalah perundingan internasional dan PBB ada di dalamnya (Bintang Papua).

23 November
Rencana dialog Jakarta- Papua yang akan dilibatkan TPM/OPM, mendapat tanggapan dari dr. John manangsang selaku tokoh penyambung lidah TPN/OPM. Dikatakan, khusus bagi komponen-komponen TPN/OPM yang hendak diundang ketika digelar dialog Nasional Jakarta-Papua terlebih dahulu harus ditentukan dari kelompok mana (Cepos).
25 November
Dialog Jakarta-Papua lebih cepat lebih baik. Guna merespon pernyataan presiden tentang Dialog Jakarta-papua dalam 3 pilar yaitu NKRI, Otsus Papua dan Unit Percepatan Provinsi Papua Barat (UP4B), maka pemerintah pusat diminta segera menyusun jadwalnya agar lebih cepat  dilaksanakan lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua, Timotius Murib disela-sela Dialog Interaktif Papua dan Permasalahannya yang digelar Aliansi Jurnalisme Independen (AJI) Kota  Jayapura, Kamis (24/11). Selain itu tempat pelaksanaan dialog harus netral  (Cepos & Bintang Papua).

28 November
• Terkait dengan konflik dan gejolak yang terjadi di Papua, Forum Akademisi untuk Papua Damai dalam konferensi pers di Jakarta, meminta dua hal yakni pertama, meminta para pihak untuk segera merumuskan dan menyepakati mekanisme dialog dalam resolusi konflik Papua sebagai langkah awal untuk memulai dialog. Kedua, meminta kepada para pihak terkait untuk mengkondisikan dan menjadwalkan dialog yang akan dilangsungkan. Forum Akademisi ini terdiri dari I Nyoman Sudira (Universitas Parahyangan), Otto Syamsuddin (Universitas Syiah Kuala), Pater Dr. Neles Tebay, Pr (Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi), Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia), Sahat Marojahan Doloksaribu (Universitas Kristen Indonesia), Shiska Prabawaningtyas (Universtias Paramidana), Muhamad Nabil (Universitas Islam Negeri Syarif hidayatullah), Munafrizal Manan (Universitas Al-Azhar Indonesia), Anton Aliabbas (Universitas Pertahanan Indonesia) dan Edwin M.B Tambunan (Universitas Pelita Harapan) (Bintang Papua).
• Saul J Bornay yang mengaku sebagai Jubir OPM mengatakan Papua tidak membutuhkan sebuah dialog namun sebuah perundingan segitiga antara korban kekerasan politik NKRI, para pelaku kekerasan, saksi dari Negara luar (Belanda, AS dan PBB). Dialog Jakarta – Papua telah berakhir saat kepemimpinan Presiden Gusdur (Bintang Papua).
• Di Manokwari, LP3BH membuka Pos Pengumpulan Aspirasi dan Konsultasi Persiapan Dialog Papua – Indonesia yang bertempat di Kantor LP3BH. Direktur LP3BH, Yan Warinussy mengatakan tujuan pembukaan pos tersebut adalah untuk membantu rakyat Papua dalam mengumpulkan pendapat, pandangan dan rekomendasi dari semua lapisan masyarakat menuju penyelenggaran dialog Papua – Indonesia (Bintang Papua).
• Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) mendesak berbagai pihak di daerah, untuk menghentikan konflik dan mendukung dialog damai Jakarta-Papua. Ketua Umum PGGP, Pdt. Lipiyus Biniluk, didampingi beberapa anggota, kepada pers di Jayapura mengatakan, potensi konflik di Papua saat ini telah mencapai tingkatan yang sangat serius, sehingga membutuhkan upaya penyelesaian  secara menyeluruh dan damai dengan dialog damai Jakarta-Papua. Dalam kesempatan itu, PGGP juga mengeluarkan tujuh butir pernyataan sikap, terkait kondisi Papua saat ini, pertama,  seluruh lapisan masyarakat  atau umat Tuhan agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan yang bertujuan memecah belah kerukunan antarumat beragama yang berdampak pada konflik suku, ras dan agama. Kedua, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab diminta   menghentikan segala bentuk teror dan provokasi terhadap seluruh umat Tuhan di Tanah Papua. Ketiga, aparat keamanan agar terlibat menjaga keamanan dan tidak melakukan teror terhadap umat Tuhan, teurtama kepada para mahasiswa. Keempat, kepada pemerintah agar menghentikan penambahan pasukan yang meningkatkan keresahan masyarakat. Kelima, seluruh komponen masyarakat baik di Jakarta maupun di Papua, agar terlibat menjaga perdamaian serta mendorong proses dialog damai antara Papua dan Jakarta guna penyelesaikan seluruh masalah. Keenam, seluruh komponen masyarakat di Papua dan seluruh wilayah Indonesia, agar melakukan segala aktifitas kegiatan dalam bentuk apapun, namun tidak mengeleminir upaya dialog damai yang diprakarsai oleh Jaringan Damai Papua. Ketujuh, Desember adalah bulan umat Nasrani merayakan Natal, maka PGGP meminta semua pihak mengendalikan diri guna menjaga keamanan, ketertiban dan ketenteraman, agar Papua terhindar dari konflik ras, suku dan agama, serta tidak menggunakan  kekerasan bersenjata dalam menyikapi ekspresi rakyat, tetapi lebih mengedepankan pendekatan persuasive (Antara Maluku.com).

29 November
Terkait dengan dialog damai, Pater Dr. Neles Tebay, Pr mengatakan, dialog antara Pemerintah Indonesia dengan Masyarakat Papua perlu dilakukan karena konflik Papua masih belum dituntaskan. Yang harus diperhatikan adalah menyamakan persepsi tentang format dialog yang akan dilakukan. Semua yang ada di Papua harus mendukung kegiatan dialog tersebut. Hambatan-hambatan yang menyebabkan dialog belum dilaksanakan adalah pertama, belum ada konsep dialog Jakarta – Papua yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kedua, masih ada ketakutan dan kecurigaan dari pemerintah bahwa orang Papua akan membahas kemerdekaan Papua dalam dialog. Ketiga, masih ada ketidak percayaan dari orang Papua bahwa Jakarta tidak pernah akan melaksanakan secara konsisten semua kesepakatan yang diambil dalam dialog tersebut. Keempat, masing-masing pihak terkukung dalam kotak “harga mati”, yakni NKRI harga mati dan Papua merdeka harga mati (Cepos).

6 Desember
Koordinator West Papua Interest Association dalam presleasenya kepada Bintang Papua mengatakan, dialog Papua – Jakarta atau Komunikasi Konstruktif yang dimediasi oleh Pemerintah Indonesia atau lembaga lainnya di Indonesia bukan yang diinginkan rakyat pribumi Papua. Melainkan dialog internasional tentang Papua dibawa perlindungan dan penanganan langsung oleh PBB. Dialog internasional karena persoalan Papua bukan persoalan nasional tetapi internasional (Bintang Papua).

7 Desember
Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menilai pemerintah RI telah membuka diri untuk mendengarkan keluhan rakyat. Dialog merupakan sarana atau media untuk mengatasi persoalan di Papua. Sehingga dapat terwujudnya sebuah dialog maka perlu didukung kesiapan dari masyarakat. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy (Bintang Papua).

8 Desember
Pemerintah Provinsi Papua menggelar dialog interaktif dalam rangka membahas percepatan pembangunan di Papua. Dialog ini melibatkan Kapolri, Kasum TNI, Mendagri, Kepala BIN, Sesmenkopolhukam, Menko Kesra dan Kepala UP4B. Diharapkan dengan dialog tersebut pemerintah dapat mendengarkan langsung pandangan, pikiran dan pendapat dari masyarakat Papua (Bintang Papua).

20 Desember
Terkait dengan rencana dialog Jakarta – Papua, Ketua LP3BH, Christian Warinussy mengatakan salah satu agenda yang penting dalam rencana penyelenggaraan dialog tersebut adalah soal status politik dan pelurusan sejarah Papua. Menurut Warinussy, DAP dan semua komponen perjuangan di Tanah Papua dan di luar negeri harus menempatkan agenda tersebut sebagai agenda pertama dan utama dalam konteks penyiapan materi dan format untuk melakukan dialog dengan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat ini (Bintang Papua).



23 Desember
Untuk mewujudkan dialog yang konstruktif terkait persoalan di Papua, Sekretaris UP4B, Felix Wanggai mengatakan pemerintah sedang memetakan kelompok-kelompok di Papua yang memiliki pemikiran-pemikiran konstruktif. Lebih lanjut Wanggai mengatakan Presiden SBY telah memulai melakukan dialog dengan sejumlah tokoh Papua, pada tanggal 16 Desember 2011. Pertemuan ini merupakan pintu awal dan direncanakan pada minggu pertama atau kedua Januari 2012, presiden akan kembali menggelar dialog dengan tokoh agama yang lainnya (Cepos).
























BAB V
CATATAN ANALISA DAN REFLEKSI
RENUNGAN DARI KRONIK TANAH PAPUA 2011
5.1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegagalan dan keberhasilan penyelenggaraan sebuah pemerintahan sangat ditentukan oleh sistem dan pihak-pihak yang terlibat, peran aktif dari seorang pemimpin atau stakeholder dan warga yang dipimpin. Apalagi gejala-gejala serta peristiwa-peristiwa yang terjadi dapat memberikan kesan mengenai berfungsinya pemerintahan. Ternyata 2011 memperlihatkan berbagai peristiwa/gejala seperti: kekacauan sekitar Pilkada,  aksi demo dari PNS dan masyarakat, peran DPR yang meragukan, dinamika penyelesaian masalah oleh pihak Pemda dan , penilaian terhadap Otsus, keberadaan MRP dan MRPB, kinerja dari aparat keamanan, kehadiran UP4B, maraknya korupsi dan aspirasi pemekaran wilayah menghiasi perjalanan pemerintahan di Papua dan Papua Barat. Di samping itu ribuan PNS yang berdemo ke Kantor Gubernur Papua yang menuntut tunjangan kinerja daerah dan maraknya aspirasi dari warga yang mungkin diboncengi oleh kepentingan elit politik menjadi bahan perenungan untuk kembali melihat sejauh mana penyelenggaraan sistem pemerintahan di Papua dan Papua Barat menguntungkan para warganya apalagi mereka yang tinggal jauh dari pusat.
Di bawah ini kami akan memberikan perhatian singkat pada beberapa komponen antara lain: Pilkada, MRP, Otsus serta UP4B, Pemekaran, Explotasi Sumber Daya Alam, Korupsi dan Peranan Keamanan.

A. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)

Pada tahun 2011, peristiwa seputar Pilkada di Papua banyak mendapatkan perhatian. Sejumlah peristiwa terkait pelaksanaan Pilkada yang berawal dari pencalonan peserta Pilkada, proses Pilkada, Pleno hasil Pilkada, maraknya praktik money politics, pro dan kontra dari pendukung calon pimpinan, persidangan kasus Pilkada, penyusunan Raperdasus Pilgub Papua dan korupsi KPU menghiasi dan merusak sistem pemilihan kepala daerah di Papua dan Papua Barat.   Malahan ada yang menuntut banyak korban seperti di Kabupaten Puncak. Kekacauan sering terjadi karena proses verifikasi calon tidak benar, lamban penyelesian Perdasus Pilgub Papua, dukungan ganda oleh partai politik, atau karena para warga merasa sangat kecewa dengan keputusan di tingkat pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi (bdk. aksi warga membakar sarana-sarana milik Gubernur Papua Barat). Selain menghasilkan banyak korban (meninggal atau terluka), seluruh pelayanan publik macet, alias lumpuh karena semua sibuk dengan kampanye.

Masyarakat menjadi resah dan takut, sehingga apa yang disodorkan sebagai “pesta demokrasi” ahkirnya menjadi “saat penderitaan” banyak orang. Selain itu pemerintah tidak mampu memulihkan keadaan ini apalagi memulihkan kepercayaan masyarakat. Pihak-pihak yang dipercayakan untuk mensukseskan Pilkada sepertinya mencuci tangan. Pihak KPU saling mempersalahkan. Pendukung dan calon peserta Pilkada bertahan pada prinsip masing-masing. Pemerintah membiarkan konflik terus berlanjut. Masyarakat kecil terus diperalat demi perebutan kuasa dan jabatan. Bukan pelayanan yang diutamakan namun perebutan kuasa. Keadaan demikian sangat memprihatinkan.

B. Majelis Rakyat Papua (MRP)

Di tahun 2011, ada dua topik menyangkut keberadaan MRP yaitu pemilihan anggota MRP jilid II dan pembentukan MRPB. Kedua isu besar tersebut dilatarbelakangi oleh Perdasus No 4 Tahun 2010 – mengenai pemilihan anggota - dan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa setiap pemekaran provinsi baru di Papua, dibentuk pula MRP. Peraturan demikian tidak sesuai dengan amanat undang-undang No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, yang menyebutkan bahwa di Papua hanya ada satu MRP.

Yang menonjol sekitar pembentukan MRP Jilid II serta pembentukan MRPPB adalah [1] ketidakberesan dalam proses pencalonan, [2] besarnya intervensi ‘Jakarta’, [3] upaya memecahkan bangsa Papua, serta akhirnya [4] hasilnya suatu ‘MRP boneka’ yang sudah tidak mampu lagi menjadi ‘jiwa otonomi khusus.’ Dari segi penyeleksian calon terlihat suatu peran yang sangat turut menentukan oleh KesBangPolinMas yang menghalangi suatu penyeleksian calon yang dimotori aspirasi dari bawah. Dalam beberapa kalangan, termasuk kalangan keagamaan ternyata banyak permainan disinyalir. Bukan lagi mereka yang betul dapat mewakili tiga komponen masing-masing adat, agama dan perempuan dihasilkan namun sejumlah calon yang hanya memperjuangkan suatu kedudukan. Tanggapan berbagai komponen masyarakat beragam, mulai dengan seruan supaya  MRP dibubarkan saja, penolakan memberikan calon, himbauan untuk menghentikan dukungan terhadap calon sampai pembatalan penyeleksian. Empat pimpinan Gereja yakni GKI, Sinode Kingmi, Persekutuan Gereja Babtis dan Sinode Bethel mengeluarkan himbauan kepada semua pihak agar segera menghentikan proses seleksi anggota MRP jilid II karena cenderung dipaksakan. Proses penyeleksian juga tidak dibantu oleh pengarahan Menteri Dalam Negeri, namun sebaliknya. Dalam surat bulan Januari sejumlah tolok ukur yang dirumuskan dalam Perdasus No. 4 ditiadakan secara sepihak oleh Menteri tanpa menghargai jiwa dan maksud UU Otsos serta pertimbangan MRP yang menyusun Perdasus itu.
Intervensi Menteri Dalam Negeri yang sama sangat menonjol sewaktu dua tokoh MRP jilid I dicoret dari daftar pencalonan, walau mereka memenuhi segala persyaratan, termasuk penilaian politik oleh instansi yang berwewenang. Pencoretan ini sempat dipertanyakan Gubernur dalam surat nomor: 161/1578/SJ tertanggal 29 April 2011, namun de facto tidak dihiraukan oleh Menteri. Gaya intervensi Menteri Dalam Negeri patut dipertanyakan dasar hukumnya. Perananya sekali lagi dipertanyakan sewaktu MRPPB dibentuk. Ternyata MRPPB dibentuk antara lain bersadarkan desakan oleh Menteri Dalam Negeri dalam suratnya kepada Gubernur Papua Barat tanggal 10 Desember 2010. Artinya jauh sebelum MRP Jilid II dipilih, dan MRPPB dibentuk pada bulan Juni 2011 sudah ada rencana. Rencana apa di belakang segala intervensi ‘Jakarta’ ini? Jelaslah apa yang ditetapkan dari ‘Jakarta’ semakin mengkerdilkan kepercayaan masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. Segala tindakan serta kebijakan politik yang disertai pembentukan MRP Jilid II sudah tidak dapat dihindari oleh masyarakat luas. Masyarakat  meminta supaya MRP dibubarkan saja, karena tidak mewakili masyarakat Papua lagi. MRP merupakan boneka, maka tidak perlu didengarkan lagi. Dengan demikian melalui suatu ‘grand design’ yang berbelit-belit MRP sudah dihancurkan maknanya dan yang diharapkan sebagai “jiwa Otsus” sudah tidak ada lagi.


C. Otonomi Khusus (OTSUS) & Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B)

Selama 2011 persoalan Otsus sebenarnya kurang diangkat sehingga memberikan kesan bahwa sebenarnya Otsus sudah tidak perlu dipersoalkan karena “sudah dikembalikan” pada pertengahan tahun 2010. Seusai pertemuan masyarakat asli Papua di lokasi MRP pertengahan Juni 2010 disepakati bahwa Otsus sudah gagal, tidak membawa manfaat bagi masyarakat asli Papua. Maka selama 2011 seluk-beluk Otsus kurang dipedulikan.

Pemberian Otonomi Khusus bagi Papua, hanya melahirkan rasa iri dan ejekan dari Provinsi lainnya di Indonesia yang memandang Masyarakat Papua sudah diberikan dana triliun rupiah tapi tetap saja tidak bisa membangun negerinya apalagi menuntut merdeka? Kehidupan masyarakat Papua tidak bisa dinilai dengan jumlah rupiah dan pembangunan infrastruktur karena akhirnya mereka pun tetap dengan kondisi sosial yang buruk. Pendidikan tidak membawa daya berpartisipasi tambahan, sumber daya alam yang melimpah tidak membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat Papua dan undang-undang 2001 (Otsus) dilanggar oleh pemerintah sendiri. Maret 2011, DAP bersama Koalisi Masyarakat Papua Bersatu untuk Keadilan berdemo di Kantor Gubernur. Mereka menilai selama 10 tahun penyelenggaraan Otsus Papua, telah gagal mensejahterakan orang asli Papua dan menjadi sumber konflik di Papua. Maka, sebaiknya tidak perlu lagi. Penguasa di Jakarta berpendapat Otsus perlu dievaluasi secara menyeluruh. Namun yang muncul adalah suatu “program dari Jakarta” yang baru, yakni UP4B (Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat), sedangkan suatu evaluasi berbobot mengenai Otsus tidak diadakan. Kedudukan UP4B sebenarnya kurang jelas bagi publik. Sebenarnya apa yang hendak dicapai dengan program baru ini? Apalagi dalam kurun waktu 3 tahun saja? UP4B dinilai sebagai “gula-gula politik” maka sebaiknya ditolak saja.

UP4B dengan resmi diumumkan dalam bulan November 2011 dan programnya akan dijakankan selama 3 tahun saja, karena akan berakhir dengan berakhirnya masa jabatan SBY sebagai Presiden. Selama ini masih kurang jelas apa yang dapat diharapkan dari UP4B, namun kesannya program dari UP4B kurang didasarkan masukan dari bawah (Papua) dan  sangat berfokus pada sektor ekonomi, walau dikabarkan program ini mempunyai ‘dua kaki’ yakni, pada ekonomi dan politik-budaya. Apalagi diklaim bahwa UP4B tidak menggantikan Otsus namun bermaksud memperlancarkan penerapan Otsus. Tugas pokoknya adalah koordinasi. Mengingat kesan bahwa semuanya diatur langsung dari Jakarta dan di bawah Presiden, muncul sebuah kesan bahwa wewenang yang ada pada penguasa di tempat (gubernur, bupati dan aparatnya) dipangkas, dan sekali lagi semuanya diatur dari luar (=Jakarta). Di samping itu juga kurang jelas sejauh program UP4B ini betul berlandaskan [1] suatu analisis mendalam kegagalan Otsus sampai saat ini, dan [2] suatu analisis berbobot mengenai akar-akar permasalahan di Papua. Menurut “Jakarta” masalah utama adalah ekonomi, sedangkan ketika mendengarkan suara dari masyarakat Papua sebenarnya akar permasalahannya adalah mulai tahun enampuluhan sampai saat ini orang asli Papua tidak diberikan ruang untuk menentukan nasibnya sendiri dan merasa tidak diakui sebagai orang yang bermartabat dan berhak sewajarnya. Maka tidak mengherankan pensosialisasian UP4B bertemu dengan banyak proses dan penolakan.

D. Pemekaran Wilayah

Kebijakan pemekaran diargumentasikan dengan semboyang “mendekatkan pelayanan umum kepada warga.” Dari evaluasi hasil pemekaran di tingkat nasional menjadi jelas bahwa suatu persentase signifikan, ialah 75% yang tidak berhasil memberikan isi pada semboyang tersebut. Walau demikian aspirasi untuk memekarkan diri terus berbunyi. Aspirasi untuk memekarkan Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan; masyarakat di daerah Sarmi yang menghendaki pemekaran Sarmi Timur; warga Grime Nawa menghendaki pemekaran, melepaskan diri dari Kabupaten Jayapura; warga Manokwari yang menghendaki pemekaran Kabupaten Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak; dan seterusnya. Namun ada trend terbalik seperti warga Yahukimo yang menghendaki bersatu lagi dengan kabupaten sebelumnya, yakni Kabupaten Jayawijaya. Warga Yahukimo merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat dan akses ke pusat kabupaten begitu jauh dan sulit. Trend balik ini membenarkan hasil evaluasi yang disebutkan di atas. Pokoknya, soal pemekaran perlu dipertimbangkan dengan lebih teliti dan bijaksana, kalau memang semboyang di atas hendak diwujudnyatakan. Sering ada asprisasi lain di belakang permintaan pemekaran, sebagaimana disugesti oleh Ketua DPD PKDI, Elphius Hugi yang menyatakan “maraknya aspirasi pemekaran dipolitisir oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan lokal Papua. Dengan pemekaran wilayah yang tidak mempertimbangkan kesejahteraan hanya menciptakan keuntungan bagi kelompok atau pribadi tertentu saja.” Selain itu masyarakat kecil terus dijadikan “alat” dalam pemenuhan ambisi tersebut serta memecahbelahkan keharmonisan yang sudah dibangun secara turun-temurun.

E. Kebijakan Eksplorasi Sumber Daya Alam
Ternyata pemerintah daerah sangat asyik mengundang investor ke wilyahnya dengan dalih peningkatan pendapatan daerah. Kebijakan ini membawa perubahan yang sangat besar di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya lebih bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak investor dengan masyarakat adat pemilik hak ulayat tanpa ada bekal atau sosialisasi yang cukup kepada masyarakat adat. Masyarakat tidak pernah disiapkan kapasitasnya untuk menerima semua perubahan yang akan terjadi seiring dengan masuknya investasi. Masyarakat juga sering tidak memahami segala akibat suatu investmen atau kehadiran suatu perusahaan besar. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mempunyai posisi tawar yang bisa membuat mereka tetap sejahtera. Apalagi tidak tegasnya pemerintah dan aparat penegak hukum saat terjadi pelanggaran seperti kerusakan lingkungan dan aktivitas illegal.

Banyak permasalahan yang timbul seiring dengan masuknya investasi. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan yang begitu hebat, menjadi rawan bencana dan masyarakat adat yang kesulitan menghadapi perkembangan yang terjadi di sekitar mereka. Sebagian kecil masyarakat adat bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan tetapi sebagian besar dari mereka justru berada dalam kebingungan atau kemarahan karena tidak mersa diuntungkan dengan hadirnya perusahaan.

Selama tahun 2011 sudah terdapat banyak masalah sehingga masyarakat asli semakin berprotes dan mencari solusi supaya hak-hak mereka diakui. Paling marak persoalan sedemikian menjadi kenyataan sehari-hari di wilayah Merauke (karena program MIFEE) dan wilayah Kerom yang berhadapan dengan bermacam-macam masalah berkaitan dengan masuknya para investor.

Keadaaan atau situasi seperti ini membangkitkan masyarakat, pihak gereja, LSM dan organisasi massa lainnya untuk berjuang mempertahankan alam tempat hidup mereka dari kerusakan dan masyarakat pemilik hak ulayat tidak semakin tersingkir. Konflik antar masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan perusahaan semakin memperparah keadaan. Tidak adanya penegakan hukum serta kurang adanya kebijakan pemerintah yang pro-rakyat semakin memperparah keadaan. Dapat dipertanyakan: sebenarnya pola pembangunan tersebut untuk siapa? Siapa diuntungkan? Sejauh mana Pemerintah menjalankan fungsinya sebagai pengayom masyarakat yang menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat dan bukan hanya melindungi kepentingan para pemilik modal? Masyarakat asli terus kehilangan keamanan makanannya, apalagi tanah dan hutannya!

F. Korupsi

Ternyata praktik korupsi makin merajalela di Papua. Selama 2011 ada  84 kasus korupsi yang diselidiki oleh Kejaksaan Tinggi Papua hingga Mei 2011 (24 Juni) serta 73 kasus korupsi yang didaftarkan oleh Polda Papua hingga  Desember 2011 (31 Desember). Kekhawatiran berkaitan dengan tingginya jumlah kasus korupsi makin besar karena akar persoalan yakni penegakan hukum yang lemah. Bahkan beberapa pihak menilai penanganannya berjalan di tempat.

Akar persoalan seperti yang telah dikemukakan di atas secara tidak langsung mempertanyakan kinerja beberapa institusi yang memang bertugas memberantas korupsi. Beberapa institusi tersebut antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, maupun lembaga non pemerintah seperti ICW (Indonesia Corruption Watch) atau PCW (Papua Corruption Watch). Peran KPK sama sekali tidak terlihat. Sementara itu, peran kejaksaan dan kepolisian meskipun sudah cukup baik namun belum maksimal. Dari banyaknya berkas tindak pidana korupsi yang masuk di kepolisian hanya sedikit saja kasus yang sampai pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; ternyata hanya 30 kasus dari 73 yang masuk ditangani Polda Papua.  Artinya berkas-berkas kasus yang ada dibiarkan begitu saja.
Jika pembiaran ini terus terjadi bukan tidak mungkin, di satu sisi korupsi dapat tersistematisasi, di sisi lain dapat menjadi endemic dalam bidang Sipol dan Ekosob. Korupsi yang tersistematisasi akan semakin sulit diberantas karena turut menyeret institutsi-institusi yang bertugas mengawal tata pemerintahan yang baik dan bersih. Korupsi yang menjadi endemic dalam bidang Sipol dan Ekosob akhirnya hanya semakin merugikan masyarakat umum sebagai penerima kebijakan. Benarkah korupsi sudah merupakan kebiasaan dan budaya? Atau dibiarkan dengan sengaja supaya makin banyak pejabat tidak dalam posisi lagi untuk mengangkat suara kritisnya, alias menjadi kritis terhadap kebijakan Pemerintah?

G. Pertahanan dan Keamanan
Berbicara soal pertahanan dan keamanan berarti tidak terlepas dari peranan pihak aparat keamanan. Sepanjang tahun 2011, situasi keamanan dan konflik yang terjadi, hampir selalu dikaitkan dengan kinerja dari pihak aparat keamanan. Konflik yang terjadi di Puncak Jaya, Paniai dan Freeport mengundang reaksi dari Mabes Polri yakni dengan mengirimkan atau menambahkan pasukan Brimob ke Papua. Persidangan atau peradilan terhadap pimpinan dan anggota aparat keamanan (kasus Kongres Rakyat Papua ke-III dan video penganiayaan di Puncak Jaya) yang melanggar hukum dapat dijadikan penilaian masyarakat bahwa kinerja dari pihak aparat keamanan belum beres. Apalagi hukuman yang diberikan kepada para pelanggar tidak proporsional sehingga para korban merasa tidak dilayani secara adil dan benar. Ringannya hukuman juga menunjukkan bahwa kelompok-kelompok tertentu ternyata masih menikmati kekebalan hukum. Pengamatan demikian tidak membuat masyarakat rasa puas dan rasa aman.

Sering dikatakan bahwa masalah di Papua perlu didekati “dengan hati” namun dalam kenyataan sehari-hari perubahan pendekatan yang disarankan itu kurang dialami masyarakat luas. Sementara para unsur penjaga keamanan ditantang oleh masyarakat luas untuk mendengar mereka karena apa saja yang mau dikemukakan, masyarakat ternyata ingin mengemukakan dengan cara damai dan sambil menghormati segala pihak. Tantangan demikian merupakan suatu pesan kepada pihak keamanan untuk turut mengubah pendekatannya serta membuka diri secara lebih konstruktif serta mencari suatu jalan keluar yang bermartabat.







5.2 Kebebasan – Partisipasi Masyarakat
Partisiapasi masyarakat dalam segala aspek kepengurusan negara serta habitatnya merupakan salah satu tolok ukur utama untuk menilai sejauh mana pemerintah berespons secara benar pada kebutuhan masyarakat dan sejauh mana para warga mengalami diri sebagai penanggungjawab terhadap segala yang terjadi di tempat tinggalnya. Partisipasi masyarakat ini dapat sedikit ‘ditangkap’ melalui kegiatan berekspresi atau beraspirasi secara bebas. Kegiatan ini bertujuan memfungsikan sejumlah institusi yang menyuarakan kepentingan serta aspirasi masyarakat, seperti DPRD dan MRP serta peranan nyata sejumlah lembaga swasta seperti lembaga keagamaan, lembaga adat, dll.
Ada kesan yang kuat bahwa banyak lembaga yang diharapkan turut menyuarakan dan berpihak dengan kepentingan masyarakat kurang berfungsi dan atau terlalu sibuk dengan kepentingan lainnya. Sehingga semakin banyak warga yang bersedia turun ke jalan untuk mengungkapkan keprihatinan serta aspirasinya. Dibawah ini kami membatasi diri pada penggambaran pengungkapan aspirasi oleh sejumlah kelompok atau organisasi. Secara khusus juga akan diberikan perhatian pada pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III.

Dari Demo Sampai Kongres
Sepanjang tahun 2011 terjadi banyak peristiwa yang tidak menyenangkan bagi kehidupan masyarakat di Papua seperti penembakan, penangkapan, tekanan dan intimidasi / terror. Ada insiden-insiden yang langsung ditanggapi masyarakat luas seperti hilangnya speedboat di perairan Mamberamo Raya yang memuat 20 orang penumpang (3 Mei 2011). Ternyata insiden ini tidak disusuli suatu investigasi yang wajar. Sikap pembiaran ini membuat para keluarga korban mengalami suatu teka teki dan merasa ditolak haknya untuk diperlakukan secara adil dan benar. Ditambah lagi krisisnya kepercayaan dari public kepada aparat terus terungkap. Contoh lainnya: pada 20 Juli Pdt. Dr. Benny Giay dan segenap Jemaat Kingmi Papua terpaksa menjawab pernyataan Pangdam yang menilai bahwa Gereja Kingmi hanya membentuk Gereja Kesukuan/Kedaerahan untuk mencari dana untuk mendukung perjuangan Papua Merdeka. Jemaat Kingmi berdemo damai dalam bentuk ibadah di Kantor DPRP Papua serta menyampaikan aspirasi kepada Presiden RI melalui DPRP.
Peristiwa-peristiwa di atas merupakan contoh dinamika bagaimana masing-masing institusi menanggapi perkembangan-perkembangan di Papua. Banyak demo diadakan untuk menanggapi perkembangan di Papua serta menyuarakan aspirasi masyarakat menyangkut kekurangan akses pada pelayanan umum seperti pendidikan dan kesehatan, serta persoalan yang lebih bernuansa politik. Memang tidak dapat disangkal bahwa banyak masyarakat masih merasa ‘harapan melalui Otsus’ ternyata tidak dipenuhi dan banyak pelayanan umum serta infrastrukturnya secara de facto menguntungkan para migran dan bukan masyarakat asli Papua. Suasana itu mengundang pengungkapan ketidak- puasan.

Berhubungan dengan isu yang lebih bernuansa politik beberapa kelompok terus bersuara, dan secara istimewa kelompok KNPB (Komisi Nasional Papua Barat) lahir sebagai katilisator aspirasi rakyat. Setelah menyatakan bahwa Otsus memang sudah gagal total, KNPB semakin berfokus secara konsisten pada satu-satunya jalan keluar dari persoalan di Papua, yakni perlunya penyelenggaraan suatu referendum. Kelompok ini berhasil menarik jumlah pendukung secara cukup signifikan. Kekuatan yang makin kentara bagi siapa saja yang mengamati frekwensi serta jumlah partisipan demo juga mulai memusingkan pihak keamanan serta kelompok-kelompok lainnya yang kurang menyukai amanat KNPB. Maka tidak mengherankan kalau nanti selama tahun 2012 ketegasan pihak keamanan sekitar demo-demo yang diselenggarakan KNPB akan semakin diperketat dan dapat menimbulkan suatu konflik yang terbuka.

Suatu ciri yang khas dari segala demo yang diadakan selama 2011 adalah bahwa dilakukan secara damai. Dari pihak pendemo tidak ada yang berminat pada suatu konfrontasi dengan memakai kekerasan. Hal ini sama seperti yang ditunjukkan oleh para penyelenggara Kongres Rakyat Papua III (17-19 Oktober 2011). Segala persiapan dilaksanakan dengan keterbukaan kepada instansi-instansi yang berwewenang untuk mengetahui maksud dan tujuan Kongres ini.  Selain itu juga pelaksanaan Kongres bernafas suasana terbuka dan damai. Hal demikian sangat kontras dengan kehadiran serta ‘show of force’  (pameran kekuatan) oleh aparat keamanan dari hari pertama sampai pada saat Kongres ditutup. Selama Kongres para partisipan diajak untuk memikirkan persoalan-persoalan dan mencari solusi di Papua dewasa ini menurut pikiran mereka. Proses ini diakhiri dengan suatu pernyataan politik sambil menyuarakan Papua sebagai ‘Negera  Republik Federal Papua Barat’. Sudah tentu pesan ini memang tidak disetujui oleh semua komponen masyarakat di Papua dan di Indonesia. Namun sangat disesali bahwa ‘hak atas pendapat’ serta ‘hak pengungkapan pendapat’, walaupun berbeda, ditindaki oleh aparat keamanan dengan suatu brutalitas kekerasan yang mengerikan. Sekurang-kurangnya 3 orang dibunuh dan ratusan orang ditangkap dan disiksa. Respons demikian menimbulkan banyak kritik dari dalam maupun luar negeri. Niat pemerintah pun dan aparatnya dipertanyakan keseriusannya untuk menangani persoalan di Papua “dengan hati”. Tindakan aparat seusai Kongres hanya menambah suatu halaman hitam lagi pada buku perjalanan Papua.

Kapan orang boleh mengungkapkan pendapatnya secara bebas? Kapan aparat TNI/Polri mulai mewujudnyatakan semboyan yang dipamerkannya di Kota Jayapura, “Damai itu Kasih, Damai itu Indah”? Jangan heran kalau tindakan-tindakan kekerasan demikian akan melahirkan warga-warga yang akan menyalurkan aspirasinya dengan semakin radikal. Perspektif demikian juga terungkap ketika sejumlah pemimpin agama bertemu dengan Presiden (17 Desember 2011) dan memperjelaskan persoalan di Papua: Nasionalisme di Papua dilahirkan oleh tindakan-tindakan ‘orang Indonesia’ selama puluhan tahun terakhir ini; bukan orang Papua yang separatis/nasionalis, melainkan nasionalisme Papua dilahirkan oleh pihak Indonesia sendiri. Selama kenyataan demikian tidak diakui dengan hati dan serius oleh semua pihak yang terlibat, tidak akan ada jalan keluar dan semua janji termasuk pelaksanaan dialog akan berbunyi ‘kosong’.

5.3 Kesejahteraan dan Marginalisasi Penduduk Asli
Setiap hari masyarakat pasti berpikir sejauh mana kebutuhan dasar bisa dipenuhi atau tidak. Kesejahteraan sehari-hari, namanya. Pikiran tersebut menjadi tolok ukur dan utama penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintah, aparat keamanan, malahan institusi keagamaan atau kelompok manapun yang berpretensi melayani masyarakat. Disamping kebutuhan makanan yang mendorong mereka untuk berkebun, berburu atau mengolah sagu. Kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan juga sangat menentukan dasar kesejahteraan, dan tidak salah kalau perasaan aman semakin diperhitungkan sebagai dasar suatu kesejahteraan yang bermartabat.

A. Kesejahteraan
Semua orang tahu bahwa Papua adalah kaya alam serta sumbernya, sehingga diandaikan secara ‘otomatis’ orang Papua tidak perlu kawatir karena alam sudah menyediakan apa yang dibutuhkan. Walau pikiran itu benar dan mendasar, namun kenyataan sering kurang bersahabat. Masih terdengar musibah berupa penyakit yang meyerang tanpa segera ditangani dan diatasi, kebun-kebun masih tergenang air yang berakibat kurangnya makan sehari-hari dan anak-anak sekolah sering berkeliaran karena tidak ada guru atau buku. Di samping itu aspek keamanan berperan penting untuk menentukan hidup sejahtera. Ada daerah-daerah konflik, pengoperasian demi keamanan memaksa orang lari dari kampung serta kebunnya. Kehadiran pengusaha-pengusaha kecil dan besar sering menciptakan suasana kurang aman sehingga masyarakat kehilangan ‘dapur alam’.
Sejak ceritera Otsus mulai beredar, banyak masyarakat berpikir dan berpendapat suatu peningkatan kesejahteraan sudah ada di ambang pintu. Kenyataan sekali lagi membuat mereka belajar bahwa apa yang digemakan sebagai suatu ‘peluang yang luar biasa’ kurang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi penawaran Otsus disertai dengan suatu  perubahan administratif (pemekaran wilayah) membingung- kan karena tiba-tiba menjadi warga di distrik yang baru dan yang belum mempunyai pola pelayanan yang wajar. Hal tersebut menyebabkan peningkatan pelayanan yang mundur.
Kadang-kadang juga diangkat penilaian masyarakat terkait pelayanan yang lebih dibuka atau diberikan bagi para migran daripada masyarakat asli. Pernyataan semacam ini memang mempunyai dasar untukmelihat pola de facto pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah. Dalam suatu studi sederhana yang dijalankan oleh Cypri Dale di Kabupaten Keerom ditunjukkan dengan jelas pola pelayanan publik sedemikian sehingga de facto dapat diakses oleh para migran dan kurang ditujukan, malahan sangat merugikan masyarakat asli yang berada dan bagian kabupaten yang lebih terpencil . Kenyataan ini semakin diangkat oleh masyarakat asli dan berpotensi penambahan konflik horizontal antara masyarakat asli dan para migran. Apalagi dalam suasana dimana penduduk asli Papua makin sadar bahwa sudah menjadi minoritas demografis di tanahnya sendiri. Pola pembangunan yang tidak ditandai suatu perhatian khusus (affirmative action) kepada masyarakat asli Papua akan terus dikritik dan dijadikan bukti ‘niat tidak baik’ pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dapat disimak dalam catatan mengenai kesehatan dan pendidikanyang merupakan dua bidang kunci dalam pelayanan.







B. Kesehatan
Pada tahun 2011 persoalan-persoalan kesehatan di Papua diwarnai sejumlah hal. Secara singkat: keluhan mengenai pelayanan baik di pedalaman maupun di kota; listrik di balai pengobatan padam sehingga vaksin immunisasi rusak; dokter tidak hadir sedangkan banyak warga yang membutuhkannya; aksi demo dokter dan paramedic di RSUD Dok II Jayapura; tenaga medis hanya satu orang dokter; waktu pelayanannya hanya setengah hari sementara warga yang berobat cukup banyak; pelayanan di UGD yang lamban karena kurang tenaga dokter; obat mahal; janji pengobatan gratis. Kenyataan yang lain; masih minimnya penyuluhan kepada masyarakat tentang hidup sehat dan sulitnya penanganan semua jenis penyakit karena fasilitas yang tidak mendukung di semua Puskesmas. Daftar persoalan ini terus menjadi banyak setiap tahun. Keluhan terhadap buruknya pelayanan kesehatan bukan saja berasal dari orang kampung melainkan juga dari orang di kota.
Persoalan lain adalah perkembangan penyakit HIV AIDS yang sangat memprihatinkan. Hampir di seluruh kabupaten dan kota di Papua muncul kasus penyakit ini. Jumlah di Papua sudah melebihi 10.000 kasus. Ternyata belum ada pola pencegahan penyebarluasan penyakit maut ini, dan instansi seperti KPA masih kurang berfungsi. Bagi sejumlah pejuang pengindahan hak hidup masyarakat Papua kenyataan ini menjadi alasan untuk menuduh pemerintah membiarkan penyebarluasan penyakit tersebut yang bermuara pemunahan masyarakat asli. Walau pernyataan semacam ini dapat dimengerti latar belakangnya, penyakit ini tidak membedakan suku dan ras, dan mengancam siapa saja. Namun yang mungkin dapat dibenarkan bahwa informasi serta penyuluhan yang akurat masih kurang disosialisasikan sampai di kampung-kampung.

C. Pendidikan
Selama 2011 muncul sejumlah persoalan menyangkut pendidikan di Papua misalnya para guru yang tidak setia menjalankan tugasnya, tuntutan sekolah agar orang tua murid membayar sejumlah uang ke sekolah, pencairan dana BOS yang lamban, siswa yang tidak ikut ujian, demonstrasi siswa karena gagal diterima di suatu sekolah atau perguruan tinggi dan program sekolah gratis. Dari sejumlah persoalan tersebut, dua hal yang banyak dibicarakan adalah kebijakan pemerintah tentang pendidikan dasar gratis namun dalam realitanya masyarakat tetap membayar dan ketidakaktifan guru melaksanakan tugasnya di sekolah-sekolah.
Kebijakan pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membantu pendidikan ternyata belum sungguh-sungguh dilaksanakan. Pemerintah daerah masih sering terlambat dalam mentransfer dana bantuan pendidikan kesekolah-sekolah padahal dana tersebut sudah disalurkan oleh pemerintah pusat. Keterlambatan transfer disebabkan oleh DPRD yang lamban dalam mensahkan APBD. Akibat dari keterlambatan tersebut pihak sekolah melakukan pungutan-pungutan kepada orang tua siswa. Keterlambatan transfer disebabkan juga oleh lambannya sekolah dalam memasukkan laporan penggunaan dana BOS. Sikap pemerintah daerah dan pihak sekolah yang lamban membuat orang tua siswa khususnya mereka yang tidak mampu akhirnya semakin terjepit dan menjadi korban pungutan.
Ketidakaktifan guru dalam tugasnya mengorbankan murid-murid. Para siswa tidak memperoleh ilmu yang menjadi bekal melanjutkan pendidikan di tahap berikutnya. Hal ini diperparah lagi dengan data tingkat kelulusan menurun secara keseluruhan di Provinsi Papua. Dinas atau instansi terkait telah mendorong supaya para guru aktif mengajar karena sudah dibekali dengan kesejahteraan yang cukup namun hal itu rupanya belum cukup untuk membuat guru setia menjalankan tugasnya.
Kedua persoalan pendidikan di atas sangat memprihatinkan karena mengancam pendidikan anak-anak. Pendidikan yang diharapkan bisa gratis dan dapat dinikmati oleh semua anak di usia pendidikan ternyata belum sungguh-sungguh dilaksanakan. Guru-guru sebagai pahlawan bagi perkembangan pendidikan anak masih tidak serius dalam tugasnya Sementara itu pemerintah sendiri tidak tegas terhadap sikap guru yang tidak setia dalam tugas. Bila situasi ini terus berlangsung maka pendidikan di Papua tidak akan maju, anak-anak usia sekolah menjadi korban. Lemahnya pendidikan, lebih-lebih di wilayah pedalaman akan semakin meningkatkan marginalisasi masyarakat asli Papua. Tanpa pendidikan, partisispasi konstruktif masyarakat dalam pola pembangunan tak dapat diharapkan. Sebaliknya masyarakat akan semakin dimarginalisasikan dan akan dengan tegas dan lantang bersuara“walau Papua kaya, masyarakat asli Papua makin miskin di tanahnya sendiri”.

5.4 Konflik Dan Damai

Konflik dan terror terus menghiasi perjalanan kehidupan di Bumi Cendrawasih, Papua. Konflik terkait Pilkada, karyawan dan perusahaan PT Freeport serta penembakan dan terror oleh orang tak dikenal (OTK) masih terus berkembang di Papua. Sejalan dengan konflik dan hidup yang tidak damai tersebut maka segala bentuk usaha untuk menyelesaikan persoalan konflik tersebut pun terus dilaksanakan. Misalnya Jaringan Damai Papua (JDP) terus mendorong terciptanya dialog demi pelurusan sejarah dan melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Papua. Usaha untuk mendorong terjadinya sebuah dialog damai mendapat reaksi, pro dan kontra. Selain itu juga, pimpinan TNI/Polri berbeda persepsi. Ironisnya, dengan alasan kedamaian, pasukan terus didatangkan ke Papua.

Banyak kasus dan yang sangat mengganggu serta tidak ada penyelesaian kasus-kasus sewajarnya. Daftar panjang kasus-kasus yang tak pernah terselesaikan, antara lain, Biak Berdarah (6 Juli  1998), Wamena Berdarah (6 Oktober 2000 dan 4 April 2003), Abepura Berdarah (7 Desember 2000), Wasior Berdarah (13 Juni 2001), Penculikan dan pembunuhan Thyes Hiyo Eluay dan Aristoteles Masoka (10 November 2001), Abepura Berdarah (16 Maret 2006), Penembakan Opinus Tanuni (9 Agustus 2008) dan Kongres Rakyat Papua ke-III Berdarah (Oktober 2011).  Rententan kasus tersebut tidak diseriusi oleh pemimpin RI. Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono dalam jumpa pres penutupan KTT ke-19 ASEAN dan KTT ke-6 Asia Timur di Bali (Des 2011) menghimbau kepada semua pihak untuk melihat persoalan di Papua secara proposional dan tidak serta merta menganggapnya sebagai persolan HAM. Pernyataan Presiden ini memunculkan pertanyaan apakah persoalan-persoalan yang dibeberkan di atas bukan sebuah bentuk pelanggaran HAM?
Ada konflik di pelbagai wilayah yang terus bermunculan, seakan-akan sudah ‘berlangganan’ seperti di Puncak Jaya, di sekitar wilayah operasi PT Freeport dan Paniai. Namun ada juga yang berupa insiden ‘terisolir’ seperti bulan Agustus 2011 masyarakat Papua kembali dikejutkan dengan peristiwa penyerangan di Nafri oleh kelompok OTK (orang tidak dikenal). Beberapa taksi dari arah Arso menuju Abe ditembaki; 1 anggota TNI Yonif 753 dan 2 warga sipil tewas di tempat dan 3 warga lainnya mengalami luka-luka. Ada pula peristiwa pembantaian dua warga di Buper yakni Abner Kambu dan Maja oleh OTK, dan penembakan warga sipil oleh TNI Yonif 330 di Arso.

Dari peristiwa-persitiwa yang ada patutlah dicermati dan memunculkan beberapa pertanyaan [1] sejauh mana keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalah HAM di Papua? [2] kenapa Presiden kurang konsisten dengan janji penyelesaian Papua tanpa pendekatan keamanan, dan terus mengirim pasukan tambahan? [3] pembentukan Tim terpadu SBY dalam mencari data di Papua menunjukan bahwa lemahnya pelaporan oleh instansi-instansi resmi, termasuk intelejen yang berada di Papua dan tidak adanya transparansi pelaporan dari Polda Papua kepada Pusat.

Dengan dilatarbelakangi ketiga pertanyaan itu selanjutnya kami menawarkan suatu uraian lebih mendetail mengenai beberapa kasus (Freeport, Puncak Jaya, dan Paniai) dan bagaimana upaya penyelesaian secara damai (Dialog Papua-Jakarta).




A. Konflik Ganda di Freeport
Perusahaan Tambang Freeport yang kaya emas dan tembaga menjadi lahan subur munculnya konflik. Konflik yang terjadi di areal Freeport dapat dikategorikan sebagai konflik internal antara karyawan dengan manajemen dan konflik eksternal penembakan dan terror dari orang yang tak dikenal. Kedua konflik tersebut memiliki persoalan masing-masing.

Terkait konflik internal antara karyawan dengan pihak manajemen perusahaan, sepanjang tahun 2011 diwarnai dengan demo dan aksi mogok para karyawan yang meminta kenaikan upah. Pihak serikat buruh ini mengancam akan melakukan aksi mogok kerja kalau soal ini tidak diselesaikan. Ultimatum tersebut terlaksana pada tanggal 7 Juli. Para karyawan memadati Jalan Cendrawasih dan pintu gerbang masuk Kuala Kencana. Karyawan mendirikan tenda-tenda dan membawa spanduk yang berisikan tuntutan kenaikan upah. Setelah beberapa hari dapat diselesaikan dengan janji bahwa akan diperhatikan. Namun ternyata janji ini kurang dipenuhi pihak Freeport. Maka pada tgl. 15 September kelompok besar karyawan (sekitar 8.000 pekerja) kembali mulai melakukan aksi demo. Aksi demo ini dihadang oleh pihak kepolisian dan tim pengamanan areal Freeport. Akibatnya bentrokan antara karyawan dan pihak kepolisian tak dapat dielakan. Bentrokan ini  menewaskan dua orang, satu dari pihak karyawan dan satu dari kepolisian. Seluruh aksi para buruh ini ditandai intervensi bertubi-tubi baik dari pihak pemerintahan pusat maupun pihak keamanan sehingga memberikan kesan bahwa pemerintah lebih cenderung berpihak pada perusahan asing daripada warganya sendiri. Walaupun ada tekanan yang luar biasa dari pelbagai pihak berkuasa para buruh bertahan mogok kerja sampai akhir Desember 2011. Akhirnya sekali lagi pihak Freeport menyetujui dan sepakat dengan karyawan terkait tuntutan kenaikan upah (walau tidak sebesar seperti dituntut semula).
Pemogokan kerja yang terorganisir dan solider tersebut pertama kali berjalan di wilayah operasional Freeport, walau sudah lama terdapat banyak keluhan selama bertahun-tahun. Pemogokan kerja ini dapat dicatat sebagai suatu perubahan yang sangat penting dan tidak mengherankan akan berdampak terhadap sikap para buruh di tempat lain di Indonesia masa mendatang. Yang perlu dipertanyakan sejauh mana pihak Pemerintah, termasuk pihak keamanan, sudah siapkah untuk menghargai serta mendukung suatu aksi damai para buruh yang ingin memperjuangkan diakuinya keadilan akan hak-haknya?

Di samping konflik internal, konflik eksternal yakni penembakan dan terror dari orang yang tak dikenal terus terjadi. Pada 22 Oktober 2011, peristiwa penembakan yang terjadi di Mile 40 areal Freeport menewaskan 2 orang, korbannya karyawan kontraktor dan pendulang tradisonal. Sabtu, 29 Oktober 2011 penembakan terjadi kembali di Mile 36 areal Freeport. Aksi penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini tidak menelan korban jiwa. Pada tanggal 19 November 2011, kelompok yang tak dikenal tersebut kembali melakukan aksinya, yakni menembak mobil patroli Brimob.

Menyikapi kedua konflik di Freeport, menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Kesejahteraan dan kehidupan ekonomi menjadi alasan utama dari tuntutan kenaikan upah. Ternyata manajemen Freeport menggantungkan tuntutan tersebut. Sepertinya menjadi hal yang lumrah dan trend di sebuah perusahaan yakni ketika ada korban jiwa berjatuhan barulah dikabulkan tuntutan dari karyawan. Sedangkan reaksi awal terhadap penembakan adalah ‘klasik’, yakni menjadi tudingan bahwa OPM atau OTK menjadi biang aksi penembakan dan terror di Freeport. Dulu hanya ditunjukkan kepada Kelly Kwalik sebagai aktor utama. Kelly Kwalik sudah tidak ada karena dibunuh oleh pihak keamanan akhir tahun 2009, sedangkan penembakan masih terus terjadi. Sebenarnya siapa kelompok orang tak dikenal tersebut? Malahan orang mulai bertanya, apakah konflik di areal obyek vital nasional tersebut menjadi lahan subur perebutan atau bisnis dari pihak aparat keamanan? Semua pertanyaan demikian ada alasan muncul karena sampai saat ini kelompok yang tak dikenal tersebut belum terungkap. Apakah pernah akan terungkap? Tidak ada banyak alasan untuk optimistis mengingat penembakan sejenis di wilayah yang sama yang terjadi 2003 dan menelan sejumlah korban termasuk warga asing, tidak pernah terungkap aktornya.


B. Konflik Puncak Jaya
Dalam tahun 2011 tercatat beberapa kasus konflik yang terjadi di Puncak Jaya Papua. Konflik tersebut melahirkan kekerasan, ketidakadilan dan korban. Diawal tahun 2011 masyarakat Papua kembali diingatkan melalui pernyataan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, "Telah terjadi pelanggaran HAM yang serius dari kasus peristiwa video kekerasan terhadap dua warga sipil Anggenpugu Kiwo dan Telangga Gire yang dilakukan anggota TNI pada bulan Maret 2010 di Puncak Jaya." Pernyataan ini ditanggapi oleh Pangdam Cenderawasih Erfi Triasunu, “tidak terjadi pelanggaran HAM; yang ada adalah pelanggaran perintah atasan.” Pernyataan Pangdam menjadi substansi dalam Pengadilan Militer terhadap para pelaku. Alhasilnya, dalam sidang lanjutan para pelaku dijatuhi hukuman masing-masing 8 sampai 10 bulan penjara. Keputusan sidang Militer terhadap pelaku mendapat tanggapan dari Juru bicara Kementrian Luar Negeri Amerika, “vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan Militer Indonesia menunjukan ketidakseriusan dalam penangganan terhadap korban.”

Selain kasus tersebut, terjadi pula sejumlah aksi penembakan antara sipil bersenjata dengan pihak keamanan. Aksi penembakan terhadap Pos TNI di Kampung Gurage. Kelompok sipil bersenjata kembali melakukan penembakan dan perampasan senjata terhadap anggota Polsek KP3 udara. Kontak senjata antara pihak OPM dan TNI di Kampung Kalome yang  mengakibatkan 3 anggota TNI terkena tembakan. Aksi penembakan di Kampung Angin, seorang anggota TNI 753 terkena tembakan OPM ketika melakukan patroli pengamanan bhakti sosial. OPM kembali mengepung pos polisi dan membakar Kantor Distrik Tingginambut. OPM wilayah Pegunungan Tengah mengklaim bertanggungjawab atas rangkaian peristiwa dan penembakan pos Polisi dan TNI serta pembakaran Helikopter. Sebaliknya OPM sangat menyangkal keterlibatan dalam sejumlah penembakan lainnya.

Aksi penembakan seakan tak pernah berhenti, Kapolsek Mulai AKP Dominggus Otto Awes tertembak dan meninggal serta senjata dirampas oleh OTK di Bandara Mulia. Konflik yang terjadi selama ini membuat Kapolri Timur Pradopo mengirimkan pasukan sebanyak 170 personil dalam rangka pengamanan Papua. Melihat situasi konflik yang terus terjadi akhirnya Bupati Lukas Enembe membeberkan dokumen yang berisi rencana dan aktor-aktor di balik konflik Puncak Jaya. Namun kevalidan segala dokumen ini sangat diragukan sehingga hanya menambah kebingungan masyarakat, apalagi ada kesan dari masyarakat Bupati sendiri lebih sibuk dengan persiapan kampanye untuk dipilih menjadi Gubernur Papua daripada berperan aktif dalam penyelesaian konflik di wilayah yang dipercayakan kepadanya.
Catatan peristiwa konflik bersenjata yang terjadi di Puncak Jaya selama satu tahun berdampak bagi goncangnya stabilitas daerah Puncak Jaya Tahun 2011. Masyarakat tidak memperoleh sebuah kehidupan yang aman dan damai. Masyarakat terus dirisaukan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Bahkan aktivitas penerbangan sebagai salah satu sarana transportasi yang mendistribusikan kebutuhan hidup masyarakat daerah Puncak Jaya sempat tidak beroperasi dengan alasan keamanan. Upaya penyelesaian konflik dengan penambahan sejumlah pasukan non organik sebagai upaya penyelesaian konflik pun tidak mampu meredam konflik. Sementara korban nyawa baik dipihak warga sipil, kelompok sipil  bersenjata maupun pihak keamanan terus berjatuhan.

Apakah pemerintah dan pihak keamanan berkeinginan menseriusi penyelesain konflik yang terus terjadi di Puncak Jaya? Harapan tersebut tetaplah menjadi pertanyaan... sampai kapan?


C. Konflik Paniai
Pada bulan Maret Polisi menangkap Panglima OPM, John Magai Yogi wilayah Paniai. Penangkapan ini menuai protes dari Dewan Adat Paniai, mereka menuntut pembebasan Panglima OPM dengan alasan tindakan Jhon Yogi tidak bertentangan dengan Negara. Penangkapan panglima OPM mendapat perhatian dari Komnas HAM Papua, yang mengatakan bahwa penangkapan tersebut adalah usaha polisi dalam menjustifikasi daerah tersebut sebagai Daerah Opersi Militer sambil menbacking pengusaha Ilegal.

Pada pertengahan Agustus Paniai kembali mencekam dengan peristiwa kontak senjata antara kelompok OPM dan aparat keamanan. Rabu 17 Agustus terjadi tembakan di Pagepota dan Uwibutu, dua kampung terdekat di Madi. Situasi ini mendapat perhatian serius dari pihak Gereja Kingmi dan Gereja Katolik. Dalam Audiens yang menghadirkan Komisi A DPRP, Gereja Kingmi dan Komnas Ham Papua menyeruhkan kepada pihak OPM agar mengembalikan dua pucuk senjata milik Polisi jika tidak maka akan ada penyisiran dan pengejaran. Himbauan ini tidak dihiraukan mengakibatkan Kepolisian menurunkan 30 personil Brimob untuk melakukan penyisiran ke Kampung Bibida, Koleitaga, Polesugapa dan Pagopugaida. Penyisiran tersebut membuat warga takut dan cemas dan memilih mencari tempat yang aman. Jumlah pengungsi akhirnya mencapai jumlah 10.000 orang.

Dua bulan setelah peristiwa kontak senjata, Paniai kembali memanas dengan peristiwa  penembakan warga sipil bernama Matias Tenoy  di pertambangan Degewo oleh Polisi. Selain peristiwa penembakan Polisi juga membangun pos dan menetap di sana. Para tokoh agama, masyarakat dan pemuda bertemu dengan Kapolres dan Pemda. Mereka meminta Kepada Kapolres untuk menarik pasukan dari daerah tersebut. Belum luput dari ingatan warga akan peristiwa berdarah di Degewo masyarakat kembali dihadapkan dengan peristiwa penyergapan markas OPM/TPN pimpinan John Yogi di Kampung Wandinab oleh Brimob gabungan Kelapa Dua Jakarta dan Polda Papua. Polisi mengerahkan 68 personil Brimob dalam penyerbuan markas OPM. Dalam penyerbuan terjadi kontak senjata antara OPM dan Polisi, menyebabkan seorang anggota Brimbob terkena tembak sementara OPM tidak ada karena berhasil kabur demikian dikatakan Kapolres Paniai, AKPB Jannus Siregar. Sementara juru bicara OPM Leo Yeimo mengklaim bahwa 14 anggotanya tewas dalam peristiwa tersebut.

Peristiwa ini mendapat perhatian dari MRP mereka berjanji akan membentuk tim khusus untuk mengecek peristiwa yang terjadi. Sementara massa yang tergabung dalam Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Papua menggelar aksi demo menuntut pemerintah segera menghentikan aksi pengejaran warga sipil di Paniai. Ada dugaan keterlibatan TNI dalam penyergapan Markas OPM dibantah oleh Dandim Paniai. Dandim Paniai menyatakan TNI tidak terlibat sama sekali, kecuali diminta.

Situasi Paniai yang semakin kacau dan upaya penyelesaian konflik yang lemah  belum memberikan solusi yang tepat. Pasukan organik Papua sebagai pengaman ternyata tidak mampu membendung OPM pimpinan John Yogi. Ketidakmampuan ini membuat Polisi harus mengirimkan pasukan tambah dari luar Papua untuk membantu mengamankan situasi Paniai. Dengan pengiriman pasukan dari luar menjadi sebuah pertanyaan apakah pasukan organik Papua tidak mampu melawan pasukan OPM? Apakah dengan kehadiran pasukan non organik dengan sendirinya mampu mengatasi persoalan yang ada?

Dari segi lain muncul kesan bahwa peningkatan kekerasan di wilayah Paniai sangat berhubungan pun dengan meningkat kegiatan ekonomis, pendulangan emas, di wilayah Degeuwo. Menurut sejumlah laporan pendulangan emas di wilayah itu menjadi suatu ‘monopoli’ para pedatang yang dilindungi aparat. Sedangkan para pemilik tanah yang didulangi menjadi penonton dan tetap miskin. Segala protes serta saran supaya kegiatan pertambangan rakyat di wilayah ini diatur, malahan ditutup demi keselamatan banyak orang, tetap kurang ditindaklanjuti pihak yang berwenang, yakni pemerintahan setempat. Masih perlu jatuhan berapa korban sebelum suatu tindakan tegas diambil? Sekali lagi masyarakat lokal merasa dilampaui kekuatan-kekuatan dari luar dan sendiri merasa betapa lumpuhnya terhadap ancaman dari luar. Pembiaran begitu saja dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran HAM yang serius, karena setiap warga, apalagi para tuan rumah wilayahnya, patut dilidungi dan diantar menghadapi pengembangan-pengembangan baru sambil hak-haknya diakui dan diindahkan.



D. Suatu Upaya : Dialog Damai
Ditengah-tengah segala konflik seperti digambarkan suatu variasi wajahnya melalui tiga kasus di atas, selalu terdapat warga yang mencari jalan supaya konflik-konflik dapat diatasi. Memang konflik di Papua sangat kompleks sifatnya. Hal itu jelas sewaktu menggambarkan tiga contoh konflik diatas. Suatu pendekatan penyelesaian terpaksa juga perlu memperhitungkan kompleksitas itu. Suatu upaya yang mulai menunjuk wajahnya serta daya tariknya adalah uapaya oleh sekelompok yang menamakan diri Jarigan Papua Damai (JDP). Inisitiatif pembentukan JDP terdapat tahun 2009. Setelah dibentuk JDP mulai mencari dukungan atas inisiatifnya dengan menyelenggarakan sejumlah ‘konsultasi publik’ dengan masyarakat. Totalnya 19 konsultansi diadakan, 11 diantaranya melibatkan perwakilan dari masyarakat asli Papua, dan 8 melibatkan kelompok penduduk strategis lainnya. Melalui 19 konsultansi ‘dialog Papua-Jakarta’ mulai diperkenalkan dan pelahan-lahan juga diberikan pengisian yang makin konkrit. Proses awal pemrakarsaan dialog ini dibulatkan dengan penyelenggaraan suatu Konferensi Perdamaian Papua (KPP) yang dihadiri sekitar 500 peserta dari seluruh Tanah Papua.  Usaha JDP untuk menghadirkan di KPP ketiga aktor yang dianggap penting di Tanah Papua, Gubernur, Pangdam dan Polda Papua, perlu mendapatkan apresiasi khusus. Konferensi ini diadakan pada tanggal 5-7 Juli 2011.

KPP ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pijakan pelaksanaan sebuah dialog damai, seperti utusan yang hadir di dalam dialog, mediator, fasilitator dan tempat pelaksanaan dialog tersebut. Bagaimana rakyat Papua memandang proses perdamaian di Tanah Papua juga terumus dalam suatu daftar ‘indikator damai’ yang ditawarkan oleh Kongres ini kepada segala pihak yang berniat baik dan ingin melibatkan diri dalam proses dialog yang diharapkan.

Rencana dan niat baik dari JDP tidak serta merta didukung oleh kelompok masyarakat dan pemerintah. FORDEM Papua, KNPB, OPM, KWPIA dan FMMP menolak dialog Jakarta – Papua dan hasil dari Konferensi Perdamaian Papua. Sedangkan dari pihak Pemerintah Pusat tanggapannya tidak menentu. Pada awalnya dialog ditolak dengan jelas oleh Pemerintah Pusat dan digantikan dengan gagasan untuk membuka suatu “komunikasi konstruktif” yang kelihatan sangat dikaitkan melulu dengan suatu upaya pembagunan pola baru. Tanggapan itu dikembangkan oleh Pemerintah Pusat melalui perumusan program Unit Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat (UP4B). Jelas jawaban ini masih kurang membantu mengembangkan suatu dialog yang dimaksudkan, namun setelah tragedi Kongres Rakyat Papua ke-III ternyata Presiden mulai mengubah pikirannya dan akhirnya pada tanggal 8 November beliau menyatakan dukungannya supaya dialog Papua-Jakarta diadakan. Keterbukaan akan dialog ini masih bersyaratan, yakni perlu diadakan didalan koridor tiga pilar: [1] NKRI, [2] Implementasi Otsus, dan [3] Implementasi UP4B.

Walau keterbukaan akan dialog ‘bersyarat’, sikap yang diambil SBY sudah dinilai sebagai suatu langkah maju yang luarbiasa dan kesediaannya untuk berdialog beliau masih menggarisbawahi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin gereja pada tgl. 17 December . Sekarang tinggal membuktikan keseriusannya dalam praktik selama bulan-bulan mendatang.

Pokoknya, pintu sudah terbuka dan upaya JDP selama ini telah sampai menunjukkan jalan menuju suatu jalan keluar yang penuh damai. Namun demikian secara realistis JDP juga sadar bahwa masih ada banyak halangan yang masih tinggal diatasi sebelum suatu dialog dapat diwujudnyatakan. Baik di pihak Bangsa Papua maupun di pihak Pemerintah Pusat terdapat banyak persepsi yang beranekaragam mengenai apa sebenarnya solusi yang terbaik untuk persoalan Papua. Apalagi masih terdapat kelompok-kelompok yang dengan nyata menolak dialog manapun. Dengan demikian diharapkan bahwa kedua belah pihak mampu mulai menujukkan suatu pola kegiatan yang mantap dan yang mampu merangkul berbagai komponen masyarakat. Menuju suatu dialog, asal dibuktikan betul sebagai suatu upaya yang ihklas dan serius, akan memberikan harapan baru kepada rakyat di Tanah Papua yang sudah begitu bersabar dan makin tidak merasa aman di tanahnya sendiri. Jumlah korban sudah begitu tinggi, maka ya sudahlah: cukup!
Daftar Singkatan
AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome
AJI: Aliansi Jurnalisme Indenpenden
AKBP: Ajung Komisaris Besar Polisi
ALDP: Aliansi Demokrasi untuk Papua
AMA: Associated Mission Aviation
AMPTPI: Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia
APBD: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Baleg: Badan Legislasi
Bappeda: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BEM: Badan Eksekutif Mahasiswa
BIN: Badan Intelegen Nasional
BMP: Barisan Merah Putih
BOS: Bantuan Operasional Sekolah
BPK: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS: Badan Pusat Statistik
Br: Bruder
Bulog: Badan Urusan Logistik
Buper: Bumi Perkemahan
Cepos: Cendrawasih Pos
CPNS: Calon Pegawai Negeri Sipil
DAP: Dewan Adat Papua
Dev: Devisi
Divre: Divisi Regional
DP2KA: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPD RI: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPO: Daftar Pencarian Orang
DPR P: Dewan Perwakilan Rakyat Papua
DPR RI: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPR RI: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FAPD:  Forum Akademisi untuk Papua Damai
FIM: Forum Independen Mahasiswa
FKUB: Forum Kerukunan Umat Beragam
FNMPP: Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua
FORDE: Forum Demokrasi
Garda-P: Gerakan Rakyat Demokrasi Papua
GKI: Gereja Kemah Injil
GMNI: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
GMP: Gerakan Merah Putih
GOR: Gedung Olah Raga
GP2: Gerakan Perempuan Papua
GP3: Gerakan Perjuangan Perempuan Papua Barat
GPK: Gerakan Pengacau Keamanan
Graklaf:  Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport
HAM: Hak Azasi Manusia
HIV: Human Immunodeficiency Virus
HMI: Himpunan Mahasiswa Indonesia
HUT: Hari Ulang Tahun
ICS: Institute for Civil Strengthening
ICW: Indonesia Corruption Watch
ILWP: International Lawyer West Papua
IPW: Indonesia Police Watch
IPWP: International Parlemen West Papua
Irjen: Inspketur Jendral
IRT: Ibu Rumah Tangga
ISPA: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
JDP: Jaringan Damai Papua
Jl: Jalan
Jubir: Juru Bicara
Kabag: Kepala Bagian
Kabid: Kepala Bidang
Kadin: Kepala Dinas
Kajati: Kepala Kejaksaan Tinggi
Kantibmas: Keamanan dan ketertiban masyarakat
Kapolri: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kapolsek: Kepala Kepolisian sector
KDPB: Komite Dekolonisasi Papua Barat
Kemensos: Kementrian Sosial
KK: Kepala Keluarga
KMP3R: Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat
KNPB: Komite Nasional Papua Barat
Kombes Pol: Komisaris Besar Polisi
Komnas HAM: Komisi Nasional Hak Azazi Manusia
Kontras: Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan
KP3 Laut: Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan
KPA: Komisi Penanggulangan AIDS
KPK: Komisi Pemberantas Korupsi
KPLP: Kesatuan Petugas Laut dan Pantai
KPP: Konferensi Perdamaian Papua
KPTP: Konferensi Perdamaian di Tanah Papua
KPU: Komisi Pemilihan Umum
KPUD: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KRP: Kongres Rakyat Papua
KTP: Kartu Tanda Penduduk
KTT: Konferensi Tingkat Tinggi
KUHP: Kitab Undang Hukum Pidana
LBH: Lembaga Bantuan Hukum
Letjen: Letnan Jendral
LIPI: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LMA: Lembaga Masyarakat Adat
LP: Lembaga Pemasyarakatan
LP3BH: Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum
LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mabe: Markas Besar
Mapolda: Markas Kepolisian Daerah
Mayjen: Mayor Jendral
Mendagri: Menteri Dalam Negeri
Mgr: Monseigneur
MIFEE: Merauke Integrated Food and Energy Estate
MIPA: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
MK: Mahkamah Konstitusi
MoU: Memorandum of Understanding
MPR: Majelis Rakyat Indonesia
MRP: Majelis Rakyat Papua
MRPB: Majelis Rakyat Papua Barat
Mubes: Musyawarah besar
NII: Negara Islam Indonesia
NKRI: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ODHA: Orang Dengan HIV AIDS
OFM: Ordo Fratrum Minorum
OPM: Organisasi Papua Merdeka
OTK: Orang Tak Dikenal
Otsus: Otonomi Khusus
Pangdam: Panglima Daerah Militer
Pansus: Panitia Khusus
Panwaslu: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Parjal: Parlemen Jalanan
PAUD: Pendidikan Anak Usia Dini
PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PCW: Papua Corruption Watch
Pdt: Pendeta
Pemda: Pemerintah Daerah
Pemilukada: Pemilihan Umum Kepala Daerah
Pemkot: Pemerintah Kota
Pemprov: Pemerintah Provinsi
Pemred: Pemimpin Redaksi
Pepera: Penentuan Pendapat Rakyat
Peradin: Persatuan Advocat Indonesia
Perda: Peraturan Daerah
Perdasus: Peraturan daerah khusus
Pergub: Peraturan Gubernur
Perumnas: Perumahan Dinas
PGGP: Persekutuan Gereja-Gereja Papua
Pilgub: Pemilihan Gubernur
Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah
PIR: Perkebunan Inti Rakyat
PKL: Pedagang Kaki Lima
PKRI: Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia
PLN: Perusahaan Listrik Negara
Plt: Pelaksana tugas
PN: Pengadilan Negeri
PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
PNS: Pegawai Negri Sipil
Polindes: Poliklinik Desa
Polresta: Kepolisian resort kota
Polri: Polisi Republik Indonesia
Posyandu: Pos Pelayanan Terpadu
PP: Peraturan Pemerintah
PPD: Panitia Pemilihan Distrik
PPS: Panitia Pemungutan Suara
Pr: Projo
PTUN: Pengadilan Tata Usaha Negara
PU: Pekerjaan Umum
Puskesmas: Pusat kesehatan masyarakat
Pustu: Puskesmas Pemabantu
PWI: Persatuan Wartawan Indonesia
Respek: Rencana Strategis Pembangunan Kampung
RSBI: Rintisan Sekolah Bertaraf Internasioanl
RSUD: Rumah Sakit Umum Daerah
Rutan: Rumah tahanan
RUU: Rancangan Undang-undang
SARA: Suku, Agama dan Ras
SD: Sekolah Dasar
SDM: Sumber Daya Manusia
Sekda: Sekretaris Daerah
Sekjen: Sekretaris Jendral
Sesmenkopohukam: Sekretaris mentri koordinator politik hukum dan keamanan
Setda: Sekretariat Daerah
SK: Surat Keputusan
SKPD: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKC: Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan
SKRBPB: Solidaritas Kemanusiaan Rakyat Bangsa Papua Barat
SMA: Sekolah Menengah Atas
SMK: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP: Sekolah Menengah Pertama
SNMPTN: Seleksi Nasional Masuk  Perguruan Tinggi Negeri
SOLPAP: Solidaritas Pedagang Asli Papua
SORAKPAM: Solidaritas Rakyat Papua Anti Militerisme
SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana
SPP: Sumbangan Pembangunan Pendidikan
SPSI: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
STFT: Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi
TA: Tahun Anggaran
TBC:  Tuberkulosis
Tipikor: Tindak Pidana Korupsi
TKD: Tunjangan Kerja Daerah
TNI: Tentara Nasional Indonesia
TPB: Tunjangan Penghasilan Bersyarat
TPN: Tentara Nasional Papua
UGD: Unit Gawat Darurat
UGM: Universitas Gajah Mada
UKM: Usaha Kredit Mikro
UMP: Upah Minimum Pekerja
Uncen: Universitas Cendrawasih
UNICEF: The United Nations Children's Fund
UNIPA:  Universitas Negeri Papua
UP4B: Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat
USTJ: Universitas Sains Teknologi Jayapura
UU: Undang-undang
VCT: Voluntary Counseling and Testing
Wabup: Wakil Bupati
Wakapolda: Wakil Kepala Polisi Daerah
WIT: Waktu Indonesia Timur
WPIA: West Papua Interest Association
WPSK: Wanita Pekerja Seks Komersial
YPKM: Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat






KATA PENGATAR

Pada 2010, SKPKC Fransiskan Papua mendokumentasi-kan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Dokumentasi ini masih sederhana namun beberapa hal yang penting telah dirangkum. Pokok hal yang menjadi perhatian adalah bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pendokumentasian ini, karena tidak disertai analisis peristiwa.Meskipun demikian “Realitas Papua 2010” tetap penting untuk menyediakan informasi yang kemudian diharapkan dapat berguna sebagai referensi di masa akan datang.
Potret berita ini dibagi beberapa bab kemudian setiap bab memuat pokok permasalahan yang berbeda-beda sesuai frekuensi masalah tersebut muncul. Bab Pertama memuat hak-hak sosial dan politik. Kronologi tersebut terbagi dalam beberapa sub yakni kebebasan warga, pertahanan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, penanganan konflik, Aspirasi (Merdeka) dan pemekaran versus otsus. Bab kedua memuat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bab ini terbagi lagi dalam beberapa sub yakni hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kesejahteraan umum dan pengelolaan Sumber Daya Alam.
Situasi HAM tahun 2010 disimpulkan dalam beberapa pokok sebagai berikut [1] tanggapan ketua DAP atas kembalinya Nikolas Youwe (Tokoh OPM) dari Belanda. Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut menyesali sikap Nikolas yang menyatakan bahwa tidak ada negara asing yang mendukung perjuangan bangsa Papua Barat.  Sebelumnya diberitakan bahwa Nikolas Youwe yang berjuang untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora selama 46 tahun akan kembali ke Nusantara sebagai warga Negara Indonesia.  Kembalinya Nikolas Jouwe dari Belanda ditanggapi oleh KNPB. KNPB mengingatkan Nikolas tidak mematikan idiologi perjuangan Papua.  [2] KNPB Biak melakukan aksi unjuk rasa menuntut referendum dengan membawa spanduk bertuliskan; “kami rakyat Papua tolak dialog Jakarta-Papua dan minta referendum”.  Hal yang sama juga dilakukan Ratusan Massa West Papua Nation Autority (WPNA), dengan aksi menuntut kedaulatan Papua Barat.   [3] Data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, per September 2009 menemukan 43 warga  terinfeksi HIV AIDS. Dan untuk menanggulangi penyebaran HIV AIDS maka Pemkot Jayapura berjanji  mengoptimalkan kembali Perda HIV AIDS tahun 2007.  Sedangkan Kasus HIV di daerah Pegunungan Tengah saat ini masuk dalam siaga satu plus. Kurang lebih 500 kasus HIV rata-rata stadium 3-4 kategori AIDS. Per- September 2009 ada 78 kasus 50 kasus meninggal karena AIDS dan 28  sementara dirawat.  [4] Keputusan Gubernur no 195 tahun 2009 dan didukung Surat Edaran Walikota Jayapura No. 561 dan 150 tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua, maka UMP Papua pertahun 2010 menjadi Rp 1.316.500 perbulan.  Hal ini seiring dengan harga kebutuhan pokok dan lainnya di Papua sangat tinggi karena Papua hanya menjadi daerah pemasaran. Oleh karena itu, menurut Berth Kambuaya, pemerintah pusat perlu mendirikan pusat-pusat produksi di Papua. Secara terpisah, lebih lanjut Menko Perekonomian, Hatta Radjasa menilai pusat pertumbuhan ekonomi perlu dibangun di Papua. Ini penting agar ekonomi di Papua dapat meningkat karena berdasarkan laporan dari Gubernur Suebu sebagian besar dana, 15 triliun keluar dari Papua.  [5] Peristiwa penembakan kembali terjadi di areal Freeport. Penembakan ini dilakukan oleh orang yang tak dikenal yang menyebabkan 9 orang tertembak, 5 orang karyawan dan 4 anggota brimob.  Menanggapi kasus penembakan tersebut, DAP meminta TNI dan Polisi di sepanjang areal Freeport ditarik untuk sementara guna mencari tahu siapa pelaku penembakan tersebut sedangkan, Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay mendesak aparat kepolisian agar segera mengungkapkan pelaku penembakan di areal Freeport.  [6] Dalam acara rekonsiliasi Gerakan Demokrasi Aceh – Papua di Banda Aceh, Jeffrey Papare yang mewakili masyarakat sipil Papua menungkapkan bahwa masyarakat Provinsi Papua belum merasakan hasil Otsus yang diberlakukan pada tahun 2001. Berdasarkan data statistik pusat sekitar 81% masyarakat Papua hidup di bawah garis kemiskinan.  Menanggapi masalah dana otsus, DAP menilai dana Otsus digunakan sebagai alat politik dan kepentingan para pejabat.  Untuk menjawab setiap personalan seputar OTSUS, Bupati Jayapura Habel Suwae mengatakan bahwa pembagian dana Otsus perlu dikaji ulang. Sebab, OTSUS muncul karena tuntutan masyarakat Papua dan ada perkembangan pemekaran di Papua.  [7] Ketua Komisi A DPRP, Weynand Watory mengatakan pemekaran kabupaten di seluruh Tanah Papua berdampak buruk terhadap perkembangan penduduk Papua. Di tengah kontroversi pemekaran, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang diketuai oleh Jhon Tabo menilai bahwa pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah merupakan alternatif untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Demikian beberapa hal penting yang SKPKC dokumentasikan dalam Realitas Papua 2010. Masih banyak dinamika penegakan Hak Asasi Manusia yang dapat dibaca. Meski masih jauh dari sempurna, kami berharap informasi ini dapat membantu kita untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di Papua secara holistik dan menganalisanya dengan lebih objektif serta memberikan kontribusi yang tepat guna masa depan Papua.












Aspirasi Merdeka
15 Januari
Kembalinya Nikolas Jouwe (Tokoh OPM) dari Belanda ditanggapi oleh KNPB. KNPB mengingatkan Nikolas tidak mematikan ideologi perjuangan Papua (Bintang Papua).
18 Januari
Warga Kabupaten Mimika berencana akan menggelar kegiatan long march dalam rangka memperingati meninggalnya Kelly Kwalik (Papua Pos).
27 Januari
Sebagai bentuk dukungan terhadap pendaftaran sekaligus peluncuran Internasional Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan Internasional Lawyers for West Papua (ILPW) di Brussel, Belgia, maka direncanakan sejumlah komponen masyarakat akan melakukan aksi di makam Theys Eluay (Bintang Papua).
28 Januari
• Dalam ziarah ke makam Theys Eluay, ada beberapa tuntutan dari warga yakni, menolak pembangunan Kodam baru di Papua, meminta agar semua militer baik organik maupun non organik ditarik dari tanah Papua dan meminta kepada Presiden Indonesia untuk membebaskan seluruh tahanan politik Papua yang berada di seluruh penjara di Indonesia. Hal yang sama dilakukan oleh warga di Mimika. Warga di Mimika menggelar long march dan ibadah bersama (Bintang Papua).
• Pelaksanaan Konsultasi Publik Dialog Papua di Rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika. Fasilitator Markus Haluk mengatakan dialog nasional yang akan dilaksanakan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Lebih lanjut Markus Haluk sangat mengharapkan orang-orang yang diutus dalam dialog tidak boleh orang yang hidup dengan Miras dan berkeinginan memiliki uang (Papua Pos).
11 Februari
Pengobatan terhadap Fillep Karma ke luar Papua akhirnya terlaksana melalui program jamkesmas (Bintang Papua).
22 Februari
Instruksi perang yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 9 Februari 2010 di Markas AL Palembang dinilai oleh KNPB sebagai bentuk perlawanan terhadap perjuangan rakyat Papua melawan ketidakadilan (Bintang Papua).
1 Maret
Wirewit Study Centre menggelar seminar nasional sehari yang bertajuk “Makar suatu ungkapan kontravesi” di Aula STFT Fajar Timur (Bintang Papua).
3 Maret
Konfrensi Pers yang digelar oleh KNPB di Jayapura mempertanyakan pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas terbunuhnya Panglima OPM Kelly Kwalik. Hal yang sama ditanyakan oleh masyakat Timika yang melakukan aksi damai. Mereka juga menolak dialog Papua – Jakarta (Bintang Papua).

5 Maret
Perjuangan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI ternyata tidak mendapat dukungan dari dunia internasional. Hal ini disampaikan oleh Nickolas Jouwe (Bintang Papua & Papua Pos).
6 Maret
Pernyataan yang disampaikan oleh Nickolas Jouwe tentang perjuangan Bangsa Papua ditanggapi oleh Ketua DPA, Forkorus Yaboisembut. Forkorus menilai pernyataan Nickolas tersebut hanya sebagai tameng agar dirinya dapat pulang kampung (Bintang Papua).
8 Maret
Komandan Satgas Koteka Zona Damai Perjuangan Papua Merdeka, Robert Takimai menilai Nickolas Jouwe adalah mafia yang memnggunakan suasana politik di Papua sebagai tempat untuk mencari makanan dan hidup (Bintang Papua).
13 Maret
• Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni mengingatkan kepada sejumlah tokoh Papua agar segera menghentikan pernyataan yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mempertahankan PEPERA 1969 (Bintang Papua).
• Komnas HAM Papua menggelar diskusi yang bertemakan “Memaknai Dialog Papua-Jakarta dalam Perspektif HAM” (Papua Pos).
25 Maret
Mantan Wakil Menlu OPM, Nicholas Messet menanggapi aksi demo dari KNPB. Messet mengatakan Papua sudah final menjadi bagian dari wilayah NKRI (Papua Pos).
30 Maret
Empat terdakwa kasus pengibaran Bintang Kejora di Kapeso Mambramo Raya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jayapura (Bintang Papua).
10 Mei
Jaringan Damai Papua menggelar pra dialog Jakarta-Papua di Aula Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi “Fajar Timur” (STFT “FT”). Sebagai pemateri, Pater Neles Tebay  Pr, Muridan S. Widjojo dan Septer Manufandu. Peserta yang menghadiri pertemuan ini sekitar 50-an baik dari mahasiswa, aktivis LSM dan pemuda lainnya. Tujuan dialog adalah untuk memberikan pengertian baik bagi orang Papua dan pemerintah pusat tentang maksud dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Papua secara damai (Cepos).  
2 Juli
• Peringatan terakhir yang disampaikan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe kepada OPM Puncak tidak dihiraukan oleh OPM. OPM ketika bersurat kepada Bupati Lukas Enembe menyebutkan bahwa mereka telah membentuk kebinet dan menolak berdamai dengan Indonesia (Bintang Papua & Cepos).
• Ketua I KNPB, Victor Yeimo dituntut 3 tahun penjara terkait kasus makar (Cepos).


13 Juli
Yusak Pakage yang ditangkap 6 tahun silam karena kasus makar mengibarkan Bintang Kejora di Lapangan Trikora akhirnya mendapatkan remisi bebas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yusak menjalani masa tahanan selama 10 tahun (Bintang Papua & Cepos).
22 Juli
Sem Yaru dan Luther Wrait terdakwa kasus makar yang mengibarkan Bintang Kejora di halaman MRP dituntut 3 tahun penjara dalam sidang yang digelar (21/7). Hukuman untuk keduanya berbeda, Sem Yaru dituntut 3 tahun sedangkan Luther Wrait dituntut 1 tahun 6 bulan (Bintang Papua & Cepos).
24 Juli
Viktor Yeimo yang dituntut 3 tahun penjara karena tindakan penghasutan dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim, M Zubaidi Rahmat dalam sidang yang digelar di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura (Bintang Papua & Cepos).
26 Juli
Penolakan Otsus yang kemudian memunculkan wacana referendum dinilai sebagai eforia berlebihan, karena Mahkamah Internasional telah mengakui Pepera 1969. Pernyataan ini disampaikan oleh eks tokoh OPM, Nichola Meset (Bintang Papua).
28 Juli
Pernyataan Nickolas Meset yang mengatakan bahwa Pepera sudah final dan diakui oleh Mahkamah Internasional ditanggapi oleh Juru bicara Political West Papua, Saul Bomoy bahwa pernyatan Nickolas Meset merupakan pembohongan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat dan Nickolas Meset terpaksa karena dalam tekanan (Bintang Papua).
3 Agustus
Beberapa elemen Papua, DAP, KNPB, ICLWP, WPNA dan Tapol Napol menggelar aksi serimonial pengembalian Pepera dan Keputusan New Agrimen kepada PBB dengan membakar sebuah peti mati yang menyimbolkan Pepera dan Keputusan New Agrimen tersebut. Kegiatan ini dilakukan di Makam Theis Eluay. Sedangkan di Biak massa KNPB menggelar aksi demo ke DPRD Biak untuk menyampaikan aspirasi menggugat hasil Pepera 1969 yang dinilai cacat hukum (Bintang Papua).
4 Agustus
Dalam siaran pers yang digelar oleh Forum Rekonsiliasi Para Pejuang Republik Papua Barat Merdeka Politikal Tapol Napol/OPM-TPN/RWP yang ditandangi oleh Fillep Karma, Buchtar Tabuni dan Saul J. Bomai menilai bahwa pemerintah pusat lambat menanggapi tuntutan penolakan Otsus dan mendesak DPRP menggelar sidang istimewa untuk mengakomidir tuntutan refrendum bagi Papua. Selain itu para pejuang Papua Merdeka kecewa terhadap DPRP yang membatalkan secara sepihak pertemuan untuk membahas penolakan Otsus. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut (Bintang Papua).
7 Agustus
Tim Rekonsiliasi Pemuda Papua Barat mendukung pertemuan Pasifik Island Forum di Negara Republik Kepulauan Vanatua yang berlangsung awal Agustus yang dihadiri 16 negara pasifik. Salah satu agenda yang dibahas adalah mendukung aspirasi masyarakat Papua untuk merdeka (Bintang Papua).
13 Agustus
Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kasus makar yang menyeret 2 terdakwa yakni, Semuel Yeru dan Luther Wrait diputuskan oleh majelis hakim, Puji Wijayanto. Keduanya dihukum 1 tahun penjara (Bintang Papua).
18 Agustus
• Fillep Karma, napi kasus makar menolak pemberian remisi dari pemerintah terhadap dirinya (Bintang Papua).
• Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Sentani mewarnai HUT RI ke 65 (Bintang Papua).
30 Agustus
Pdt. Sokrates Yoman meminta kepada semua pihak agar menghentikan stigmatisasi OPM, Makar dan Separatis terhadap orang Papua (Bintang Papua).
02 September
DAP menganggap Indonesia mencaplok Bangsa Papua Barat. Hal ini terungkap dalam demo damai di halaman kantor DPRP oleh masyrakat Papua yang tergabung dalam KNPB.Fokorus Yoboisembut mengatakan bahwa “kami datanguntuk memberi dukungan IPWP dan ILPW yang sudah mendapat sesi bicara dalam sidang umum PBB tahun 2010 yang akan dimulai 3 September 2010. Sekarang dunia sudah tahu dan materi gugatan aneksasi dan Pepera sudah siap.” Sementara itu dalam orasi politik juga terungkap prinsip bangsa Papua dan komitmennya untuk memisahkan diri dari NKRI yang merupakan harga mati dan tidak perlu tawar-menawar. Kegiatan yang sama juga berlangsung di Wamena. Ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah Papua menilai persoalan Papua hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum international, bukan nasional (Cepos).
03September
Aksi unjuk rasa menuntut referendum terjadi lagi. Kali ini oleh KNPB Biak. Para pendemo membawa spanduk bertuliskan; “kami rakyat Papua tolak dialog Jakarta-Papua dan minta referendum” (Bintang Papua).
23September
Ratusan Massa West Papua Nation Autority (WPNA), menggelar aksi unjuk rasa menuntut kedaulatan bagi Papua Barat. Terianus Yoku, penanggung jawab Papua Merdeka sekaligus Presiden National Kongres Otoritas Papua Merdeka mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap dua perwakilan dari Papua dalam agenda di PBB. Ia juga menyinggung pelanggaran HAM (Naftali Kwan dan Septinus Kwan) serta Pepera yang cacat hukum (Cepos)
24September
KNPB dalam demo di Makam Theys mengungkapkan bahwa 101 negara dari 199 negara yang menjadi anggota PBB siap memberikan dukungan terhadap referendum di Papua. Lebih jauh nasib Papua akan divoting di PBB pada tahun 2011 (Bintang Papua).



01 Oktober
KNPB akan tetap menggagas isu refrendum sebagai solusi terakhir bagi penyelesaian status pollitik bangsa Papua meskipun belum ada jawaban resmi dari kongres Amerika Serikat. Menurut Mako Tabuni, tanpa referendum masalah Papua mustahil dapat diselesaikan (Cepos).
04 Oktober
Franz Albert Yoku, Ketua Kelompok Independen pendukung Otsus dalam NKRI mengungkapkan bahwa adanya isu kongres AS mendukung Papua Merdeka adalah suatu kebohongan publik (Bintang Papua).
06 Oktober
• Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Hotma Marbun menegaskan, di wilayah Papua tidak ada gerakan separatisme. Yang ada adalah kelompok tertentu yang mempunyai keinginan tertentu yang memegang senjata tanpa izin. Ini disebut kriminal dan pelanggaran hukum (Cepos).
• Dubes Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Kodam, Polda dan DPRP Papua mengungkapkan dukungan pemerintah Amerika akan integritas Papua dalam NKRI. Dalam penjelasannya kepada Dubes AS, Kapolda Bekto Suprapto menjelaskan bahwa keadaan di Papua aman dan angka-angka statistik kejahatan di Papua rendah (Cepos).
08 Oktober
• Kasus HAM menjadi alasan pro merdeka danmenuntut referendum. Demikian diungkapkan oleh Franzalbert Yoku dan wakilnya Nicholas Messet dari Independent Group Supporting the Special Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI). Kasus HAM ini berkaitan dengan keterlibatan militer TNI di dalamnya. Sementara itu Fokorus Yoboisembut mengungkapkan bahwa sidang itu sendiri diawali dengan penggambaran kekejaman militer RI yang terjadi di Papua (Bintang Papua).
• Budi Setyanto dari ICS mengharapkan agar pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap masalah Papua. Permasalah krusial berupa penolakan Otsus dan merdeka perlu disikapi secara cermat. Sikap yang reaktif yang disertai kekerasan justru akan membuat rakyat Papua semakin membenci pemerintah Indonsia (Cepos).
09 Oktober
Amerika Serikat memberikan deadline 2 tahun bagi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan  yang ada di Papua (Bintang Papua).
12 Oktober
Presiden SBY didesak menghadirkan tokoh pro merdeka maupun pro NKRI berbicara bersama guna mencari solusi bersama tanpa mengorbankan rakyat Papua. Bertolak dari kongres Amerika Serikat pada 22 September 2010, pemerintah Indonesia dianggap kecolongan. Kecolongan ini diakibatkan karena pemerintah sering menganggap isu-isu di Papua adalah hal yang biasa. Ketua KNPI Provinsi Papua, Yusak Andato juga menegaskan gerakan separatis tidak lagi bisa dilihat sebelah mata (Cepos).
19 Oktober
• Pengibar bendera Bintang Kejora, NA (43), SS (45), MW (40), FD (53), LA (43), DD (39), dan PR (27) terancam hukuman penjara seumur hidup. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal primer 106 KUHP subsider pasal 110 ayat 2 poin 4e tentang Makar. Para tersangka mengibarkan bendera Bintang Kejora pada Minggu, 10 Oktober 2010 dalam acara syukur di rumah seorang Ondoafi (Cepos).
• Belasan warga Kampung Ambora melarikan diri ke PNG karena takut dikejar oleh aparat keamanan. Hal ini merupakan buntut pengibaran Bintang Kejora di Kampung Ambora. Menurut salah seorang warga bernama Daud, kasus itu terjadi karena adanya provokasi dari beberapa oknum bahwa Papua akan merdeka sekembalinya Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut dari Amerika Serikat (Bintang Papua).
05 November
• Beberapa tokoh yang selama ini memperjuangkan hak-hak dan martabat orang Papua seperti: Rev. Edison Waromi (WPNA), Pdt. Herman Awom (Moderator Presidium DAP), Forkorus Yaboisembut (Ketua DAP), Eliezer Awom, Albert Kaliele dan Septinus Paiki (WPNCL) bersepakat membentuk dan mendeklarasikan Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua Barat (Cepos & Bintang Papua).
• KNPB bertekad untuk bertemu dengan Presiden Barak Obama tanggal 9-10 November di Jakarta (Bintang Papua).
06 November
Eni Faleomavega terpilih sebagai Anggota Kongres Amerika Serikat dari Sub Komisi Asia Pasifik. Hal ini membuat kelompok pro Papua merdeka merasa senang (Bintang Papua).
15 November
Rencana pembunuhan Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut akhirnya terbongkar. Terbongkarnya rencana ini ketika 2 orang kelompok Petapa yakni Billy Suruan dan Yonathan Boy Kaway ke kediaman Forkorus dan mengungkapkan rencana tersebut (Cepos).
16 November
Rencana pembunuhan terhadap Ketua DAP Forkorus Yaboisembut diragukan. Menurut AB yang dituding membagi-bagikan uang kepada Petapa saat memberikan keterangan di Mako Polres Jayapura. Menurutnya Billy Suruan yang menerima uang tersebut adalah menantunya sehinnga AB hanya membantu Billy untuk membayar kredit motor di diler (Bintang Papua).
25 November
Berkas kasus 7 tersangka pengibaran Bintang Kejora telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jayapura (Cepos).
27 November
Sebuah rumah di Worwana, Keerom diperiksa oleh aparat TNI. Diduga seorang gerakan separatis bersenjata, Lambertus Pekikir mendiami rumah tersebut (Cepos).
1 Desember
Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut menyerukan, pada hari kebesaran Bangsa Papua tidak ada yang mengibarkan bendera Bintang Kejora  tetapi akan diadakan ibadah di makam Theys Eluay. Terkait dengan perayaan ini sebanyak 800 personel TNI dan Polri disiagakan di 48 titik di Jayapura (Bintang Papua & Cepos).

2 Desember
Peringatan 1 Desember yang berpusat di Makam Theys Eluay, diisi dengan pidato dari Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut dengan menceritakan kembali sejarah Papua. Sedangkan di Sorong dipimpin oleh Sekretaris DAP Sorong, Yoab Satfle (Cepos).
6 Desember
Seby Sembom, tokoh separatis ditangkap di Bandara Udara Sentani ketika hendak melakukan perjalanan. Pihak kemanan dan kejaksaan berhasil mengamankan 1 buah laptop yang berisikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI Polri di Papua (Bintang Papua).
15 Desember
Sekjen Dewan Komite Nasional Persiapan Kemerdekaan dan Kedaulatan Melanesia Barat, Melkianus Bleskadit ditangkap oleh polisi ketika membentangkan Bintang Kejora dan menyampaikan orasi politiknya di Jalan Percetakan Sanggeng Manokwari. Selain itu ada 7 aktivis yang lainnya juga ditangkap, Dance Yenu, dan 5 mahasiswa (Cepos).
17 Desember
• Meninggalnya Kelly Kwalik diperingati oleh warga Timika dengan Ibadah bersama. Menurut Koordinator KNPB wilayah Mimika, Vinsen Uniyoma bahwa DAP memutuskan tanggal 16 Desember sebagai hari peringatan atas kepergian Kelly Kwalik (Bintang Papua).
• Kasus pengerusakan fasilitas di Lapas Abepura oleh Buchtar Tabuni dan kawan-kawannya merupakan suatu tindak pidana baru. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Burnas (Cepos).














Budaya, Seni dan Adat
6 Januari
Lembaga Masyarakat Adat Nduga akhirnya dikukuhkan dalam suatu prosesi adat yang dilakukan di Kota Kenyam. Jhon Beon dikukuhkan sebagai ketua LMA Nduga (Bintang Papua).
16 Januari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor terus melakukan promosi investasi untuk mejadikan Biak sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Papua (Bintang Papua & Papua Pos).
20 Januari
Gubernur Barnabas Suebu berharap Badan Otoritas Adat Sentani yang didirikan pada September 2009 yang lalu dapat mengakomodir standar tatanan adat menyangkut adat Sentani dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan formal (Bintang Papua).
17 Juli
LSM Napa Swandiwe Biak menggelar pesta budaya asli Biak di Pelabuhan Biak. Sejumlah tarian dan cerita yang digelar, menceritakan kehidupan masyarakat Biak waktu dulu (Cepos).
21 Juli
Pemda Kabupaten Biak memberikan perhatian serius  terhadap penyusunan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelestarian dan penggalian nilai budaya (Cepos).
7 Agustus
Festival budaya Teluk Humbolt dilaksanakan selama 2 hari (6-7 Agustus 2010) (Bintang Papua).
15 September 2010
Potensi wisata Kota Jayapura menjanjikan namun pengelolaannya belum maksimal. Untuk itu pihak Dinas Pariwisata Kota Jayapura akan memanage potensi yang ada serta mempersiapkan objek dan jasa dalam bidang pariwisata (Cepos).
21 September 2010
Potensi seni Papua harus dilestarikan dan dikembangkan. “Kekayaan akan potensi kesenian dan budaya Papua yang begitu banyak ini membutuhkan tangan-tangan terampil untuk memberdayakannya, “ ujar Gubernur Papua, Barnabas Suebu (Cepos).
06 November
Pemerintah Provinsi Papua membentuk Badan Papua Tourism Board yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua untuk mengelola, menata dan mempromosikan potensi wisata yang ada di Provinsi Papua (Cepos).
09 November
Gubernur Papua, Barnabas Suebu membuka International Conference On Papua Cultural Diversity In The Mosaic Of Indonesian Cultures Location  di Sasana Krida. Konferensi ini diikuti oleh 300 peserta termasuk 80 peserta dari luar negeri (Cepos).
11 November
Menurut Wulf Schienfenholel dari Max Institute Human Ethology Group Jerman yang pernah melakukan penelitian di Kampung Munggona, Lembah Pegunungan Bintang bahwa Papua adalah lumbung atau laboratorium budaya terlengkap di dunia (Cepos).
12 November
Konferensi Keanekaragaman Budaya Papua menghasilkan 42 rekomendasi. Intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang harus diambil baik Pemrov Papua serta masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Papua (Cepos).
13 November
Dewan Adat Papua wilayah V Merauke dengan tegas menolak Program MIFEE. Penolakan ini dilakukan oleh 20-an orang dari DAP Merauke dengan cara melakukan aksi long march mengelilingi Kota Merauke (Cepos).




















KebebasanWarga
27 Januari
Sebanyak 18 narapidana Lapas Abepura dalam Januari ini bebas bersyarat karena masa hukumnya sudah berakhir (Papua Pos).
3 Februari
Solidaritas HAM dan Demokrasi Papua bersama dengan aktivis HAM Papua lainnya menggelar unjuk rasa ke Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua. Mereka menyampaikan aspirasi tentang pelanggaran HAM yang terjadi (Papua Pos).
17 Februari
Para korban pelanggaran HAM di Papua yang tergabung dalam SPKPHP mendatangi Kantor Departemen Hukum dan HAM Papu untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran HAM dan membicarakan kondisi kesehatan Fillep Karma (Papua Pos).
20 Februari
Barisan Organisasi West Papua National Otority Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar demo damai di Kantor DPRD Yapen. Mereka menuntut perjuangan hak-hak orang Papua kepada pemerintah (Papua Pos).
23 Februari
Puluhan massa dari Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua menggelar aksi demo di halaman Gedung DPR Papua menuntut pemerintah bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Tanah Papua (Bintang Papua).
9 Maret
Suku Amugme mengajukan gugatan terhadap Freeport ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan perampasan tanah adat (Papua Pos).
23 Maret
Aksi demo yang dilakukan oleh massa KNPB ke Gedung DPR Papua dibubarkan oleh aparat karena dinilai berbau makar dan tidak sesuai dengan agenda yang disampaikan ke polisi. Maksud dari aksi demo KNPB adalah menolak dialog Jakarta-Papua, meminta PT Freeport ditutup dan meminta penarikan militer dari Papua (Papua Pos).
25 Maret
Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi demo oleh KNPB disesalkan oleh Ketua KNPB Buchtar Tabuni. Menurut Buchtar dua orang tersebut adalah orang-orang yang dipengaruhi Miras dan diperalat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan jalannya aksi demo tersebut (Bintang Papua).
04 Mei
Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu mendesak Pemprov (gubernur dan wagub) menindaklanjuti SK MRP No. 14 /2009 demi tegaknya harga diri orang asli Papua (Cepos).

14 Mei
Ratusan massa Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil  Papua (SHDRP) berunjuk rasa ke gedung DPRD Jayawijaya. Koordinator, Simeon Daby menyampaikan sembilan sikap yaitu, pemerintah RI segera;  pertama, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM  di tanah Papua. Kedua, menarik pasukan organik dan non-organik dari tanah Papua Barat. Ketiga, rakyat Papua menolak pengiriman transmigrasi di Papua. Keempat, rakyat Papua mendesak seluruh DPR membentuk komisi  hukum dan HAM  dan komisi HAM khusus untuk Papua Barat. Kelima, rakyat Papua menolak pembentukan milisi Merah putih oleh pemerintah RI. Keenam, pemerintah Indonesia, PBB, Amerika Serikat, Belanda dan gereja-gereja se-dunia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Ketujuh, rakyat Papua Barat menolak tegas pemekaran Provinsi di Pegunungan Tengah Papua dan meminta pemerintah RI mencabut kembali Provinsi Papua Barat. Kedelapan, UNI Eropa dan  negara-negara donator Otsus segera menghentikan dana Otsus karena gagal. Kesembilan, kami Papua Barat meminta agar segera menutup Freeport Indonesia (Cepos).
02 Juni
Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan mendesak Uncen dan Kementrian Pendidikan Nasional untuk berpihak kepada para lulusan SMA purta-putri asli Papua dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dari 20% menjadi 70% (Cepos).
05 Juni
Kelompok masyarakat Merauke menggelar aksi demo di DPRD Merauke. Mereka menuntut pemilukada ditunda (Cepos).
22 Juni
DAP wilayah lima menggelar demo ke DPRD Merauke ; menyatakan dukungan mereka atas pengembalian Otsus ke DPRD, pemerintah provinsi dan NKRI. Sebab, Otsus dinilai gagal  dan meminta referendum. Hal ini disampaikan oleh Stanislaus Gebze (ketua) dan John Bob (sekretaris) (Cepos).
25 Juni
Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu mendesak untuk menghentikan pemilukada, transmigrasi dan imigran yang masuk ke Papua (Cepos).
26 Juni
Pedagang Pasar Inpres meminta kepastian tempat, terkait rencana berpindahnya tempat mereka ke pasar darurat di Biak. Mereka (sebagian besar mama) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Biak Numfor (Cepos).
18 Agustus
Sebanyak 29 napi Lapas narkotika Sentani dan 253 napi Lapas Merauke mendapatkan remisi bertepatan dengan HUT RI ke 65 (Bintang Papua).
02 September
Para wartawan menilaiPolda Papua belum mampu mengungkap penebar sms teror dan pembunuhan jurnalis Merauke TV, Ardiansyah Matrais di Merauke. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Viktor Mambor, mendesak Polda Papua agar melakukan penyelidikan secepatnya untuk mengetahui siapa pelaku dan motif penganiayaan wartawan Merauke TV hingga meninggal. Wartawan juga berharap berdialog dengan kapolda Papua atau Wakapolda, akan tetapi tak satupun yang bersedia berjumpa para wartawan. Kecewa atas sikap itu, semua redaksi media cetak maupun elektronik menyatakan boikot terhadap semua pemberitaan tentang Kepolisian Daerah Papua (Suara Perempuan Papua).
14 September
Umat beragama di Papua jangan terpengaruh isu di Amerika terkait statemen Terry Jones di Florida. Jones mengajak orang untuk membakar Al Quran sebagi buntut dari pembangunan Islamic Center di Dekat Lokasi Ground Zero WTC New York. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) mengajak agar tidak terpengaruh isu itu, tetapi justru semakin membangun  rasa saling menghormati antar agama (Cepos).
16 September
Masyarakat adat Keerom jangan permalukan diri sendiri. Demikian ungkap Ketua Dewan Adat Keerom, Hubertus Kwambre. Penolakan masyarakat adat terhadap calon bupati/wakil bupati yang bukan asli Keerom dinilainya terlambat. Padahal sejak awal dewan adat telah mengajak masyarakat untuk menentukan calon dari orang asli Keerom, namun masing-masing jalan sendiri dengan mengusung calonnya sendiri (Cepos).
06 Oktober
Masalah pelarangan pembangunan Gereja Katolik di Kaureh oleh PT. Sinar Mas ditindaklanjuti oleh beberapa LSM yang tergabung dalam NGO (Non Goverment Organisation). Selain mendengar alasan pemalangan,mereka juga mempertanyakan mengapa perusahaan memaksa umat Katolik beribadah bersama denominasi gereja yang lain (Cepos).
09 Oktober
Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi tidak dapat berjalan baik di Indonesia dan di Papua pada khususnya. Masih banyak masyarakat, baik sipil maupun militer yang tidak dapat menerima kehadiran pers sebagai media informasi bagi masyarakat itu sendiri. Bahkan kerapkali muncul sikap arogan terhadap insan pers jika berkaitan dengan informasi yang dianggap berbahaya. Untuk itu menurut Letkol Kav. A. Napoleon selaku Waaster Kodam XII Cenderawasih, diperlukan komunikasi yang baik serta keterbukaan untuk menerima koreksi dan kritik agar komunikasi dalam konteks keamanan tetap terjaga dengan baik pula (Bintang Papua).
04 November
Massa KNPB yang dipimpin oleh Maco Tabuni berdemo ke DPRP Papua. Mereka mendesak agar DPRP memfasilitas bertemu dengan Presiden Barak Obama (Bintang Papua).
09 November
Aksi demo untuk menyambut kedatangan Barak Obama oleh Solidaritas Nasional Papua Barat di Ekspo terpaksa dibubarkan oleh Polresta Jayapura dan Polsekta Abepura. Aksi demo ini dipimpin oleh Selfius Bobii (Cepos & Bintang Papua).
13 November
• Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut mengakui selama ini dirinya sering dilacak oleh intelejen dari segala kegiatannya terutama ketika ia dan beberapa rekannya ke luar negeri, ke Amerika Serikat (Bintang Papua).
• Dewan Adat Papua dan sejumlah warga memperingati tewasnya Ketua Presidium Papua, Theys Hiyo Eluays di Taman Makam Theys. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut.

22 November
Gerakan Solidaritas Nasional Rakyat Papua Bersatu menyeruhkan kepada seluruh komponen di Jayapura agar melakukan mogok terkait kedatangan presiden. Aksi mogok yang dimaksudkan adalah seluruh komponen tidak melakukan aktivitas apapun. Seruan ini disampaikan oleh Selifius Bobii (Bintang Papua).
24 November
Massa yang tergabung dalam warga peduli korban kekerasan di Biak menggelar aksi demo di DPRD Biak. Mereka meminta DPRD menindaklanjuti permasalahan penganiayaan yang dialami oleh Adam Marandof yang dilakukan oleh anggota TNI AU. Mereka mendesak agar Komandan TNI AU Manuhua Biak, Letkol Joko Triwibowo dicopot dari jabatannya (Bintang Papua).
30 November
Ratusan warga dari suku Ifar Besar Sentani memalang landasan Bandara Udara Sentani. Alasan mereka memalang areal ini karena tidak setuju dengan pengumuman penerimaan CPNS di Dirjen Perhubungan (Cepos).
10 Desember
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Papua Anti Korupsi mendesak DPR Papua untuk membentuk satu badan khusus yang menanggani korupsi dan bekerja sama dengan penegakan hukum di Papua (Cepos).
11 Desember
Mahasiswa yang dipimpin oleh Benyamin Gurik menggelar demo di depan Uncen. Mereka menuntut agar segera penuntasan berbagai persoalan HAM di Papua. Aksi demo ini juga dalam rangka memperingati hari HAM Sedunia (Bintang Papua).













Kesehatan
5 Januari
Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor di tahun 2010 lebih memprioritaskan peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita (Bintang Papua).
7  Januari
• Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, per September 2009 dari 1412 kunjungan ke Puskesmas dimana 1246 yang diperiksa diperoleh 43 warga Kota Jayapura terinfeksi HIV AIDS (Bintang Papua).
• Dalam rangka menanggulangi penyebaran HIV AIDS maka dalam waktu dekat Pemkot Jayapura akan mengoptimalkan kembali Perda HIV AIDS tahun 2007 (Papua Pos).
13 Januari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Biak Numfor mendesak pemerintah untuk mencairkan dana bantuan program pencegahan HIV AIDS yang dianggarkan pada APBD 2009 sebesar 200 juta (Bintang Papua).
16 Januari
Kasus demam berdarah dengue yang terjadi di Kota Jayapura meningkat pada tahun 2009 yakni sebanyak 226 kasus dibandingkan dengan tahun 2008 hanya 102 kasus (Bintang Papua & Papua Pos).
20 Januari
Sebanyak 8 Puskesmas yang ada di Kabupaten Serui, 4 Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter tetap (Papua Pos).
29 Januari
Data dari KPA Provinsi Papua mencatat 4.745 kasus HIV AIDS kini naik drastis hingga 6500 kasus. Dari jumlah tersebut 400 orang diantaranya telah meninggal dunia (Bintang Papua).
11 Februari
• Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika meminta kepada pihak Puskesmas dan Pustu untuk tidak lagi memungut biaya dari pasien karena Pemda Mimika telah mencanangkan program kesehatan gratis (Bintang Papua).
• Untuk membiayai pengobatan gratis bagi masyarakat di Mimika, Pemkab Mimika pada tahun 2010 menyediakan dana sebesar 6 miliar yang disalurkan melalui Puskesmas (Papua Pos).
16 Februari
Kepala KPA Kabupaten Jayawijaya, Daulat Matua Raja mengatakan terhitung sejak 31 desember 2009, kasus HIV AIDS di Kabupaten Jayawijaya sudah mencapai 553 kasus (Papua Pos).
18 Februari
Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Erens Meokbun mengeluhkan minimnya petugas kesehatan yang bertugas di Puskesmas dan Pustu di wilayah pedalaman Mimika (Bintang Papua).
25 Februari
Kasus HIV AIDS di Mimika per 31 Desember 2009 mencapai 2.180 kasus. Penderita HIV 1.663 kasus dan AIDS 517 kasus (Bintang Papua).
3 Maret
Penyakit Malaria Tropika menempati peringkat pertama penyakit yang diderita oleh warga Arso, Kabupaten Keerom (Bintang Papua).
6 Maret
Dinas Kesehatan Kota Jayapura membuka 6 klinik IMS di 6 Puskesmas di Kota Jayapura. Usaha ini dalam rangka menekan angka IMS dan HIV AIDS di Kota Jayapura (Bintang Papua).
11 Maret
Pelayanan kesehatan primer belum menyeluruh di semua wilayah pedalaman Kabupaten Keerom. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Keerom, Wahgfir Kosasi (Bintang Papua & Papua Pos).
15 Maret
• Asisten I Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Biak, Paulus Resirwawan mengingatkan ancaman penyakit demam berdarahdenguedaerah Biak masih sangat tinggi. Menurut data selama triwulan 2010 (Januari – Maret) penderita DBD mencapai 10 kasus, satu diantaranya meninggal dunia (Bintang Papua).
• Berdasarkan data yang diperoleh oleh Pokja Kesehatan Reproduksi RSUD Merauke selama 2009 ditemukan 11 ibu hamil dinyatakan positif HIV AIDS (Papua Pos).
18 Maret
• Angka penderita DBD di Kota Jayapura mengalami peningkatan dari 26 penderita menjadi 30 orang penderita (Bintang Papua).
• Badan Koornidasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Papua memberikan pelayanan gratis dan pemberian alat kontrasepsi KB bagi peserta keluarga miskin (Papua Pos).
22 Maret
Jumlah IRT yang terkena HIV AIDS pada akhir Desember 2009 mencapai 109 kasus dibandingkan dengan PSK 82 kasus. Data ini diperoleh dari Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jayapura  (Papua Pos).
26 Maret
Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor, jumlah pengidap HIV AIDS sudah mencapai 580 kasus, 54 kasus HIV dan pengidap AIDS 526 kasus (Bintang Papua).
30 Maret
Masyarakat Biak Numfor pada tahun 2010 akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Papua (Jamkespa) (Papua Pos).

03 April
Pemkab Jayawijaya turunkan 33 petugas medis ke 11 distrik dan tiap distrik satu dokter dan dua medis. Selain itu juga 27 koli obat-obatan bagi pasca bencana banjir, ungkap kepala dinas kesehatan kab. Jayawijaya, Agus Aronggear (Cepos)
05 Mei
Tim kesehatan dikirim oleh Pemerintah Membramo ke sejumlah kampung terisolir; masyarakat Routner dan Kampung Kursa, Distrik Membramo Tengah-Timur, Membramo Raya. Pengiriman tim kesehatan ini dalam rangka membantu masyarakat karena merebaknya wabah ISPA (infeksi saluran pernapasan Akut). Penyakit ini telah mengakibatkan 12 anak meninggal (Cepos).
08 Mei
Sejumlah dokter mengikuti pelatihan peningkatan keahlian di Jayapura. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh dokter Rumah sakit Dok II: dokter umum dan spesialis (Cepos).
10 Mei
Sejumlah Puskesmas masih di Kabupaten Jayapura masih mengalami kekurangan tenaga dokter. Hal ini diungkapkan oleh dr. Khairul Lie, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura. Ada beberapa Puskesmas yang tidak memiliki dokter yakni; Namblong, Yokari, Ebungfau, Airu dan Puskesmas Kemtuk Gresi. Selama ini Puskesmas dikendalikan oleh perawat senior (Cepos).
17 Mei
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Kharul Lie mengatakan bahwa tingkat penyembuhan penyakit TB 2009 melampaui target nasional; targetnya 80% dan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten 86% dan juga target penemuan TB; 70% menjadi 76%. Sementara itu pelayanan dari 19 distrik hanya dua distrik ( Airu dan Gresi) yang termonitor sebab, medan dan SDM terbatas (Cepos).
22 Mei
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalu Dinas Kesehatan Kabupaten mengadakan pelatihan kepada 62 kader Posyandu distrik selama 2 hari (Cepos).
27 Mei
Kematian ibu dan anak di Papua masih tinggi, sampai 2007 bahkan melebihi standar nasional. Ufi Teodora, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Reproduksi Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengatakan angkakematian ibu adalah 362/100.000 kelahiran hidup. Sementara angka nasional 228/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi di Papua 41/1000 kelahiran hidup, secara nasional 34/1000 kelahiran hidup. Bayi 0-28 hari, kematiannya 24/1000 kelahiran hidup-nasional 20/1000 kelahiran hidup. Angka kematian Balita di Papua74/1000 kelahiran hidup (survei akhir 2007) (Cepos).
08 Juni
Kasus HIV-AIDS di Pegunungan Tengah mengkawatirkan, pada saat ini masuk dalam siaga satu plus. Kurang lebih 500 kasus HIV rata-rata stadium 3-4 kategori AIDS. Per-September 2009 ada 78 kasus 50 kasus meninggal karena AIDS dan 28  sementara dirawat (Cepos).

09 Juni
Di Distrik Intan Jaya, 40 warga dari 4 kampung  (Maya,Mapa, Sanepa dan Bilae) meninggal dunia dalam tiga bulan terakhir april – juni. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Komisi A DPRD, Julius Miaguni (Cepos).
10 Juni
Pemerintah Provinsi Papua mengirim tim medis ke Intan Jaya dalam upaya mengatasi penyakit malaria yang sedang terjadi di sana (Cepos).
25 Juni
• Papua dan Papua Barat masih membutuhkan 500-1000 bidan. Tujuannya adalah menekan angka kematian ibu dan anak. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Anik S. Alui (Cepos).
• Di Wamena-Jayawijaya, HIV-AIDS tembus 736 kasus pada 2010. Data ini disampaikan oleh Ketua Harian II Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Jayawijaya,  Gaad Piranid Tabuni. Dari 736 kasus pada umumnya penderita HIV-AIDS : laki-laki 441 kasus, perempuan 276 dan anak-anak 19 kasus sehingga yang terinveksi 37,000 orang (Cepos).
26 Juni
Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat sudah menangani 266 kasus HIV-AIDS di Wamena, Serui, Nabire dan Jayapura. Hasilnya 70% diberdayakan dengan usaha berjualan dan bekerja (Cepos).
13 Juli
Gubernur Barnabas Suebu mengatakan HIV AIDS di Papua sudah menyebar ke populasi masyarakat umum dan terbanyak penyebarannya di kalangan usia produktif. Jumlah kasus yang ada pada usia produktif adalah 2251 kasus (Cepos).
15 Juli
Pelayanan kesehatan di Puskesmas Muara Tami memprihatinkan selama 2 minggu terakhir ini karena 4 dokter yang bertugas di Puskesmas tersebut ke luar negeri (Bintang Papua).
16 Juli
Kasus penyakit kusta di Kota Jayapura masih banyak. Berdasarkan hasil survei oleh Bidang Penanganan Masalah Kesehatan yang bekerja sama dengan Netherlands Leprosy Relief sebanyak 413 kasus (Cepos).
20 Juli
Masalah gizi buruk di Papua masih terus terjadi walaupun dalam Otsus telah mengamanatkan kesehatan menjadi salah satu  prioritas dalam pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat di Kampung Ambroben, Distrik Biak Kota terdapat 9 bayi yang terkena gizi buruk (Bintang Papua).
27 Juli
Korban meninggal karena penyakit malaria di Kabupaten Intan Jaya semakin bertambah. Sebelumnya dilaporkan 43 orang telah meninggal dunia dan bertambah menjadi 53 orang meninggal dunia. Data ini diterima dari Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya (Bintang Papua).

10 Agustus
Sebanyak 114 anggota TNI yang bertugas di Kodam XVII/Cendrawasih terinfeksi virus HIV/AIDS, 4 diantaranya telah meninggal dunia (Bintang Papua).
O3 September
Derajat kesehatan warga Papua meningkat. Berdasarkan data Dinkes Provinsi Papua tahun 2008 derajat kesehatan masyarakat Papua mengalami perubahan ke arah lebih baik mencapai 72 persen. Hal ini tidak berarti kurang gizi tidak ada sama sekali namun upaya penanggulangannya terus dilakukan dengan berbagai program penyuluhan (Bintang Papua).
O7 September
• Warga pasar pharaa dapat pengobatan gratis dari PT.Jasa Raharja yang bekerja sama dengan kepolisian Polda Papua melalui Rumah Sakit Bhayangkara dan UPTD Terminal Pasar Pharaa Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura. Animo masyarakat amat tinggi apalagi pengobatannya bersifat gratis (Bintang Papua).
• Masalah pendidikan dan kesehatan sangat memprihatinkan. Demikian penuturan pendamping Respek, Benyamin Wayangkau dalam tugasnya di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo. Di Distrik Hilin telah terjadi musibah yang menyebabkan kematian warga. Sejak Juni-Agustus 2010 telah terjadi kematian dengan jumlah 14 jiwa dengan kategori anak muda 5 orang dan anak-anak 9 orang. Hingga informasi ini dilaporkan belum ada tindakan penanggulangan dari pemerintah Kabupaten Yahukimo dan secara khusus Dinas Kesehatan yang tidak turun ke lapangan (Bintang Papua).
O8 September
Mubes untuk memerangi HIV akan diprioritaskan  pada penyampaian pesan kepada masyarakat akan bahaya HIV. Bahwasanya HIV menyebar lewat pergaulan bebas. Demikian pernyataan Bupati Nabire, Naftali Yogi dalam lokakarya kampanye HIV di Tanah Papua (Suara Perempuan Papua).
O9 September
Ada 48 ODHA dirawat di Rumah Surya Kasih. Pelayanan mereka dibantu oleh ibu-ibu dari lima agama yakni Katolik, Islam, Hindu, Budha, dan Kristen Protestan. Suster Yuli sebagai pelaksana harian mengatakan bahwa “di sini setiap ODHA dilayani dengan penuh kasih...akibat diskriminasi, termasuk ditolak dalam keluarga.” Hal yang sama dikatakan oleh Br.Agus Adil, OFM, yang mereka butuhkan adalah uluran tangan serta dukungan semangat bukannya cacian dan sikap diskriminasi.” Rumah Surya Kasih menjadi tempat berteduh bagi ke 48 ODHA yang ada (Cepos).
14 September
Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, memasukkan 30-an putra-putri asal Keerom ke jurusan kesehatan. Dengan demikian tiga tahun ke depan mereka siap bekerja di Kabupaten Keerom (Bintang Papua).
15 September
Di Distrik Geselama, Wamena, 41 warga meninggal dunia sejak Januari sampai Agustus 2010 karena kurang mendapat pelayanan kesehatan. Sulitnya medan dan terbatasnya sarana transportasi membuat masyarakat di tiga kampung Distrik Geselama (Jenggelo, Uarem, dan Sinalok) kurang tersentuh pelayanan kesehatan. Apalagi petugas medis jarang  berada di tempat. Sebanyak 26 orang meninggal di Jenggelo, 10 orang di Uarem dan 15 orang di Sinalok (Cepos).
20 September
• 115 warga di Kampung Nafri negatif filariasis berdasarkan hasil pemeriksaan massal Kemenkes, Fakultas Kedokteran UI dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Pemeriksaan ini merupakan respon atas ditemukannya penyakit filliariasis/kaki gajah di tempat tersebut (Cepos).
• Di Papua, tingkat kematian ibu dan bayi cukup tinggi. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua, Barnabas Suebu berdasarkan data dari Dinas Kesehatan. Gizi buruk pada ibu hamil sekitar 15,3 persen, balita dan bayi 7,1 persen, gizi kurang 14,5 persen, anemia 52 persen serta tingginya penularan HIV/AIDS (Bintang Papua, 20/09/2010).
21 September
• Menteri Kesehatan janji benahi RSUD Dok II Jayapura (Cepos).
• RS Banti Tembagapura temukan 38 pengidap HIV-AIDS hingga September 2010. Para pengidap semuanya adalah orang dewasa (Cepos).
27 September
• Jumlah penderita AIDS terus bertambah dengan rate kumulatif kasus AIDS tertinggi terdapat di Papua. Data terakhir, 30 Juni 2010, Rate kumulatif di Papua yakni 14,34 angka nasional yakni 9,44 kasus per 100 ribu penduduk. Penyebaran tercepat ialah melalui seks bebas dan pemakaian kondom yang kurang (Cepos).
• 41 orang Warga Nduga tewas akibat wabah diare dan ISPA (Infeksi Saluran Penapasan Akut). Sementara itu ratusan warga lainnya kondisinya terus memburuk karena tidak mendapat pelayanan medis akibat sulitnya transportasi dan jarak yang sangat jauh (Cepos).
29 September
Tingginya TBC di Papua menjadi keprihatinan international, TBC menjadi penyakit terbesar kedua setelah HIV/AIDS di Papua (Cepos).
05 Oktober
41 dokter Papua mendapat beasiswa untuk mengambil spesialisasi. Sangat diharapkan agar setelah pendidikan mereka kembali dan mengabdi di Papua. Oleh karena itu, perlu diproteksi dengan cara diangkat menjadi PNS (Cepos).
09 Oktober
Pelayanan rawat inap RSUD Dok II memprihatinkan. Padahal rumah sakit ini menjadi barometer pelayanan kesehatan di tanah Papua. Selain itu juga ditemukan sistem pelayanan medis yang tak beretika hingga kepedulian tenaga medis yang masih kurang. Lebih jauh masyarakat menilai sejak ada Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), orang Papua justru jarang mendapat pelayanan yang serius. Beda halnya jika pelayanan terhadap mereka yang membayar secara langsung dengan menebus obat secara gratis (Bintang Papua).
25 Oktober
• HIV-AIDS di Papua kian mengkhawatirkan. Berdasarkan angka kumulatif pada akhir Desember 2009, telah mencapai 5.455 kasus, padahal  empat bulan sebelumnya yakni September 2009 sekitar 4.967 kasus. Kenaikan ini sangat signifikan dan meskipun belum ada data resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua, diperkirakan angkanya telah mencapai 7000-an kasus (Cepos).
• Dua distrik di Kabupaten Memberamo Tengah yakni Distrik Kelila dan Distrik Taria belum tersentuh pelayanan kesehatan (Bintang Papua).
29 Oktober
Papua menempati urutan kelima di Indonesia dalam kasus HIV-AIDS yang telah merenggut 5000 jiwa pada 2010 ini. Di RSUD Abepura sendiri terdapat 40 pasien yang meninggal karena penyakit tersebut, sementara 100 orang masih menjalani rawat jalan di VCT Abepura (Bintang Papua).
10 November
Data dari Dinas Kesehatan Supiori menyebutkan jumlah kasus di Supiori sudah ditemui 20 kasus HIV AIDS. Sebenarnya tidak 20 kasus tapi menurut data yang diperoleh dari petugas lapangan menyebutkan sudah 48 kasus HIV-AIDS (Cepos).
12 November
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), Nafsiah Mboi mengatakan banyak kabupaten di Provinsi Papua terkesan kurang peduli terhadap upaya pencegahan HIV AIDS. Sesuai data KPAN pada Desember 2009 jumlah kasus HIV AIDS di Papua mencapai 5.500 kasus HIV AIDS (Bintang Papua)
15 November
Kepala Bidang Pemberdayaan SDM Dinas Kesehatan Biak Numfor, Yubelina Marandof mengatakan hingga Oktober 2010 sekitar 150-an orang meninggal di Biak karena kasus HIVAIDS (Cepos).
16 November
• Usulan Perdasi tentang pelarangan Miras diseluruh Papua semakin menguat setelah mendapat respon positif baik dari fraksi-fraksi maupun anggota DPRP (Bintang Papua).
• Perilaku mengkonsumsi Miras yang tinggi mengakibatkan kasus HIV AIDS semakin meningkat sehingga Papua masuk dalam fase yang berat untuk kasus tersebut (Bintang Papua).
20 November
Perda Kota Jayapura no 13 tahun 2007 mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Jayapura hanya berlaku untuk Puskesmas dan Pustu karena Pemkot belum memiliki rumah sakit sendiri karena RSUD Abepura juga merupakan aset dari Pemrov (Bintang Papua).
29 November
Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua sampai 30 September 2010 jumlah kasus HIV-AIDS mencapai 6303 kasus (Cepos).
2 Desember
Dalam peringatan hari AIDS sedunia di Kabupaten Jayawijaya, Bupati Wempi Wetipo menyampaikan dari data di VCT RSUD Wamena diperoleh 1075 orang yang terkena HIV AIDS, sedangkan di Kabupaten Jayapura didominasi oleh ibu rumah tangga sebanyak 141 kasus, pelajar/mahasiswa 37 kasus, PSK jalanan 3 kasus, kalangan agama 4 kasus, Polri 6 kasus, TNI 10 kasus, PNS 34 kasus, PSK 102 kasus, lain-lain 109 kasus. Dan yang telah meninggal 132, dalam pengawasan 329 (Cepos).

3 Desember
Kasus HIV AIDS di Kota Jayapura sebanyak 1592 kasus, ada 12 ibu hamil yang terinfeksi HIV AIDS (Cepos).
22 Desember
Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori melaporkan bahwa dari 38 kampung yang tersebar di 5 distrik ditemukan 70-an penduduk mengalami gizi buruk (Bintang Papua).
























KesejahteraanUmum
7 Januari
Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri tahun 2010 untuk Kabupaten Biak Numfor berjumlah 6 miliar (Papua Pos).
12 Januari
Sebanyak 9000 warga miskin di Biak belum terjaring dalam program Jamkesmas 2010 (Bintang Papua & Papua Pos).
22 Januari
Sebanyak 30 orang yang tergabung dalam Tim Pusat Pengembangan MIFEE melakukan peninjauan tempat atau lokasi untuk pengembangan pertanian (Papua Pos).
29 Januari
Pemerintah Kabupaten Mimika berencana membangun 17.000 unit rumah layak huni untuk warga yang tersebar di 12 distrik (Bintang Papua).
11 Februari
Berdasarkan Keputusan Gubernur no. 195 tahun 2009 dan didukung Surat Edaran Walikota Jayapura no. 561 dan 150 tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua, maka UMP Papua pertahun 2010 menjadi Rp 1.316.500 perbulan (Bintang Papua & Papua Pos).
12 Februari
Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Biak Numfor menyalurkan dana bantuan sebesar 2 miliar bagi pengembangan usaha agribisnis pedesaan kepada 20 kelompok tani (Bintang Papua).
16 Februari
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Papua akan mengucurkan dana senilai 300 miliar bagi para petani dalam usaha untuk mendukung program Respek (Papua Pos).
17 Februari
Alokasi anggaran senilai 5 miliar untuk pembangunan pasar bagi mama-mama Papua dinilai masih kurang karena dana yang diperkirakan mencapai 15 miliar (Bintang Papua).
18 Februari
Kabupaten Pegunungan Bintang mulai dilirik oleh Pemerintah Pusat sebagai pangsa energi baru di Indonesia. Pasalnya Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro akan segera diresmikan di Distrik Kiwirok (Bintang Papua).
1 Maret
Masyarakat di lokasi pendulang Degeuwo Kabupaten Paniai meminta kepada pemerintah agar menutup tempat-tempat hiburan dan penjualan Miras (Bintang Papua).


10 Maret
• Pembangunan pasar tradisional bagi Mama-Mama Papua sampai saat kini belum jelas karena status tanah untuk pembangunan pasar tersebut belum jelas (Bintang Papua).
• Penerima jatah Raskin di Kabupaten Supiori pada tahun 2010 ditetapkan sebanyak 10.496 rumah tangga sasaran (Bintang Papua).
17 Maret
• Warga dari Kabupaten Mambramo Tengah melakukan aksi demo untuk memprotes hasil penerimaan CPNS formasi 2009. Aksi demo dilakukan di perwakilan Mambramo Tengah di Jaya Asri Jayapura (Bintang Papua).
• Massa yang tergabung dalam SOLPAP melakukan aksi penggalangan dana di Abepura. Menurut Koordinator, Robert Jitmau aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintah yang belum membangun pasar bagi mama-mama asli Papua (Papua Pos).
24 Maret
Penyaluran beras Raskin untuk Kabupaten Nduga hanya berlaku April 2009. Meskipun pembayaran sudah diserahkan sampai Juni, tetapi stok di Dolog Wamena terbatas (Papua Pos).
22 April
Di Paniai setiap kampung mendapatkan dana 200 juta. Dampak dari program ini kesejahteraan masyarakat  Paniai meningkat, ungkap Bupati Paniai, Naftali Yogi (Cepos).
28 April
Knowlegde center mengadakan pelatihan kepada pedagang asli Papua berbisnis di Jayapura. Pelatihan ini  dikuti oleh 40 orang yang selama ini berbisnis (Cepos).
10 Mei
Program pemerintah untuk mendukung pembangunan di wilayah luar perkotaan akandibangun 71 unit rumah sehat sederhana. Ke-71 unit rumah itu antara lain, kota Jayapura 11 unit, Kabupaten Jayapura 10 unit, Kabupaten Waropen 10 unit, Kabupaten Membramo Tengah 10 unit, Kabupaten Nabire 10 unit, Kabupaten Merauke 10 unit dan Kabupaten Mappi 10 unit (Cepos).
13 Juli
Tiga perusahaan baru akan membuka kebun kelapa sawit. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Papua Agro Lestari, Bio Inti Agrindo PT Nusa Persada Mulia dan PT Agri Prima Cipta Persada dan ditambah dengan PT Karya Bumi Papua dan PT Cendrawasih Papua Mandiri (Cepos).
14 Juli
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mendapat bantuan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan berupa 3 unit kapal nelayan. Ketiga kapal nelayan ini langsung diberikan kepada 3 kabupaten yakni, Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Merauke (Cepos).


03 September
Bidang ekonomi kerakyatan dianaktirikan dari 4 amanat UU no21 tentang Otsus dengan 4 program prioritas yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Bahkan porsi anggarannya dalam APBD Provinsi Papua belum jelas. Padahal bidang inilah yang langsung menyentuh masyarakat asli Papua (Cepos).
07 September
• Program dusun sagu tanam, berperan atasi krisis pangan. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama PT.Freeport Indonesia, Universitas Papua dan Keuskupan Timika. Ketahanan pangan yang dibangun berbasis kearifan lokal yaitu membuka Dusun Sagu Tanam di Kawasan Nayaro Kabupaten Timika (Cepos).
• Badan Pusat Statistik Provinsi Papua menyebutkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Papua pada 2009. Persentasenya ialah 37,53 pada 2009 dari 40,78 pada 2007. Konsep yang digunakan ialah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penurunan ini menurut Kepala BPS Provinsi Papua, Djarot Soetanto, karena program Respek yang dibuat oleh pemerintah yang mendorong pembangunan di kampung-kampung. Hal yang sama terjadi di Provinsi Papua Barat. Menurut BPS Provinsi Papua Barat, angka penduduk miskin per maret 2009 adalah 256.840 (34,71 persen), turun sebesar 0,23 persen atau sebanyak 590 rumah (Suara Perempuan Papua).
09 September
• Masyarakat kecewa dengan kinerja Pemkab Kepulauan Yapen atas penyaluran Bahan Bantuan Rumah (BBR) dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Papua. Ketua Pansus Pengawal Bencana Alam, Boy Markus Dawir bahkan menilai hingga saat ini masyarakat belum menerima bantuan Bahan Bantuan Rumah (BBR). Hal ini terungkap saat bertatap muka dengan masyarakat dari 4 kampung yakni Wadapi, Wabuayar, Wanampompi dan Wahuti Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepualauan Yapen. Ternyata  bantuan tersebut masih ada di gudang penyimpanan barang bantuan dan belum disalurkan oleh pemda (Cepos).
13 September
Kondisi PDAM yang sangat memprihatinkan akan dikelola secara profesional oleh Pemda Jayawijaya. Diharapkan PDAM tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga memberikan PAD bagi daerah (Cepos).
14 September
Perkoperasian di Keerom Memprihatinkan karena dari 92 koperasi yang terdaftar, cuma 10 saja yang beroperasi (Cepos).
16 September
• PT. PLN ranting Timika menyita 600 meteran ilegal. Selain itu juga memutuskan sejumlah pelanggan yang menunggak pembayaran selama berbulan-bulan serta menambah daya secara ilegal (Cepos).
• Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) di Kabupaten Biak Numfor tergolong sukses. Usaha yang dilakukan tetap memperhatikan potensi di kampung-kampung. Hingga kini sudah terdapat 50 kelompok PUAP dengan setiap kelompok mendapat bantuan sebesar 100 juta. Bantuan ini merupakan bantuan dari pemerintah pusat untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga terdapat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar 28 Miliar. Jika ditambah dana sharing sebesar 20% dari Pemrintah Kabupaten Biak serta dana Respek, dana yang mengalir ke kampung mencapai ratusan juta rupiah (Cepos).
• 30 % penduduk Kota Jayapura tergolong miskin dari 238.824 jiwa. “Mereka sangat sulit memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti sandang, pangan dan papan. Yang lain bisa memenuhi kebutuhan dasar saja tetapi sulit memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan dan lainnya, “ ungkap Kepala Bappeda Kota Jayapura, Frans Pekey. Di tempat lain, Plt. JP Nerokouw menilai pelaksanaan program kemiskinan di Kota Jayapura cukup berhasil karena belum menimbulkan permasalahan yang meresahkan masyarakat, meskipun masih ada hambatan dan kekurangan (Bintang Papua).
17 September
Pemprov membangun 651 unit rumah di Keerom selama tahun 2001-2009 yang dihibahkan kepada masyarakat lokal. Tujuannya adalah untuk memenuhui penyediaan papan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah serta memenuhi kebutuhan perumahan yang layak huni, usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. Selain itu masyarakat juga menerima jaminan hidup seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, gula pasir, sabun dan ikan kaleng selama 3 bulan (Cepos).
23 September
Selama triwulan II tahun 2010, ekonomi Papua tumbuh sebesar 0,43 persen. Dasar yang dipakai adalah Produk Domesti Bruto Regional. Leo Tandjarang, Pimpinan Bank Indonesia Jayapura mengungkapkan bahwa pertumbuhan ini sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan yang memiliki share sebesar 41,87 persen (Bintang Papua).
27 September
• Penggunaan kendaraan harus dibatasi. Hal ini dikatakan  kepala dinas perhubungan propinsi Papua Solaiman Wairo di kantor gubernur, karena akhir-akhir ini sering terjadi kemacetan (Cepos).
• Di Merauke, 2.932 rumah dibangun untuk penduduk lokal. Dana yang digunakan dalam pembangunan rumah, 130 unit rumah dari dana Otsus, 1.941 unit rumah dari dana alokasi umum dan 86 unit rumah dari dana APBN. Kepala dinas perindustrian imigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Merauke, Teguh Santoso mengatakan bahwa penataan pemukiman bagi penduduk lokal ini, sebagai upaya dari pemerintah untuk membuat kehidupan rakyat semakin baik (Cepos).
04 Oktober
Harga kebutuhan pokok dan lainnya di Papua sangat tinggi karena Papua hanya menjadi daerah pemasaran. Oleh karena itu, menurut Berth Kambuaya, pemerintah pusat perlu mendirikan pusat-pusat produksi di Papua. Secara terpisah, Menko Perekonomian, Hatta Radjasa menilai pusat pertumbuhan ekonomi perlu dibangun di Papua. Ini penting agar ekonomi di Papua dapat meningkat karena berdasarkan laporan dari Gubernur Suebu sebagian besar dana, 15 triliun keluar dari Papua (Cepos).
05 Oktober
Banjir Badang di Wasior, 11 tewas, puluhan warga luka-luka dan ratusan warga masih dalam pencarian (Cepos).



08 Oktober
Di Kabupaten Puncak Jaya, bencana kelaparan tahunan masih terjadi. Sejak tahun 2009-2010 sudah 26 orang meninggal akibat kelaparan. Bencana kelaparan tersebut terjadi di Kampung Agandugume, Distrik Agandugum (Cepos).
12 Oktober
Hingga Senin (11/10), sudah ditemukan 148 orang yang tewas akibat banjir badang di Wasior. Masih terdapat 123 orang yang dinyatakan hilang. 1/3 penduduk yang selamat mengungsi ke Manokwari. Sementara itu, adanya  isu pembalakan liar sebagai penyebab banjir dibantah oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gusti Muhamad Hatta (Cepos).
13 Oktober
Sebagian besar masyarakat Kabupaten Jayapura, khususnya wilayah pembangunan IV belum memiliki rumah layak huni. Kebanyakan atapnya dari rumput, tidak mempunyai dinding dan beralaskan tanah. Mereka tersebar di Distrik Unurumguay, Yapsi, Lereh dan Airu (Bintang Papua).
30 Oktober
Keberadaan anak jalanan di Abe dan Heram perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kota. Dalam beberapa sejumlah kasus pencurian, 5-10 persen melibatkan anak-anak umur 5-8 tahun. Setidaknya ada 16 kasus krijinal yang pelakunya ialah anak jalanan atau lebih dikenal dengan anak aibon. Umumnya mereka adalah korban ketidakharmonisan orang tua atau pun karena yatim danatau piatu (Cepos).
04 November
Komisi D DPRP menegaskan pada Desember atau menjelang Natal 2010 mama-mama pedagang asli Papua sudah menempati lokasi pasar sementara di eks Kantor BIKDA Provinsi Papua, tepatnya di Jalan Percetakan (Bintang Papua).
05 November
Jumlah pencari kerja di Kota Jayapura per November 2010 tercatat 7053 orang (Bintang Papua).
10 November
Masyarakat di Distrik Waan yang berada di bagian Selatan Pulau Kimaam mengalami kekurangan pangan. Dikuatirkan masyarakat mengalami kelaparan (Cepos).
11 November
Dinas Pekerjaan Umum Papua memberdayakan pengusaha asli Papua golongan lemah dengan membantu dana sebesar 15 miliar (Cepos).
16 November
Puluhan kontraktor putra daerah menggelar aksi demo damai di DPRD Mimika. Mereka mempertanyakan dana pemberdayaan pengusaha asli senilai 4 miliar yang biasa diberikan dalam bentuk proyek (Bintang Papua).
18 November
Pasar bagi pedagang asli Papua akan rampung pada akhir Desember mendatang (Cepos).
19 November
• Para PNS di Pemrov Papua menggelar aksi demo menuntut pembayaran tambahan penghasilan bersyarat (Bintang Papua).
• Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Marthen Tangaran mengungkapkan bahwa sampai saat ini tercatat hampir 700 orang tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan dan yayasan di Papua (Cepos).
20 November
• Divre Bulog Papua mengimpor beras dari Vietnam sebanyak 10.000 ton (Cepos).
• Penerimaan CPNS Kabupaten Keerom dibuka untuk 222 formasi dan didominasi formasi untuk SMA/sederajat (Cepos).
• Penerimaan CPNS di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 236 formasi (Bintang Papua).
22 November
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Keerom, Sefnat Sembolon mengungkapkan bahwa dana pembangunan kampung dari dana APBD Keerom tahun 2010 akan segera dicairkan untuk tahap pertama (Bintang Papua).
23 November
Mama-Mama Pedagang Asli Papua mendapat bantuan dana dari Perindakop Provinsi Papua sebesar 600 juta serta 1 unit kendaraan truk seharga 200 juta (Bintang Papua).
25 November
• Pelamar CPNS di Kabupaten Mimika sebanyak 908. Pelamar ini didominasi oleh formasi umum 863, formasi guru 22 dan formasi kesehatan 23 (Cepos).
• Pendaftaran CPNS di Biak didominasi oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 200 pelamar (Cepos).
• Pendaftaran CPNS di Kabupaten Jayapura sudah mencapai 600 pelamar (Cepos).
26 November
• Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Papua, Wasuok Demianus Siep menjelaskan populasi komunitas adat terpencil di Provinsi Papua hingga tahun 2009 mencapai 32.815 KK atau 155.426 jiwa yang tersebar di 415 lokasi, 386 kampung dan 98 distrik (Cepos).
• Pelamar CPNS di Kabupaten Keerom sebanyak 1072 pelamar (Cepos).
27 November
• Pendaftaran CPNS di Keerom sebanyak 2371 orang (Cepos).
• Pendaftaran CPNS di Kabupaten Jayapura sebanyak 1000 orang (Cepos).
• Gudang Bulog di SP IV Tanah Miring Merauke dipalang warga Marind sebagai pemilik tanah. Akibatnya penyaluran raskin mengalami kendala.
30 November
Pemerintah Kabupaten Biak membangun 30 unit rumah sederhana sehat bagi warga yang kurang mampu (Cepos).
6 Desember
Pemerintah Kabupaten Biak mengalokasikan dana Otsus sebesar 8 miliar untuk membiayai pembangunan 80 unit rumah tipe 45 bagi masyarakat (Bintang Papua).
8 Desember
Ratusan warga dari Distrik Yapsi dan Kaureh sebagai pemilik tanah perkebunan Kelapa Sawit menggelar demo di Kantor Bupati Jayapura. Mereka meminta agar pihak pemerintah mengganti rugi tanah yang dipakai oleh PT Sinar Mas (Cepos).
18 Desember
Penyaluran Raskin hingga pertengahan Desember 2010 di Kota Jayapura telah mencapai 99,55 %. Hal ini terungkap dalam evaluasi pelaksanaan program kemiskinan di Kota Jayapura (Cepos).
23 Desember
Asosiasi Bupati se Pegunungan Tengah menyerahkan bantuan dana sebesar 700 juta kepada Kabupaten Teluk Wondana yang mengalami musibah banjir bandang pada Oktober yang lalu (Cepos).
24 Desesember
Rencana (Pemprov) Papua membangun pasar permanen bagi mama-mama Papua  dengan 6 lantai di Kompleks Damri membutuhkan biaya yang sangat besar, 141 miliar. Anggaran ini bersumber dari APBD Provinsi 5 miliar yang terdiri dari perencanaan pasar permanen 2,7 miliar dan pasar sementara terdiri dari fisik 2 miliar, perencanaan 200 juta dan pengawasan 100 juta. Hal ini dikatakan oleh  Kepala Bidang Cipta Karya dan Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum  Provinsi Papua, Adelison Sinaga (Cepos).
30 Desember
Dana Operasional sekolah (BOS) bagi sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Biak Nunfor pada tahun 2011 mendatang berjumlah 13 miliar. Jumlah dana BOS itu dialokasikan untuk SD sebesar 9 miliar, untuk SMP 4 miliar. Setiap siswa/murid  untuk tingkat SD memperoleh dana itu sebesar  375 ribu pertahun, sementara siswa SMP 400 ribu pertahun. Pengelolaan dana Bos itu juga agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan dan menyerahkannya kemasing-masing rekening sekolah.  Tetapi kali ini dana BOS itu akan masuk sebagai khas daerah (APBD), pengelolaan serta pengawasannya bakal lebih diperketat. Sistim ini tidak hanya berlaku di Kabpaten Biak Nunfor, namun di seluruh daerah. Hal ini disampaikan oleh Frengky Korwa kepada Cenderawasi Pos.





Konflik, Damai dan Rekonsiliasi
5 Januari
Dua kelompok suku yakni Dani dan Damal yang bermukim di Kampung Kwamki Lama Mimika terlibat dalam bentrokan. Kejadian ini disebabkan masalah perselingkuhan (Bintang Papua).
9 Januari
Aksi saling serang antar kedua suku di Kwamki Lama, Mimika belum berakhir. Kejadian ini telah memakan korban sebanyak 70 orang dan 1 telah meninggal (Bintang Papua & Papua Pos).
10 Januari
Pihak kepolisian diminta dapat menegakkan hukum bagi warga yang terlibat kasus pertikaian di Kwamki Lama. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota DPRD Mimika, Elminus Mom (Papua Pos).
12 Januari
Aparat keamanan telah dan terus mengupayakan negosiasi dengan warga yang terlibat dalam peperangan di Kwamki Lama Mimika. Namun warga sendiri berkeinginanmenyelesaikan permasalahan dengan adat mereka yakni dengan perang  (Papua Pos).
13 Januari
Penyelesaian pertikaian di Kwamki Lama, Mimika tidak harus mengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini PT Freeport. Karena pertikaian ini tidak berkaitan dengan perusahaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh tokoh perempuan dan anggota DPRD Mimika, Anastia Tekege. Selain itu juga DPRD Mimika akan membentuk tim khusus (Bintang Papua & Papua Pos).
14 Januari
Aparat Polres Mimika dan Brimob Detasemen B Papua berhasil menangkap para kepala perang di Kwamki Lama (Papua Pos).
15 Januari
Masyarakat menilai perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dipaksa, apalagi pihak aparat menangkap para kepala perang (Papua Pos).
16 Januari
Komisi I DPR RI dalam kunjunga kerja ke Provinsi Papua menyetujui dilakukan dialog nasional antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat (Papua Pos).
21 Januari
Dua kelompok warga yang bertikai di Kwamki Lama menggelar prosesi adat perdamaian yang ditandai dengan mematahkan busur dan anak panah (Bintang Papua & Papua Pos).
23 Januari
• Pejabat PT Freeport dipanggil Komnas HAM terkait konflik di Papua dan aliran dana untuk masyarakat Papua (Papua Pos).
• Masyarakat Paniai di Mimika mendatangi Kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasi terkait kematian Isodorus Edoway (Siswa SMP) (Papua Pos).
25 Januari
Peristiwa penembakan kembali terjadi di areal Freeport. Penembakan ini dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Penembakan ini menyebabkan 9 orang tertembak, 5 orang karyawan dan 4 anggota brimob (Bintang Papua).
26 Januari
• Dewan Adat Papua menanggapi kasus penembakan di areal Freeport, DAP meminta TNI dan Polisi di sepanjang areal Freeport ditarik untuk sementara guna mencari tahu siapa pelaku penembakan tersebut (Bintang Papua).
• Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay mendesak aparat kepolisian agar segera mengungkapkan pelaku penembakan di areal Freeport (Bintang Papua).
27 Januari
Kalangan DPRD Mimika mempertanyakan pengamanan di areal Freeport seiring peristiwa penembakan terhadap bus karyawan. DPRD Mimika menilai pengamanan yang dilakukan masih lemah. Selain itu masyarakat Mimika menjadi bingung adanya penembakan di areal Freeport (Papua Pos).
3 Februari
Sekitar 500 karyawan Freeport menggelar aksi demo damai dengan doa bersama di alun-alun Mile Post 68. Aksi ini untuk mengenang teror penembakan yang selama ini terjadi di areal Freeport (Papua Pos).
8 Februari
Warga petani Tanah Hitam, Distrik Abepura kembali diteror oleh orang yang tak dikenal (Bintang Papua).
11 Februari
Kantor Polres Jayapura dirusak oleh massa. Pengrusakan dan penyerangan oleh massa ini terkait dengan pembunuhan terhadap Willy Aud di Jalan Kebun BTN Sinpama, Kelurahan Dobonsolo Yahim, Distrik Sentani (Bintang Papua).
12 Februari
Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Willy Aud diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak pelaku harus membayar 200 juta (Bintang Papua).
16 Februari
Seorang anggota Brimob Polda Papua, Briptu Suhrul meninggal karena ditusuk. Berita meninggalnya Suhrul masih simpan siur, ada yang mengatakan bahwa ditembak oleh OPM dan informasi yang lainnya korban tewas akibat ditusuk di bagian lehernya (Bintang Papua & Papua Pos).
17 Februari
Pihak kepolisian akan terus menelusuri pembunuhan terhadap anggota Brimob Suhrul di Puncak Jaya. Pihak kepolisian menduga keterlibatan OPM di dalam pembunuhan tersebut (Bintang Papua).
20 Februari
Ketua Esekutif Nasional Front Perjuangan Papua Barat, Selivus Bobii mengatakan harus ada Pengadilan HAM di Papua karena begitu banyak pelanggaran HAM terjadi di Papua (Papua Pos).
1 Maret
Rencana dialog Papua – Jakarta dalam rangka menyelesaikan konflik di Papua pada saat ini sedang melakukan konsolidasi ke kabupaten-kabupaten di Papua. Hal ini dilakukan untuk menampung pendapat dan pandangan rakyat tentang perlunya dialog tersebut (Papua Pos).
24 Maret
Seorang Napi LP Abepura, Faskalius Fatubun dianiaya oleh seorang petugas LP, akibatnya Fatubun mengalami luka yang cukup serius (Papua Pos).
25 Maret
Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Biak Numfor telah menangani 32 kasus tindak pidana kriminal selama priode Januari – Maret 2010. Dari 32 kasus ini sebagian besar menyangkut kasus penganiayaan (Papua Pos).
29 Maret
Forum LSM Biak Numfor menggelar acara konsultasi publik berupa dialog warga Propinsi Papua dengan Jakarta. Acara ini diikuti oleh 50 elemen masyarakat yang ada di Biak (Papua Pos).
10 Mei
Kepala Dinas Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa, Jan P Sondakh meminta masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tetap menjaga kerukunan hidup antar agama sehingga Papua sebagai wilayah zona damai tetap terjaga dan kondusif (Cepos).
06 Juni
Ketua Elsham, Ferry Marisa mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga mengurangi jumlah pasukan ke Papua (Cepos).
3 Juli
Sejak penyerangan Pos Polisi oleh TPN OPM di Tingginambut, pembangunan di Puncak Jaya sampai saat sekarang ini masih tertutup. Begitupula dengan kegiatan persekolahan (Bintang Papua).
13 Juli
Puluhan Napi Lapas Kelas IIA Abepura mengamuk dan memukuli penjaga Lapas karena petugas tersebut menyita uang milik seorang Napi sebesar 9,8 juta (Bintang Papua).
14 Juli
Pasca bentrokan pada tanggal 10 Juli di Karubaga, Tolikara terjadi bentrok susulan yang mengakibatkan 2 orang meninggal (Cepos & Bintang Papua).


19 Juli
Dua kelompok warga yang bertikai di Kabupaten Tolikara akhirnya bersepakat damai. Hal ini ditunjukkan dengan pematahan anak panah oleh Bupati Jhon Tabo yang disaksikan oleh kedua kelompok warga tersebut di Lapangan Merah Putih Karubaga (Cepos).
23 Juli
Kelompok OTK kembai menjalankan aksinya di Kampung Kalome, Puncak Jaya. Mereka membakar 3 unit kendaraan yang melakukan perjalanan menuju Mulia (Cepos).
9 Agustus
Panggilan terhadap Duma Sokrates Sofyan Yoman dari Polda Papua berkaitan dengan pernyataannya yang memojokkan aparat TNI tentang kasus di Puncak Jaya tidak digubriskan oleh Sokrates. Sokrates mengatakan bahwa jangan pernah berpikir bahwa TNI/Polri adalah pemilik kebenaran atau segala-galanya (Bintang Papua).
13 Agustus
Pemanggilan terhadap Sofyan Sokrates Yoman oleh pihak Polda Papua terkait pernyataannya terhadap TNI/Polri mengundang reaksi dari pihak gereja. Sebagai bentuk keprihatinan Gereja akhirnya menyerukan dialog nasional. Pernyataan ini dikeluarkan dari hasil sidang para petinggi Gereja di Tanah Papua, yakni Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Jemima J Mirino Krey, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia Pdt. Lipius Biniluk, Ketua Sinode Kingmi Tanah Papua Pdt. Beny Giay, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Pdt. Andreas Kogoya dan Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Lajar, ofm (Bintang Papua).
31 Agustus
Kasus tewasnya Opinus Tabuni pada acara Peringatan Hari Pribumi Sedunia di Wamena sampai saat sekarang belum jelas pengungkapan pelaku pembunuhan tersebut. Theo Hesegem (Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah) mempertanyakan proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian (Bintang Papua).
01 September
Stigma makar, separatis dan OPM adalah upaya pembungkaman. “DPRD Provinsi Papua harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghapus stigma makar dan separatis bagi orang Papua, “demikian diungkapkan Johanis H Maturbongs, dari tim Advokasi dan penegakan HAM Papua. Bahwasannya, apa yang diungkapkan masyarakat papua adalah bagian dari kebebasan pers yang dijamin undang-undang (Bintang Papua).
02 September
Dialog Jakarta-Papua perlu segera dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dan mencairkan kebuntuan pelaksanaan UU Otsus no.21 tahun 2001. “Perlu komunikasi konstruktif antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, diperlukan ruang dialog sehinggga ada titik temu bagaimana masyarakat Papua bisa tenang hadapi kehidupannya ke depan,”ungkap Ketua DAP Biak, Yan Pieter Yarangga (Bintang Papua).
15 September
Dialog Jakarta-Papua yang tengah digagas oleh LIPI ditolak oleh SBY karena dinilai berbau politik dan membahayakan eksistensi negara. Presiden lebih memilih komunikasi konstruktif dengan Papua dalam kerangka evaluasi otsus sebagai bentuk dialog untuk membangun Papua yang lebih baik (Bintang Papua)
16 September
Tawaran komunikasi konstruktif SBY disambut baik oleh salah satu penggagas Dialog Jakarta-Papua, P.Neles Tebay, Pr. Menurutnya hal ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap orang Papua. Akan tetapi perlu diberi penjelasan lebih lanjut akan apa yang dimaksudkan dengan “komunikasi Konstruktif”. Artinya format serta siapa yang akan melakukan komunikasi itu jelas agar diketahui semua pihak di Papua. selain memantau niat baik ini, pihaknya bersama LIPI akan tetap upaya yang telah dirilis dan terus melakukan konsultasi publik (Bintang Papua).
25 September
Tokoh Agama dari Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha di Papua wajib menyebarkan perdamaian. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan dengan menteri Agama, Bahrul Hayat. Menteri  mengajak para tokoh agama agar membangun kerukunan antar agama terutama karena sikap saling curiga mengancam perdamaian antar agama(Cepos).
30 Oktober
Kasus pelanggaran HAM di Papua disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak jelas atau tidak berjalan. Menurut, John Djonga Pr, “semua peristiwa itu terjadi selain karena ketidakadilan, ketidakseimbangan itu juga adalah persoalan Sumber Daya manusia pada masyarakat maupun aparat.” Apabila pemerintahan yang tak berpihak kepada masyarakat ini terus terjadi dan hukum tidak berjalan maka masyarakat akan bergerak dengan cara mereka sendiri pula. Oleh karena itu reformasi hukum dan reformasi militer perlu segera dilakukan (Bintang Papua).
04 November
Ketua Komnas HAM Papua, Jules Ongge mengungkapkan sejak bulan Februari hingga saat kini Komnas HAM telah menerima 6 kasus pengaduan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura (Cepos).
06 November
Agen Pugo Kiwo, salah satu korban penyiksaan oleh oknum TNI di Tinggi Nambut mengadu ke Komnas HAM (Bintang Papua).
18 November
Konflik yang terjadi di Kampung Yoka diduga dilakukan oleh Warga Pegunungan Tengah menyebabkan banyak rumah yang terbakar. Penyebabnya adalah lagu yang isinya menghina masyarakat Pegunungan Tengah (Cepos).
22 November
Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengeluarkan seruan untuk tetap menjaga suasan kedamaian pasca bentrok di Yoka (Bintang Papua).
24 November
Dewan Adat Papua siap menjadi fasilitator perdamian antara kedua suku dalam kasus penyerangan Kampung Yoka (Bintang Papua).


27 November
Pertikaian di Kampung Yoka diakhiri dengan penandatangan 11 kesepakatan damai dari kedua kelompok masyarakat. Selain masyarakat yang menandatangi, pihak pemerintah Kota Jayapura diwakili oleh Pejabat Walikota, Elieser Renmaur (Cepos).
29 November
Kelompok orang yang tak dikenal kembali beraksi di Jalan Trans Gunung Merah, Kampung Nafri, Abepura. Kelompok ini menembaki para pengguna jalan yang berkendaraan. Aksi ini menyebabkan satu warga meninggal (Cepos).
30 November
• Pihak kepolisian, Brimob melakukan penyisiran di daerah konflik Nafri. Dari penyisiran ini tidak ditemukan pelaku. Menurut keterangan diduga pelakunya 4-5 orang dengan ciri-ciri berambut gimbal (Cepos).
• Sebanyak 16 kelompok korban pelanggaran HAM yang terdiri dari, Wasior (2 orang), Wamena (2 orang), Timika (2 orang), Biak (2 orang), Sorong (2 orang), Serui (1  orang), Komunitas survivor Abepura (4 orang) dan IKOHIK2N (2 orang) menyimpulkan bahwa selama ini Negara tidak bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM yang mereka alami (Bintang Papua).
2 Desember
Pelanggaran HAM di Papua yang terus meningkat, dinilai oleh DAP bahwa lemahnya kinerja dari Komnas HAM Papua (Bintang Papua).
6 Desember
Penembakan terjadi di daerah Puncak Jaya oleh OTK. Penembakan ini dilakukan terhadap seorang tukang ojek bernama Anas. Pelaku penembakan ini berjumlah 4 orang (Cepos & Bintang Papua).
8 Desember
Terkait kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum dibuka dalam bentuk pengakuan dan proses pengadilan kepada para pelakunya, dinilai oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua dan Kontras bahwa negara tidak melindungi dan menghargai warga negaranya (Cepos).
11 Desember
• Perayaan memperingati upacara Anti Kekerasan Terhadap Papua dilakukan dengan menyalakan 1000 lilin di depan kantor MRP (Bintang Papua).
• Komnas HAM Papua berkunjung ke Wamena untuk memantau kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan pada perayaan HUT Papua Merdeka di Markas OPM Yagum, Bolakme pada tanggal 1 Desember yang lalu (Bintang Papua).
15 Desember
Tersangka yang membuat kericuhan di Lapas Abepura akhirnya dipindahkan ke tahanan Polda Papua. Mereka adalah, Fillep Karma, Buchtar Tabuni, Dominggus Pulalo, Alex Elopere dan Lopes Karubaba (Bintang Papua).

23 Desember
Dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Johanis Maturbongs (Koordinator Kontras), Peneas Lokbere (Koordinator BUK) dan Olga Hamadi (Kontras Papua) menyatakan bahwa praktek penegakan HAM di Papua belum dikelola secara baik. Walaupun sudah ada regulasi yang menjamin HAM, namun diskriminasi dan keberpihakan dari pihak aparat dan pemerintah masih banyak terjadi (Bintang Papua).

























Otsus
4 Januari
Dana Otsus di Kabupaten Mimika senilai 1,1 miliar yang harus digunakan untuk subsidi penerbangan perintis ke Distrik Jila, diduga bermasalah karena dialihkan untuk membeli mobil pejabat Dinas Perhubungan (Bintang Papua).
9 Januari
Dalam acara rekonsiliasi Gerakan Demokrasi Aceh – Papua di Banda Aceh, Jeffrey Papare yang mewakili masyarakat sipil Papua menungkapkan bahwa masyarakat Provinsi Papua belum merasakan hasil Otsus yang diberlakukan pada tahun 2001. Berdasarkan data statistik pusat sekitar 81% masyarakat Papua hidup di bawah garis kemiskinan (Papua Pos).
11 Januari
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Achmad Hatari mengatakan dana Otsus bagi Provinsi Papua 2010 mengalami penambahan sebesar 80 miliar, sedangkana dana infrastruktur tetap sama dengan 2009 yakni 800 miliar (Papua Pos & Cepos).
28 Januari
DPD RI akan segera membuat Pansus untuk menyempurnakan UU Otsus Papua dan Papua Barat (Bintang Papua).
4 Maret
Dewan Adat Papua menilai sebagian besar dana Otsus digunakan sebagai alat politik dan kepentingan para pejabat (Papua Pos).
24 Maret
Pencairan dana Otsus yang sebelumnya dicairkan dalam empat tahap namun pada tahun 2010 pemerintah pusat melalui Dirjen Keuangan RI akan mencairkan dana Otsus pertriwulan (Papua Pos).
29 April
Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten /kota di Papua penyelenggaraan pemerintahannya menunjukkan peningkatan sedangkan pelaksanaan otonomi daerah  baru atas 9 kabupaten otonomi daerah baru dilakukan pemerintah pusat berdasarkan pemendagri no. 23/2010 tentang tata cara pelaksanaan  evaluasi daerah otonom baru dan juga pelaksanaan bitek ; strategis karena dilaksanakan pada tempat yang tepat (Cepos).
30 Maret
Wacana rekonstruksi UU Otsus kembali digelar oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura dengan menghadirkan 3 nara sumber, Yusak Reba (Fakultas Hukum Uncen), Frederik Sokoy (FISIP Uncen) dan Kenny Mayabubun (Aktivis Foker) (Bintang Papua).
21 Mei
Bupati Jayapura, Habel Suwae mengatakan bahwa pembagian dana Otsus perlu dikaji ulang. Sebab, OTSUS muncul karena tuntutan masyarakat Papua dan ada perkembangan pemekaran di Papua (Cepos).
09 Juni
Massa mendatangi gedung DPRD Biak Numfor meminta implementasi Otsus secara menyeluruh. Massa ini dipimpin oleh Adol Baransano dan ada tiga hal yang disampaikan: pertama, pengimplementasian Otsus secara sungguh-sungguh tanpa diboncengi kepentingan politik. Kedua, SK no. 14 MRP tentang bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota harus orang asli Papua juga diakomodir. Ketiga, mengejar oknum pelaku penembakan di Puncak Jaya harus mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikannya tanpa mengorbankan masyarakat umum (Cepos).
11 Juni
• Keberpihakan Otsus bagi pengusaha asli Papua belum nyata. Sebab, nyatanya selama ini, pengusaha-pengusaha produktif dikuasai oleh pengusaha pendatang-non Papua. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Bidang Pengembangan Pengusaha Orang Asli Papua, Aples Numberi (Cepos).
• Pertemuan di Gedung MRP selama dua hari diikuti oleh masyarakat asli Papua. mereka meminta agar Otsus dikembalikan karena dinilai tidak berhasil. Dalam pertemuan tersebut membentuk tujuh komisi untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi selama berlakunya Otsus 2001-2010; komisi kelembagaan, kebijakan otsus, HAM dan sosial-ekonomi dan budaya, komisi identitas, pengembangan karakter persatuan dan leadership serta komisi perempuan dan anak serta persoalannya dan komisi SK MRP no. 14/2009 dan komisi rekomendasi (Cepos).
19 Juni
Ribuan masyarakat asli Papua dari berbagai golongan, baik mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh adat dan organisasi kelembagaan menggelar demo damai ke gedung DPR dalam rangka menolak Otsus yang dinilai gagal dan meminta referendum (Cepos).
26 Juni
Gubernur Barnabas Suebu menanggapi aksi demo tentang Otsus. Menurut Suebu Otsus tidak gagal karena langsung ke kampung-kampung (Bintang Papua).
2 Juli
Pemerintah Provinsi Papua telah mentransfer dana Otsus tahap II sebesar 30 % di seluruh kabupaten/kota sehingga totalnya mencapai Rp 360.885.225.900 (Cepos).
5 Juli
• Sekjen Presidium Dewan Papua, Thama Alhamid, mengatakan isu tentang OPM merupakan upaya dari pemerintah untuk mengalihkan isu kegagalan Otsus di Papua (Bintang Papua).
• Meskipun sudah memasuki tahun ketiga, realisasi program Respek belum nampak kepada kaum perempuan di Kabupaten Asmat. Dari kunjungan Turkam Wakil Gubernur  Paspua, Alex Hesegem, di Distrik Akast, Kabupaten Asmat, terungkap dana Respek 15 % kepada perempuan tidak diberikan. Menurut pendamping Respek 15 di Kabupaten Asmat Yosef Sayory, bantuan dana Respek dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar 100 juta, sudah diatur sesuai dengan prosedur. Dimana tahun 2008, sebayak 15 % dana Respek bagi perempuan atau mama di kampung sudah diberikan. Digunakan untuk Koperasi simpan pinjam, namun tidak terlaksana dengan baik (Cepos).

06 Juli
• DPRP tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan 11 item rekomendasi MRP antara lain mendesak untuk segera dilakukan referendum. Badan Eksekutif yang melanjutkannya ke pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I MRP Yunus Wonda Senin (5/7) terkait aksi unjuk rasa besar-besaran dari masa MRP pada Kamis (8/7) (Bintang Papua).
• Gubernur Papua, Bernabas Suebu menegaskan, bahwa program Respek yang berjalan sejak tahun 2007 hingga kini bukan proyek. Tetapi suatu gerakan pembangunan dari bawah atau dari masyarakat dan untuk masyarakat (Cepos).
07 Juli
• Aksi demo penolakan UU Otsus Papua dan menuntut segera referendum yang dilakukan Juni lalu di gedung DPR Papua, dipastikan akan kembali dilakukan Kamis (8/7) besok di tempat yang sama. Penanggung jawab aksi 8 Juli Salmon M. Yamame mengatakan aksi Juli akan tetap digelar (Bintang Papua).
• Demo anarkis akan ditindak tegas oleh pihak keamanan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Bekto menyikapi rencana digelarnya aksi demonstrasi penolakan Otsus dan tuntutan Referendum 8/7 (Cepos).
• Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem mengatakan Respek merupakan program primadona untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah  Provinsi Papua menyiapkan program Respek sebagai salah satu program primadona untuk pemberantasan kemiskinan masyarakat di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan ketika Alex Hesegem melakukan turkam ke Kabupaten Nduga (Cepos).
13 Juli
DPRD Merauke, Bappeda dan jajarannya mengadakan pertemuan untuk membahas alokasi dana Otsus di tahun 2011 bagi Kabupaten Merauke. Dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan untuk pengalokasian dana Otsus dititikberatkan pada pendidikan (Cepos).
14 Juli
Menteri Koordinator Bidang Politk, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan terkait permintaan refrendum dan penolakan Otsus akan dievaluasi DPRP Papua. Sebenarnya masyarakat Papua menuntut kesejahteraan (Bintang Papua).
17 Juli
Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan kebijakan Otsus Papua merupakan kebijakan yang sudah final. Fauzi sendiri tidak tahu hal apa yang dipersoalkan dengan Otsus Papua. Menurutnya UU no 21 2001 telah memberikan hak-hak yang bersifat khusus kepada Papua (Cepos).
19 Juli
Koordinator Program ICS, Yusak Reba menilai bahwa isi UU Otsus tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi politik dan perubahan pemerintah saat kini (Cepos).
20 Juli
• Dialog yang bertemakan peran pemuda dalam memaksimalkan Otsus Papua berlangsung di Aula USTJ Padang Bulan (Bintang Papua).
• Ruben Magai, Ketua Komisi A DPRP menanggapi pernyataan Mendagri bahwa UU Otsus memang sudah final namu penyelenggaraan pemerintahan belum final bahkan dinilai masih sebatas label (Cepos).
• Kaukus Parlemen Pegunungan Papua mengancam walk out dalam sidang pembahasan APBD Provinsi Papua jika dana Otsus untuk Pegunungan Tengah tidak dinaikan menjadi 70 % (Cepos).
22 Juli
Ketua DPRP, Jhon Ibo mengakui jika pelaksanaan program Respek telah mensejahterakan masyarakat di kampung-kampung. Jhon Ibo sendiri mendukung program Respek tersebut (Cepos).
24 Juli
Pemerintah Pusat berjanji akan terus mengawasi perkembangan Otsus di Provinsi Aceh dan Papua. Salah satu usaha Pemerintah Pusat adalah mengoptimalkan Inpres no 5/2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Cepos).
27 Juli
Komisi A DPRP mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan 7 PP untuk mendukung pelaksanaan Otsus di Papua sesuai UU Otsus no 21 2001 (Cepos).
12 Agustus
Aspirasi pengembalian Otsus dan Refrendum yang disampaikan dalam Mubes MRP ditanggapai oleh pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan DPD RI telah membentuk Pansus untuk rekonsiliasi UU Otsus di Papua (Bintang Papua).
13 Agustus
Terbentuknya Pansus dari DPD RI Papua terkait masalah Otsus ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRP, Waenand Watory. Menurut Watory, 4 agenda yang dibahas oleh Pansus DPD RI Papua bukanlah menjadi roh dari tuntutan rakyat. Empat agenda tersebut adalah, pengawasan UU Otsus, evaluasi Otsus serta penyempurnaan UU Otsus. Kedua, rekonsiliasi, ketiga, pemekaran kabupaten dan provinsi, ekonomi rakyat. Bagi Watory, lebih baik memfokuskan pada tuntutan rakyat yakni Otsus dinilai gagal dan mengembalikan Otsus serta membangun dialog bersama (Bintang Papua).
18 Agustus
Gubernur Barnabas Suebu melepaskan 423 pendamping dana Respek ke kampung-kampung (Bintang Papua).
19 Agustus
Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kenaikan dana Otsus bagi Aceh, Papua dan Papua Barat merupakan bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 3 provinsi ini. Untuk Papua dana Otsus bertambah 3,1 triliun dan Papua Barat 1,3 triliun (Bintang Papua).
30 Agustus
Ketua Democratic center Uncen, Muhamad Abu Musaad mengakui Otsus tahun 2001 tidak relevan dengan dinamika sosial politik yang terjadi di Papua saat kini (Bintang Papua).
01 September
Presiden SBY merasa kuatir akan dana yang cukup besar yang digelontorkan ke Papua namun tidak membawa perubahan pada kualitas hidup masyarakat Papua. Untuk itu diperlukan penanganan khusus atau grand design. Empat kerangka besar yang menimbulkan masalah besar di Papua yang akan ditata adalah strategi pembangunan daerah, kelembagaan pemerintahan  daerah, kerangka politik dan HAM (Bintang Papua).
02 September
• John Ibo menilai Presiden SBY lambat menanggapi rencana evaluasi Otsus Papua. Pasalnya UU Otsus dievaluasi setiap 3 bulan. Pada 2005 DPRP telah melakukan evaluasi namun tak ada satupun utusan dari pemerintah pusat yang hadir (Bintang Papua).
• Pemekaran 65 kampung diusulkan lagi. Upaya pemerintah Kabupaten Biak ini berkaitan dengan percepatan pembangunan. Selain dengan mengalokan anggaran khusus untuk masing-masing kampung dalam bentuk Anggaran Belanja dan Pendapatan Kampung. “Pemekaran ini memang sangat penting dalam mempercepat pembangunan, masyarakt juga akan lebih mendapat pelayanan pemerintah (Cepos).
03 September
• Dubes Singapura mempertanyakan pelaksanaan otsus di Papua. Pertanyaan ini muncul tatkala ia mengunjungi Wamena dan bertemu dengan Bupati Jayawijaya dan unsur Muspida. Wempi Wetipo, selaku Bupati Jayawijaya menilai pelaksanaan otsus belum ada perhatian serius terhadap wilayah Pegunungan Tengah sehingga masih terbelakang. Sedangkan menyangkut investasi, wilayah pegunungan memiliki potensi Kopi dan pariwisata (Cepos).
• UU Otsus dinilai gagal, KNPB dan SKMBN-S tolak lakukan revisi. Masa menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Biak dan menuntut diadakannya dialog antara Pemerintah RI dengan masyarakat Papua. Selain itu mereka juga menilai Otsus gagal dan menolak revisi atasnya. Ada enam poin pernyataan sikap yang diserahkan kepada DPRD. Pertama, menolak kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan bangsa Papua. Kedua, menolak dialog Jakarta-Papua. Ketiga, Pemerintah RI agar segera membuka ruang demokrasi yang jujur dan adil kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat tentang sejarah politik pada tahun 1961-1962 dan pepera 1969 yang cacat hukum. Keempat, pemerintah RI segera menyelesaikan status politik bangsa Papua dengan melibatkan pihak ketiga yaitu PBB melalui forum yang bermatabat, adil dan jujur untuk bangsa Papua dalam menentukan nasib sendiri. Kelima, pemerintah RI segera menyelesaikan pelangggaran HAM, pengrusakan lingkungan hidup, hukum, sosial, politik, budaya dan ekonomi di Papua Barat sejak 1960-2010. Keenam, UU otsus gagal total dan menolak usaha revisi atasnya (Cepos).
24 September
Masalah Papua dibahas di kongres AS. Sementara itu Amerika Serikat meneyerukan kepada Indonesia untuk terus maju dengan otonomi khusus di Papua dan mendesak agar tidak akan mengabaikan Hak Asasi Manusia di Papua. Amerika Serikat menggangap dugaan pelanggaran HAM di Papua sangat serius. Eny Faleomavaega mengungkapkan bahwa ini merupakan fakta tak terbantahkan bahwa Indonesia telah dengan sengaja dan sistematis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan belum bertanggung jawab (Bintang Papua).


09 Oktober
Pdt. Socrates Yoman mengatakan bahwa pelaksanaan UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus belum dirasakan kekhususannya. Hal ini dikarenakan keberpihakan terhadap orang asli Papua belum ada. Selain itu pula, pelaksanaan otsus tidak konsisten dan konsekuen. Misalnya dalam pemilukada, bupati atau wakil bupati harus orang daerah tapi kenyataannya ada yang bukan orang asli (Bintang Papua).
1 Oktober
Ada yang menilai otonomi khusus belum berhasil, belum menyentuh masyarakat. Tetapi, tidak semua program gagal. Ada juga pembangunan yang berhasil. Memang belum memenuhi sepenuhnya harapan pemerintah pusat dan daerah. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam dialog dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari, Papua Barat, Kamis (30/9) (Kompas).
01 November
• DPR Provinsi Papua mendukung agar KPK mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otsus dari hasil temuan BPK sekitar 587 miliar (Bintang Papua).
• Bupati Habel Suwae mengungkapkan bahwa total dana Otsus yang diterima Kabupaten Jayapura dari tahun 2002 – 2010 mencapai 430,963 miliar (Cepos).
03 November
Indikasi korupsi dana Otsus Papua sebesar 587 miliar sepanjang tujuh tahun anggaran bukan merupakan hal yang baru. BPK RI pernah melaporkan temuan korupsi dana Otsus namun pelaku dari korupsi tersebut sulit terungkap ke publik (Bintang Papua).
05 November
• Kegiatan fisik Bidang Tanaman Pangan dan Holtukultura dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Keerom yang dibiayai oleh dana Otsus sebesar 500 juta telah selesai dikerjakan pada Oktober yang lalu (Cepos).
• Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu mempertanyakan komitmen DPR Papua dalam penolakan Otsus sesuai hasil Mubes yang diakomodir dalam demo damai di Kantor MRP 8-9 Juli yang lalu (Bintang Papua).
06 November
• Panitia Khusus Judical Review terhadap UU Otsus DPRP direncanakan hari ini ke Jakarta untuk menuntaskan agenda judical review yang diperjuangkan oleh DPRP dan DPR Papua Barat (Cepos).
• Kebijakan Gubernur Papua mengalokasikan dana Otsus kepada lembaga-lembaga keagamaan di Papua mendapat sorotan dari Ketua DAP daerah Kepulauan Yapen, Apolos Mora. Menurut Apolos kebijakan gubernur tersebut sebagai tindakan diskriminatif terhadap hukum adat dan para pemangku adat di tanah yang memiliki otoritas di tanah adat dan sumber daya alam di Papua Barat (Bintang Papua).
08 November
• Pejabat Bupati Tolikara, Washinton Turnip mengatakan PNPM Mandiri dan Respek memiliki peran dan arti sangat penting dan strategis dalam membangun masyarakat di Kabupaten Tolikara (Cepos).
• DPRP membentuk Pansus Yudical Reveiw ke Mahkama Konstitusi untuk mengkaji ulang UU Otsus Pasal 7 huruf a: DPRP mempunyai wewenang memilih gubernur (Bintang Papua).
11 November
• Gubernur Papua Barnabas Suebu meminta kepada BPK untuk menindaklanjuti ke proses hukum tentang indikasi sejumlah penemuan terkait penyimpangan dana Otsus yang mencapai 875 miliar (Bintang Papua).
• Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua, Marthen Tangaran, program Respek mampu mengurangi arus urbanisasi dari desa ke kota (Cepos).
• Pidato Gubernur Barnabas Suebu yang dibacakan oleh Pejabat Bupati Sarmi Y. Awoitau berisikan dengan diberlakukan Otsus Papua dapat membawa harapan baru terhadap pola pembangunan masyarakat guna tercapainya kerangka landasan ekonomi, sosial budaya dan politik yang kuat demi terwujudnya masyarakat Papua yang menjadi tuan di negeri sendiri (Cepos).
19 November
• Bupati Wamena Wempi Wetipo mengatakan program Respek di Jayawijaya sejauh ini belum sepenuhnya maksimal karena sampai saat ini belum pernah Pemkab Jayawijaya menerima laporan mengenai realisasi program Respek (Cepos).
• Pansus Judical Review DPRP dan DPR Papua Barat terus menyiapkan beberapa hal dalam menyusun materi gugatan atau uji material terhadap UU Otsus terutama Pasal 7 huruf a tentang Pemilihan Gubernur Papua melalui DPRP ke MK (Cepos).
20 November
Sekelompok massa melakukan aksi demo di Kantor DPRP, mereka  mendesak DPRP untuk segera menggelar paripurna penolakan Otsus Papua (Bintang Papua).
25 November
• Aspirasi penolakan Otsus menjadi perhatian serius oleh Duta Besar Inggris, Mathin Hatfull ketika berkunjung ke Papua. Kedatangan Martin Hatfull dan 2 stafnya untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai semua perkembangan di Papua terkait perkembangan politik dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Cepos).
• Sisa dana Otsus sebesar 10 % jatah untuk Biak diperkirakan pada awal desember akan dicairkan (Cepos).
26 November
• Kepala Badan Pemberdayaan Masyrakat Mimika, Altikal L Patulak meminta kasus hilangnya dana Respek di Kampung Kadun Jaya sebesar 55 juta serius diselidiki (Cepos).
• Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Ade Komarudin meminta kepada kader SOKSI Provinsi Papua mengawal dana Otsus sehingga benar-benar sampai di masyarakat (Cepos).


27 November
Kepala BPKP Perwakilan Papua, I Nyoman Sardiana mengatakan peluang korupsi di Papua dan Papua Barat cukup tinggi karena dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui dana Otsus begitu besar (Cepos).
29 November
Panitia khusus Judicial Review UU Otsus DPRP mempresentasikan draft materi judicial review di hadapan fraksi, komisi dan anggota DPRP sebelum diserahkan ke MK (Cepos).
2 Desember
DPR Pusat mengadakan pertemuan untuk membahas Otsus Papua dan Aceh. Pertemuan ini menghadirkan 11 kementrian (Cepos).
8 Desember
Pemerintah berencana mengakhiri pemberian dana Otsus untuk Papua dan Aceh melalui pengurangan secara bertahap, pemberian dana Otsus rencananya diakhiri pada tahun 2022 (Cepos).
13 Desember
Draf judicial review UU Otsus yang telah dipelajari, diserahkan oleh tim pengacara kepda MK di Jakarta pada hari Jumat, 10 Desember yang lalu (Bintang Papua).
14 Desember
Dana Respek selama 2 tahun anggaran bagi Kota Jayapura belum diterima oleh warga. Penyebab tidak tersalurnya dana tersebut karena tidak ada koordinasi dari Pemrov Papua dan kepala distrik, kelurahan, kampung dan instansi yang terkait (Bintang Papua).
15 Desember
Wakil Ketua Tim Pemantau Pelaksanaan UU no 11 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU no 21 2001 tentang Otsus Papua, Marzuki Daud mengatakan kedua provinsi ini yang telah menerima dana Otsus yang cukup besar namun pembangunan di kedua provinsi belum menunjukan perkembangannya (Bintang Papua).
16 Desember
Pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Papua, Achmad Hatari bahwa menurunkan 50 orang untuk mengaudit dana Otsus Papua, ditanggapi oleh Direktur ICS, Budi Setyanto. Budi menilai usaha tersebut akan menjadi tidak berguna karena tidak dibawa ke jalur hukum (Cepos).
17 Desember
Penyaluran dana pembangunan kampung yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sampai saat ini belum tersalur semuanya. Pembiayaan dari APBN sebesar 8,5 miliar bagi 7 wilayah belum tersalurkan di Kabupaten Keerom (Cepos).
23 Desember
• Dana Respek Kabupaten Supiori tahun 2011 akan meningkat sebesar 600 juta dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 100 juta perkampung (Bintang Papua).
• Anggota DPD RI Papua Barat, Sofia Popy Maipauw mengatakan meskipun dana Otsus yang besar tidak akan mensejahterakan warga Papua. Oleh karena itu harus ada Perdasus tentang penggunaan dana Otsus (Cepos).
24 Desember
• Ketua DPRP, Jhon Ibo mengakui bahwa program Respek yang diprogramkan oleh Gubernur Barnabas Suebu dari tahun 2007 – 2010 memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Papua, khususnya di kampung-kampung (Cepos).
• Ketua DPRP Jhon Ibo siap mengaku jika kasus dugaan korupsi dana sebesar 5 miliar yang dituduhkan kepadanya di Pengadilan Negeri Jayapura (Cepos).
• Perdasus tentang pemilihan anggota MRP mulai disosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi Perdasus ini berlangsung di Aula Diklat Sosial untuk wilayah Kota Jayapura (Cepos).




















Pemekaran Wilayah
6 Januari
Pemekaran kabupaten di seluruh Tanah Papua berdampak buruk terhadap perkembangan penduduk Papua. Wakil Ketua Komisi A DPRP, Weynand Watory mengatakan pemerintah harus juga memikirkan bagaimana manusia Papua bisa bertumbuh dan berkembang (Bintang Papua).
7 Januari
Masyarakat Numfor di Kabupaten Biak Numfor berharap realisasi terhadap tuntutan pemekaran Kabupaten Kepulauan Numfor segera rampung pada pertengahan juni 2010 (Papua Pos).
14 Januari
Pemerintah Kabupaten Jayapura akan memekarkan 3 distrik dan 10 kampung sehingga Kabupaten Jayapura akan memiliki 21 distrik, 139 kampung dan 5 kelurahan. Untuk pemekaran distrik fokus pemekaran adalah Kampung Aurina dan sekitarnya (Bintang Papua).
30 Januari
Aspirasi dari masyarakat untuk memekarkan Papua Barat Daya, Papua Selatan dan Papua Tengah telah diterima oleh Kaukus Parlemen Perwakilan Papua dan Papua Barat di Jakarta (Papua Pos).
4 Februari
• Forum Peduli Pembangunan dan Proles (P3) Distrik Bolagme dan Jalengga, Jayawijaya melakukan protes terhadap adanya niat pemekaran calon Distrik Telegai (Bintang Papua).
• Pemerintah Kabupaten Mimika sepakat untuk membentuk tim khusus guna mempersiapkan pemekaran Kwamki Lama menjadi Distrik Kwamki Narama (Papua Pos).
9 Februari
Kaukus parlemen Papua DPR RI menerima usulan pemekaran Pemerintah Kabupaten Yahukimo dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang (Papua Pos).
16 Februari
Wakil Bupati Jayapura, Zadrak Wamebu menegaskan keputusan pemekaran daerah otonom baru Grime Nawa sepenuhnya ada di tangan pusat (Papua Pos).
18 Februari
Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang diketuai oleh Jhon Tabo menilai bahwa pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah merupakan alternatif untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat. Karena selama ini yang dirasakan masyarakat Pegunungan Tengah adalah belum maksimalnya pelayanan dari Pemerintah Provinsi Papua (Bintang Papua).
11 Maret
Masyarakat Kampung Welesi Distrik Asolokobal, Wamena menunggu penyerahan SK pemekaran dari Distrik Induk Asolokobal (Papua Pos).

05 April 2010
Forum Kebangkitan Papua Baru Kabupaten Biak terus memperjuankan Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Biak. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Kebangkitan Papua Baru Kabupaten Biak, Geyrad J. Rumbarar (Cepos).
01 Juni 2010
Pemekaran kabupaten Grime Nawa terancam batal, karena belum lengkapnya dokumen. Hal ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD, Coenelius Yanuaring. DPR RI lewat surat yang dikirim ke bupati no. LG.01/3467/DPR RI/V/2010 tanggal 10 Mei tentang kekurangan persyaratan administrasi usulan pemekaran calon Kabupaten Grimne Nawa yang harus dilengkapi; dokumen-dokumen surat status lokasi, kepemilikan untuk lokasi calon ibukota Kabupaten Grimen Nawa di Yapsi (Cepos).
03 Juni 2010
DPRD Merauke melengkapi persyaratan administrasi yang diminta DPR RI terkait usulan pemekaran PPS (Propinsi Papua Selatan) dan pemerintah Kabupaten Merauke oleh surat sekjen DPR RI (Cepos).
19 Juni 2010
DPR RI dukung pemekaran Pulau Numfor, berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang digelar DPR RI di Jakarta. Hal ini diungkapkan oleh Humas Panitia Pemekaran Kabupaten Numfor, Dany Prawar (Cepos).
21 Juli
Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Yohanes Eluay mengatakan akan membentuk tim khusus dalam menindaklanjuti rencana pemekaran Grime Nawa menjadi sebuah kabupaten (Bintang Papua & Cepos).
22 Juli
Wakil Ketua DPRP Yunus Wonda menegaskan bahwa sikap Pemrov Papua dan DPRP belum merestui adanya pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua seperti yang lagi gencar dikampanyekan pembentukan Provinsi Papua Tengah (Bintang Papua).
12 Agustus
DPD RI perwakilan Papua yang diwakili oleh Paulus Sumoni menyerahkan hasil rapat pleno tingkat DPD RI kepada Bupati Habel Melkias Suwae. Dalam sidang tersebut diputuskan mensahkan pemekaran Grime Nawa. SK sementara yang belum disahkan oleh Kementrian dalam negeri dan DPR RI diserahkan kepada Bupari Habel (Bintang Papua).
11 November
Berdasarkan informasi usulan pemekaran Grime Nawa akan segera dibahas di DPR sebelum Desember, tepatnya tanggal 22 November 2011 untuk proses pengesahannya (Cepos).




Pendidikan
7 Januari
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengalokasikan dana pendidikan dalam tahun anggaran 2010 sebesar 122,08 miliar atau 30% dari APBD 2010 (Papua Pos).
15 Januari
• Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi Papua tidak melayani bantuan studi akhir bagi mahasiswa dan mahasiswi (Bintang Papua).
• Para kepala sekolah di Kabupaten Biak dan Supiori mengadakan pertemuan membahas Peraturan Gubernur no 5 2009 tentang penggunaan dana BOS dan meringankan biaya pendidikan untuk orang asli Papua di tingkat SMA dan SMK (Papua Pos).
16 Januari
Dana bantuan ‘block grand’ tahun 2007 – 2009 sebesar 520 juta yang diterima SMA YPK II Kabupaten Biak digunakan untuk membangun empat ruang kelas (Bintang Papua).
18 Januari
Keluhan tenaga guru berkurang disebabkan oleh penumpukan guru bidang studi di beberapa sekolah yang berada di kota. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura, Yuliana Yoku (Bintang Papua).
20 Januari
Sebanyak 16 murid SD Negeri V Puay Distrik Sentani Timur, yang ditemani oleh orang tua menyampaikan kinerja para guru dan kepala sekolah yang tidak bertanggung jawab (Bintang Papua & Papua Pos).
21 Januari
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pemdidikan dan Pengajaran memprogramkan pada tahun 2010 ini akan dibangun 150 unit SD (Bintang Papua).
22 Januari
• Menindaklanjuti laporan dari 16 murid SD Negeri V Puay maka melalui SK Bupati Kepala Sekolah SD Negeri V Puay akhirnya dilengserkan (Bintang Papua).
• Kepala Badan Kepegawaian Merauke, Selestinus Kahol mengakui banyak guru tidak bertahan di kampung karena belum ada perumahan sebagai tempat tinggal (Papua Pos).
26 Januari
• Bank dunia memberikan bantuan dana sebesar 6,1 miliar untuk membantu kegiatan pendidikan non formal dan informal di Kabupaten Jayapura (Bintang Papua).
• Dana BOS untuk SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Biak dari anggaran pendidikan Otsus tahun 2009 mencapai 4,6 miliar (Bintang Papua).

27 Januari
• Tiga SMU di Kabupaten Jayapura dinilai ilegal dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Tiga SMU tersebut adalah, SMA Yapis Nimbokrang, SMA Persipana Bumi Sahaja dan SMA Persipan Kemtuk Gresi (Bintang Papua).
• Diduga memiliki data peserta ujian nasional fiktif dari SMA YPK 2 Sentani, maka Dinas Pendidikan melakukan pengecekan terhadap sekolah tersebut (Bintang Papua).
29 Januari
Di Kota Jayapura masih banyak guru yang belum tersertifikasi. Dari 3000 guru yang ada hanya 600 guru yang tersertifikasi (Bintang Papua).
2 Februari
Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Biak mengalokasikan biaya pelaksanaan ujian nasional 2009/2010 sebesar 1,508 miliar (Bintang Papua & Papua Pos).
8 Februari
Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme dan Kamoro berencana mengirim 10 pelajar asal Suku Amugme dan Komoro untuk melanjutkan studi ke Surya Institut Jakarta (Bintang Papua).
9 Februari
Sebagian besar sekolah di Mimika belum membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang dialokasikan tahun 2008 sebesar 23,1 miliar (Papua Pos).
10 Februari
Sebanyak 300 mahasiswa asal Kabupaten Keerom melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Keerom. Mereka menuntut kejelasan pencairan dana bantuan studi dari Pemkab Keerom kepada mahasiswa (Papua Pos).
12 Februari
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam tahun 2010 menargetkan dana sebesar 600 juta untuk mendukung program bantuan akhir studi bagi mahasiswa (Bintang Papua).
18 Februari
Pemerintah Kabupaten Biak menyalurkan dana 2 miliar untuk membantu pembiayaan studi bagi siswa yang tidak mampu (Bintang Papua).
3 Maret
Pemerintah Kabupaten Keerom menyediakan dana 1 miliar untuk membiayai pelaksanaan UAS, ditambah dengan dana bantuan lainnya termasuk dana BOS (Papua Pos).
9 Maret
Keberadaan guru di pedalaman Keerom saat ini masih sangat kurang sehingga banyak sekolah hanya memiliki 1-3 orang guru (Papua Pos).

17 Maret
• Dana BOS di SMPN 3 Sentani diduga diselewengkan oleh kepada sekolah (Bintang Papua).
• Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua mengirimkan 60 guru dari berbagai daerah untuk mengikuti pendidikan di Australia (Papua Pos).
22 Maret
• Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengalokasikan dana sebesar 1,8 miliar untuk kegiatan ujian nasional (Bintang Papua).
• Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pendidikan Menengah membangun 6 rumah pintar di kampung-kampung sebagai wadah pembelajaraan masyarakat buta aksara (Bintang Papua).
27 Maret
Selama 8 bulan sejak Juli 2009 kegiatan belajar mengajar di SDI Aroanop, Kampung Omponi Distrik Tembagapura, Mimika tidak berjalan karena guru-guru tidak ada di tempat tugas. Menurut Kepala Sekolah SDI Aroanop, Yosep Tabuni, guru-guru lebih memilih tinggal di kota dan tidak ada sarana transportasi (Papua Pos).
01 April
PAUD penting untuk meningkatkan pendidikan anak, hal ini dikemukakan walikota dalam sambutannyan yang disampaikan oleh Sekda Kota Jayapura, J.P. Nerukouwi pada pelantikan pengurus himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (Himpuadi) (Cepos).
3 April
Sebanyak 20 guru diberangkatkan ke Australia untuk mengikuti pendidikan. Ini merupakan angkatan ketiga (Cepos).
5 April
Pengiriman mahasiswa ke luar negeri dihentikan sebab menyedot biaya yang cukup besar sekitar 30 miliar. Program ini merupakan program P5 (penelusuran dan pengembangan potensi putra-putri Papua) dan diganti dengan P5 untuk persiapan seleksi calon perwira angkatan udara/darat/laut dan pengiriman siswa dan guru ke Surya Institute di Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Bupati Jayapura,  Habel Melkias Suwae (Cepos).
10 April
Lima puluh putra-putri asli Papua yang putus sekolah (usia 15-29 tahun) mengikuti pelatihan perhotelan di Jayapura (Cepos).
16 April
Tahun ini, tiga sekolah dasar yakni SD YPPK Koa di Distrik Animha, SD Yawimu di Distrik Ngguti dan SD YPPK Bibikem di distrik Ilwayap di Pulau Sudarso tidak mengikuti Ujian Akhir Sekolah berstandar nasional (UASBN). Sebab, tidak ada operasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Ujian Nasional Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Sadini (Cepos).
28 April
Asisten I Sekda Kabupaten Jayapura, Jack Ayamiseba mengatakan manajemen pendidikan perlu dievaluasi, sebab pada tahun 2010 kelulusan SMA begitu rendah. Lanjutnya, hasil atau pencapain pendidikan yang diraih ini tidak sesuai dengan fasilitas  atau kebijakan-kebijakan yang telah diberikan pemerintah sehingga perlu dikaji kembali untuk pembenahan (Cepos)
04 Mei
• Gubernur Barnabas Suebu menyampaikan di papua masih mengalami kekurangan tenaga guru. Penyebaran guru yang tidak merata sehingga sulit mendapatkan pengajar yang bersedia mengajar di daerah pegunungan. Hal ini disampaikan oleh Barnabas ketika berada di Jakarta Kantor Kementiranan Nasional (Cepos).
• Gubernur Papua mengajak semua pihak untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di Papua. Selama ini pemerintah sudah menjawab sebagian kebutuhan pendidikan berupa beasiswa, BOS, pembebasan biaya bagi anak asli Papua lewat dana Otsus, ketersediaan guru, rumah guru, pembangunan dan rehabilitasi rumah guru, menyediakan buku dan bahan ajar serta peralatan praktik bagi siswa. Hal ini disampaikan oleh Sekda Papua, Elia Ibrahim Loupatty dalam pidato tertulis Gubernur dalam rangka Perayaan Hardiknas di Jayapura (Cepos).
05 Mei
Bupati Wempi Wetipo kecewa dengan pelaksanaan program pendidikan gratis. Sebab, sampai sekarang baru satu sekolah yang membebaskan biaya pendidikan yaitu SD YPK Betlehem  Wamena. Sebelum sekolah gratis biaya sekolah  dengan dana  dari BOS (bantuan operasional sekolah) harus ditinjau menejemennya (Cepos).
06 Mei
Pemkab Nduga didesak oleh ratusan mahasiswa dan pelajar untuk membantu biaya pendidikan. Aksi ini dikoordinir oleh Frenky Gwijangge dan Pale Gwingge (Cepos).
08 Mei
Anggota Komisi E DPRD Wamena meminta Pemprov untuk mengevaluasi sistim pendidikan, terkait masih banyaknya peserta UN yang tidak lulus apalagi kebanyakan yang tidak lulus adalah orang Papua (Cepos).
11 Mei
Ada tujuh sekolah, SD YPPK Sabon, SD YPPK Wan, SD YPPK Tor, SD Inpres Klado, SD Inpres Konorau, SD Inpres Sibedu, SD Inpres Kawe di Distrik Wan, bagian selatan Pulau Kimaam-Merauke cukup memprihatinkan. Sekolah ini hanya memiliki 7 guru (Cepos).
15 Mei
Papua knowledge Center latih 64 pengusaha kecil Papua, gubernur dirikan untuk tempat pendidikan dan bantu masyarakat yang selama ini  sulit kembangkan usahanya. Latihan cara berbisnis ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu pertama 34 orang, kedua 13 orang dan ketiga 17 orang, ungkap Marcellus Rantetana (Cepos).
21 Mei
MoU pembangunan paradikma baru pendidikan dasar di Papua ditandatangani antara Pemprov Papua-AUSAID-Unicef. Tujuannya, untuk membangun  pendidikan SD yang baik dan berkualitas di Papua. Maka pemprov Papua dan Australian Agency for Inderuasional Development (AUS AID) serta Unicef bersepakat bersama di Hotel Aston (Cepos).

29 Mei
Komisi pendidikan di Yahukimo memprihatinkan, dari 18 guru hanya 6 guru yang aktif mengajar rangkap: bahasa Indonesia, bahasa inggris, matematika. Mereka semua adalah guru agama, ruang kelas yang kecil sehingga tidak bisa menampung banyak siswa. Selama ini sekolah berjalan karena guru honor (Cepos).
07 Juni
Koordinator Program ICS Papua Yusak Reba mengatakan  bahwa siswa SLTA yang tidak lulus tetap tinggi.  Tahun ini lebih dari 3000  pelajar dari 20. 032 pelajar SLTA  di Papua harus mengulang atau tidak lulus Ujian Nasional. Pada tahun 2009 1-2 sekolah yang 100% tidak lulus. Tapi 2010 banyak sekolah yang 100% tidak lulus (Cepos).  
22 Juni
Pemkab Sarmi memberikan bantuan pendidikan  ke 353 mahasiswa; 7 juta untuk mahasiswa semester akhir, 3 juta untuk semester 4-6 dan 1 juta untuk semester awal. Diberikan di asrama Kweste-Kotaraja yang diwakili komisi C DPRD Kabupaten Sarmi, Albert S. Niniwen (Cepos).
25 Juni
Koordinator Program ICS Papua, Yusak Reba mengatakan soal anggaran pendidikan Pemprov Papua 2006-2009 selama ini, 20% yang dialokasikan untuk pendidikan tidak terwujud secara utuh, tapi hanya 3-5% yang terwujud (Cepos).
26 Juni
Sekolah diminta tidak memungut biaya dalam pendaftaran siswa baru. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Penganjaran Kota Jayapura, CH Anwar Alma’mun. Lanjutnya untuk tingkat di SMA/SMK diminta biaya, tapi ada batasnya sesuai Peraturan Gubernur no. 5/2008.  Di SD dan SMP tidak memungut biaya (Cepos).
12 Juli
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten jayapura, Yuliana Yoku, mengatakan bahwa biaya pendaftaran sekolah di tingkat TK, SD, SMP dan SMA gratis. Hal ini dilakukan karena sudah ada kebijakan biaya Operasional Sekolah (BOS) baik yang diberikan pemerintah Provinsi  maupun pemerintah Kabupaten (Cepos & Bintang Papua).
14 Juli
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Biak Numfor, Hengki Rumkabu mengatakan memasuki tahun ajaran 2010/2011, pemerintah daerah akan segera mencairkan dana BOS kepada SD dan SLTP (Bintang Papua).
15 Juli
Dana BOS sebesar 9 miliar untuk triwulan kedua di Kabupaten Merauke segera dicairkan oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke (Bintang Papua).



23 Juli
Mahasiswa di Kabupaten Merauke menggelar demo damai di Kantor DPRD Merauke. Mereka meminta kepada Pemkab Merauke menaikkan beasiswa kepada mahasiswa (Cepos).
30 Juli
Program Studi Atministrasi Perkantoran Uncen, Ilegal. 42 Mahasiswa batal wisuda. Festu Simbiak: ini kesalahan Lembaga. Dari catatan media ini, sedikitnya mahasiswa/i akhir program studi S1 Administrasi Perkantoran di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Uncen Jayapura tidak bisa tersenyum puas, pasalnya mereka terjebakdengan programstudi yang belum terakreditasi tersebut.(Bintang Papua)
31 Juli
Lulusan D3 Administrasi Perkantoran ngaku resah, menyusul adanya pemberitahuan Administrasi Perkantoran Uncen, Ilegal. Mencuatnya pemberitahuan tentang Program Studi S1 Administrasi Perkantoran yang Ilegal alias tidak memiliki ijin dari Dikti, membuat sejumlah alumni D3 administrasi Perkantoran FISIP Universitas cenderawasih (Uncen), jayapura, merasa terusik. Apalagi kasus tersebut menjadi headline dimedia massa. Kata Markus Kombai, salah seorang alumni tahun 2002 D3 Administrasi Perkantoran Uncen mewakili para alumni.(Bintang Papua)
03 September
Perpustakaan di Papua memprihatinkan. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR RI Diaz Gwijangge. Menurutnya perpustakaan di Papua masih memprihatinkan dan tertinggal jauh dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keseriusan Pemerintah RI melalui Perpustakaan Nasional RI untuk menanganinya (Bintang Papua).
07 September
• Baru 103 guru di Biak bersertifikasi dari sekitar 1.700 guru berstatus PNS yang lulus sertifikasi di Kabupaten Biak. Sertifikasi ini dilakukan dalam dua cara. Pertama, lewat uji kompetensi-penilaian porfolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penilaian porfolio menurut PP No.74 tahun 2008 meliputi kualisifikasi akademik, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pengajaran, penilaian dari atasan dan pengawas serta prestasi akademik. Sementara komponen lainnya berupa pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi serta penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan (Bintang Papua).
• Masalah pendidikan dan kesehatan sangat memprihatinkan. Demikian penuturan pendamping respek, Benyamin Wayangkau dalam tugasnya di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo. SD Inpress Samenage telah ditutup sejak tahun 2003. Banyak anak-anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Alasan yang dikemukan ialah tidak adanya tenaga guru yang mengajar. “hampir delapan tahun lebih SD Inpres yang ada di kampung kami ditutup, karena tidak ada guru yang mengajar lagi. Semua guru tinggal di kota. Mereka Cuma makan gaji buta saja, ambil uang operasional sekolah lalu tidak kerja,” ungkap philipus Hugi selaku Ketua BP3 dan Kepala Kampung. Hal ini telah dilaporkan ke Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan Yahukimo namun tidak ada perhatian dan tanggapan (Cepos).
09 September
Masih ada 1.250 penyandang buta aksara dan anak putus sekolah di Kota Jayapura. Data ini dibenarkan oleh Drs.Ch.Anwar Alma’mum, Kepala Dinas P dan P Kota Jayapura. “...berdasarkan data terbaru yang belum diverifikasi jumlah buta aksara di Kota Jayapura masih terdapat 1.250 orang termasuk di dalamnya anak putus sekolah....” Meskipun pemkot Jayapura telah menuntaskan buta aksara sebanyak 300 orang dari sisa sebesar 845 orang, penyandang buta aksara justru meningkat karena Kota Jayapura merupakan kota transit dan kota pelajar sehingga urbanisasi sangat tinggi (Cepos).
13 September
Pendidikan gratis harus diimbangi kesejahteraan guru. Jika tidak para guru akan tidak aktif mengajar di kelas dan mencari pendapatan tambahan di luar karena tidak adanya pungutan biaya dari orang tua siswa. Hal ini disampaikan oleh Melkias Yake Kombo, Anggota Komisi E DPRP (Cepos).
14 September
Tahun 2010 menjadi tahun penuntasan angka buta aksara di Kota Jayapura sebanyak 300 warga belajar dari  jumlah buta aksara sebesar 845 orang (Bintang Papua).
15 September
DPRP setuju tunjangan guru daerah terpencil dinaikkan. Hal ini dinilai adil bagi guru dan non guru yang selama ini kesejahteraannya kurang diperhatikan. lebih jauh diusulkan untuk agar realisasi dalam anggarannya jelas dan harus diperkuat dengan peraturan gubernur dan peraturan daerah. “Selama ini dana APBD 2010 tidak dianggarkan untuk peningkatan guru daerah terpencil...ini salah satu penyebab guru meninggalkan tempat tugas...,” ujar Max Marino, Ketua komisi E DPRP (Cepos).
16 September
• Persoalkan dana organisasi, BEM Uncen palang kampus. Selain itu mereka juga mempermasalahkan dana beasiswa kepada mahasiswa asli Papua yang tidak transparan. Sementara kedua hal ini tidak jelas, biaya-biaya justru semakin meningkat (Bintang Papua).
• Anak-anak Papua harus giat belajar hadapi persaingan. Demikian pernyataan Jack Ayamiseba, Asisten I Sekda Kabupaten Jayapura. Oleh karena itu, masyarakat Papua harus mengubah paradigma baru yang menempatkan pendidikan sebagai faktor penting dalam mempersiapkan generasi baru Papua. Pendidikan berkualitas menjadi penentu dalam persaingan di era globalisasi, agar anak-anak Papua tidak tertinggal dan tersingkir dari persaingan modern (Bintang Papua).
• Asrama Mahasiswa Sarmi di Furia, Kotaraja memprihatikan. Alhasil, 15 mahasiswa yang tinggal di situ telah pergi karena merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu terlihat dari kondisi asrama yang atapnya telah bocor. “Hal ini penting dalam mendukung pembangunan SDM orang Sarmi ke depan, “ kata Julius Sawen, Tokoh Muda Kabupaten Sarmi (Bintang Papua).
17 September
Mahasiswa harus ikut berperan aktif dalam pembangunan. Demikian harapan dan penegasan Agus Kogoya, Wakil Ketua I DPRD Puncak Jaya. Di pundak mahasiswa, dibebakan peran tanggung jawab untuk berperan aktif dengan menyumbangkan pola pikir yang bermanfaat bagi masyarakat (Cepos).
20 September
• Guru malas sulit ditindak. Di lain pihak, sanksi disiplin tidak efektif dilakukan. Hal ini diakibatkan oleh tidak adanya koordinasi antara instansi terkait misalnya Dinas Pendidikan memberikan sanksi sementara Badan Keuangan Daerah memberikan gaji. Contoh lain ialah perekrutan guru yang diangkat tidak sesuai dengan jumlah tenaga guru atau kebutuhan bidang studi (Cepos).
• 932 guru di Merauke sampai saat ini hanya berkualifikasi lulusan SLTA. 1.064 lainnya masih berkualifikasi diploma. Padahal sejak 2005, sesuai undang-undang seluruh guru harus berkualifikasi S1 (Cepos).
• Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Ajaran 2010 Kabupaten Nduga, mengganut anggaran defisit.  Selanjutnya, RAPBD 2010 ini akan dibahas oleh badan anggaran legislatig bersama tim anggaran eksekutif untuk selanjutnya ditetapkan menjadi perda (Cepos).
• Pemkab Jayapura serius tingkatkan SDM Putra Daerah. Selain program P5 (Penelusuran Pengembangan Potensi Putra Putra Papua) dengan mengirim para mahasiswa di sejumlah universitas ternama di Australia baik jenjang S1 dan S2, pemkab juga menjalin kerja sama dengan Yayasan Universitas Pelita Harapan (UPH) Jakarta untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan. Tahun ini sebanyak 1.158 orang siswa mendapat beasiswa. Dana yang digunakan diambil dari dana Otsus (Cepos).
23 September
190 guru honorer di Kabupaten Merauke belum menerima haknya (honor) terhitung sejak Januari-September 2010. Para guru honorer tersebut diminta bersabar dan tetap aktif mengajar di sekolah-sekolah karena Pemerintah Daerah berjanji akan memenuhi hak mereka (Cepos).
27 September
1158 mahasiswa mendapat bantuan studi dari pemerintah Kabupaten Jayapura. Pemberian bantuan ini sudah berjalan selama sembilan tahun dan diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu. Besarnya bantuan ialah Rp 700.000, 00. Nominal ini mendapat protes dari Perhimpunan Mahasiswa  Jayapura. Mereka menuntu transparansi anggaran Otsus bagi pendidikan (Bintang Papua).
28 September
Tugas guru hanya mengajar bukan menghajar murid. Hal ini membuat oknum guru termasuk dalam kategori pelaku pelanggaran HAM terbanyak di Papua. Demikian pernyataan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, JHK Roembiak dalam sosialisasi HAM bagi para guru di Kabupaten Merauke (Bintang Papua).
04 Oktober
359 guru telah dikirim ke daerah terpencil untuk mengatasi kekurangan tenaga guru. Mereka dikirim ke 8 kabupaten; Intan Jaya, Dogiyai, Puncak Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Mamberamo Raya, Boven Digoel dan Jayapura (Cepos).
08 Oktober
Pengelolaan asrama harus terpadu untuk memaksimalkan fungsi dan perannya di masyarakat. Pengelolaan asrama khususnya yang telah dibangun oleh pemerintah dan kemudian diserahkan kepada pihak ketiga belum memiliki program terpadu. Akibatnya seringkali pihak ketiga mengalami keteteran dalam operasional sehari-hari. Hal ini cukup menganggu pihak ketiga untuk memaksimalkan peningkatan SDM. Demikian diungkapkan Silvester Lobya, Direktur YPPK Kabupaten Keerom (Cepos).
13 Oktober
Sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Merauke yang bertugas di pedalaman namun berada di kota menggunakan dana BOS dan BOP untuk kepentingan pribadi. “Ada yang baru berangkat ke sana saat mau ujian. Kasihan anak-anak untuk tulis kata ayam saja cari huruf setengah mati. Tapi kalau ujian lulus. Aneh bin ajaib,” kata Soter Awi, anggota DPRD asal Wan (Cepos).
21 Oktober
Jumlah warga yang belum melek huruf di Kabupaten Jayapura mencapai 5224 orang. Data ini sesuai dengan data yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, khususnya bidang nonformal dan informal. Distrik Kaureh merupakan distrik dengan jumlah warga yang kebanyakan masih buta huruf (Cepos).
04 November
Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Keerom, Zakarias So mengatakan bantuan beasiswa mahasiswa Keerom untuk tahun anggaran 2010 telah didistribusikan seluruhnya bagi pelajar baik yang ada di dalam Papua maupun di luar Papua (Cepos).
06 November
Sejumlah pejabat peserta Diklatpim III angkatan keempat periode 2010 – 2014 Kabupaten Jayapura melakukan observasi dan mempelajari bidang pendidikan di Kota Jayapura (Bintang Papua).
10 November
Sebanyak 159 guru SD mengikuti pembekalan Manajemen Berbasis sekolah se Kabupaten Biak Numfor (Cepos & Bintang Papua).
12 November
Gubernur Barnabas Suebu mengatakan dalam rangka perlindungan budaya Papua, maka akan ada mata pelajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah (Bintang Papua).
23 November
Dalam kunjungan Presiden RI ke Papua, Presiden berencana meresmikan 5 perguruan tinggi di daerah perbatasan. Kelima perguruan tinggi tersebut adalah, Universitas Musamu di Merauke, Universitas Borneo di Tarakan, Universitas Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Batam dan Politeknik Negeri Bangka Belitung (Bintang Papua).
29 November
Gubernur Barnabas Suebu membuka Asian Pasific Astronomy Olympiade yang ke VI di Kabupaten Tolikara (Cepos).
20 Desember
Berkembangnya angka HIV AIDS menjadi kekwatiran bagi seluruh warga Papua. Sebagai tindak lanjut menekan angka HIV AIDS maka HIV AIDS akan dijadikan kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah (Cepos).




PenyelenggaraanPemerintah
4 Januari
Para LSM Antikorupsi melihat bahwa di Papua menjadi salah satu daerah yang cukup banyak bercokol pejabat korupsi. Oleh karena itu LSM mendesak KPK untuk lebih berani dan agresif membongkar berbagai tindakan korupsi (Bintang Papua).
7 Januari
• Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua belum dapat mengakomidir keputusan MRP tentang Keputusan kultur. KPU masih menunggu Perdasi/Perdasus sebagai landasan hukum (Bintang Papua).
• Anggota DPRD Kabupaten Sarmi 2009 – 2014 dilantik (Bintang Papua).
• Pemerintah Kota Jayapura menerima dana sebesar 5 miliar untuk proses Pilkada Walikota dan Wakil Walikota (Papua Pos).
8 Januari
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sikapnya terhadap keputusan MRP soal keputusan kultural. Melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, J.H.K Roembiak mengatakan MRP seharusnya tidak terlibat dalam ranah politik maupun pemerintahan (Bintang Papua).
9 Januari
Pada tahun 2010 DIPA (Daftar Isian Palkasanaan Anggaran) Provinsi Papua sebesar 21,89 triliun. Dana ini terdiri atas dana alokasi umum 11,119 triliun (1,148 triliun tingkat provinsi dan 9,971 triliun untuk 31 kabupaten/kota). Dana alokasi khusus sebesar 1,5 trilliun (75 miliar tingkat provinsi dan 1,453 untuk kabupaten/kota). Papua juga mendapat dana otsus sebesar 3,49 trilliun yang terdiri dari 2% dana alokasi umum nasional dan dana infrastruktur sebsar 0,8 trilun (Bintang Papua & Papua Pos).
11 Januari
Anggota DPRD Sarmi sebanyak 20 orang periode 2009 – 2014 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nyoman Dedy Triparsada (Cepos).
12 Januari
Majelis Rakyat Papua menentang sikap KPUD Provinsi Papua serta Pemrov yang terkesan meremehkan keputusan kultural no 14/MRP/2009 yang mengisyaratkan penetapan orang asli Papua sebagai calon kepala daerah (Bintang Papua).
14 Januari
• Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat respek dengan Keputusan MRP no 14 2009 (Bintang Papua).
• Dalam diskusi publik “Yap Thiam Hien Award 2009 yang diterima Pastor yohanes Jonga serta prediksi penegakan demokrasi dan HAM 2010 di Tanah Papua yang bertempat di Aula STFT Fajar Timur, Direktur Foker LSM Septer Manufandu menilai sikap pemerintah Provinsi Papua selama empat tahun terakhir ini belum mampu menginventarisir persoalan di Papua (Bintang Papua).


16 Januari
Hofni Simbiak (anggota kelompok adat MRP) menilai bahwa Pemrov Papua masih ‘tidur’ dengan keputusan MRP tentang kultural (Bintang Papua).
20 Januari
• Anggota DPR Provinsi Papua sampai saat sekarang belum mendapatkan buku APBD 2010 (Bintang Papua).
• Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Koalisi Lintas Partai Kabupaten Tolikara melakukan aksi unjuk rasa di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka meminta KPU provinsi segera melakukan pemecatan kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Tolikara (Bintang Papua & Papua Pos).
• Sebanyak 69 kepala kampung yang berada di Kabupaten Boven Digoel mengadakan studi banding selama 2 minggu di Prubalingga, Jawa Tengah (Papua Pos).
• Walikota Jayapura, M.R Kambu menyerahkan dokumen penggunaan anggaran (DPA) kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Jumlah DPA-SKPD yang diserahkan sebanyak 68 yang terdiri dari, 33 untuk pimpinan SKPD , 29 DPA-SKPD untuk UPT sekolah SLTP dan SLTA dan 6 DPA-SKPD untuk pimpinan unit atau kepala bagian. Total anggaran sebesar Rp 612.667.574.000 (Papua Pos).
21 Januari
Para kepala suku dari 8 distrik bersama, puluhan tokoh masyarakat, pemuda dan anggota DPRD Kabupaten Puncak akan menduduki kediaman Gubernur Papua jika tidak segera melantik Bupati Careteker Kabupaten Puncak (Bintang Papua & Papua Pos).
22 Januari
Pemeriksaan Ketua DPR Papua, Jhon Ibo terkait kasus dugaan korupsi 5,2 miliar ditunda (Bintang Papua & Papua Pos).
25 Januari
Dalam rangka menyukseskan Pilkada, KPUD Mambramo Raya membutuhkan dana 23 miliar (Bintang Papua).
27 Januari
Dalam rangka pembangunan infrastruktur pemerintahan di Kabupaten Deyai, Pejabat Bupati Deyai Blasius Pakag mengakui 75 miliar APBD masih belum cukup dalam proses pembangunan tersebut (Bintang Papua).
30 Januari
Dari perdebatan publik perubahan nama Kota Jayapura yang digelar oleh Pemerintah Kota Jayapura, akhirnya bersepakat menggantikan nama Kota Jayapura menjadi Port Numbay (Papua Pos & Bintang Papua).
2 Februari
Ketua DPR Papua, Jhon Ibo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar 5,2 miliar memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Papua untuk diperiksa (Bintang Papua & Papua Pos).


6 Februari
Penambahan 11 kursi di DPR Papua oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pemrov Papua, DPR Papua dan MRP akan membahas penyusunan Perdasus (Papua Pos).
8 Februari
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai berhasil menetapkan 20 anggota anggota DPRD di dua kabupaten yakni, Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai (Bintang Papua).
9 Februari
• Sebanyak 5 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 terkait proyek pengadaan Kapal Tongkang dan Alat Bor di Pemkab Boven ditahan di Polda Papua (Papua Pos).
• Koordinator PCW, Rifai Darus menyerahkan laporan indikasi korupsi dari hasil audit BPK RI terhadap pengelolahan proyek Dinas Pehubungan Kabupaten Sorong Selatan dan Proyek RSUD Sorong kepada Polda Papua (Papua Pos).
• Bupati Johanes Gluba Gebze mengajak SKPD Merauke agar menyukseskan program MIFEE (Papua Pos).
10 Februari
• Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyiapkan Perbup dan Perda sebagai pedoman untuk mengatur seluruh pengelolaan keuangan termasuk penertiban pendapatan-pendapatan (Papua Pos).
• Dari pertemuan antara Masyarakat Adat Keerom dengan MRP disepakati bahwa dalam Pilkada nanti Masyarakat Keerom menginginkan orang asli Keerom yang menjadi bupati dan wakil bupati (Papua Pos).
11 Februari
• Pemerintah Kabupaten Supiori menyiapkan dana sebesar 8 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Juni 2010 (Bintang Papua & Papua Pos).
• Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mendapatkan kucuran dana 84 miliar dari pemerintah pusat untuk persiapan sensus penduduk 2010 (Papua Pos).
12 Februari
• Masyarakat dari 8 distrik di Kabupaten Puncak Jaya meminta agar pejabat bupati yang akan dilantik menjadi Bupati Kabupaten Puncak harus orang asli Papua (Bintang Papua).
• Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura dan anggota dewan lainnya akan segera mendapatkan kendaraan dinas operasional untuk menunjang tugas-tugasnya, 2 unit kendaraan untuk pimpinan, 3 unit untuk komisi dan 3 unit untuk fraksi (Papua Pos).
13 Februari
• Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terasing dalam tahun 2010 memberikan bantuan kepada 11 organisasi sosial (Bintang Papua).
• Sebanyak 177 pejabat struktural dan fungsional dilantik oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor (Bintang Papua & Papua Pos).
15 Februari
• Komisi A DPRD Mimika akan memanggil pihak Kejaksaan Negeri, Polres, Pangkalan TNI AL sehubung kasus penelataran sejumlah warga negara asing asal Thailand dan Kamboja di Pumako (Bintang Papua).
• KPU Kota Jayapura untuk sementara ini menganggarkan dana untuk Pilkada  sebesar 5 miliar (Bintang Papua).
• Pemerintah Pusat telah mempersiapkan PP no 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang antara lain menetapkan kawasan Merauke sebagai kawasan andalan dengan pertanian sebagai sektor unggulan (Papua Pos).
16 Februari
Para mahasiwa Stisipol Yaleka-Maro mendukung DPRD Merauke dalam usaha untuk membongkar hutang Pemkab Merauke yang berjumlah 400-an miliar (Papua Pos).
17 Februari
• Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme mempertanyakan dana APBD 2009 dan 2010 sebesar 1,4 triliun yang dinilai tidak dirasakan oleh masyarakat (Bintang Papua).
• DPRD Mimika membentuk Pansus dengan tugas mengawal upaya pemberantasan Miras (Bintang Papua).
• Kejari Mimika menolak bertanggung jawab terhadap WNA asal Thailand dan Kamboja (Bintang Papua).
18 Februari
Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Fidan Har sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan kawasan pengembangan ekonomi terpadu tahun anggaran 2005/2006 sebesar 6,5 miliar (Bintang Papua).
20 Februari
• Walaupun sudah ada Perda no 5 tahun 2007 tentang penertiban peredaran Miras namun implementasi di lapangan tidak sesuai. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Mimika, Anastasia Tekege (Bintang Papua).
• Akhirnya Carateker Bupati Puncak dan Mambramo Raya dilantik oleh Gubernur Barnabas Suebu. Carateker Bupati Puncak dijabat oleh L.A. Bolling dan Mambramo Raya dijabat oleh Alfons Sesa (Papua Pos).
23 Februari
Kantor Bupati Keerom dipalang oleh warga yang tidak setuju dengan pengumuman hasil tes CPNS. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Deiyai (Bintang Papua).

25 Februari
Pajak PT Freeport 17 triliun setiap tahun disetor ke pusat sedangkan untuk Papua hanya 40 miliar (Bintang Papua).
1 Maret
• Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ahmad Hatari sebagai saksi kasus proyek fiktif di Sorong Selatan senilai 1,2 miliar (Bintang Papua).
• Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Yusak diduga melakukan tindakan korupsi APBD Boven Digoel 2007 dan dana Otsus (Bintang Papua & Papua Pos).
• Keputusan MRP no 14 tentang syarat kepala daerah dan wakilnya belum bisa diterapkan dalam Pilkada karena dinilai masih sangat lemah dan tidak berkekuatan hukum (Bintang Papua & Papua Pos).
2 Maret
• Ahmad Hatari yang sebelumnya menjadi saksi dalam kasus korupsi di Sorong Selatan, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Satuan III Tipikor Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua (Bintang Papua & Papua Pos).
• Dewan Adat dan Ikatan Perempuan Sarmi meminta kepada KPU Provinsi untuk segera menggantikan ketua dan anggota KPU Sarmi sebelum Pilkada (Papua Pos).
• Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan 160 SK CPNS tahun 2008 kepada CPNS golongan 3 dan 2 formasi 2008 (Papua Pos).
3 Maret
• Ahmad Hatari yang sudah menjadi resmi tersangka kasus korupsi menolak untuk menandatangi berita acara penangkapan. Menanggapi hal ini praktisi hukum, Hotwy Gultom mengatakan tidak semua tersangka ditahan karena ada pertimbangan pekerjaan tersangka (Bintang Papua & Papua Pos).
• Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meluncurkan secara resmi website dengan nama www.jayawijayaakab.go.id (Bintang Papua & Papua Pos).
• Ketua Komisi A DPRD Mimika, Elminus Mom menilai Pemkab kurang mengakomodasi atau kurang memperhatikan kepentingan putra daerah dalam penerimaan CPNS 2009 (Bintang Papua & Papua Pos).
4 Maret
• Program MIFEE yang akan diluncurkan oleh Pamkab Merauke dinilai sangat mengkhawatirkan dan patut dicermati secara arif dan bijaksana. Hal ini disampaikan oleh Foker LSM (Bintang Papua).
• Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor selama Januari – Februari 2010 mencapai 800 juta (Bintang Papua).


5 Maret
• Anggaran untuk Pilkada Merauke yang diusulkan oleh KPUD sebesar 27 miliar hanya disetujui oleh Pemkab senilai 13,2 miliar (Papua Pos).
• Sejumlah anggota DPD mendesak agar dilakukan renegosiasi terhadap kontrak karya PT Freeport karena kontrak tahap kedua pada tahun 1990-an dinilai sangat merugikan (Papua Pos).
6 Maret
Kementrian Perumahan Rakyat pada tahun 2010 memprogramkan pembangunan 270 unit rumah layak huni di Kabupaten Biak Numfor (Bintang Papua).
8 Maret
Lembaga Masyarakat Adat wilayah Pegunungan Tengah meminta agar diberikan 6 jatah kursi di DPR Provinsi Papua (Papua Pos).
9 Maret
DPR Papua mendesak Gubernur Papua untuk menggantikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Achmad Hatari yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi (Papua Pos).
10 Maret
• Pemerintah dan DPRD Kabupaten Keerom diminta untuk merancang Raperda larangan terhadap Miras (Bintang Papua).
• KPK dan BPK melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang pejabat dari Pemkab Boven Digoel. Kelima pejabat tersebut adalah Kepala Bawasda, Ino Tetool dan 4 bendahara (Papua Pos).
• Sebanyak 20 anggota DPRD terpilih Kabupaten Puncak dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire (Papua Pos).
• Komisi C DPR Papua membentuk Pansus untuk mengusut masalah pengalokasian dana 19 miliar pada tahun 2007 pada TV Mandiri Papua (Papua Pos).
11 Maret
Pada tahun 2010 Pemrov Papua tidak lagi melakukan pengadaan kapal perintis (Papua Pos).
13 Maret
• Total dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Respek Kabupaten Supiori mencapai 9 miliar (Bintang Papua).
• Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan dana untuk bantuan pembangunan gereja sebesar 10 miliar (Papua Pos).
15 Maret
• MIFEE yang diajukan pemerintah Kabupaten Merauke untuk dibiayai APBN ditanggapi oleh Komisi IV DPR RI dan akan diusulkan ke pemerintah pusat (Papua Pos).
• Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperketat penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai organisasi, profesi maupun instansi vertikal (Bintang Papua & Papua Pos).
17 Maret
• Direktur ICS Papua, Budi Setyanto prihatin akan pemberantasan korupsi yang selalu dijanjikan oleh Kapolda Papua yang baru. Hal ini seperti kasus dugaan korupsi oleh Jhon Ibo dan Ahmad Hatari tidak mendapat keseriusan dari pihak Polda Papua (Bintang Papua).
• Tim Komisi Pemberantas Korupsi menuju ke Boven Digoel untuk mengadakan pemeriksaan dan melakukan penyitaan terkait kasus dugaan korupsi oleh Bupati Boven Digoel, Yusak Yalumo (Papua Pos).
• Jumlah belanja tidak langsung Kabupaten Yapen tahun anggaran 2010 sebesar Rp 243.159.507.597, belanja langsung Rp 186.553.692.816 sehingga total Rp 429.713.200.395 (Papua Pos).
• Solidaritas Pencari Kerja Pribumi Mimika mendesak DPRD Mimika membentuk Pansus untuk mengatasi sejumlah permasalahan CPNS (Papua Pos).
18 Maret
Pembangunan jalan Wamena – Tiom merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lany Jaya yang menelan dana Rp 60 miliar (Papua Pos).
19 Maret
Gubernur Papua, Barnabas Suebu menegaskan bahwa sebagai Gubernur Papua ia tidak akan melindungi para pejabat di Pemrov dan kabupaten atau kota yang korupsi (Papua Pos).
22 Maret
• Gubernur Barnabas Suebu menyetujui bahwa kepala daerah bupati, walikota dan wakilnya tidak harus asli Papua. Pernyataan Barnabas Suebu ini masih belum bisa diterima oleh banyak pihak (Bintang Papua).
• Sekitar 600 aparat kampung dan Bamuskam diberikan tunjangan penghasilan aparat pemerintah kampung sekabupaten Keerom sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan aparat kampung (Bintang Papua).
• KPU Kota Jayapura membuka pendaftaran bagi calon walikota dan wakil walikota. Pendaftaraan ini selama 4 hari, (22-25 maret 2010) (Papua Pos).
23 Maret
Aksi demo damai yang dikoordinir oleh LMA Nduga dan BP3DN di Kantor Perwakilan Kabupaten Nduga di Wamena meminta BPK mengaudit keuangan Kabupaten Nduga (Papua Pos).
25 Maret
Calon walikota dan wakil walikota Jayapura yang telah mendaftar dan telah diputuskan adalah Abisai Rollo dan Raynalda Kaisepo, Jan Hendrik Hamadi dan Lievelien Loiusa Ansanay, Benhur Tommy Mano dan Nur Alam, Musa Youwe dan Rustam Saru, Yulius Mambay dan Petrus Paulus Ell dan Semuel Mehue dan Hj. Zubaudah Onny (Papua Pos).
27 Maret
Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem mengatakan rekomendasi MRP no 14 tahun 2009 dan UU Otsus tetap memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah untuk membentuk Perdasus tentang pemimpin daerah (Bintang Papua & Papua Pos).
29 Maret
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merevisi Perda Miras No 17 tahun 2005 tentang retribusi Miras pasca dibatalkan peraturan tersebut oleh Kementrian Dalam Negeri tahun 2008 (Papua Pos).
30 Maret
Badan Eksekutif Mahasiswa Papua mendesak Badan Kehormatan KPUD Provinsi Papua untuk segera merekomendasikan Pengganti Antar Waktu terhadap 5 anggota KPUD Jayawijaya (Papua Pos).
5 April 2010
Ketua Komisi D yang membidangi infrastruktur  dan pembangunan DPR Papua, Jhoni Banua Rouw mengatakan dalam pembanguan di Papua hal yang harus diprioritaskan adalah infrastruktur  jalan. Sebab, ada bebarapa kabupaten yang sulit dijangkau dengan jalur darat (Cepos).
14 April
• Walikota, MR. Kambu menunjuk 5 pejabat untuk mengisi lima jabatan di Pemkot Jayapura.
No Nama pejabat Jabatan yang diisi Pejabat sebelumnya
1 Ir. Yan Piet Nerokuow, MM Kadispenda Drs. Benhur Tommy Mano, MM
2 Drs. Elisa  Patimukay kadispenrindagkop Drs. Musa Yan Jouwe, SH. M.Si
3 Drs. Margono MPD Kadispendu & capil Drs. Hanock wambukomo
4 Drs. Amos Solossa Kadisparbud Drs. Yan Hendrik  Hamadi
5 Drs. Jonas Sunadi Kadistrik Heram Samuel Mehue
(Cepos).
• Daftar balon bupati dan wakil bupati Keerom:
No Nama bakal calon bupati dan wabup. Keerom
1 Drs. Celsius Wetae-Bambang widyatmoko, SH. M.Si
2 Yusuf wallay, SE, MM- Muh. Markum, SH
3 Johanis TawaiWidodo Budi Priyono
4 Charles Tafor- Natan Bonay
5 Pieter Gusbager-Nicholas Laly
6 Billy Yamlean-Nahor Sibiar
(Cepos)

26 April
Rapat kerja daerah menghasilkan 13 rumusan, yang dibacakan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua,  Alex Rumasb.  Ketiga belas rumusan itu antara lain:
 1.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik; reformasi birokrasi dan tingkatkan jata kelola keuangan daerah secara konsisten.
2.Peningkatan tata pemerintahan yang baik.
3.Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal.
4.Penyelesaikan sengketa batas wilayah antara daerah akan difasilitasi oleh pemerintah dan diperioritaskan pada 2011.
5.Dukungan provinsi, kabupaten dan kota terutama dukungan keamanan  sangat diperlukan demi suksesnya pelaksanaan pemilukada khususnya di daerah pedalaman yang menggunakan noken, agar memenuhi asas demokrasi terutama jujur dan adil serat bebas dan bertanggung jawab.
6.Penanganan kasus penembakan Puncak Jaya akan dibicarakan di MUSPIDA dan Pemerintah Puncak Jaya.
7.Terlaksanannya RESPEK melalui  PNPM mandiri Respek.
 8.Setiapkabupaten menyusun secara lengkap dokumen perencanaan, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka tahunan (RKPD) dan didukung oleh penyiapan data yang akurat meliputi RTRW, profil daerah, evaluasi pembangunan dan perencanaan teknis lainnya.
 9.Meningkatkan koordinasi dan singkronisasi antara provinsi dan kabupaten/kota akan dilakukan melaui musrenbang secara berjenjang dari kampung, distrik, kabupaten/kota dan provinsi.
10.Untuk memantapkan koordinasi  dan singkronisasi program pemerintahan dan pembangunan antara provinsi-kabupaten/kota akan dilaksanankan minimal tiga kali setahun sesuai dengan amanat peraturan pemerintah no. 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.
11.Perencanaan, pembangunan dan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua akan dilaksanankan secara sinergis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan pendekatan penegmbangan wilayah dan sinergi pembangunan antar wilayah.
 12.Pembangunan dan pendanaan secara sinergis  yang dimaksud adalah pemerintah pusat akan membangun infrastruktur  yang berfungsi melayani antar provinsi, infrastruktur antar kabupaten dibangun provinsi dan  infrastruktur antar distrik dibangun kabupaten/kota.
13.Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya akan dilaksanakan pada wilayah yang minim infrastrukturnya (Cepos).
30 April
Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Respek BPMK dan KK Provinsi Papua, Donatus Mote mengungkapkan setiap distrik mengelola dana mencapai miliaran rupiah, sumber dananya dari APBN dan APBD. Pendamping terhadap dana tersebut sebanyak 550 orang.Sumber dananya Otsus 100 juta /kampung, dana kegiatan operasional kegiatan distrik 100 juta, dana APBN berupa bantuan langsung ke masyarakat 450-1,4 miliar dan dana operasional kegiatan distrik berupa penyuluhan, pelatihan bagi masyarakat 100 juta/distrik dan juga untuk pembangunan berbagai macam kebutuhan kampung (Cepos).
06 April
Komisi Pemilihan Umum ke Jakarta untuk mengikuti rapat konsultasi keputusan MRP No. 14/2009 (Cepos).
16 April
Dewan Pendamping Rakyat Papua (DePeRa) menuntut bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua, sebagai bentuk pemberdayaan orang asli Papua. Mereka berdemo di kanto DPRD Merauke (Cepos).
05 Mei
Pengurusan Akte kelahiran gratis diberlakukan selama 2010. Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabuapten Superiori telah diinstruksikan agar mengoptimalkan pelayanan publik secara baik (Cepos).
10 Mei
Tujuh kampung di Mimika Timur belum menerima dan respek 2009. Dana Respek diterima 2008 dari 300 juta hanya 162 juta diterima. Alasannya, tidak ada kerja sama dari pendamping Provinsi Papua dengan pemerintah kampung. Dana Respek 2009-2010 belum dicairkan karena belum ada pertanggjawaban dari pendamping lama (Cepos).
14 Mei
Di Merauke warga kampung Selil menggunakan dana respek 2008, dari 100 juta, 80 Juta untuk membangun 19 unit rumah dan 20 juta untuk membiayai para pekerja.  Sementara respek 2007 digunakan untuk membangun sumber air untuk masyarakat dan respek 2009 belum diterima (Cepos).
15 Mei
• Sekertaris Bappeda Provinsi Papua, Hamzah mengatakan pemerintah mengucurkan dana respek 340 miliar. Tujuan dana tersebut untuk menumbuhkan ekonomi dan mendukung program pembangunan di kampung. Sehingga dana tersebut perlu digunakan sesuai dengan perencanaan dan pengelolaan, pelaksanaan sampai proses pertanggungjawabannya (Cepos)
• Pemprov Papua (Bas Suebu) mengembangkan jaringan penelitian dan pengembangan pendidikan serta kesehatan. Sebab, Papua menjadi urutan 33 atau provinsi terakhir seindonesia. (Cepos).
18 Mei
Program Respek 2009, 86% dari 300 miliar digunakan untuk infrastruktur. Pernyataan ini dikatakan oleh Max Kambuaya (Kepala Bidang Pemberdyaaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga (BPMK dan KK) Porvinsi Papua (Cepos).
27 Mei
• Penunjukkan kepala kampung merupakan wewenang bupati, sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 72 tentang desa dan kelurahan pemilihan dan jabatannya diatur  dalam Perda (Cepos).
• Persyaratan untuk pemekaran Grimne Nawa diminta oleh DPR RI (Cepos).
29 Mei
Kejari Biak kembali didemo: puluhan masyarakat yang kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kejari Biak. Mereka mempertanyakan penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah Biak Numfor dan Supiori, baik yang ditangani kejari Biak maupun Kejari Papua saat ini (Cepos).
01 Juni
Dana respek 2009 belum dicairkan kepada semua kampung di Merauke. Hal ini karena ada perbedaan pendapat atas pencairan respek 2008; masyarakat Kimmaam dan Okaba (Cepos).
08 Juni
Tiga fraksi (Golkar, Demokrasi pembaharuan dan Kerakyatan) menerima laporan keterangan pertanggunganjawaban (LKPJ) Bupati Keerom, Celsius Wetae TA 2009  dan satu fraksi –demokrat abstain. Sebab, belum ada hasil audit BPK  laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) Keerom (Cepos).
12 Juni
Di akhir masa jabatan MRP beredar isu yang mengatakan untuk memilih dua lembaga MRP, yakni di Propinsi Papua dan Papua Barat. Namun, hal ini ditolak oleh kepala biro hukum Sekda Provinsi Papua, J.K.H. Roembiak (Cepos).
17 Juni
Dana 2 miliar rencananya untuk menyediakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Yalimo sebanyak 186 unit tidak terealisasi. Warga masih tetap memakai genset (Cepos).
26 Juni
• Dana PNPM mandiri distrik Arso berkurang: 2009-2010, karena dari 21 kampung menjadi 17 kampung. Empat kampung (Wembi, PIR 4, Wamber dan Yambra) bergabung ke Distrik Arso Timur pada 2010 (Cepos).
• Sisa dana pembanguan rumah ex TPN/OPM di Kabupaten Lani Jaya sebanyak 19 miliar dipertanyakan: mantan TPN/OPM dan anggota komisi B DPRD Deerd Tabuni (Cepos).
28 Juni
Pemprov Papua (Bas Suebu-gebernur Papua) menandatangani kerja sama dengan Freeport Indonesia dalam rangka pembangunan PLTA Urumuka (Cepos).
29 Juni
Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe mengatakan bahwa dana respek 100 juta/ kampung tidak mencukupi. Sebab, tempatnya kompleks (berjauhan satu dengan yang lain  dan untuk menjangkau gunakan transportasi udara). Sehingga dana respek tidak merata setiap kampung. Wagub Papua, Aleks Hesegem mengatakan bahwa mulai tahun ini akan ada perubahan; daerah yang tingkat kesulitannya tinggi mendapatkan dana lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tingkat kesulitannya rendah (Cepos).
2 Juli
• Walikota Jayapura, MR Kambu menyerahkan bantuan program pemberdayaan distrik untuk Distrik Jayapura Utara. Bantuan itu berupa, sarana Ibadah (Alquran dan Alkitab), modal usaha untuk mama-mama penjual pinang, alat musik gitar dan bantuan untuk kelompok usaha kios (Bintang Papua).
• KPU Provinsi Papua melantik 24 anggota KPU untuk lima kabupaten yakni Kabupaten Lanny Jaya, Mambramo Tengah, Nduga, Yalimo dan Dogiai (Bintang Papua).
• Pasangan calon Walikota Jayapura Julius Mambay dan Pieter Ell memprotes politik uang dalam pemilukada walikota di kantor KPU (Cepos).
5 Juli
Sebanyak 33 anggota DPRP asal Pegunungan Papua mendesak pemerintah untuk mengalokasikan dana senilai 60-70 triliun guna mempercepat pembangunan di daerah Pegunungan Papua (Bintang Papua & Cepos).
08 Juli
• Sesuai janji sebelumnya, hari Kamis (8/7) massa MRP akan kembali melakukan longmarch ke DPRP, guna mempertanyakan tindak lanjut terhadap 11 keputusan Mubes MRP dan masyarakat adat papua yang sudah diserahkan pada tiga pekan lalu. Seperti diketahui dalam 11 keputusan yang direkomendasikan MRP tersebut adalah menuntut segera dilakukan referendum untuk Papua. Koordinator Aksi demonstrasi, Salmon Y. Yumame, kepada wartawan di Abepura, Rabu (8/7) kemarin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini didasarkan pada MoU antara komponen rakyat Papua dengan DPR yang dibuat saat aksi penyerahan hasil Mubes  lalu (Bintang Papua).
• Masyarakat Papua dari berbagai macam elemen perjuangan sipil di papua, baik dari dewan adat, presidium dewan adat Papua, dan organisasi sipil lainnya akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran untuk menagih janji ke Dewan Perwakilan Rakyat papua (DPRP)atas tuntutan demo sebelumnya yang di gelar 18 Juni lalu (Cepos).
09 Juli
Ribuan masa dari bergai macam elemen masyarakat sipil papua kemarin melakukan aksi demonstrasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) untuk menagih janji DPRP atas tuntutan mereka saat melakukan aksi penolakan Otsus dan tuntutan mereka saat melakukan aksi penolakan Otsus dan tuntutan Referendum pada 18 juni lalu (Cepos & Bintang Papua).
12 Juli
Ribuan masa dari berbagai macam elemen masyarakat sipil Papua yang melakukan aksi demonstrasi di DPRP sejak Kamis (8/7), maka pada jumat (9/7) sore mereka membubarkan diri. Anggota DPRP yang dipimpin oleh Wakil ketua II Komarudin Watubun yang mewakili Ketua DPRP Jhon Ibo, yang tidak berada di tempat dengan anggota Dewan lainnya dari berbagai komisi yang ada bertemu dengan massa melakukan MoU antara rakyat Papua dan DPRP yang terdiri dari 3 poin, antara lain 1) DPRP meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan tuntutan Referendum, 2) DPRP akan mengembalikan Otonomi Khusus ke pemerintah pusat, 3) Sidang paripurna akan dilaksanakan paling lambat 19 Juli 2010 (Cepos & Bintang Papua).
14 Juli
Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada 2010 antara lain, Abisasi Rollo & Reynalda Kaisepo, Benhur Tommy Manu & Nur Alam, Musa Youwe & Rustan Saru dan Jan Hamadi & Lievelien Ansanay (Cepos).
16 Juli
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang mengikuti Pemilukada Keerom adalah Billy Jamlean & Nahor Sibiar, Yusuf Wali & Muh. Mahkum, Celcius Wetae & Marsudi, Charles Tafor & Nathan Bonay, Piter Gusbager & Nikolaus Laly dan Johanis Tawa & Widodo Budi Priyono (Cepos).
17 Juli
Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih menyurati Gubernur Papua untuk mempertanyakan surat Mendagri no 188.2/1869/SJ perihal tindak lanjut putusan MK no 116/PUU-VII/2009 tentang pengisian anggota DPRP, Ketua DPRP dan Ketua MRP. Hal ini disampaikan oleh Ketua BMP Ramses Ohee (Bintang Papua).
20 Juli
KPUD Kabupaten Merauke mengajukan tambahan anggaran sebesar 7,6 miliar dari 13,5 miliar yang telah disetujui oleh Pemda dan DPRD Merauke (Cepos).
21 Juli
BPK Provinsi Papua tidak mampu dan sulit melacak uang senilai 156 miliar. Hal ini dikatakan oleh Kepala Perwakilan BPK Papua, Haedar ketika menyerahkan hasil laporan audit BPK Papua di sidang LKPJ Gubernur. Beliau melanjutkan bahwa tidak mendapatkan dukungan dari dokumen yang memadai sehingga dana 156 miliar tersebut sulit ditelusuri (Bintang Papua).
22 Juli
Massa yang berasal dari Puncak Jaya menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur. Mereka mempertanyakan jawaban surat mengenai carateker Bupati Puncak Jaya (Cepos).
24 Juli
Pemanfaatan anggaran di Pemrvo Papua terus menjadi sorotan. Sebelumnya hasil penemuan BPK terkait hilangnya uang sebesar 156 miliar, kini permasalahan muncul kembali terkait sisa lebih pembayaran anggaran (Silpa) pada laporan keuangan Pemrov Papua tahun 2009 senilai Rp 996.118.169, 69. Sisa anggaran ini dipertanyakan oleh DPRP karena tidak jelas pertanggungjawabannya (Bintang Papua).
27 Juli
• Kasus dugaan korupsi APBD tahun 2006 sebesar 5,2 miliar yang melibatkan Ketua DPRP Jhon Ibo sudah pada tahap rencana dakwaan (Bintang Papua & Cepos).
• Maraknya kasus penembakan dan konflik yang terjadi di Tingginambut, Puncak Jaya menyebabkan dana APBD Puncak Jaya banyak dikeluarkan untuk mengevakuasi korban penembakan dan membiayai operasi aparat keamanan yang bertugas di Puncak jaya (Cepos).
29 Juli
Adanya indikasi berbagai kasus korupsi yang dilakukan para pejabat Papua yang belum mendapat sentuhan hukum sesuai  dengan tingkat kejahatannya, membuat puluhan massa dari Komite Nasional Papua Barat(KNPB) melakukan aksi damaidi Kantor Kejati Papua, Rabu 28/7, kemarin. Massa KNPB menilai bahwa koruptor itulah yang disebut sebagai separitis, karena mereka yang telah memakan uang rakyat. Oleh sebab itu, para koruptor itu harus segara ditangkap dan diadili. “Kami berharap para koruptor di Papua harus ditindak tegas sesuai aturan hukum, agar Papua ini bersih,” Teriak Gepamer Alua, selaku koordinator demo. (Cepos)
2 Agustus
• Meninggalnya Ardiansyah wartawan Merauke TV menjadi ancaman bagi para wartawan dan pekerja sosial lainnya. Oleh karena itu DPD Laskar Anti Korupsi Papua mendesak pemerintah segera mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi aktivis dan pers (Bintang Papua).
• Enam pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori yang lulus verifikasi KPU adalah, Hulda Inda Imbir & Tnoy Silas Manufandu, Julianus Mnusfer & Theodorus Kawer, Hendrik Rumkabu &Marinus Maryar, Josep Amsamsyum & Samuel Sauyas dan Yan Piet Pariaribo & Herman Swom (Bintang Papua).
11 Agustus
• Pemrov Papua khususnya Dinas Perhubungan telah menganggarkan sejumlah dana untuk pembelian 2 unit pesawat terbang secara bertahap yang dimulai dari tahap 2011 sampai APBD 2015 (Bintang Papua).
• Massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke Daniel Walinaulik dan Omah Laduani Ladamay menggelar unjuk rasa di Kantor KPUD Merauke. Massa menilai KPUD Merauke melakukan manipulasi terhadap sejumlah mekanisme pelaksanaan pencoblosan (Bintang Papua).
14 Agustus
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui bahwa Pemilukada gubernur dan wakil gubernur dikembalikan kepada DPRP sesuai UU Otsus pasal 7 (Bintang Papua).
19 Agustus
• KPUD Keerom menggelar debat publik untuk enam calon bupati dan wakil bupati Keerom periode 2010 – 2015 di ruang sidang DPRD Keerom (Bintang Papua).
• KPUD Merauke menggelar pleno pemungutan suara dalam Pemilukada Merauke. Dari hasil pleno tersebut, pasangan Romanus Mbaraka dan Sunarjo mengungguli pasangan yang lainnya (Bintang Papua).
30 Agustus
Ketua DPRP Jhon Ibo menegaskan bahwa setelah diusulkan 5 Raperda (3 Raperdasi dan 2 Raperadasus) khususnya Raperdasus 11 kursi DPRP dan pemilihan anggota MRP merupakan agenda utama yang akan dibahas oleh DPRP (Bintang Papua).
01 September
• Dana pemilukada 3,3 M kurang jelas. Demikian temuan hasil verifikasi dana KPU Kota Jayapura. Dana hibah yang diterima KPU Kota Jayapura Rp 4.924.149.500,00 sementara anggaran yang telah digunakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban formal sebesar Rp 1.571.415.000,00 sedangkan sisanya tidak jelas. “Jadi yang didukung oleh pertanggungjawaban formal hanya Rp 1,5 M lebih, sisanya penggunaan tidak jelas artinya pengeluaran dana itu tidak sesuai dengan program pokok. Jadi sebanyak 3,2 M lebih penggunaan dana itu tidak sesuai dengan pos anggaran” ungkap mantan Walikota Jayapura, Mr.Kambu (Cepos).
• 178 Perda Kota Jayapura dinilai tidak efektif. “Memang sudah banyak perda kita yang sudah tidak efektif dan bahkan tidak berlaku lagi. Dari 290 perda yang dibaut sejak 1994, 178 dinilai tidak efektif lagi atau sudah tidak berlaku lagi,” kata Makzi Lazarus Atanay, SH (Cepos).
02 September
• 11 kursi tambahan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mendapat tanggapan. John Ibo selaku Ketua DPRP menilai keputusan itu di luar perundang-undangan yang berlaku baik itu dalam UU No.21 tahun 2001, UU No.32 tahun 2004 serta PP No.16 (Cepos).
• Pemberantasan korupsi di Papua “dingin”. Demikian pernyataan Kejati Papua, Constantein Ansanay. Hal ini terlihat dari adanya kesan kasus korupsi yang melibatkan ketua DPRP John Ibo seolah jalan di tempat. Kondisi ini memancing kemarahan rakyat Papua yang berujung pada tudingan makar dan sebagainya bermula dari hilangnya uang rakyat di tengah jalan akibat praktek-praktek korupsi. Akan tetapi tampaknya pemberantasan korupsi di Papua ini biasa-biasa saja (Bintang Papua).
• Disinyalir ada oknum KPPS Keerom dibayar untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Isu money politic ini diungkapkan ketua Panwas Keerom Agus Wenehen karena ada laporan yang masuk dari Kampung Molof dan Worwana(Bintang Papua).
03 September
Pengangkatan 11 kursi DPRP masih butuh PP. Hal ini karena dalam UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus maupun UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.35 tahun 2008 tentang perubahan UU No.21 tahun 2001 bahkan peraturan pemerintahan sama sekali bukan merupakan landasan hukum bagi DPRP menyusun peraturan daerah khusus. Hendrik Tomasoa menilai “Hukum mempunyai tiga fokus tujuan; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Soal keadilan, putusan MK No.116 tahun 2009 adalah final” (Cepos).
04 September
• 23 Anggota KPU Kabupaten di Papua telah dipecah. Alasan yang muncul ialah adanya pelanggaran terhadap kode etik sebagai anggota KPU.  Ketua KPU Papua , Benny Sweny, mendapatkan laporan bahwa ‘mereka terlibat sebagai anggota parpol’ (Cepos).
• Pemprov lambat dalam penetapan perda miras. Sipora Modouw, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, menyayangkan hal ini karena miras merupakan salah satu pemicu semakin meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. “saya orang pemerintah, tapi harus kita akui kalau kita lambat dalam membuat perda ini” (Cepos).
• Penerapan perda miras harus dibahas secara kolektif karena bersifat kontoversial. Di satu sisi, dari segi ekonomi merupakan pendapatan daerah yang begitu besar. Di sisi lain, dari segi moral dapat merusak moral marsyarakat dan menjadi faktor utama tindakan kriminal “selama ini perda miras yang sudah  berjalan memberi 2 wewenang kepada Pemda Merauke yakni untuk menjual dan membeli alkohol dan bagi pemasukan daerah,”  kata Simon Silubun, Kabag Hukum Setda Merauke (Bintang Papua).
06 September
• PCW juga temukan dana Rp 3,5 M belum jelas. Untuk itu BPK harus audit kekayaan anggota KPU Kota. Pembeberan hasil investigasi PCW ini dipimpin oleh Daud Basri ialah dana Pemilukada Kota Jayapura yang belum jelas pertanggungjwabannya sebesar 3,5 Miliar. “...hasil temuan sementara, kita mendapatkan dana Rp 3,5 miliar KPU Kota Jayapura belum jelas dalam laporan pertanggungjwaban,” ungkap Koordinator Papua Corruption Watch (PCW), M Rifai Darus (Cepos).
• Kepala kampung berharap ADK (Alokasi Dana Kampung) segera diperdakan. Kesepakatan ini disampaikan oleh sejumlah kepala kampung kepada Bupati Habel Suwae. Alasannya ADK telah memberikan kontribusi yang nyata bagi percepatan pembangunan di masyarakat terutama dalam mengangkat perekonomian masyarakat (Cepos).
• Panwas Keerom terima tiga laporan pelanggaran. “Untuk sementara secara resmi ada tiga laporan berikut data lapangan...,” ujar Agus Wenehen Ketua Panwaslu Kapubapten Keerom. Tiga laporan itu termasuk kategori laporan berat yakni dugaan kasus bagi-bagi uang ataupun barang serta dugaan tim sukses yang terlibat sebagai petugas di TPS yang memfasilitasi tercoblosnya salah satu pasangan calon (Cepos).
• Charles Tafor dan Piter Gusbager menilai pemilukada Keerom cacat hukum dan gagal. Sementara itu, jalan masuk PIR dua dipalang. Warga yang menamakan diri masyarakat adat menuntut kecurangan dalam pemilukada berupa pembagian uang sebesar 50-100 ribu. Selain itu juga menuntut agar Bupati Keerom merupakan orang asli Keerom. Secara terpisah, Bawaslu RI meminta agar pelanggaran sekecil apapun harus dituntaskan(Bintang Papua).

07 september
• Warga dukung percepatanperda miras pada tahun 2010. Warga menilai hal ini perlu dilakukan karena miras telah merusak moral dan mental orang Papua. Lebih jauh juga dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. “Di satu sisi miras mendatangkan pajak, tetapi di sisi lain mendatangkan bencana. Jadi harus ada pengaturan yang jelas terkait peredaran miras,” kata Ny.Irene Karma, salah seorang warga Padang Bulan distrik Abepura (Bintang Papua).
• Disayangkan sidang perubahan APBD Kabupaten Jayapura terhambat. Keterhambatan ini terjadi karena pihak eksekutif masih mempersiapkan materinya. Padahal sudah molor satu bulan dan batas akhirnya bulan November. Menurut Korneles Yanwarin, Keuta 1 DPRD Kabupaten Jayapura, dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 seharusnya saat ini pembahasan APBD sudah dalam pembahasan oleh legislatif (Bintang Papua).
• Masyarakat Skamto laporkan pelanggaran ke Panwas. Beras, alat shalat, dan sejumlah uang dijadikan barang bukti. Ketua Panwas Keerom, Agus Wenehen mengatakan bahwa “kami akan serius menangani masalah ini. apabila terbukti akan menuju ke pidana.” Hingga saat ini pihaknya telah mencatat tiga pelanggaran yang secara resmi diterima dari masyarakat (Bintang Papua).
• 2 tersangka KPK terpilih menjadi Bupati. Mereka adalah Yusak Yeluwo dan Jefferson Rumaja. Yusak merupakan bupati yang kembali terpilih sebagai bupati Boeven Digoel, sedangkan Jefferson merupakan walikota Tomohon. “Masyarakat kekuarangan informasi bahwa calon yang mereka pilih adalah tersangka korupsi, “ kata wakil ketua KPK, Haryono Umar (Bintang Papua).
• Pelantikan bupati dan wakil bupati Merauke terpilih hasil pilkada 2010 dipastikan mundur terkait adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu dilayangkan oleh 3 pasangan kandidat yakni Frederikus Gebze-Waryoto, Laurensius Gebze-Achnan Rosyadi, dan Daniel Walinualik-Omah Laduani Ladamay. Isi gugatannya ialah soal Daftar Pemilih Tetap, undangan yang tidak sampai ke pemilih, money politic serta adanya intimidasi. Sementara itu Panwas Supiori menemukan sejumlah pejabat ikut kampanye. Jika di daerah lain hanya PNS, di Supiori sejumlah pejabat eselon II, III dan IV juga ditemukan ikut kampanye. Data-data tersebut telah disampaikan ke KPU Supiori oleh Ketua Panwasluda Kapubaten Supiori, Demi Wompere. Di Jayapura, sejumlah oknum PNS Pemkot ditengarai terlibat tim sukses. Plt Walikota jayapura, Ir.JP Nerokouw menyayangkan hal ini. “Sejak awal bahkan sudah sangat sering kami ingatkan PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tetapi masih saja ada pegawai yang mau terjun ke kancah politik” (Cepos).
• Komnas perempuan serahkan draft raperdasus ke DPRP.  Ketua gugus Kerja Papua Komnas Perempuan, Silvya Maria Apituley menuturkan bahwa isi raperdasus yang diserahkan disusun oleh Komnas bersama dengan MRP, Uncen, Unipa dan Jaringan Pendokumentasian kekerasan di Papua. Isinya dibangun atas dasar filosofis, sosiologis dan dasar-dasar hukum yang melindungi dan bersifat melihat pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban pelanggaran HAM (Cepos).
• DPRD Koordinasi Pemprov dan DPRD Papua Barat untuk penyusunan draft raperdasus pemilihan anggota MRP. Wakil Ketua Badan Legislasi DPRp, Alberth Bolang mengharapkan adanya kerjasama DPRP dan Pemprov Papua Barat terhadap penyusunan raperdasus tentang pemilihan anggota MRP tersebut. “...dan kita akan membackup juga hasil konsultasi di Depdagri Jakarta terkait dengan produk perdasus ini,” ujarnya. Sementara wacana akan adanya dua MRP akan sangat tergantung dari dinamika hukum dan politik. Tentu pula tergantung pada perlindungan terhadap Papua dan Orang Papua (Cepos).
08 September
Komisi A DPRP terus mendorong dilakukannya judicial review terhadap undang-undang Otonomi Khusus terutama menyangkut pasal 7 huruf (a) tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dikembalikan ke DPRP. “Undang-undang  ini membuat kita kaku dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga ingin kami ingin mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRP sehingga fungsi DPRP menjadi lebih optimal lagi, “ imbuh Ruben Magai, ketua komisi A DPRP (Cepos).
13 September
• Program respek akan didukung perdasus. Perdasus itu mengatur soal alokasi dana dari pemerintah Provinsi dan kabupaten dan kota ke kampung-kampung dan tidak boleh berhenti meskipun pimpinan daerah berganti. Hal ini ditegaskan oleh Staf Ahli Gubernur, Agus Sumule, agar dana itu selain diolah sendiri oleh masyarakat dengan cara yang benar juga untuk menjawab persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat kampung.
• Draft Rapedasi pembentukan perdasi dan perdasus digodok oleh Badan Legislasi DPRP. Penggodokan ini telah mencapai 90 persen. Raperdasi ini penting karena dapat membantu penggodokan perdasi dan perdasus yang masuk ke badan legislasi DPRP terutama yang datang dari masyarakat karena masyrakat mempunyai hak mengajukan raperdasus.
• Yusak Merasi Pemenang Pemilukada Boven Digoel berdasarkan hasil pleno perhitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel. Menurut Ketua KPU Boven, hasil ini sah dan mengikat meskipun meski tiga saksi walk-out dan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Berikut hasil perhitungan suaranya.
No Pasangan Suara Persentase
1 Yusak-Yesaya 12.709 43,72%
2 Xaverius-Eksan 9.282 31,93%
3 Simon-Paulinus 5.236 18,01%
4 Marselino-Eduard 1.841 6,33%
Total 29.068 100%

• Dinilai terjadi pelanggaran berat, Bawaslu Pusat akan turun ke Waropen. Hal ini berbuntut dari dicopotnya 5 anggota KPU Waropen. Pelanggaran ini berkaitan dengan UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilu.
• Hari ini, 11.141 masyarakat Supiori ikuti pencoblosan calon bupati dan wakil bupati periode 2010-2011.
• KPU Keerom tegaskan belum ada pemenang karena belum diadakan rapat pleno. Meskipun ada yang telah melakukan perhitungan sendiri, KPU mengharapkan suara masyarakat Keerom mengikuti perhitungan yang resmi dari KPU Keerom.
• Raperda retribusi dan pajak daerah yang baru mulai disiapkan seiring dengan keluarnya UU No.34 tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah menggantikan yang lama yakni UU No.18 tahun 1997. Dengan UU ini diharapkan dapat meningkatkan perolehan pajak dan retribusi 6-8 persen dari perolehan sebelumnya yang dinilai masih sangat kecil. Sementara itu dua raperda yakni tentang pemberdayaan kampung dan administrasi kependudukan siap diuji publik (Cepos).
14 September
• Isu pemekaran Kabupaten Deponway semakin menggetarkanl. Isu ini mengemuka dalam kunjungan kerja Golkar ke Wilayah Pembangunan II Distrik Moy.
• Belum ada alokasi Dana, DPRD Kabupaten Memberamo Tengah minta pemilukada ditunda hingga September atau Oktober 2011. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD, Agustinus Gundigi.
• Pemilukada Supiori berlangsung tepat waktu. Begitu pula pendistribusian logistik sehari sebelumnya (Bintang Papua, 14/09/2010).
• Raperdasus pemilihan MRP direspon Papua Barat. Selain itu, kata Yan Ayomi, Anggota Badan Legislatif DPDP, mereka juga akan mendukung judicial review yang dilakukan DPRP ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Otsul terutama pasal 7a tentang pemilihan gubernur Papua lewat DPRP yang hilang dalam perubahan UU Otsus No 35 tahun 2008.
• Program respek didukung oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu dana respek mempunyai dua sumber yakni dari Provinsi Papua sebebsar 100 juta/kampung serta dari kabupaten/kota. Dana dari Kabupaten/kota ini sering disebut Alokasi Dana Kampung (ADK). Dalam pelaksanaannya pendamping respek perlu berkoordinasi dengan kepala distrik dan kampung setempat akan menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri. Respek bantu pembangunan di kampung terutama pembangunan sarana infrastruktur. Hal ini dialami oleh Kampung Hobong yang kini telah memiliki MCK, dermaga Hobong hingga sarana olahraga.
• Penyaluran Raskin tahun 2010 di Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan September 2010 sudah mencapai 59 persen dari total kuota raskin sebanyak 108 ribu ton.
• Bulan ini tiang pancang jalan ring road dipasang. Menurut Jansen Monim, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua pembangunan ini membutuhkan dana hingga Rp 7 triliun.
• Pemkot segera terapkan PP 35 tahun 2010 tanggal 6 Juni tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan ini para PNS yang kurang disiplin dalam bekerja dapat meningkatkan kedisiplinannya.
• Pemerintah Kabupaten Puncak jaya tetapkan standar  harga yang berlaku di seluruh distrik, yakni  Rp 41 ribu. Selanjutnya akan dibuat perda untuk itu. Yustus Wonda, Sekda Kabupaten Puncak Jaya berharap dengan itu pembangunan dapat disesuaikan dengan program, baik dari pemerintah, gereja maupun adat .
• Komisi B Lanny Jaya desak pemkab prioritaskan tiga pembangunan yakni pada bidang jaringan komunikasi, penerangan dan air bersih. Menurut, Terius Jigibalom, ketiga hal ini akan sangat mendukung pembangunan di Lanny Jaya karena tanpa jaringan komunikasi banyak yang tidak betah di Tiom. Begitu pula listrik yang amat penting dalam aktifitas pemerintahan.
• Pembentukan Kotamadya Dafonsoro diwacanakan dalam dialog antara Dewan AdaT Sentani (DAS) dan masyarakat Adar Sentani dengan anggota Fraksi Peduli Rakyat DPRD Kabupaten Jayapura. Menurut Gery Olua, tokoh adat sentani hal ini perlu untuk memberikan proteksi lebih terhadap masyarakat asli Sentani yang akhir-akhir ini mulai terpinggirkan. Sementara itu, ketua DAS yang baru, Demas Tokor mengaku siap melindungi hak ulayat masyarakat, hak hidup dan menyampaikan pendapat agar harkat dan martabat orang asli papua, khususnya Sentani tapat diperhatikan (Cepos).
15 September
• Pemungutan suara di supiori berjalan lancar. Ini tidak terlepas dari kerjasama semua komponen masyarakat. Untuk sementara pasangan Fred Manufandu-Yan Imbab sementara memimpin22,25%. Namun jika tidak mencapai 30% maka akan lanjut ke putaran kedua.  Di samping itu Bupati Julius Mnusefer juga meminta PNS agar memperhatikan kedisiplinan dalam bekerja. Himbauan ini diberitahukan untuk kesekian kalinya akan tetapi masih saja ada pegawai yang tidak menghiraukannya. Bahkan ada kesan mereka hanya masuk pada jam-jam tertentu saja.
• Pejabat, PNS dan DPRD kota sambut positif rencana pemberlakuan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yang merupakan pengganti PP No 30 tahun 1990.
• Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen menilai KPU Provinsi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Akibatnya KPU kabupaten dan kota pun tidak bisa berjalan baik dalam melaksanakan pemilukada. Hal ini nampak dengan adanya beberapa pengantian anggota KPU, tidak adanya verifikasi ulang meski ada gugatan hingga kandidat yang terjerat dugaan korupsi .
Pembentukan Kotamadya Dafonsoro sudah diagendakan dan sudah menjadi pergumulan eksekutif. Hanya saja, Asisten I Setda Kabupaten Jayapura, Jack Ayamiseba, menilai bahwa alasannya untuk meningkatkan perhatian terhadap masyarakat asli Sentani kurang disetujuinya. Hal ini dikarenakan pembangunan selama ini merupakan upaya untukmengangkat harkat dan martabat orang Sentani (cepos, 15/09/2010).
• Aparat pemerintah diminta tidak selewengkan raskin. Plt.Walikota Jayapura, Ir. JP Nerokuow bahkan meminta tidak adanya penyelewengan baik langsung maupun tidak langsung yang diperuntukkan bagi penduduk miskin.
• 80 persen pemilih di Kabupaten Jayapura masih tradisional. Artinya mereka masih memilih para kader politik itu berdasarkan hubungan emosional, suku, rekan dan  bahkan banyak yang tergiur dengan tawaran barang, sedangkan sisanya adalah pemilih modern yang meilih berdasarkan kualitas seseorang.
• Wahidan Suaib, anggota Bawaslu RI meminta agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Keerom ditindaklanjuti hingga tuntas.
• Meskipun Pemilukada Kota Jayapura direncanakan 11 Oktober mendatang, namun belum ada tim sukses dari para calon walikota dan wakil walikota yang mendaftarkan diri. Padahal dalam kerja lapangan sudah berjalan. Selain itu pula pendaftaran posko kampanye dan rekening dana kampanye agar tidak terdapat dana ilegal yang digunakan sebagai dana kampanye (Bintang Papua, 15/09/2010).
16 September
• KPU Provinsi Papuasedang mempersiapkan tahapan pemilukada gubernur pada Desember 2010. Persiapan ini tetap dilakukan sambil menunggu penyelesaian konflik apakah gubernur akan dipilih oleh rakyat atau DPRP. Sementara itu, KPU Keerom gelar pleno untuk menetapkan siapa calon bupati/wakil bupati terpilih dalam pemilukada Keerom. Semua pihak siap kalah dan siap menang.
 Program Respek tahun 2009 belum tuntas di Kabupaten Biak di 10 kelurahan/kampung karena faktor pengurus yang tarik ulur program, pergantian kepala kampung dan tim pengelola kampung  (Cepos).
• Massa pasangan Worumi-Kogoya duduki KPU Kota Jayapura. Mereka menilai SK No 80 tahun 2010 cacat hukum. Selain itu mereka juga menilai tidak ada penjelasan atas tidak lolosnya pasangan ini dalam verifikasi. Selain itu juga, pasangan Yulius Mambay-Pieter Ell dengan tegas pula menolak keputusan KPU No 80 serta mengugat KPU Provinsi. Mereka menilai, KPU Provinsi dalam pentahapan pemilukada telah menyalahi kode etik (aturan KPU), selain itu juga penggunaan dana 3,2 M yang belum dipertanggungjawabkan.
• Enam pasang calon walikota Jayapura periode 2010-2015 memaparkan visi misinya hari ini. mereka adalah Abisay Rollo-Reynalda Kaisepo, Benhur Tomy Mano-Nuralam, Musa Jan Youwe-Rustan Saru, Jan Hendrik Hamadi-Lievielin Ansanay Monim, Thobias Salossa-Haryanto, Fredrik Toam-Jummy Ansanay (Bintang Papua).
17 September
• Didukung 13 parpol, pasangan Yairus-Frans dideklarasikan sebagai balon Bupati/Wakil Bupati Nduga Periode 2011-2016.
• Yussuf Wally-Muhamad Markur ditetapkan sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Keerom. Pasangan terpilih ini ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Keerom No 37 tahun 2010 tentang penetapan rekapitulasi pasangan terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Keerom. Adapun hasil keseluruhan adalah sebagai berikut:
Nama Kandidat Perolehan Suara Persentase
Billy Jamlean-Nahor Sibiar 225 0,76
Yusuf Wally-M.Markum 10.032 33,82
Celcius Watae-Marsudi 9.164 30,96
Charles Tafor-Nathan Bonay 3.076 10,39
Piter Gusbager-Niko Laly 1.186 4,01
John Tawa-Budi Priyono 5.940 20,06
                    Jumlah Suara Sah 29.604
           Jumlah suara tidak sah 501
• Pembacaan hasil pleno diwarnai oleh aksi penolakan tanda tangan dan walk out dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Keerom, Berti M. Menurutnya, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran dalam pemilukada. Pelanggaran itu antara lain; keterlibatan aparat dalam proses pilkada, money politic di Distrik Arso kampung Workwana, Distrik Web dan Towe Hitam, pendropan beras bagi masyarakat di Saneke, Kriku dan kampung Ujung karang, TPS siluman di kampung Suskun Distrik Arso serta mobilisasi masa dari Jayapura, Sentani untuk memilih kandidat tertentu.
• PNS dituntut disiplin, melanggar dikenai sanksi tegas. Demikian pernyataan Yerry F. Dien, Sekda Kabupaten Keerom menindaklanjuti pemberlakuan PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Selain itu, Anton Sumaryono, Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Keerom mengingatkan aparat distrik dan kampung untuk tingkatkan kinerja kerja dalam melayani masyarakat. Sementara itu, DPRD Kabupaten Keerom juga menyambut positif perbaikan ruas jalan trans Arso yang sebelumnya dalam kondisi rusak sehingga memperlancar aktifitas masyarakat.
• Tahapan pemilukada di Kabupaten Nduga tetap jalan meski terkendala dana.
• Pemkab Jayawijaya alokasikan dana 170 juta untuk 30 organisasi wanita. Organisasi wanita dinilai sangat penting dalam membangun Kabupaten Jayawijaya karena bersentuhan langsung dengan masyarakat terutama kaum perempuan baik di kota maupun di kampung.
• Jelang pemilihan Anggota MRP, baleg DPRP gelar konsultasi publik tentang persiapan pemilihan keanggotaan  baru untuk periode 2010-2015. Konsultasi ini dimulai di Kabupaten Biak. Selain itu jumlah keanggotan MRP yang dulunya hanya 42 akan bertambah menjadi 70 anggota sesuai dengan UU bahwa anggota MRP adalah 2/3 dari anggota DPR Papua dan Papua Barat (Cepos).
• PNS Kota Jayapura dilarang ikut dalam tim sukses dari masing-masing pasangan calon  walikota/wakil walikota pada pemilukada Kota Jayapura 2010. Moses Yomunggga, Ketua Panwaslu Kota Jayapura menilai Keterlibatan PNS dalam tim sukses menunjukkan netralitas PNS belumlah baik dan bagi yang tetap terlibat akan diberikan sanksi baik PNS itu sendiri maupun kandidatnya (Bintang Papua).
20 September
• Kemendagri memberikan respon positif terhadap rencana Badan Legislastif DPRP yang akan menyusun  perdasi tentang tata cara pembentukan perdasi dan perdasus di Papua.  Kemendagri menilai hal itu sesuai dengan dinamika hukum yang berlaku di Papua dengan sistem pemerintahan Otsus di Papua.
• Panwas Kota Jayapura temukan 10 Oknum PNS terlibat tim kampanye walikota/wakil walikota. Moses Yomungga, Ketua Panwas Kota Jayapura, telah menyurati pasangan calon yang dalam tim kampanyenya terdapat oknum PNS. Begitu pula mulai menguatnya indikasi money politic. Di samping itu para calon juga belum memasukkan daftar kekayaan, dana kampanye, posko dan satgasnya ke panwas.
• Selain membahas raperdasus pemilihan anggota MRP yang berakhir masa kerjanya Oktober 2010, Baleg DPRP juga tengah berkonsentrasi membahas raperdasasus pengangkatan 11 kursi anggota DPRP setelah mengambil keputusan yang dikeluarkan oleh MK (Cepos).
21 September
• Realisasi respek dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun 2009 di Kabupaten Jayawijaya yang disalurkan ke 11 distrik, 116 kampung dan kelurahan sudah mencapai 100 persen. Respek sebesar 100 juta, sedangkan PNPM sebesar 300 juta/distrik. “...Khusus PNPM tidak semua distrik mendapatkan karena dananya terbatas sehingga alam satu distrik biasanya hanya 5 atau 6 kampung yang mendapat PNPM,” ujar Yegama Elopere, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat kampung Kabupaten Jayawijaya (Cepos).
• Bupati Jayapura, Habel Suwae, dalam kunjungan mendadaknya ke beberapa distrik menemukan ketidakdisiplinan pegawai. Puskemas Dosay dan Kantor Distrik Waibu kosong melompong. Distrik Depapre dari 32 pegawai hanya 18 pegawai yang masuk kantor. Distrik Sentani Barat hanya 12 yang masuk dan pulang lebih awal sementara 20 lainnya tidak masuk tanpa keterangan.


22 September
• Sebagian besar pasangan calon walikota dan walikota Kota Jayapura belum mengantongi izin kampanye dari kepolisian. Padahal semua kandidat telah mulai berkampanye. Ketua Panwas Kota Jayapura mengancam akan memberhentikan kampanye jika hingga Rabu (22/09) belum ada surat izin kampanye (Cepos).
• Pemilukada Kabupaten Supiori akhirnya ditetapkan menjadi dua putaran karena tidak ada kandidat yang perolehan suaranya mencapi 30 persen.  Selain itu, Pemilukada Kabupaten Merauke akan melakukan pencoblosan ulang oleh Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan sengketa pemilukada Merauke (Bintang Papua).
24 September
• DPRD Kabupaten Jayapura dinilai tidak konsisten soal studi banding. Bahwa ke depan tidak akan ada lagi studi banding yang menghambur-hamburkan uang saja, malah anggota dewan kembali melakukan studi banding ke Kota Palopo, Palu dan Kutai Kerta (Bintang Papua).
• Hasil pemilukada Manokwari digugat ke MK dan telah sedang dalam proses persidangan (Bintang Papua).
• Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah menyiapkan desain pasar Papua. pasar ini rencananya dibangun 6 lantai dan bisa menampung 1.100 mama-mama pedagang asli Papua dan kerajinan seni Papua. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 5 Miliar dari anggaran tahun 2010. Koordinator SOLPAP, Br. Rudolf Kambayong, OFM berharap kejelasan pemerintah dalam membangun pasar tersebut bagi mama-mama Papua (Cepos).
25 September
Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) membentangkan baliho saat sidang DPR. Solpap hendak mengingatkan eksekutif dan legislatif soal janji gubernur untuk membangun pasar bagi mama-mama Papua. Kejadian ini berlangsung saat rapat paripurna DPRP. Koordinator Solpap, Br.Rudolf Kambayong, OFM berharap dengan cara ini akan ada satu langkah maju untuk pembangunan pasar bukan hanya dalam kata-kata tetapi dalam hal yang konkret; pelepasan tanah adat, kesepakatan anggaran, dan peletakkan batu pertama oleh gubernur dan DPRP (Cepos).
27 September
• Pasar sementara bagi mama Papua dipersiapkan. Barnabas Suebu telah memerintahkan dinas PU untuk membangun pasar  di Kompleks Damri Jayapura direncanakan Desember ini harus sudah selesai (Cepos).
• Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura menyiapkan Draf Raperda Pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktifitas pengelolaan tambang sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelestarian alam. Selain itu juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban perusahaan termasuk keterlibatan para pemilik hak ulayat dalam pengelolaan itu sendiri (Cepos).
28 September
• Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengakui bahwa terdapat penyalahgunaan dana respek tidak lebih dari 3 persen (Bintang Papua).
• Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengegaskan bahwa pasar khusus Mama Papua dibangun pada Oktober. Jika tidak sebelum Desember sudah selesai. Selain itu juga akan dibangun koperasi khusus bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Bank Papua untuk menyiapkan bantuan kredit kecil serta pengadaan beberapa unit kendaraan bagi mereka karena selama ini praktis uang mereka habis untuk membayar transportasi. Dan untuk sementara pasar dibangun di halaman gedung BIKDA (Bintang Papua).
29 September
Pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani pembangunan di Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Cepos).
30 September
Perlu adanya affirmative action bagi pembangunan di Papua. demikian hasil pertemuan antara para menteri dengan muspida Provinsi Papua yang dipimpin oleh Gubernur Barnabas Suebu. Tindakan ini dalam rangka mempercepat pembangunan agar masyarakat mempunyai kesempatan yang penuh untuk berkembang secara khusus dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta sarana prasana infrastruktur. Namun muncul pula kekecewaan dari DPRP karena tidak diberitahu dan dilibatkan dalam kunjungan ini yang tujuannya untuk mengevaluasi UU Otsus (Cepos).
02 Oktober
Ketua Komisi A DPRD Yalimo, Nahor Yale, Mempertanyakan tempat kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Yalimo. Pasalnya beberapa bulan terakhir aktifitas pelayanan di Elelim Ibu kota Yalimo tidak ada. Para pegawai umumnya baru ada di Elelim jika ada acara saja. Malahan beberapa kantor tutup (Cepos).
04 Oktober
• DPRD Merauke akan membahas 15 raperda dengan perhatian utama ialah raperda tentang Tanah Adat dan Hak Ulayat. Menurut Ketua DPRD, Leo Mahuze, hal ini penting agar masyarakat adat mempunyai kepastian hukum berkaitan dengan tanah adat dan hak ulayat dalam hubungannya dengan investasi terutama dengan program MIFEE (Cepos).
• Masyarakat Dosay mengaku kebijakan respek membingungkan. Hal ini terjadi karena program yang ada telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan masyarakat tinggal melaksanakannya. Padahal ada kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya bentrokan antara warga dengan para pendamping respek (Bintang Papua).
05 Oktober
• Sengketa pemilukada Keerom dengan registrasi kepaniteraan No 180/ PHPU.D-VIII/2010 akhirnya disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari gugatan pasanga nomor urut 3, Celcius Watae dan Marsudi yang menemukan begitu banyaknya pelanggaran dalam pemilukada Keerom 2010. Sementara itu pasangan Calon Bupati Supiori Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer membawa 17 saksi dan 84 bukti tertulis ke Mahkamah konstitusi dalam sidang pertama dengan agenda pembacaan materi gugatan. Dari Fak-fak juga dilaporkan bahwa Pansus pilkada akan mengambil langkah berkaitan dengan pelanggaran pemilukada berupa pengelembungan suara pasangan Mohamad Ususwanas dan Donatus Nimbitkendrik dan pengurangan suara pasangan Said Hindom dan Ali Baham Tamongmere(Cepos).
• Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memenangkan gugatan pasagan balo walikota dan wakil walikota Jayapura periode 2010-2015, Julius Mambay dan Paulus Piter Ell. Selain itu juga SK KPU Kota Jayapura No 80 tanggal 7 September 2010 tentang nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dibatalkan (Cepos).
06 Oktober
Sidang dengar pendapat Kongres AS tentang Papua sangatlah berharga bagi orang Papua. ini merupakan yang pertama dalam 48 tahun, masalah papua dibahas di tingkat international. Pada kesempatan itu para wakil Papua meminta AS mendesak Indonesia untuk membuka dialog membahas otonomi khusus Papua yang telah gagal dan ditolak orang Papua. Upaya dialog yang sejajar akan terus diperjuangkan, jika tidak hanya satu kemungkinan yang ada yakni merdeka (Cepos).
08 Oktober
Realisasi target program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Keerom masih rendah. Demikian pula Pendapatan Asli Daerahnya kura masih minim. Dari Rp 20 miliar yang ditargetkan baru terkumpul Rp 7 miliar dari retribusi dan galian C (Cepos).
11 Oktober
Hari ini, 219.786 warga kota mencoblos untuk memilih walikota dan wakil walokota Jayapura periode 2010-2015. Pemilukada ini digelar serempak di 500 TPS. Sementara itu Ketua KPU Kota Jayapura tetap ditahan (Bintang Papua).
12 Oktober
• Anggaran pembangunan pasar mama-mama Papua sudah disiapkan. Ganjalan saat ini ialah penyerahana aset terminal dari Perum Damri Pusat karena di situlah lokasi pembangunan pasar tradisional. Sementara itu pembangunan pasar sementara sudah disiapkan oleh pemda Papua (Cepos).
• Mendagri mengeluarkan SK pelantikan bupati terpilih Boven Digoel yakni Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi periode 2010-2015. Soal status calon bupati terpilih yang masih menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pelantikan akan tetap dijalankan dengan asas praduga tak bersalah (Cepos).
13 Oktober
Gugatan pemilukada Kabupaten Keerom ditolak oleh mahkamah Konstitusi. Alasannya, permohonan pemohon tak terbukti secara hukum yakni mobilisasi massa, praktik uang dan dugaan konspirasi penyelenggara pemilu. Maka hasil pemunguntan suara pada 25 Agustus 2010 dinyatakan sah (Cepos).
14 Oktober
Hasil survei Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Madah Jokjakarta soal Respek di beberapa kampung menunjukkan bahwa repek belumlah maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tahapan-tahapan program respek kepada masyarakat di tingkat kampung. Misalnya pembangunan yang dilakukan di kampung bukan karena kemendesakan tetapi karena ditentukan oleh suara terbanyak (Cepos).
18 Oktober
Hari ini pemilkada Kabupaten Pegunungan Bintang digelar. Tercatat 78.410 pemilih yang akan menyalurkan hak suaranya. Adapun pasangan calon Bupati dan wakil bupatinya adalah:
Calon Bupati-Wakil Bupati Pegunungan Bintang
1. Drs.WL Wenda-Yakobus Wayam
2. Aloysius Yopeng-Orgenes Ibo
3. Engelbertus Kasibmabin-Stanis Kasipdana
4. H.Uropmabin-Agus Hermawan
5. Constan Oktemka-Selotius Taplo
6. Theodorus Sitokdana-Andi Balio

21 Oktober
Permohonan pasangan Mnusefer-Kawer dikabulkan oleh Mahakamah Konstitusi. Dengan demikian mereka akan ikut dalam pemilukada Supiori putaran kedua nanti. Sementara itu, KPU Supiori diminta untuk merevisi SK No 183 hasil pleno penetapan perolehan suara tanggal 20 September 2010 lalu (Cepos).
22 Oktober
Pemungutan suara ulang di TPS 7 dan TPS 8 di kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura kemarin diwarnai oleh aksi pemalangan dan mobilisasi massa. Massa datang dari Doyo Baru dan Koya Koso. Akan tetapi kedua aksi ini dapat diamankan oleh aparat. Selain itu, mekanisme pemungutan suara ulang tidak sesuai dengan prosedur pemilukada. TPS yang seharusnya dalam keadaan terbuka malah ditutup dan hanya terdapat pintu keluar-masuk. Selain itu terkesan sudah disetting karena dibelakang pemilih berdiri oknum tertentu yang memberikan arahan  untuk mencoblos pasangan tertentu (Cepos).
23 Oktober
Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota, BTM-Alam dan JHH-LLA melaju ke putaran kedua. Berdasarkan pleno rekapitulasi perolehan suara akhir, tidak ada satu pun pasangan yang mencapai 30 persen plus 1 suara sah. Karena dua pasangan tersebut mempunyai jumlah suara terbanyak maka merekalah yang berhak melaju ke putaran kedua (Cepos).
01 November
• Kelompok Intelektual Anak Adat Asli Keerom berpendapat bahwa Pemilukada Keerom belum final karena banyak terjadi kesalahan fatal. KPU Keerom tidak dapat menyelesaikan persoalan dan pelanggaran kode dan administrasi. Mereka meminta agar DPRD Keerom tidak melakukan sidang pleno pelantikan bupati dan wakil bupati (Bintang Papua & Cepos).
• Pencairan dana hibah KPU Kota Jayapura dalam Pemilukada Kota Jayapura tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dana Hibah KPU (Bintang Papua).
• Kepala Bagian Operasi Wilayah VIII PT Jamsostek, Tenang Simbiring mengungkapkan sejak Januari – September 2010, pihak Jamsostek telah memberikan jaminan dan santunan kepada peserta Jamsostek di Merauke sebesar 1,3 miliar (Cepos).
03 November
Ketua DPRD Waropen, Penehas Hugo Tebay meminta kepada Gubernur Papua untuk menunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Yesaya Buinei dan Yeremias Bisay. Penundaan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (Bintang Papua).


04 November
• Anggota DPR RI Perwakilan Papua Barat, Sofia Popy Maipauw menilai Gubernur Barnabas Suebu telah membuat kegagalan politik, karena memperpanjang keanggotaan MRP sampai 31 Januari. Alasannya karena belum ada Perdasus (Cepos).
• DPRD Kota Jayapura mensahkan 6 Raperda menjadi Perda. Keenam Perda tersebut adalah, Perda tentang pengelolaan Barang Daerah Kota Jayapura, Rencana Detail Tata Ruang Distrik Jayapura Selatan, Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura, Rencana Induk Drainase Kota Jayapura, Perubahan Nomenklatur Dinas Perikanan Kota Jayapura dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura (Cepos).
05 November
Kejaksaan Negeri Merauke terus mengumpulkan keterangan terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bibit sebesar 900 juta (Cepos).
06 November
• Sebanyak 93.483 daftar pemili tetap akan kembali menyalurkan suaranya dalam Pemilukada ulang di Merauke (Cepos).
• Pembangunan kantor bupati Biak direncanakan dalam tiga tahap dan menelan biaya sebesar 40 miliar (Cepos).
• Kepemimpinan MRP tiga bulan ke depan dikukuhkan dalam Sidang MRP. Agus Alua, Frans Wospakrik dan Hanna Hikoyabi masih diberikan kesempatan untuk memimpin MRP (Bintang Papua).
08 November
• Ramses Wally, mantan anggota DPRP mengatakan molornya pembahasan Raperdasus 11 kursi DPRP untuk orang Papua semakin menegaskan bahwa stigma separatis belum hilang (Bintang Papua).
09 November
• Pemerintah Provinsi Papua berusaha menyelesaikan proyek 5 unit rumah biogas di empat kabupaten yakni, Kota Jayapura 1 unit, Kabupaten Keerom 2 unit, Kabupaten Jayapura 1 unit dan Kabupaten Nabire 1 unit (Cepos).
• Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yacok Ingratubun mempertanyakan sistem dan mekanisme penyaluran minuman beralkohol. Berdasarkan temuan di lapangan penyaluran tidak sesuai dengan Perda Kota Jayapura tentang minuman beralkohol  yang tertuang dalam Keputusan Walikota No 2,3 dan 65 tahun 2010 (Cepos).
• Sepanjang 2010 KPU Pusat melalui KPU Provinsi telah memecat sedikitnya 24 anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat (Cepos).
• Pelantikan bupati dan wakil bupati Asmat yang terpilih Yuvensius A Biakai dan Motong Saridjan (Cepos).
• Pemerintah Kabupaten Jayapura mempersiapkan tahapan untuk pemberhentian Forkorus Yoboisembut dari PNS (Bintang Papua).
• Pemasokan Miras oleh ketiga CV yakni, Sumber Makmur Jaya, Jaya Makmur dan Seman Makmur harus dilakukan pelaporan secara berkontinyu terkait administrasinya (Bintang Papua).
10 November
• Pansus Papua yang dibentuk oleh DPD RI beberapa waktu yang lalu mengandaikan untuk pergi ke Kantor PBB di Amerika Serikat. Menurut Paulus Sumino maksud kepergian Pansus Papua DPD RI ke PBB untuk mempertanyakan status Papua di PBB (Cepos).
• Bupati dan Wakil Bupati Asmat periode 2010 – 2015, Yuvensius A Biakai dan Motong Saridjan dilantik oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu pada tanggal 9 November 2010 di Lapangan Yos Sudarso, Agats (Cepos).
• Ketika memperingati Hari Pangan Nasional 2010 di Kampung Bokem, Distrik Rimba Jaya, Kabupaten Merauke Sekda Kabupaten Merauke, Josef Rinta menyampaikan Merauke bertekad merealisasikan program MIFEE (Bintang Papua).
11 November
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom dan Gubernur tidak akan melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati Keerom karena harus menunggu hasil investigasi mafia hukum terkait makelar kasus yang terjadi. Dari hasil tim investigasi yang dilakukan oleh Rafli Harun diketahui bahwa ada yang menyuap ke MK sebesar 20 miliar yang dilakukan oleh salah satu calon bupati (Bintang Papua).
• Badan Legislasi DPRP masih menunggu naskah akademik untuk segera  mensahkan Rapedasus pemilihan anggota MRP (Bintang Papua & Cepos).
• DPRD Kota Jayapura masih menunggu hasil keputusan MK terkait gugatan beberapa kandidat Pemilukada Kota Jayapura dilakukan dua putaran. Konsekuensinya adalah legislatif dan eksekutif harus berkoordinasi untuk menentukan anggaran Pemilikada yang kedua (Bintang Papua).
• Pasangan calon bupati dan wakil bupati Supiori H.J Rumkabu dan Marinus Maryar tetap melakukan gugatan ulang agar keputusan MK dapat ditinjau ulang (Cepos).
12 November
Anggota Kaukus Parlemen Papua Sofia Maipau menyerahkan draf Perdasus MRP kepada Wakil Ketua Badan Legislasi DPRP Albert Bolang di Ruang Baleg DPRP Jayapura (Bintang Papua).
13 November
• Tokoh intelektual anak adat Asro, Piet Gusbager dan Charles Tafor menilai jadwal pelantik bupati dan wakil bupati Keerom yang dilaksanakan hari ini dinilai merusak hukum pemerintahan. Pelantikan yang dilaksanakan pada hari sabtu yang bukan jam kerja (Bintang Papua).
• Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny bersama anggota KPU Pusat Koordinator Papua, I Gusti Putu Arta mendampingi 15 anggota DPRP menemui KPU Pusat. Mereka meminta kepada KPU Pusat untuk menunda tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sampai adanya putusan MK terhadap judicial review terkait sistem dan mekanisme pelaksanaan Pemilukada tersebut (Cepos).
• DPD RI dan DPRP melakukan pertemuan untuk mensinkronkan  berbagai agenda DPD RI dengan DPR Papua terkait tugas Pansus Papua (Cepos).
• Gubernur Barnabas Suebu melantik pejabat Bupati Dogiyai, Gervasius Dogomo dan Helly Weror di Gedung Negara Dok V Jayapura. Pelantikan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 12 November 2010 (Cepos).
15 November
Kaukus Parlement Papua ke MRP untuk mendiskusikan rancangan tambahan Raperdasus yang diusulkan oleh DPD RI (Bintang Papua).
16 November
• Ribuan massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke, Romanus Mbraka dan Sunarjo menggelar aksi demo damai. Massa meminta agar pasangan yang menang ini segera dilantik yakni tanggal 11 desember 2010 (Bintang Papua & Cepos).
• Papua Corruption Watch tidak menyetujui perjalanan dinas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan sejumlah anggota DPRP ke Israel. Menurut Rifai Darus Koordinator PCW patut dipertanyakan darimana sumber anggaran yang digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas (Cepos).
• Sebanyak 7 Raperdasus akan dibawa ke dalam Sidang Paripurna DPRP untuk disahkan. Ketujuh Raperdasus tersebut adalah:
1. Raperdasus Pemilihan anggota MRP,
2. Tata Cara Pembentukan Perdasi dan Perdasus di Papua,
3. Pengangakatan 11 kursi
4. Penanggulangan HIV AIDS
5. Perlindungan terhadap Perempuan dan Korban Pelanggaran HAM
6. Pembangunan di Bidang Kesehatan
 (Cepos).
18 November
• Kejaksaan Tinggi Papua sedang menangani 60 kasus tindak pidana korupsi. 10 kasus ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan 50 kasus oleh 10 Kejaksaan Negeri yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Papua (Bintang Papua).
• Anggota DPRP mengancam mengadukan Koordinator PCW ke kepolisian karena dianggap telah menyebarkan fitnah terkait perjalanan dinas DPRP ke Israel yang menggunakan dana APBD Provinsi tahun 2010 (Bintang Papua).
• Meski berstatus terpindana, namun calon Bupati Boven Digoel Yusak Yalumo  tetap dilantik oleh Gubernur Barnabas Suebu (Bintang Papua).
• Gubernur Barnabas Suebu melantik Bupati dan Wakil Bupati Waropen periode 2010 – 2011, Jesaya Buinei dan Yeremias Bisai (Cepos & Bintang Papua).
• Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan Raperda kepada DPRD Mimika (Cepos).
19 November
Komisi Pemilihan Umum Merauke menyerahkan hasil pleno pemungutan suara ulang ke MK (Cepos).
20 November
• Pemerintah Kota Jayapura mengucurkan dana sebesar 300 juta untuk membantu KPU Kota Jayapura dalam menghadapi proses persidangan sengketa Pemilukada Kota Jayapura di MK (Cepos).
• Rencana pelantikan Bupati Boven Digoel, Yusak Yalumo oleh Gubernur Barnabas Suebu sepertinya batal karena surat izin untuk mengeluarkan Yusak Yalumo dari tahanan belum dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta (Cepos).
• Pemilihan umum kepala daerah ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen digelar. Pemilih yang terdaftar dalam Pemilukada ulang sebanyak 62.948 pemilih (Bintang Papua).
• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan membuka pertemuan BEM se nusantara di Auditorium Uncen (Bintang Papua).
24 November
• Kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono disesalkan oleh DPRP karena tidak membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua (Bintang Papua).
• Dewan Adat Papua tidak mengikuti acara tatap muka dengan Presiden RI namun pihak DAP merasa tenang karena aspirasinya telah disampaikan oleh mahasiswa. Aspirasi DAP tersebut adalah, hasil evaluasi MRP dan orang Papua tentang penerapan Otsus yang gagal (Bintang Papua).
25 November
• Gubernur Papua Barnabas Suebu membentuk Forum Komunikasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Daerah (Forkom Cetas Tipikorda) dinilai sebagai salah satu untuk pencegahan korupsi di daerah (Cepos).
• Pendapatan asli daerah Biak memenuhi target bahkan mengalami over target. Realisasi PAD Biak tahun 2010 telah mencapai 14,6 miliar (Cepos).
• Sorpatom menggelar aksi demo damai menolak program MIFEE di Merauke (Cepos).
26 November
Mahkama Konstitusi akhirnya memutuskan Pemilukada Kota Jayapura diulang lagi (Cepos).
27 November
Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRP Papua. Mereka meminta kepada Presiden RI untuk menutup proyek MIFEE  tersebut. Aksi unjuk rasa ini dikoordinator oleh Diana Victoria Gebze (Cepos).
29 November
APBD perubahan Kabupaten Merauke bertambah menjadi 20 miliar yang ditetapkan dari APBD induk (Cepos).

30 November
• Walaupun ditolak oleh Fraksi Pembaharuand an Nusantara, RAPBD Kota Jayapura tahun 2011 tetap disahkan menjadi APBD tahun 2011. Tabel data APBD Kota Jayapura tahun 2011
Sumber Pendapatan (Rp)
PAD 56.500.000.000
Dana Perimbangan 489.389.339
Lain-lain Pendapatan yang sah 127.866.883.000
Belanja Tidak Langsung 376.378.561.785
Belanja Langsung 308.017.660.215
Total Belanja keseluruhan 680.756.222.000
Defisit 7.000.000.000
(Cepos).
• Gubernur Barnabas Suebu melantik Pejabat Bupati Pegunungan Bintang, Max Kambuaya dan Pejabat Bupati Puncak, Ricky D. Ambrauw (Cepos).
1 Desember
Dari 8 Raperdasus dan Raperdasi yang disiapkan oleh DPRP namun hanya 5 Raperdasus dan Raperdasi yang dibahas. Kelima Raperdasus dan Raperdasi tersebut adalah: Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP periode 2010-2015, tentang pelayanan kesehatan, tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, tentang tata organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah dan tentang pembentukan raperdasi dan raperdasus (Cepos).
3 Desember
Dalam pembahasan Raperdasus dan Raperdasi di DPRP, salah satu point yang diangkat adalah, MRP hanya satu saja untuk dua propinsi yakni, Papua dan Papua Barat (Cepos).
9 Desember
• Simposium di Hotel Sanghai Jakarta tentang Grand Design Concept of Authonomous Territory Management in Papua menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementrian Dalam Negeri RI, Hermanzyah Johan sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahwa sebanyak 80 % daerah otonom yang selama ini dimekarkan kinerjanya jelek dari segi pemerintahannya dan pelaksanaan pembangunannya (Cepos).
• Anggota DPRD Mimika mengadakan studi banding ke Batam selama tiga hari untuk meninjau lokasi pelabuhan dan pergudangan yang ada di Batam (Cepos).
10 Desember
Romanus Mbaraka dan Sunarjo akhirnya dinyatakan sebagai pemenang Pemilukada di Merauke berdasarkan putusan MK (Cepos).
12 Desember
Penyelewengan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jayapura kepada KPU Kota Jayapura dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Jayapura. Dana sebesar 3,2 miliar disalahgunakan oleh KPU Kota Jayapura (Bintang Papua).

15 Desember
Sekitar 50-an kepala kampung perwakilan dari 86 kepala kampung se Kabupaten Sarmi memalang jalan menuju kantor bupati Sarmi. Aksi ini disebabkan honor kepala kampung belum dibayar (Bintang Papua).
17 Desember
Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat akan mensosialisasikan Perdasus Pemilihan Anggota MRP di 40 kabupaten/kota se Papua (Cepos).
18 Desember
Para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga: Yakoba Lokbere & Thomas Ameng, Alpius Lokbere & Dinard Kelnea, Edison Ngijangge & Eliaser Tabuni, Yairus Gwijangge & F A Krisantus dan Isak Dimiye & Hernice Maria Pijoh (Cepos).
20 Desember
Ketua MRP, Agus Allua mengatakan perlu adanya Perdasus Miras dan Seks untuk menjaga orang Papua dari kehancuran (Cepos).
22 Desember
Papua Corruption Watch menilai negatif terhadap kinerja Gubernur Barnabas Suebu dalam upaya pemberantasan korupsi di Papua. Hal ini terlihat dengan belum adanya kebijakan konkrit dalam pemberantasan korupsi di Papua (Bintang Papua).
23 Desember
Pengembalian uang reses dan kunjungan kerja dari DPRP ke kas negara diprotes oleh anggota DPRP. Salah seorang anggota DPRP, Deerd Tabuni melakukan protes terhadap kebijakan ini (Cepos & Bintang Papua).
24 Desember
• Protes keras yang dilayangkan oleh anggota DPR Papua Deerd Tabuni terkait dana Kunker DPR Papua dimasa reses 2010 ini (Cepos).
• Sekda Provinsi Papua drh. Constant Karma menilai protes tersebut tidak berdasar bahkan mengarah pada penipuan, karena isi surat edaran tidak seperti itu (Cepos).
30 Desember
• Gubernur Provinsi Papua Bernabas Suebu dijadwalkan siang ini, akan menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan DPA (Documen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2011 kepada bupati/walikota serta unit satuan kerja di  Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jayapura. Penyerahan ini dilakukan setelah gubernur bersama dengan Sekda provinsi papua Constant Karma menerima DIPA dari Presiden bersama Gubernur dan Sekda dari provinsi lainnya di Jakarta (Cepos).
31 Desember
• Dana yang akan dicairkan untuk Papua pada tahun 2011 adalah 28 triliun. Hal in terungkap dalam acara penyerahan DIPA dan DPA 2011 kepada bupati/walikota serta unit satuan kerja (Cepos).
• Dana sumbangan sebesar 2 miliar untuk bencana banjir Wasior, Kabupaten Teluk Wondana dipertanyakan oleh Kementrian Sosial. Kementrian mengharapkan laporan penggunaan dana bantuan tersebut (Cepos).



























Perbatasan
13 Januari
Pemerintah mulai menata berbagai hal guna memacu perkembangan di kawasan perbatasan dengan PNG. Kegiatan ini akan dimulai dengan penataan pemukiman penduduk (Bintang Papua & Papua Pos).
02 September 2010
Jaga kedaulatan NKRI, RRI mengudara di Skouw-Wutung. Stasiun ini dioperasikan oleh LPP RRI. “Keberadaan RRI Skouw ini sebagai wujud untuk mengkomunikasikan aspirasil, potensi dan masalah perbataswan Skouw ini ke dunia luar. Sehingga warga sekitar sini mendengar apa yang terjadi di tingkat lokal lalu melaporkan oleh ereporter RRI yang terdiri dari unsur RRI, anggota TNI di wilayah perbatasan. Kami akan merekrut tenaga pemuda-pemudi dari wilayah ini yang memenuhi syarat,” kata Parno Hadi, Dirut LPP RRI. Sementara itu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hotma Marbun mengharapkan agar masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNG supaya ikut berinteraksi dan dan berkomunikasi sosial dengan RRI (Cepos).
04 September 2010
Kesejahteraan Warga Perbatasan Butuh Perhatian Pemda dalam hal pemenuhan hak warga negara Indonesia yang ada di sana. Bentuknya ialah menghadirkan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan, di samping memajukan bidang lainnya seperti infrakstruktur pertanian dan peternakan di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikan oleh Pastor John Jonga, Pr yang juga menilai kehidupan warga asli Papua justru semakin menurun dari tahun ke tahun. Menurutnya, pemerintah secara khusus pemda Keerom lebih berpihak pada masyarakat asli dengan menerapkan pola-pola pendekatan yang lebih memperhatikan kearifan lokal. Jika tidak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin menurun (Bintang Papua).














PertahanandanKeamanan
4 Januari
Kepolisian Daerah Papua memprediksi selama tahun 2010 akan terjadi peningkatan kasus penyerangan yang dilakukan kelompok bersenjata baik terhadap pos Polri/TNI maupun masyarakat (Bintang Papua).
12 Januari
Kolonel Inf. Daniel Ambat resmi menggantikan Kolonel Czi Made Sukadana sebagai Danrem 172/Praja Wirayakthi (Bintang Papua).
14 Januari
Kepala Kepolisian RI, Jendral Pol. Bambang Hendarso danuri memberikan penghargaan kepada anggota Densus 88 yang menembak mati Kelly Kwalik (Papua Pos).
20 Januari
Pembangunan Kodam baru di Provinsi Papua Barat sampai saat sekarang masih dalam proses kajian (Papua Pos).
21 Januari
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Mr. Theodore G Osis,  Sekretaris II Bidang Politik, Mattew Cenzer dan Polical Assistant, Pradita Anggira Prima mengadakan kunjungan kerja ke Polda Papua (Papua Pos).
27 Januari
• Permintaan DAP untuk penarikan aparat keamanan dari areal Freeport sulit dipenuhi karena pengamanan yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dijamin dalam Keputusan Presiden no 63 tahun 2004 tentang pengamanan obyek vital nasional khususnya di areal Freeport Indonesia (Bintang Papua & Papua Pos).
• Sebanyak 337 anggota bintara dan perwira di jajaran Polda Papua dimutasi ke Polres dan Polresta di seluruh wilayah hukum Polda Papua (Bintang Papua & Papua Pos).
30 Januari
Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Hotma Marbun mengatakan penyelidikan atas serangkaian aksi teror dan penembakan di areal Freeport merupakan wewenang kepolisian. TNI siap memberikan bantuan ketika dibutuhkan (Bintang Papua & Papua Pos).
9 Februari
Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Selandia Baru menjalin kerja sama. Sebanyak 15 anggota Polda Papua mengikuti pelatihan di Aula Mapolresta Jayapura (Papua Pos).
12 Februari
Jabatan Komandan Pangkalan TNI AL Kabupaten Biak Numfor diserahterimakan dari pejabat lama Kolonel Laut Bambang Wahyudi kepada Kolonel Suhartono (Papua Pos).

2 Maret
Sebanyak 14 perwakilan dari Atase Pertahanan (Athan) Laut dari 14 negara berkunjung ke Papua untuk mengetahui perkembangan situasi keamanan (Papua Pos).
4 Maret
Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polda Papua selama 2009 – 2010 menangani 17 kasus korupsi dari 41 kasus yang dilaporkan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat (Bintang Papua & Papua Pos).
17 Maret
• Dubes Kanada, Mackenzie Clugston dan Konselor Bagian Politik Tracy Mac Donald dan Staf Pemerintahan Lokal Aditia Gana mengunjungi Polda Papua (Bintang Papua & Papua Pos).
• Kapolres Biak, Ajun Kombes Polisi Setyo Budianto mengatakan Miras merupakan pemicu utama terjadinya berbagai kasus tindakan kriminal di Biak (Bintang Papua).
• Aparat kepolisian terus melakukan pencarian pelaku penembakan terhadap rombongan Kapolres Puncak Jaya, AKBP Alex Korwan dan sejumlah anggota polisi. Penembakan ini diduga dilakukan oleh orang tak dikenal (Bintang Papua).
24 Maret
Peristiwa tembak-menembak antara OPM dengan aparat keamanan TNI Yonif 753 Nabire terjadi di sekitar Puncak Senyum Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya (Papua Pos).
25 Maret
Polda Papua menambah 2 regu anggota Brimob untuk pengamanan wilayah di Puncak Jaya pasca penyerangan yang dilakukan oleh OPM (Papua Pos).
27 Maret
Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas menilai konvoi yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di areal PT Freeport hanya membuat karyawan dan masyarakat sengsara. Menurutnya pasukan tersebut sebaiknya ditarik (Papua Pos).
23 April
20 Aktivis Papua merdeka diamankan oleh Polisi di Manokwari. Markus Yemu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora pada tanggal 13 maret 2008 (Cepos).
26 Juni
886 personel TNI/Polri dikirim ke Freeport untuk menggantikan anggota yang selama ini melakukan pengamanan (Cepos).
2 Juli
KP3 Udara Sentani berhasil menyita 304 Miras ilegal yang akan dikirim ke pelosok daerah (Bintang Papua).


14 Juli
Serahterima jabatan terjadi di Kodim 1701/JPR dari Letkol Inf Imam Santoso kepada Letkol ARM, Ihutma Sihombing di Lapangan Makodim 1701/JPR (Cepos & Bintang Papua).
22 Juli
Kolonel Cpm Budi Purwono resmi menggantikan Kol. Cpm Muhamad Gultan sebagai Komandan Polisi Militer XVII/Cendrawasih (Bintang Papua & Cepos).
26 Juli
Kasus tindak pidana terhadap anak-anak didominasi oleh kasus asusila. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jayapura pada tahun 2010, kasus-kasus terhadap anak sebagai berikut:
• Kasus pencabulan: 45 kasus
• Kasus pemerkosaan: 2 kasus
• Kasus Narkotika: 7 kasus
• Kasus pencurian: 12 kasus
• Kasus perdagangan anak: 1 kasus
• Kasus kekerasan terhadap anak: 8 kasus
• Kasus penganiayaan: 1 kasus
• Kasus lain-lain: 4 kasus
Pelanggaran in dilakukan terhadap dan oleh anak-anak di bawah umur 18 tahun (Cepos).
30 Juli
“ Keamanan di Puncak Jaya sampai sekarang masih rawan, empat hari lalu, empat mobil yang masuk Mulia dari wamena dibakar mereka ini terlalu percaya diri,” Ungkap Bupati Enembe, kepada wartawan di gedung DPR Papua sesuai melakukan pertemuan dengan fraksi Demokrat DPRP, kemarin.(Bintang Papua)
3 Agustus
Serah terima jabatan dari Wakil Komandan Yonif 751/ BS Mayor Inf. Arie Prianto kepada Wakil Komandan Yonif 751 yang baru, Mayor Inf. Persada Alam (Bintang Papua).
10 Agustus
Ketua Komisi A DPRP, Ruben Magai mempertanyakan profesionalisme TNI/Polri ketika menunaikan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Karena sejak 2004 sampai saat ini pihak TNI/Polri belum berhasil  mengungkapkan rangkaian insiden penembakan di Puncak Jaya (Bintang Papua).
11 Agustus

Panglima Kodam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Hotma Marbun dengan tegas membantah tudingan serangkaian aksi penembakan di Kabupaten Puncak Jaya yang dijadikan proyek oleh TNI/Polri. Baginya tudingan tersebut adalah fitnah bagi TNI/Polri (Bintang Papua).


17 September
Bentrokan antara warga dan petugas Brimob mengakibatkan dua orang meninggal dan dua lainnya menderita luka. Mereka adalah seorang warga yang bernama Naftali Kwan (30) yang ditembak di kaki. Korban kemudian tewas di RS Umum Daerah Manokwari karena kehabisan darah. Selain itu ialah Septinus Kwan (28), meninggal dengan luka memar. Kematian Septinus kian memicu emosi sekitar 100 sanak keluarga dan kerabatnya sehingga, suasana kota tersebut sempat mencekam akibat ketidakpuasan sekitar 150 kerabat dan sanak famili korban. Massa juga memalang jalan-jalan di Manokwari. Warga mengarak jenazah Naftali Kwan dari rumahnya di Jalan Baru, dekat Hotel Papua Forest, sejauh lima kilometer menuju Kantor Bupati Manokwari. Tetua kerabat korban, Melkianus Mandacan, mendesak polisi agar bertanggung jawab atas kematian Naftali dan Septinus.Selain itu, massa meminta anggota Brimob yang terlibat ditindak tegas dan harus dipindahkan dari Manokwari. Warga asli setempat itu bahkan menuntut dikembalikannya tanah lokasi Markas Brimob di Sowi. (http://regional.kompas.com/read/2010/09/17/03520364/Manokwari.Ricuh..)
18 September
LSM menilai adanya indikasi pelanggaran HAM berat. “...Aparat Brimob di Manokwari tidak profesional dan tidak menggunakan pendekatan sebagaimana sesuai dengan prosedur serta tatacara hukum yang berlaku dalam menghadapi aksi masa dari warga sipil tersebut,” ujar Johanis Maturbongs, Direktur Komisi untuk Orang Hilang (Kontras) Papua (Cepos).
20 September
• LP3BH menyebutkan, korban Naftali Kwan sebelumnya dibekuk oleh aparat Brimob dalam keadaan masih hidup, namun meninggal di tangan aparat, jenazah kemudian dilarikan oleh aparat ke RSUD Manokwari selanjutnya disemayamkan sementara di kamar mayat RSUD. Kondisi jenazah cukup menggenaskan terdapat luka di samping kepala atau mendekati telinga kiri, darah di betis kanan, luka sayatan dilutut, tubuh jenazah kotor dan berpasir di sekitar dada dan paha. Septinus Kwan, ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa di jurang. Korban selanjutnya ditutup dengan kain dan diarak ke kantor Bupati Kabupaten Manokwari guna menuntut pertanggngjawaban aparat. LP3BH berkesimpulan sebagai analisa fakta sesuai prosedur hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa aparat Polri dalam hal ini Brimob telah gagal menerapkan citra Polri melalui fungsi Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman masyarakat. (http://regional.kompas.com/read/2010/09/20/06321831/Brimob.Manokwari.Dinilai.Salahi.Prosedur-5)
• Tim penyidik polri diminta transparan secara hukum kepada publik atas kasus insiden tewasnya dua warga sipil di Manokwari. Hal ini karena, menurut Pdt Jemima Krey, Ketua BPAM Sinode GKI di Tanah Papua, ada banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua namun hanya sebagian kecil yang terungkap siapa pelakunya oleh penyidikan polisi. Sementara itu, tuntutan ganti rugi sebesar 30 miliar ditunda hingga penyidikan selesai sedangkan tuntutan supaya brimob manokwari dibubarkan dianggap tidak perlu karena keberadaan brimob masih sangat diperlukan dalam membantu polisi.
• Di Biak, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Imam Sufaat, meresmikan Batalyon 468 Paskhas. Batalyon ini merupakan pengembangan gelas alusista TNI AU di Kawasan Indonesia Timur, secara khusus di Papua(Cepos).
• 6 LSM menduga terjadi pelanggaran HAM berat dalam kasus penembakan yang menewaskan warga di Manokwari (Bintang Papua).
24 September
TNI dan Polri diminta tidak melukai hati rakyat. Keduanya merupakan institusi yang sangat dibutuhkan pemerintah dalam stabilitas keamanan secara menyeluruh dan kondusif. “TNI dan Polri harus bisa menempatkan diri secara baik dan benar di tengah-tengah rakyat bukan sebaliknya melukai hati rakyat...,” kata Wempi Wetipo,  Bupati Jayawijaya (Cepos).

27 September
1 kompi marinir dengan kekuatan sekitar 100 personel akan didatangkan langsung dari Surabaya. Kompi ini akan menjadi embrio Batalyon Marinir Pangkalan Merauke (Bintang Papua).
02 Oktober
Enam anggota polres Supiori dipecat dalam sidang kode etik. Alasannya beragam; disersi kurang lebih satu tahun, pengabaian sanksi, serta pelanggaran berlapis (Cepos).
05 Oktober
• Mapolsek KP3 Udara Wamena diserang, satu warga tewas dan 5 polisi luka-luka. Korban tewas bernama Ismail Lokobal. Insiden terjadi karena anggota satgas DAP wilayah Lembah Balim menolak diperiksa oleh polisi KP3 Udara. Dari hasil diskusi dihasilkan beberapa poin antara lain: mengusut tuntas kasus ini, Amos Wetipo sebagai penanggung jawab akan diperiksa serta otopsi terhadap korban untuk diketahui penyebab kematiannya (Cepos).
• Sejak UU LLAJ yang baru yakni UU No 22 tahun 2009 diberlakukan, Pperasi Patuh Lantas pun digiatkan. Hasilnya ratusan pelanggaran telah terjaring. Umumnya pelanggaran yang ada ialah tidak memakai helm, tidak mempunyai SIM serta menggunakan knalpot racing (Cepos).
08 Oktober
Insiden Wamena dan Manokmati perlu intervensi dari PBB. Ketua Dewan Adat Papua, Fokorus Yoboisembut menegaskan hal ini karena menurutnya hukum Indonesia tidak berpihak pada rakyat Papua. 2 aksi penembakan tersebut merupakan crime against humanity terhadap rakyat Papua dan dapat menjadi bukti adanya slow motion genocide (Bintang Papua).
11 Oktober  
Razia di Sentani Timur, puluhan botol miras dan senjata tajam disita. Miras sebanyak 27 botol disita dari tangan Onisimus Dawe yang hendak dibawa ke Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi (Bintang Papua).
16 Oktober  
Kantor Terpadu Pemerintah Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Jumat (15/10) dirusak sekelompok orang tak dikenal. Akibat aksi pengrusakan tersebut, aktivitas pelayanan masyarakat di kantor Pemkab Keerom lumpuh. Diduga, pelaku merupakan orang suruhan salah satu calon kepala daerah yang kalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK). "Massa yang mengamuk diduga tidak menerima hasil keputusan MK terkait gugatan hasil penetapan perhitungan suara pemilu kada Keerom. Mereka telah berkumpul sejak Kamis malam dan saat terjadinya pemadaman listrik, massalangsung membabi buta merusak kantor bupati,"ujarnya. (http://www.metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/10/16/31604/Kantor-Pemkab-Keerom-Dirusak-Massa/)
20 Oktober
Video kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI yang beredar di situs online Youtube diselidiki oleh aparat TNI dan kepolisian di Papua. kasus penyiksaan itu, menurut Komisioner Komnas HAM, Joeph Adi Pratetyo terjadi pada 12 April 2010 sedangkan warga yang menjadi korban bernama Kinderman Gire, warga Kabupaten Puncak Jaya, Papua (Cepos).
23 Oktober
TNI mengakui kebenaran video kekerasan terhadap warga Papua berjudul “Indonesia Military III-Treat and Torture Indigenous Papua”. Menteri Koordinator Politik, Hukum,dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan bahwa ada tindakan yang berlebihan dari prajurit yang ada di lapangan. Selain itu, ia juga membantah pernyataan Komnas HAM akan adanya operasi militer secara diam-diam di Papua sejak 2004 (Bintang Papua).
25 Oktober
91.519 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau sebanyak 41.64 persen dalam pemilukada kepala daerah Kota Jayapura. Jumlah ini cukup tinggi dari 219.786 Daftar Pemilih Tetap. Alasan yang membuat mereka tidak memilih ialah letak TPS yang jauh dari lokasi tempat tinggal mereka (Cepos).
01 November
Satuan Tugas Batalyon 433/Julu Siri yang bertugas di perbatasan RI – PNG di Kabupaten Boven Digoel telah berhasil mengumpulkan 36 senjata api dari masyarakat (Cepos).
03 November
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengisyarakatkan bahwa pelakua kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masyarakat di Tinggi Nambut, Puncak Jaya akan segera diadili. Kejadian ini telah tersebar luas di internet (Bintang Papua).
04 November
Pernyataan Wakil Ketua Komnas HAM Papua, Matius Murib tentang meminta pasukan TNI/Polri ditarik, ditanggapi oleh Kepala Kampung Purleme, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jayapa, Sem Telenggen. Sem sangat menyayangkan pernyataan tersebut dengan alasan pelanggaran HAM oleh pihak keamanan (Cepos).
04 November
Sebanyak 140 orang anggota Brimob Polri BKO Polres Puncak Jaya dari Kedung Alang Bogor ditarik kembali ke Jayapura dan akan kembali ke Jakarta (Cepos).
05 November
Pergantian Kapolres:
JABATAN PEJABATA LAMA PEJABAT BARU
Kapolres Manokwari AKBP. Bambang Ricky Diserahkan ke Kapolda
Kapolres Nabire AKBP.Bambang Utoyo AKBP. M. Rois
Kapolres Keerom AKBP. Widiatmomo AKBP. Bedjo
Kapolres Tolikara AKBP. Rudi Tan AKBP. Rahmat Siregar
Kapolres Mappi AKBP. M Rois Kompol. Alfred
 (Cepos).
06 November
Sebanyak 4 personel TNI Kodam XVII/Cendrawasih dari Yonif 753/Arga Vira Tama Nabire: Praka Syaminan Lubis, Prada Joko Sulistiono, Prada Dwi Purwanto dan Letda Cosmos (Dantim Pos Guruge) disidangkan di Pengadilan Militer III-9 Jayapura dari kasus penganiayaan terhadap warga sipil di Kampung Guruge, Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya.  Menurut kesaksian ketiga personel ini bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh mereka. Penganiayaan ini dilakukan karena para korban diduga menyimpan senjata (Cepos & Bintang Papua).
09 November
• Sidang kasus penganiyaan oleh aparat TNI di Tinggi Nambut digelar kembali pada tanggal 8 November kemarin. Agenda sidang ini masih pada pemeriksaan terdakwa (Cepos).
• Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua KPU Kota Jayapura, Hendrik Bleskadit dan anggota KPU Kota Jayapura, Victor Manengkey ditindaklanjuti oleh Satuan Reskrim Polresta Jayapura (Cepos).
10 November
Pembubaran paksa terhadap aksi demo oleh Solidaritas Nasional Bangsa Papua untuk Obama oleh pihak kepolisian serta penangkapan 2 aktivis dinilai oleh para aktivis sebagai pembungkaman demoktasi di Papua. Namun pihak Polda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Wachyono mengatakan Polda Papua tidak melakukan pembungkaman demokrasi di Papua (Cepos).
11 November
Upacara penerimaan Satgas Yonif 132/Bima Sakti dipimpin oleh As Ops Cendrawasih Kolonel Inf. Raharyono. Satgas Yonif ini akan ditempatkan di daerah perbatasan Meruke – PNG (Cepos).
12 November
• Empat terdakwa oknum TNI kesatuan Pam Rawan Yonif 753/Arga Wira Tama Nabire Kodam XVII/Cendrawasih yang terlibat dalam kasus penganiayaan warga sipil di Puncak Jaya, diputuskan dalam sidang di Pengadilan Militer, terdakwa Letda Inf Cosmos (Dantim Kampung Gurage) divonis 7 bulan, tiga terdakwa lainnya, Praka Syaminan Lubis, Prada Joko sulistyono dan Prada Dwi Purwanto divonis 5 bulan penjara (Cepos).
• Pergantian Pangdam XVII/Cendrawasih dari Mayor Jendral TNI Hotma Marbun kepada Brigjen TNI Erfi Triassumu yang sebelumnya menjabat Kasdam Iskandar Muda Aceh. Upacara serah terima jabatan ini dipimpin oleh Kepala Staf Jendral TNI Angkatan Darat George Toisutta (Cepos).
13 November
Kontras menilai putusan hakim Pengadilan Militer III-19 Kodam XVII/Cendrawasih kepada 4 oknum TNI yang melakukan penganiayaan telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan yang mengedepankan kebenaran fakta peristiwa dalam proses persidangan (Bintang Papua).
15 November
Satgas Yonif 753/AVT Nabire yang selama ini bertugas di daerah perbatasan Merauke – PNG dilepaskan ke kesatuannya. Satgas yang akan menggantikan Yonif 753 adalah Yonif 132/Bima Sakti Riau (Bintang Papua).
16 November
Sekitar 50 pos perbatasan di bawah naungan Korem 172/Praja Wirayakthi yang tersebar di tapal batas di Provinsi Papua (Bintang Papua).

24 November
Upaya penyeludupan senjata api dari Sidoarjo ke Papua oleh Oktovianus Warisyu di Bandara Udara Sidoarjo diketahui oleh pihak keamanan. Dan Oktovianus Warisyu diamankan oleh pihak kemanan (Cepos).
27 November
Pangdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Erfi Triassunu, Dandrem 172/PWY, Asintel Kasdam XVII/Cendrawasih, Asops Kasdam XVII/Cendrawasih, Waaster dan Kapendam XVII/Cendrawasih menerima kunjungan Duta Besar Inggris Martin Hatfull di kediaman Pangdam. Dalam kunjungan tersebut Hatfull menyampaikan bahwa pemerintah Inggris mendukung usaha dalam penegakan HAM di Papua (Cepos).
29 November
Batalyon Infantri Yonif 756 WMS Kompi B yang bertugas di Kabupaten Sarmi dikembalikan ke kesatuannya dan diganti dengan Satgas Kipam Rahwan Yonif 756/WMS. Satgas Kipam Rahwan Yonif 756 ini dipimpin oleh Kol.Inf Daniel Ambat (Cepos).
30 November
Tindakan pengeledahan rumah oleh Kostrad 303 di Keerom dikecam oleh Wakil Ketua 1 DPR Papua, Yunus Wonda (Cepos).
1 Desember
Pihak kepolisian terus mengejar pelaku penembakan di Jalan Trans Gunung Merah, Kampung Nafri, Abepura (Cepos & Bintang Papua).
6 Desember
Aparat gabungan TNI Polri menyimpulkan sementara bahwa penyerangan di Jalan Trans Gunung Merah, Kampung Nafri adalah TPN OPM. Hal ini terlihat dengan penggerebekan salah satu rumah di Perumahan BTN Puskopad Tanah Hitam yang menemukan sejumlah barang bukti. Aparat keamanan menahan 8 warga yang diduga melakukan penyerangan tersebut (Cepos & Bintang Papua).
9 Desember
• Lepas terima jabatan Komando Batalyon (Dayon) 756/WMS Wamena dari Letkol. Inf Adri Koesdyanto kepada Letkol.Inf Haryadi sebagai Dayon baru 756/WMS Wamena (Cepos).
• Pangdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Erfi Triassuna mengakui keterlibatan anggota TNI Batalyon 753 Nabire di dalam kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya tanggal 18 Maret 2010 (Bintang Papua).
28 Desember
• Kepolisian Daerah (Polda) Papua berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 6 miliar dari 14 kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2010.
• Prestasi ini pun langsung mendapatkan apresiasi dari Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo dengan memberikan penghargaan kepada Polda Papua sebagai peringkat kedua dalam upaya pemberantasan diseluruh Polda Indonesia.
• Kapolda Papua Irjen Pol. Bekto Suprato,  melalui Direskrim Polda Papua Kombes Pol.  Petrus Waine,  mengatakan penanganan tidak pidana Korupsi yang dilakukan Polda Papua dan jajaran pada tahun 2010 mengalami peningkatan cukup signifikan. Dalam penanganan tidak pidana korupsi pada tahun 2010 berhasil menyidik sebanyak 24 pelaku, terdiri dari pegawai maupun swasta atau pengusaha. Sedangkan 2009 kasus tidak pidana korupsi melibatkan 14 orang yang terdiri dari pegawai,swasta dan pengusaha.
31 Desember
• Kapolda Papua, Irjen Pol Bekto Suprapto mengatakan sepanjang tahun 2010 kasus kriminalitas mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2009. Sepanjang tahun 2009 6.797 kasus sedangkan 2010 5.006 kasus. Yang menarik adalah kasus di Timika mengalami penurunan sedangkan di Puncak Jaya mengalami peningkatan menjadi 19 kasus. Penganan terhadap kasus korupsi mengalami peningkatan menjadi 43 kasus (Cepos & Bintang Papua).






















PerempuanatauGender
12 Januari
Dalam upaya mendukung pembangunan pasar bagi mama-mama pedagang asli Papua, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua menyatakan keseiapannya untuk memfasilitasi para mama-mama pedagang tersebut pada tahun 2010 ini (Papua Pos).
13 Januari
Pengamat masalah perempuan dan keluarga di Jayapura, Juliana Langowuyo mengatakan berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang masih ditemukan di Papua (Bintang Papua).
17 Maret
Kepala Badan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Keerom, Dorkas Suebu mengatakan kasus KDRT yang terjadi pada saat ini di Keerom banyak disebabkan tuntutan pemenuhan kabutuhan hidup atau motif ekonomi dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Bintang Papua).
25 Maret
• Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum telah menganggarkan dana 5 miliar untuk membangun pasar bagi mama-mama Papua (Bintang Papua).
• Pemerintah Kabupaten Jayapura belum memiliki rumah singgah bagi korban kasus KDRT (Papua Pos).
30 Maret
Komitmen Gubernur Papua, Barnabas Suebu berkomitmen pada tahun 2010 akan dibangun pasar bagi mama-mama Papua dengan dana 5 miliar (Papua Pos).
26 April 2010
Seribuan lebih perempuan di Sarmi yang  putus sekolah. Hal ini diungkapkan Kepala Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Sarmi (Cepos).
21 Mei 2010
Izin lokasi pasar mama-mama asli Papua diproses, Kepala Bidang Masyarakat Biro Humas dan Protokol Sekda Provinsi Papua, Henock Puraro, mengatakan izin lokasi pasar mama-mama Pasar terus diproses. Pada dasarnya Pemprov Papua terus mengupayakan untuk segera merealisasikan pembangunan pasar tersebut; layangkan surat ke Kementrian RI guna memproses penyerahan aset tanah Perum Damri ke Pemprov Papua. Jika proses perizinan diberikan maka akan segera dibangun pasar (Cepos).
25 Juni 2010
MR. Kambu, M,Si menyatakan bahwa perena perempuan jangan disepelekan! Sebab, membantu dan menopang kesejahteraan keluarga. Kepala pemberdayaan perempuan  dan keluarga berencana kota jayapura, Betty Pui mengatoli akan bahwa pelatihan yang digelar dan diikuti kaum perempuan dari lima distrik di kota jayapura kalangan usaha kecil; pinang, kue  dan sayuran. Mereka dibekali dengan cara berdagang dan diberi modal untuk berdagang(Cepos).

06 Juli
Solidaritas Perempuan Port Numbay tolak Balon Walikota dari luar Port Numbay. Ketua Solidaritas perempuan Port Numbay, Jos Hamadi  ketika membacakan penyataan sikap mereka yang menolak Calon Walikota di  luar port Numbay, dalam Demo di DPRD Kota Jayapura. Dalam beberapa hari terakhir Kantor Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kota Jayapura secara  bergantian didatangi warga untuk menyampaikan aspirasinya maupun untuk melakukan aksi protes. Setelah didatangi sejumlah pemuda yang tergabung dalam pemuda Port Numbay, giliran mama-mama yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan port Numbay mendatang mendatangi Kantor KPU Kota Jayapura. Dengan membawa Pamflet yang dituliskan sudah saatnya Kembalikan hak kesulungan anak Port Numbay (Cepos).
13 Juli
Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan, Sipora N Modouw mengharapkan semua piihak yang telah menandatangi MoU dengan Gubernur Barnabas Suebu untuk menurunkan kasus KDRT (Cepos).
16 September 2010
Pengusaha putra daerah minta diberdayakan. Perhatian pemerintah Kabupaten Jayapura terhadap mereka dalam pengelolaan proyek fisik masih kurang karena kekurangpercayaan. “Seolah-olah putra daerah tidak mampu dalam pengerjaan proyek-proyek fisik...,” kata Eral Hikoyabi, anggota Gaspensi Kabupaten Jayapura (Cepos).
21 September 2010
Kuatkan Eksistensi, perempuan KAHMI (Korps Himpunan Mahasiswa Indonesia)Papua bangun kemitraan. Keberadaan KAHMI dinilai sangat strategis dalam mendukung pembangunan perempuan di Papua (Cepos).
07 Oktober 2010
Hasil dokumentasi kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap perempuan Papua 1963-2009 telah dibukukan dan dipublikasikan. Buku ini merupakan alat bukti bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan Papua (Bintang Papua).
13 November
Anna Separa dari Biro Pemberdayaan Perempuan mengatakan sampai saat ini Provinsi Papua belum memiliki fasilitas khusus berupa rumah singgah untuk memberikan perlindungan terhadap anak khususnya anak-anak yang bermasalah yang berhubungan dengan hukum (Bintang Papua).
18 November
Solidaritas Perempuan Papua Port Numbay menolak terhadap pembangunan pasar bagi pedagang asli Papua karena dinilai pemborosan uang negara atau uang Otsus (Bintang Papua).
20 Desember
Pasar bagi Mama-mama Pasar Papua hari ini akan diresmikan oleh Gubernur Barnabas Suebu. Pasar mama-mama pasar Papua ini dibangun di eks Kantor Bikda Provinsi Papua terbuat dari kerangka baja dengan tenda dari plastik (Cepos).


30 Desember
Pemerintah kabupaten Memberamo Raya melalui Badan pemberdayaan Perempuan dan keluarga terus melakukan pembangunan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Seperti halnya pendidikan kesetaraan gender, pendidikan kesehatan ibu, anak dan bayi, pendidikan reproduksi remaja, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak. Hal ini disampaikan oleh kepala  kantor pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana kabupanten Memberamo Raya, Agustina Wersay saat bertandang ke redaksi cenderawasi Pos.
























SumberDayaAlam
6 Januari
Proyek reboisasi di daerah perbukitan gersang yang selama ini dilakukan oleh Pemrov Papua dan kabupaten/kota se-Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai hanya kepentingan politik pejabat daerah dengan melakukan trik manipulasi kepada pemerintah pusat. Proyek ini menghabiskan dana 13 triliun (Bintang Papua).
20 Januari
Menteri Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Pemkab Paniai dan Nabire untuk membentuk 3 tim guna menangani masalah penambangan emas di Dageuwo (Bintang Papua).
25 Januari
Pemerintah Kabupaten Paniai memberlakukan pengawasan secara selektif dalam memberikan izin usaha penambangan emas di wilayah tersebut (Bintang Papua).
30 Januari
Kepala Dinas Kehutanan Papua, Marthen Kayoi mengatakan Perdasus untuk kehutanan yang dibahas di Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri akhirnya dirubah menjadi Perdasi (Papua Pos).
2 Februari
Kepolisian Jayapura mengamankan 15 kubik kayu ilegal di Mapolresta Jayapura (Bintang Papua).
6 Februari
Direktur WWF Bio Region Sahul Papua, Benja V Mambay mengatakan pemanfaatan potensi SDA khususnya di bidang pariwisata merupakan salah satu cara untuk melestarikan alam (Bintang Papua).
13 Februari
Aparat Polresta Jayapura menangkap sebuah truk kayu yang membawa 3 kubik kayu ilegal di Jalan Pekuburan Umum Nafri (Bintang Papua & Papua Pos).
16 Februari
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kehutanan merancang pembangunan laboratorium alam di 15 hektar. Pembangunan laboratorium ini untuk melestarikan hutan alam Papua (Bintang Papua).
19 Februari
Kepolisian Polresta Jayapura kembali mengungkapkan kayu ilegal jenis kayu besi sebanyak 4 kubik milik LD warga Waena (Papua Pos).
2 Maret
Kebijakan pelarangan pengiriman kayu log ke luar Papua sejak 2007 efektif mengurangi kegiatan penebangan hutan di Papua (Bintang Papua).


25 Maret
• Ikatan Mahasiswa Pelajar Asal Sentani (IMPAS) mendesak Bapedalda pemerintah Kota dan Kabupaten Jayapura serta Pemrov Papua untuk  menseriusi masalah pencemaran Danau Sentani karena limbah rumah tangga, industri dan aktivitas-aktivitas medical dan perbengkelan (Bintang Papua).
• Satuan Polisi Hutan menggagalkan penyelundupan 86 ekor Ular Sanca Hijau dan 13 ekor Soa-soa Payung yang akan dikirim ke Jakarta (Bintang Papua).
29 Mei
Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Wagub Papua, Alex Hesegem mengajak semua stakeholder harus menjaga kelestarian hutan ketika mengadakan penghijauan di Cagar Alam Cyclop (Cepos).
08 Juni
Di Papua ada 35 daerah masuk dalam kategori daerah tertinggal, hal itu disampaikan Kementrian Pembagunan Daerah Tertinggal, Helmi Faizal Zaini.  Di Indonesia ada 183 daerah (kabupaten) yang tertinggal. Di pulau Jawa-Bali ada 9 kabupaten, Kalimantan ada 16, Nusa Tenggara ada 28, Maluku ada 15, Sumatra ada 46, Sulawesi ada 34. Kriterianya, masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, perekonomian masyarakat-masyarakat, sumber daya manusia, Infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik dasarnya (Cepos).
12 Juni
Menurut Plt.Sekda Papua, Elia Ibrahim Loupatty di Papua tidak perlu menambah HPH (Hak Pengolaan Hutan). Hutan yang ada perlu dijaga dan dilestarikan demi kebutuhan rakyat yang bersangkutan sehingga illegal logging tidak ada lagi di Papua (Cepos).
15 Juli
Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral meminta klarifikasi dari Freeport terkait tudingan menambang uranium (Bintang Papua).
20 Juli
Untuk melaksanakan program partisipasi pemberdayaan lingkungan PLN mengalokasikan dana sebesar 750 juta untuk wilayah Papua (Cepos).
22 Juli
Pemrov Papua sedang dalam tahap negosiasi untuk membeli saham PT Freeport Indonesia (Bintang Papua).
26 Juli
Polresta Jayapura mengamankan 5 truk pengangkut kayu di daerah Yoka dan Nafri. Kelima truk ini tidak memiliki surat-surat yang resmi (Cepos).
7 Agustus
Kerusakan hutan di Papua ternyata sudah mencapai 30 %. Data ini diperoleh dari hasil penelitian dan penilaian kawasan hutan berkonservasi di Tanah Papua. Hal ini disampaikan oleh Direktur WWF Sahul Jayapura, Benja Viktor Mambai (Bintang Papua).

04 September
Dewan diminta fasilitasi konsultasi publik Raperda MIFEE. Hal ini karena perda MIFEE yang telah disusun untuk melindungi masyarakat adat terkesan cepat. Kesan ini disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum Setda Merauke, Simon Silubun. “Kami melihat prosesnya sangat mendesak sehingga kami mengajukannya ke DPRD dengan terburu-buru. Oleh karena itu kami mengharapkan dewan dapat menfasilitasi konsultasi publik untuk memyempurnakan Raperda.” (Bintang Papua).
14 September
• Dua ratus hektar lahan kakao akan direhabilitasi maupun peremajaan dan intersifikasi masing-masing 100 hektar di Kabupaten Keerom. Akan tetapi program ini baru sampai pada tahap sosialiasasi (Bintang Papua).
• Pengembangan sektor laut sangat menjanjikan terutama di Laut Arafura Papua, yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Asmat. Untuk itu pemerintah telah membantu masyarakat lewat 10 buah perahu ketinting/long boat. Selain itu juga pengadaan tiga buah kapal yang akan digunakan masyarakat setempat. Bahkan lebih jauh telah diadakan satu buah kapal penampung.
• Ramses Wally mengungapkan bahwa pemerintah sudah harus mulai memikirkan atau mewacanakan pembentukan badan pengelola Danau Sentani. Kemendesakan ini untuk menyelamatkan kelestarian alam serta pengembangan potensi wisata. Contoh konkretnya, saat ini Danau telah tercemar oleh limbah, baik itu dari rumah maupun sampah-sampah yang dibuang semabarangan (Cepos).
16 September
PT. ANCP di Merauke yang akan berinvestasi di bidang perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin siap bayarkan pelepasan hak ulayat masyarakat.
20 September
• Pemanfaatan hutan harus berpihak pada rakyat. “Masyarakat adalah pemilik hutan alam di Provinsi Papua, sebagaimana telah diatur lebih lanjut dalam perdasus Provinsi Papua N0 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Papua, maka masyarakat adat haruslah memperoleh manfaaat sebesar-besarnya di setiap bentuk pemanfaatan hutan, “ kata Gubernur Papua, Barnabas Suebu (Cepos).
• Ancaman kekeringan air Pegunungan Cycloop kian mengkhawatirkan karena perambahan oleh masyarakat untuk berkebun di cagar alam tersebut. Selain itu juga karena belum ada penanganan secara terpadu antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi (Bintang Papua).
22 September
Pengelolaan potensi kelautan dan perikanan yang ada di Sentani belum maksimal. Potensi yang ada bisa mencapai 16.000 ton/tahun, akan tetapi hasil yang dicapai hanya 40 ton/tahun (Cepos).
25 September
Alex Rumaseb, pejabat Bupati Merauke mengingatkan untuk tidak mendatangkan investor yang hanya merusak hutan di Papua pada umumnya dan Merauke pada khususnya. Pernyataan ini terkait dengan program MIFEE di Merauke. Di satu sisi program tersebut harus disukseskan, di sisi lain jangan sampai mengorbankan hutan dengan membabat hutan secara membabi buta (Cepos).

27 September
Sekitar tanah 70 hektar  tanah milik pemprov dicaplok di kantor otonom kotaraja pihak ketiga. Ini salah satu contoh aset pemerintah Papua yang hilang. Untuk memperbaiki keadaan ini pemerintah propinsi bekerja sama dengan sucofindo untuk mendatanya agar mendatnagankan pendapatan bukannya membebani Pemprov (Cepos).
29 September
Kawasan hutan lindung pohon jati di Jalan Kemiri, Sentani terancam oleh galian c liar. Galian liar ini bahkan cenderung meningkat akhir-akhir ini. penggalian liar itu sendiri sudah berlangsung sejak satu tahun lalu. Sementara itu usaha perlindungan dari pemerintah terbentur pada kepemilikan hak ulayat yang memberi izin kepada para penambang liar tersebut (Cepos).
30 September
Pengawasan hutan lindung  oleh pemerintah, dalam hal ini polisi hutan masih lemah. Pasalnya pengrusakan hutan terus terjadi tanpa adanya penindakan, terutama kawasan cagar alam Cyclop. Di lain pihak perda perlindungan hutan tidak ada. Pengrusakan ini mengakibatkan ketersediaan air bersih di Cyclop makin terancam (Cepos).
04 Oktober
• Potensi Bahari dan terumbu karang di perairan pesisir Papua sangatlah besar. Selain sebagai habitat bagi biota air, terumbu karang dapat juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Hanya saja faktor pendidikan dan keterampilan yang masih rendah mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal ini mendorong mereka memanfaat sumber daya alam hayati laut secara tidak ramah lingkungan (Cepos).
• Pembalakan liar masih mengancam Papua. Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Darori, mengungkapkan hal tersebut karena sempat melihat beredarnya kayu Merbau yang khas Papua di China. Selain itu pemekaran wilayah yang merupakan keputusan politik pun mengancam alam Papua (Bintang Papua).
08 Oktober
Aliansi LSM di Provinsi Papua dan Papua Barat menilai banjir Wasior akibat kerusakan hutan. Selain itu juga menilai pemerintah lambat dalam menanggapi situasi ini. Sementara itu, Koordinator  PCW, Rifai Darus juga menilai illegal logging selain merupakan pusat korupsi juga merupakan pusat bencana. “Oleh karena itu kami minta stop tebang hutan di tanah Papua. Usir semua HPH di Papua. Rakyat Papua harus menolak ilegal logging, ilegal fishing serta tangkap koruptor.” Hingga hari ketiga, korban banjir Wasior telah menembus angka 100 orang (Cepos).
09 Oktober
• 900 Ha kelapa sawit yang tersebar di Kabupaten Keerom Provinsi Papua akan direvitalisasi sekaligus menjadi pilot project (proyet percontohan) jika proyek yang didanai Rp 38 miliar itu berhasil. Revitalisasi ini dilakukan karena kelapa sawit yang tersebar di Keerom sudah mencapai usia 25, 28 dan 30 tahun dan tidak produktif lagi (Cepos).
• Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendesak agar pemerintah serius mengusut tuntas kejadian banjir badang yang terjadi di Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama. Untuk itu pemerintah dimitna membeberkan data HPH (Hak Pengelolaan Hutan) di Wasior. Banyaknya kayu gelondongan beserta lumpur meyakinkan bahwa memang kerusakan hutanlah yang menjadi penyebab utama banjir. Presiden SBY sendiri berjanji akan mengecek informasi ini (Cepos).
15 Oktober
Menteri kehutanan menetapkan 56 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Papua berdasakan SK.481/Menhut-II/2009 tentang penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). “Sebanyak 56 uni KPH yang terdiri dari 31 unit KPHL seluas 18.180.201 hektar atau 58,49% dari luas kawasan hutan di Provinsi Papua, “ ungkap Marthen kayoi, Kepala Dinas Kehutanan dan Konrvasi Propinsi Papua (Cepos).
01 November
Upaya masyarakat adat Kabupaten Paniai untuk mengehentikan praktek pendulangan emas ilegal dan perdagangan sex di Kampung Nomouwodide, Distrik Bogobaida tidak mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Diduga bahwa praktek ini mendapat dukungan dari Polres Paniai. Hal ini dikatakan oleh Ketua Adat Daerah Paniai, Jhon NR Gobai (Bintang Papua).
04 November
Kepala Dinas Kehutanan Papua, Marthen Kayoi, mengatakan dengan UU Otsus yang telah dijabarkan dalam Perdasus no. 21 tahun 2008 tentang pengelolaan hutan di Papua memberikan peluang bagi masyarakat adat di Papua dalam pemanfaatan sumber daya hutan untuk meningkatkan taraf hidupnya (Cepos).
06 November
Menurut data yang ada di Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura ada 12 perusahaan penambangan namun hanya satu perusahaan yang memiliki izin resmi untuk beroperasi (Bintang Papua).
09 November
Sekretaris Program MIFFE Pusat, Surtanto menegaskan bahwa program MIFFE yang ditetapkan oleh pusat pada Agustus lalu di Kabupaten Merauke bukan untuk merusak hutan, sebab lahan yang digunakan untuk program ini tidak berada pada area hutan lindung, konservasi dan hutan tetap atau gambut (Cepos).
15 November
Pemda Kabupaten Mimika meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang kontrak karya Freeport terkait dengan penerimaan pajak dari PT FI. Sehingga pajak yang harus lebih besar diberikan adalah kepada daerah penghasil (Bintang Papua).
19 November
Pertambangan yang berada di sepanjang aliran sungai Degeuwo, Distrik Bogoubaida Kabupaten Paniai – daerah perbatasan antara Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Yapen Warope – diminta oleh masyarakat untuk ditutup. Bersamaan dengan itu masyarakat meminta kepada Gubernur Barnabas Suebu untuk menyelesaikan persoalan ini (Bintang Papua).
23 November
• Bupati Mimika, Klemen Tinal setuju dengan adanya usulan untuk membatalkan kontrak kerja PT Freeport (Bintang Papua).
• Program MIFEE di Merauke sepertinya terus mendapat sorotan dari masyarakat. Eddy Rosarianto dari SKPKC Fransiskan Papua mengingatkan pemerintah agar dalam mengambil kebijakan tentang MIFEE perlu berhati-hati dan belajar dari pengalaman pembukaan lahan untuk kelapa sawit (Bintang Papua).
27 November
Di dalam dialog tentang kebijakan pemerintah Papua untuk mempertahankan 70 % hutan Papua, Kepala Bidang Amdal, Pengendalian dan Pengawasan B3 Badan Pengelolaan SDA Papua, Emy Mandosir meminta adanya keterlibatan masyarakat dalam mengatur serta mengetahui bagaimana pengelolaan hutan secara baik dan benar (Cepos).
18 Desember
Solidaritas Mahasiswa dan Masyarakat Suku Me dan Moni mendukung DPRP membentuk Pansus untuk menangani penambangan emas di Degeuwo, perbatasan Kabupaten Nabire dan Paniai (Bintang Papua).





















Transmigrasi
14 Januari
Pasca dihentikannya program transmigrasi ke Papua namun masih ada praktek transmigrasi terselubung yang dilakukan secara terang-terangan. Menurut Septer Manufandu harus ada Perdasus kependudukan yang mengatur pembatasan migrasi penduduk dari luar Papua ke Tanah Papua (Bintang Papua).
12 April 2010
DPRD Nduga menolak Program Transmigrasi dari Barnabas Suebu (Gubernur Papua), khususnya di wilayah Pegunungan Tengah  Papua (Cepos).
07 Mei 2010
Forum Mahasiswa Peduli Masyarakat Pegunungan Tengah menggelar aksi demo ke Kantor Gubernur Papua. Para pendemo menolak program transmigrasi ke Provinsi Papua (Cepos).

Pendahuluan

Kerusakan lingkungan bukan merupakan hal baru di bumi ini. Dimana-mana muncul berbagai masalah lingkungan hidup yang berdampak pada kerusakan alam. Kesadaran akan kerusakan tersebut membangkitkan keinginan untuk memperbaiki pola hidup manusia menjadi lebih mencintai lingkungan tempat hidupnya. Sekitar tahun 1970-ansetelahdiadakannyakonferensiPBBtentanglingkunganhidupdiStokholm, dikenalsebagaikonferensiStokholm.Haripembukaankonferensitersebuttanggal5juni,telahdisepakatisebagaiharilingkunganhidupsedunia.

Sebagai wujud partisipasi dan keberpihakan SKPKC Fransiskan Papua terhadap lingkungan hidup, maka setiap tanggal 05 Juni SKPKC Fransiskan Papua bersama komponen masyarakat menyelenggarakan perayaan hari lingkungan hidup tersebut. Komitmen dasar SKPKC untuk merayakan hari lingkungan hidup juga disemangati oleh spiritualitas St. Fransiskus dari Asisi, sosok yang memperkenalkan persaudaraan universal dengan semua ciptaan sebagai saudara dan saudari. Berkenaan dengan perayaan hari lingkungan hidup, St. Fransiskus Asisi diangkat sebagai pelindung Ekologi dunia oleh PBB.

Pada perayaan hari lingkungan hidup sedunia tahun 2012 ini, SKPKC Fransiskan Papua merayakannya bersama siswa dan siswi dari SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas) YPPK Taruna Tegasa Arso Kota, Kabupaten Keerom. Kegiatan bersama yang dibuat yaitu mendalami, merefleksikan dan membangun harapan bersama dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Tujuan yang ingin dicapai dari perayaan tersebut ialah menanamkan kesadaran bersama untuk mencintai lingkungan. Dalam perayaan ini para siswa-siswi SMP dan SMA YPPK Taruna Tegasa memberikan sumbangan yang patut diberikan apresiasi berupa puisi, cerita pendek, gambar-gambar/lukisan yang kemudian menjadi bahan yang dikemas didalam buku ini, sangat disayangkan kalau sampai catatan-catatan yang merupakan isi hati dari generasi muda Keerom ini hilang begitu saja. Harapan baik adalah dengan adanya buku yang berisi catatan curahan hati anak-anak Keerom ini, dapat menjadi sumbangan bagi pembaca dimanapun berada. Kiranya buku ini benar-benar bisa membawa perubahan dan angin segar bagi generasi muda penerus Keerom yang saat ini tengah bimbang melihat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para orangtua sampai pemerintah daerah yang tidak memikirkan masa depan mereka dan hubungan mereka dengan alamnya. Buku berupa kumpulan sumbanganpikirangenerasimudaKeerommelaluipuisi,Cerpendangambar-gambar yang merupakan curahan/ungkapanisihati anak-anak muda Keerom ini kiranya menjadi titipanharapandanmasadepanmerekakepadasetiappembacadanparapengambilkebijakandiTanahPapuauntukselalumenjagadanmelestarikan lingkungan hidup warisanleluhuryang adalah milik generasimuda.

Akhirnya SKPKC Fransiskan Papua mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak sekolah SMP YPPK Taruna Tegasa dan SMA YPPK Taruna Tegasa Arso Kota Kabupaten Keerom serta para siswa-siswi yang sudah terlibat aktif dalam medorong perubahan kearah yang lebih baik demi masa depan Papua yang adil dan sejahtera. Terimakasih juga kepada lembaga donor Caritas Australia dan semua orang yang terlibat dalam Perayaan Hari Lingkungan Hidup 05 Juni 2012.



Salam
Penulis

TANGISAN ANAK PAPUA
Karya :
Rosita Nanggur

Duhai sahabatku dengarkan aku
Aku anak asli Papua mau mencuharkan isi hatiku
Sekian tahun lamanyaHutanku Papua aman
Sekian tahun lamanya bencana tak pernah menimpaku
Tak ku sangka kini telah berubah
Penebang kayu mulai merusak hutanku
Pohon-pohon habis ditebang hewan habis diburu
Semuannya dilakukan demi kepentingan pribadi
Betapa sedihnya hatiku melihat burung yang terbang
dan tidak pernah berhenti
Betapa sedihnya hatiku melihat desaku dilanda banjir
Wahai sahabatku inilah tangisanku anak Papua







HUTAN RAHIM KEHIDUPAN
Karya :
Fransiskus Asisi Seran

Dalam putaran waktu yang terus bergulir
Kebengisan manusia makin meningkat
Kelalaianmanusia terus berkembang
Ketamakan manusia merajalela
kerakusan yang terus terjadi dalam mengeksploitasi hutan
Banyak hutan yang dulunya hijau kini…..
Hanya menjadi nostalgia indah
Kegersangan kini banyak terjadi
Alam di rusak, hutan di perkosa
Oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung- jawab
Hutan yang dulunya tempat tinggal aneka flora dan fauna
Kini telah menjadi tempat-tempat industri
Hutan yang adalah Rahim kehidupan terkoyak, tercabik
Dan yang tersisa hanyalah kegersangan
Wahai manusia-manusia serakah
Sadarlah bahwa hutan adalah Rahim kehidupan anak cucu-mu
Janganlah kau rusak dan hancurkan hutan…..
Yang adalah Rahim kehidupan


UTOPIHIA  ALAM
Karya :
Agnes Hidla Nakang

Marilah berjalan bersamaku hai langit
Aku sudah rindu bersua denganmu
Masih ingatkah kau
Burung-burung pipit bernyanyi di sekelling  kita
Dengan hujan sebagai saksinya
Ketika si kakek hutan….
Menawarkan ribuan pepohonan agar tinta kencan kita tidak luntur
Sungguh ..aku rindu bernyanyi bersama hawamu
Tapi sesekali aku mengingatkan dirimu
Rasa sakit itu masih laksanan mengalir kembali dalam darahku
Aku bukan menyalahkan engkau
Aku bukan meyalahkan manusia
Dan aku juga tidak menyalahkan penciptaku
Harus ku akui bahwa terkadang kebencian
Si ular egoism menghanyutkan dan
menenggelamkanku dalam jurang kebencian
Ah… aku tidak mau mengingatkan buruknya masa lalu
Yang ku inginkan sekarang ialah kembali bersua dengan hai langit
Sambil berpegang tangan bersama sejuknya harmoni awan
Hingga diakhir kencan itu
Kita sampai pada ujung laut duduk di tepi pantai dan menyaksikan
Si bunda matahari yang lelah menemani angkasa
Oh sungguh indah kemesraan itu
Marilah datang kemari
Aku menunggumu




KEEROMKU
Karya :
Rofina Mungguai

Alamku Keerom  yang perawan, hutan yang lebat gunung-gunung yang biru
Dan sungai-sungai yang mengalir dengan derasnya serta lembah yang hijau,
Membentang luas dari utara ke selatan, di sepanjang perbatasan (PNG)
Dari situlah selalu terbit matahari dari ufuk timur dan terbenam di ufuk Barat
Kehidupan orangtua kami pada waktu dulu di kampung-kampung makanan kami adalah sagu, pisang, keladi serta daging babi, kasuari, burung-burung, ikan dan udang, menyatu dengan alam dan hidup aman tidak ada pikiran untuk mencari uang atau kerja karena semuanya ada, Tuhan menciptakan bagi kami.Kini timbul penyesalan ini jadi cacat, pohon-pohon berjatuhan, hutan kami dimusnahkan
Burung-burung kehilangan rumah dan tempat tinggal babi dan kasuari serta binatang lain dibunuh dan dimusnakan bersama pohon-pohon yang berjatuhan, mata pencaharian orang tua kami beralih dari pohon sagu menjadi pohon kelapa sawit.
Pasrahlah hidup ini, kepada pemerintah sebagai tempat menggantung nasib
sebab alam jaminan hidup kami telah tiada, yang ada hanya pohon kelapa sawit.
Taigat, Dunumamoi Arso kini tinggal hutan kelapa sawit semuanya telah berlalu…..
















Kitong Pu “Mama Bumi”

Kitong pu Mama Bumi sudah kasih begitu banyak…..
Tapi atas nama kesejateraan manusia,
Kitong pu mama harus menderita
Mama pu rahim dieksploitasi,
di hancurkan habis-habisan
Kitong pu Mama sebenarnya bisa mencukupi
kebutuhan setiap orang,
Tapi kitong pu Mama tra bisa mencukupi kebutuhan
Manusia-manusia yang rakus dan serakah…..
Mari sobat kitong jaga kitong pu mama

(Nico Tunjanan)












PAPUA KEKASIH JIWAKU
Karya :
Rosita Nangguar

Alamku….alamku Papua
Dahulu tak sejelek ini
Dahulu kau indah nan permai
Mengapa???Mengapa???
Kau dirusak begitu saja
Tanpa mereka sadari
Kaulah yang selama inimelindungi kami dari bencana
Oh…alamku dimana lagi
Dan ke mana lagi aku mencarimu
Alamku…alamku untuk apa aku hidup, kalau kamu tiada lagi























“Bapa Ondo tidak pikir kami
generasi sekarang,
dia hanya pikir uang untuk beli,
Rokok satu batang, kopi,
gula dan minuman dia jual
kitong pu tanah, tidak tau
nanti kitong tinggal dimana?”
(Suara anak keerom)




TANGISAN ANAK PAPUA II
Karya :
Edowardus Wamba

Ooo… tanah Papua indah dan kaya
Akan tetapi dirusak oleh manusia
Tanah yang dulunya indah dan kaya dipandang mata
Pohon-pohon yang besar dan banyak itu
Sekarang menjadi tandus dan tidak ada lagi
Kehidupan bagi hewan semacam burung
Bencana datang melanda masyarakat
Panik dan banyak korban jiwa
Sadarlah masyarakat Papua
Bahwa masa depan anak cucumu
Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri

















HILANG HUTANKU
Karya :
Rosita Nanggur

Hijaunya alamku bagaikan hijaunya daun
Alam Papua sungguh mempesona
Bagaikan burung Cendrawasi
Kini t’lah berubah
Hutanku sudah digusur
Pohon-pohon ditebang
Hewanpun diburu manusia
Hewan yang ada di hutanku
Terpaksaharus mencari tempat tinggal
Sungguh hati merasa sedih
Wahai engkau manusia
Betapa kejamnya hatimu
Kalau memang kau butuh
Tebang tak mengapa
Kemudian kau tanam kembali
Sehari cukup Satu
Lama kelamahan menjadi banyak
Alamku mulai menghijau
Hewan-hewanpun mulai bersarang
Alam yang hijau membuatku bebas dari bencana
























“Saya tidak mau bapa ondo kasih masuk
 tukang chain saw
nanti dong babat kasih habis kitong pu hutan”.
Saya Melihat Sekarang Kami Punya Tanah
Su Banyak Yang Di Jual Oleh Ondo Dan
Kami Punya Hutan
Su Banyak Yang  di Tebang Kasih Habis Tidak Tau,
Nanti kami anak-anak, cucu mau tinggal dimana lagi?”

                   (suara anak Keerom)


















HORISON YANG TERNODA
Karya :
Fransiskus Asisi Seran

Hutan…..
Kau hasilkan udara segar
Udara segaramu seakan menghilang sekejap kepenakan di tubuhku
Hutan……
Kau adalah sumber kehidupan
Kau menghidupkan berbagai macam hewan di dunia
Hutan…
Kau adalah paru-paru dunia
Hutan yang hilang…
Hijau terhampar hasilkan udara segar
Tanah gembur penghasil kehidupan
Satwa liar bebas berkeliaran
Tersaji dalam satu kawasan
Terdapat dalam rimba raya penuh petualangan
Kita semua kagum melihatnya
Kita semua ingin memilikinya
Bahkan kita ingin jadi kaya karenanya
Dan alat-alat berat dikerahkan
Dan senjata-senjata tajam digunakan
Dan para tenaga kerja dikerahkan
Deru gergaji meraung dengan ganas
Diiringi kematian sang penungjang kehidupan
Tidak lagi hijau, tidak lagi subur
Yang ada hanya gersang
Tak ada lagi udara segara
Tak ada lagi penahan banjir
Semuanya habis
Semua hilang






POHON
Karya:
Frederika Giaya

Engkau melindungiku disaat aku kepanasan
Engkau memberi tempat untuk menahan air
Engkau juga penghasil buah-buahan yang sangat lesat dan bergizi
Oh … pohonku
Akan kutanam kau
Di halam belakang rumah ku



ALAMKU
Karya:
Yosepina Wake

Wahai manusia serakah
Kau rusak alamku
Alamku yang penuh kekayaan
Pohon kau tebang, burung kau tembak
Dahulu kudengar kicauan burung
Bunyi angin mengayun
Kini kau datang membawa sensor
Bunyinya maraung bagai pesawat
Satu jam alamku lengap
Pohonku hilang kau bawah pergi













MERUSAK ALAM
Karya :
Yosina Matu

Alam yang membutuhkan tangan manusia
Dengan baik demi menjaga kelestaraiannya
Agar dapat meneruskan hidupnya
Tetapi manusia tidak pernah menjaga baik
Alam ini sangat berguna bagi kita
Manusia selalu merusak alam  terus
Dan menebang pohon dihutan sembarangan
Maka manusia tidak pernah lindungi
Alam dan lingkungan hidup yang dilestarikan
Oh…hutan dan pohon yang dirusakinya
Manusia tidak pernah berpikir sekedarnya
Tiada ganjarannya yang kita miliki
Dan segalah yang ada di hutan dirusak
Merusak hutan tanpa pamrih
Membuka lahan besar  yang ada
Dan untuk menanam kelapa sawit
Maka pohon semakin hari mengurang
Tidak ada pohon yang berdiri tegak








HUTANKU PAPUA
Karya :
Yohanes Mudik

Hutanku sungguhmalang nasibmu
Dulu engkau indah sekarang
Engkau telah tiada
Oh hutanku sungguhmalang nasibmu
Dulu engkau memberikan udara yang sangat segar sekarang telah tiada
Oh hutanku dulu di pada suatu sore hari dan
Pada saat itu angin meniup daunmu
Melambai-lambai bagaikan bendera yang berkibar
Oh hutanku dulu engkau memberiku
Penghijauan dan udara yang sangat sejuk
Sekarang telah tiada justru
Sebaliknya engkau memberiku tangisan yang takada hentinya
Wahai manusia betapa kejamnya kalian
Menebang dan menggusur yang tak bersalah ini.



























“Kami tidak setuju…
kalau tanah dan hutan kami dijual
karena akan menghancurkan hutan kami
dan kami tidak dapat lagi lihat
binatang-binatang”

(Suara anak keerom)





























HUTAN YANG HILANG
Karya :
Elisa Dodi

Wahai hutan engkau adalahPelindungku
Engkau telah memberiku hidup
Oh. Hutanku engkau adalah penolong hidupku
Tanpa engkau aku tidak dapat hidup
Sekarang semua telah berlalu
Engkau telah tiada dan
Semua berakhir begitu saja tanpa mu.


ALAM YANG INDAH
Karya :
Solita

Oh…lihatlah alam yang indah membuat kita senang dan sedih
Senang karena punya alam
Alamku engkau memberi kehijauan bumi
Kesejukkan hidup manusia yang begitu nikmat
Ya Allah mengapa kami begitu sedih kerusakan alam yang menghijau
Bumi ini penghasilan alam yang menghijau dipunah, dibasmi
Oleh berbagi perusahan
Alam betapa kami mengasih kelakuan kami sendiri
Yang begitu egois, rakus, tidak mengingat anak cucu kami
Sedih…sedih aku amat sedih












MISTERI HUTAN PAPUA
Karya :
Tobias Yebleb

Alam yang mempesona….
Tersimpan misteri  kekayaan melimpah
Di ufuk timur nusantara
Mutiara terkandung, emas terpendam.
Alamku papua…….
Kau sanubari hatiku…
Kau bekalku hari esok
Tetapku jaga selalu, ku rawat
Namun malang nasibmu…
Manusia selalu serakah
Kini papuaku menangis…
Negerinya rusak, alamnya punah
Mengapa terjadi sedemikian itu?
Kau dijuluki paru-paru dunia
Kini semua tinggal kenangan
Salah siapakah ini?
Pemerintah atau siapa
Kita tak tahu… tak usah mencuri.
Baiknya kini, mari semua
Jangan menebang, mari kita lestarikan hutan papua…
Demi anak cucu nanti.


KINI TELAH TIADA
Karya :
Matilda Meho

Syukur Tuhan
Untuk alamku, indah, kaya, dan mempesona
Kau cipta segala isinya.
Tumbuh-tumbuhan aneka warna
Binatang-binatang aneka macam
Manusia Kau cipta pula sebagai penjaga dunia.
Biar lestari alamku ini, tetap pesona selamanya.
Namun kini aku menangis
Hatiku sedih melihatnya,
Semua kini berangsur punah
Semua ini ulah manusia.
Wahai manusia serakah
Kau rusak alammu sendiri
Pohon kau tebang Burung kau tembak
Hutan kau bakar Hanya untuk kepuasanmu.
Lihatlah kini……..
Tiada lagi pohon tinggi menjulang
Daun hijau berubah warna
Kemana lagi burung-burung bersarang
Tiada kau dengar dia bernyanyi sedih hatiku menangis pilu.
Hutanku gundul tanpa isi
Tiada lagi sungai yang jernih Tiada lagi semuanya itu…
Bila hujan telah tiba
Air jatuh terus mengalir tiada tempat bagi dia
Mengalir dan terus mengalir
Banjir pun datang longsor menyongsong
Manusia marah bila bencana
Siapa yang salah, siapa yang dosa, Manusia serakah itu akibatnya.
Alamku indah, alamku hijau
Sungguh malang nasibmu kini
Hati sedih melihatmu….
Aku tak sanggup menjagamu
Maafkan aku,maafkanlah




HUTAN PAPUA
Karya :
Filatrix

Oh..hutan ku
Dahulukau tak sejelek ini
Dahulu kau indah nan permai
Mengapa … mengapa semua terjadi?
Kau dirusak begitu saja
Oh hutanku
Dimana lagi, kemana lagi
Dan kapan lagi ku akan
Temukan papua yang baru?
Akhir-akhir ini
Penebangan kayu merusak hutanku
Pohon-pohon kayu habis ditebang
Hewan pun habis diburu
Betapa sedih hatiku
Melihat burung yang terbang
Dan tak pernah berlabuh
Oh hutanku
Bagaimankah nasibmu?
Wahai manusia betapa kejamnya kamu
Engkau menebang dan menggusur hutanku yang tidak bersalah.












Alamku
Karya :
Oleh: Bonifasius Rumwa

Oh… alam ku yang tercinta
Alam sementara yang begitu indah
Ku tak lupakan alam, karena alamku
Membuatnya keindahan
Pada suatu hari aku berjalan sampai di sebuah hutan
Aku duduk dan aku merenungkan keindahan alam yang begitu besar
Oh alamku yang ku kasihi dan kucintai
Aku tak bisa lupakan alamku
Sungguh indah alam semesta yang ku cintai
Aku merasa bangga dan tak mau pulang
Pohon pun berhijauan , kuning dan memandang jauh begitu indah.
Sungguh aku merasa sejuk angin bertiup
Daunpun bergerak, aku merasa tertarik
Oh..sungguh indah alamku
Yang ku cintai dan ku sayangi





















“Saya sedih …
melihat hutan saya ditebang
oleh perusahan-perusahan
karena nanti kami sudah susah
cari sagu dan binatang lagi”.
(suara anak keerom)



















LINGKUNGAN HIDUP
Karya :
Matius Komou

Oh..hutan ku yang lebat
Kini telah tiadaKau tlah digusur
Alat-alat besar maupun kecil
Betapa kejamnya manusia padamu
Betapa sakitnya hati ini bila melihatmu
Pada Zaman dahulu kau
Dipenuhi kekayaan alam
Gunung menjulang sungai berhulu
Aku heran
Tapi kenapa sampai saat ini
Bisa seperti ini?
Tak kan ku lupakan
Jasamu besar pada manusia seumur hidup
Sampai akhir hayatku













KALI PAY
Karya :
Alisen May

Wahai kali Pay
Gemercik air membelah sunyi
Beriak jernih bening bercahaya
Mengendap-endap dari balik gunung
Kali Payku pesonaku
Beribu mata kagumimu
Gunung menjulang pohon berderet
Hutan membalut tubuh indahmu….
Mata memandang, hati bersyukur
Engkau rahmat dari yang Kuasa
Akan ku jaga selamanya
Tetap lestarikan kali Payku














HUTANKU
Karya :
NN

Wahai permata hijauku
Engkau patut dijaga
Engkau patut dilindungi
Engkau patut dilestarikan
Wahai permata hijauku
Sumber mata airku
Sumber udara bersih
Sumber kesejukan dunia
Wahai permata hijauku
Engkau tak mampu menanggung
Keserakahan manusia
Kehidupan  pun dihancurkan oleh
Tangan-tangan manusia
Wahai permata hijauku
Hutan kini menjadiGundul








ALAM PAPUA
Karya :
Albertus  Lawung

Diantara perumputan yang tinggi
Angin menghembus pepohonan
Desiran ombak di pantai
Hujan pun turun membasahi tanahku yang damai ini.
Cakrawala didalam tangan.
Kulihat diriku alam yang penuh pesona.
Dengan berbagai macam keanekaragaman.
Tifa dipantai berbunyi merdu
Kudengar diantara pepohonan sagu.
Tembang menggema seakan membuatku takjub.
Akan kekayaan alamku.
Keindahan lautku.
Kedamaian pendudukku.
Hijaunya alamku membuatku takjub.
Terdengar siulan cendrawasi yang selalu
Terdengar ditelingaku.
Alamku kan ku jaga kau sepanjang hidupku.
Takkanku rusakan alamku.



















“Kami pu kampung di Arso Timur tidak ada listrik dan jalan raya
Jadi, kami mau undang perusahan masuk ke kami
Pu kampung supaya kami dapat listrik dan jalan raya yang baik.
(Suara anak Keerom).
Siapakah yang bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas tersebut?
Perusahaan atau Pemerintah?

HUTAN BAGAIKAN JANTUNG KEHIDUPAN
Karya :
Sammy Samuel Ibe

Oh… hutanku yang dulunya hijau  kini tinggal gundul
Waktu berjalan terus…
Kelalaian  manusia terus berkembang
Kerakusan manusia yang terus terjadi
Dalam penebangan liar yang terus merajalela.
Banyak hutan yang dulunya terlihat hijau
Kini hanya… meninggalkan kenangan-kenangan indah
Alam dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggungjawab
Banjir dan erosi terjadi dimana-mana
Oh… hutan yang dulunya indah tempat  aneka
Flora dan fauna bernaung
Kini menjadi tempat-tempat industri dimana-mana
Hutan adalah jantung kehidupan manusia
Wahai manusia yang serakah
Janganlah merusak hutan, sadarlah, sadarlah
Wahai manusia…
Hutan adalah jantung kehidupan kita
Lingkungan hidup kita…

















Hutanku
Karya :
Martha Dimara

Sepanjang hari orang-orang menebang hutan
Mengisi kesedihan warga yang lain
Bayang-bayang matahari yang rindu menyilap
Antara pohon-pohon yang digoreskan manusia
Burung-burung pun yang berkicau
Hampir takada lagi yang berkicau
Akar-akar pohon yang dulunya indah
Sekarang tinggal tulang-tulang.
Wahai hutanku…
Mengapa engkau membiarkan manusia menebangmu
Apa yang membuatmu bersedih
Dan mengapa engkau rela begitu saja
Wahai hutanku…
Aku sedih melihatmu pergi
Dan apakah yang membuatmu…
Sampai engkau rela mengorbankan dirimu.









ALAMKU YANG MEMPESONA
Karya :
Susana .E. Nabar

Oh…. alamku…
Alamku yang begitu indah
Banyak kekayaan yang melintasi bumi
Kupandang alam mempesona
Alam yang indah bagaikan surga kecil
Yang menghiasi dengan keemasan
Saya sangat bangga melihat alam kita
Jagalah dan memelihara dengan baik
Jangan merusak karena itu ciptaan Tuhan
Tetapi sekarang saya merasa sedih
Karena hutan kita sudah rusak
Kalau begitu dimana kita hidup
Hutan kita sudah gundul di Arso Timur
Bapa, Mama coba ingat baik-baik
Kemudian hari anak cucu kita
Akan mencari dan bertanya-tanya dimana hutan kita.
Hutan sudah kehilangan ranting
Ranting kehilangan daun
Daun kehilangan dahan
Dahan kehilangan hutan.
Burung-burung pun tak akan berkicau lagi
Karena sudah tidak ada hutan
Untuk mereka mencari dan mencari makan
Semua binatang pun mereka sangat sedih melihat kerusakan alam.

HUTANKU
Karya :
Jelina Sabiak

Hutan…Hutan… hutanku…
Kau begitu indah
Bagaikan surga yang indah
Hutan…Hutan… hutanku…
Kau segalanya bagiku
Engkaulah kehidupanku
Hutan…Tuhan… hutanku
Tanpamu aku tak akan hidup
Tanpamu aku tak akan berdaya
Hutan…Hutan… hutanku
Hanya kaulah kehidupanku
Hanya kaulah tempat aku berteduh.

WAJAH, DOA, KARYA-MU
Marion Yemel

Alamku negeriku
Wajah dan karya tangan-Mu
Kini telah lenyap dari pandanganku
Hilang kepercayaan akan pada-Mu
Kemana lagi akan ku hidup
Udara segar kini tiada lagi
Unggas pun berterbangan tiada
Tempat bagi mereka
Mereka telah kehilangan
Rumah dan tempat berlindung
Kini mereka menjadi pengungsi
Pergi kenegeri yang asing baginya
Tuhan, wajah-Mu dan karya–Mu
Telah lenyap dari pandanganku
Kemana ku harus mencari
Kepada siapa ku harus mengadu…

HUTAN KU
Karya :
Efrem Palop

Wahai hutanku dulu engkau lebat dan indah
Sekarang engkau telah tiada
Oh hutanku dulu engkau melindungi hewan-hewan
Sekarang engkau telah tiada dan semuanya telah pergi
Oh manusia betapa kejamnya
Engkau telah mencukuri hutanku yang tak bersalah
Hutanku yang dulu indah, sejuk, udara segar
Sekarang telah mengahasilkan kepanasan yang panjang dalam hidupku
Hutanku engkau telah tiada
Hatiku sangat sedih, sungguh malang nasibmu
Segala yang aku dengarkan
Tangisan-tangisan burung yang belum aku dengar

MERUSAK ALAM
Karya :
Melanus Pui

Gunung yang hijau alangkah indahnya dirimu
Engkau memberi ketenangan dan kegelisahan
Orang-orang merusak alamku karena keadaanmu yang semakin tak menentu
Gunung engkau juga ciptaan Tuhan di kelilingi hutan lebat
Lembah hujan dapat memberikan kesuburan dan hasil-hasil alam
Wahai manusia janganlah merusak alamku
Hutan merupakan paru-paru dunia
Jangan mengganggu hutan kita
Gunung hijau menjulang kokoh berdiri
Diatas sana indah mempesona
Hiasilah alamku..
Engkau berdiri megah diantara lebatnya hutan
Segala kekayaan alam hasil bumi ada padamu
Berderet-deret pohon


OH TUHAN TERIMAKASIH
Karya :
Simon Orambo

Engkau telah menciptakan alam yang penuh kekayaan
Oh hutanku dulu kala engkau terlihat penuh dengan keindahan
Sungai-sungai mengalir deras, diiringi kicauan burung nan merdu
Wahai saudara-saudaraku
Marilah kita melestarikan bersama-sama hutan kita
Janganlah merusak demi masa depan kami anak-anakmu

HUTANKU
Karya :
Simon Oramo

Oh Tuhan terimakasih,
Engakau telah menciptakan hutanku yang indah
Engkau telah melengkapinya,
dengan kekayaan alam yang berlimpah
Sungai-sungai yang luas dan berkelok-kelok dan
gunung yang tinggi,
Wahai saudara-saudaraku
Marilah kita melestarikan hutan yang penuh dengan kekayaan alam
Dan janganlah kita merusak alam dengan bebas, demi kehidupan kita bersama.







LINGKUNGAN HIDUP
Karya :
NN

Oh… hutanku yang lebat kini kau telah tiada
Kau telah digusur oleh alat-lat berat
tanpa memandang kecil ataupun besar
Betapa kejamnya manusia padamu
Betapa sakitnya hati ini bila melihatmu
Pada zaman dahulu
kau dipenuhi dengan kekayaan alam
Gunung-gunung menjulang tinggi
Sungai mengalir deras
Aku tak heran
Tapi kenapa sampai saat ini
Bisa terjadi ini ?
Tak kan ku lupakan
Jasamupada manusia seumur hidup
Sampai akhir hayatku

TANGISAN ANAK PAPUA III
Karya :
Orgenes Meho

Wahai alam yang hijau tempat tinggal mahkluk hidup
Semua orang suka kepadamu karena kecantikan dan keindahanmu
Namun aku tidak bisa berbuat apa-apa? Karena aku masih kecil
Melihat orang-orang yang rakus dan serakah dan mementingkan diri sendiri
Sedihnya hatiku melihatmu ketika ditebang
Digusur dan dibakar untuk dijadikan ruko besar-besar
`Oh sedihnya hatiku..





HUTANKU
Karya :
Helena Marai D Goo

Indahnya ku pandang hutanku, depan rumah walau jauh
Pepohonan yang menjulang tinggi dan lebat serta rapat
Anggrek yang menjalar dari sudut ke sudut
Air yang mengalir dari kuatnya akar-akarmu
Entah mengapa hatiku mulai risau
Keindahanmu terkikis habis sedikit demi sedikit
pohon-pohon ditebang dan dicungkil
hewan-hewan kehilangan tempat tinggal
Jalan dan pemukiman terancam banjir dan longsor
Mungkin tak lama lagi kami akan kehilangan mata air
Semua karena manusia yang serakah
Manusia yang tidak tahu bersyukur
Manusia yang tidak tahu menjaga
itulah hutan sekarang
Bagaimana masa depan kami nanti?

ALAM KU
Yosina Matu

Alam juga membutuhkan tangan manusia
Denganbaik demi menjaga kelestariannya
Agar dapat meneruskan hidupnya
Alam ini sangat berguna bagi kita
Manusia selalu merusak alam dari waktu  ke waktu
Dan menebang pohon di hutan sembarang
Malahan manusia tidak ada akal untuk berpikir
Sehingga hutan tidak pernah dilindungi untuk melestraikan alam
Oh ..hutan dan pohon yang dirusaki
Manusia tidak pernah berpikir aparesiko jika hutan dirusak
Merusak alam tanpa pamrih, membuka lahan yang besar dan luas
Semuanya demi menanam kelapa sawit.
Maka pohon semakin berkurang dan tidak ada lagi yang berdiri tegak.







SAMPAH
Karya :
Agnes Hilda Nakang

Aku tak heran
Nusantara ini dipenuhi lautan sampah
Disana-sini
Sering aku memandangnya
Baunya yang tak sedap
Sangatlah menusuk hidungku
Sungguh…
Pemandangan yang tak enak dilihat
Sampah juga membawa berbagai penyakit
Bagi makhluk yang tinggal di bumi
Wahai saudaraku semuanya..
Marilah kita menjaga kebersihan lingkungan
dengan membuang sampah pada tempatnya
Agar kita terhindar dari segala macam penyakit.





“Jangan Kasih Masuk Tukang Chain Saw Dong”
Karya :
Lenny Bonggoro

Matius bola- balik dia  pu badan karana ada sinar matahari masuk di lobang-lobang dinding papan di dia pu rumah. Dia gosok-gosok di pu mata mo tidur tapi, dia ingat dia pu jerat yang dong ada pasang dua hari lalu. Cepat-cepat dia bangun tra makan, tra minum apa langsung pi panggil dia pu teman di samping rumah.
 “selamat pagi Bartol, kau buat apakah? Sapa Matius.
 “pagi juga kawan, ah… tra buat apa-apa terlalu dingin jadi.” Pinta Matius.
 “untuk apakah? Tanya Bartol
“Saya ada pasang jerat dua hari lalu di hutan jadi tong dua pi lihat dulu kah”. Pinta Matius.
 “oh iyo sudah, tunggu saya pake baju dulu e.” jawab Bartol.
 “Iyo cepat eh”
Lalu Bartol pi ambil baju kaos satu yang ada robek di dia pu dada. Baju itu dia tra pake, tapi hanya taru di dia pu bahu saja, dong dua langsung jalan lewat belakang dong pu rumah.
Kira-kira seratus meter dong su ada di pinggir hutan, sepanjang jalan msih ada sisa embun karena kabut masih belum hilang, sambil berjalan Bartol bilang ke Matius,
“ kawan, kopu jerat mungkin su kena ka pa?”
“ itu sudah, klau begitu  tong dua cepat suda. “ jawab Matius”.
Tra rasa dong dua su sampe di tempat jerat  itu, ketika dong lia Bartol kaget,
“Adu… tra kena di ko pu jerat ya…” dengan menyesal Mateus pun berbalik dan berkata, “ Tra apa-apa sudah, kalo begitu tong dua jalan-jalan saja di hutan saja””.
“Iyo  sudah . “ jawab Bartol.
Akhrinya dong dua  habiskan waktu pagi itu di hutan belakang kampung dong dua pu tempat tinggal.
dalam perjalanan  itu dong dua ada bicara banyak hal,
“ Eh kawan , ko tau kah tidak? Kemarin  tu bapa ondo mo kasih masuk tukang  Chain Saw dong”


Matius bilang ke Bartol.
“ kenapa jadi? Bartol Tanya dengan bingung.
“ jangan..nanti dorang tebang pohon-pohon di sini bagaimana? Jawab Matius dengan wajah sedih.
Bartol menjawab sambil tertawa
“ tra apa-apa to”
Tetapi wajah Mateus kelihatan makin sedih dan marah.
“ Ah jangan kawan, nanti tong mau cari makan di mana? Trus tong pu anak cucu dong susah”
“Oh betul eee..kawan, iyo begitu pohon-pohon ditebang hutan akan gundul dan bencana alam akan melanda kitong smua”.
“ Oh begitu ka? Betul sudah kawan, jadi tong dua harus melaporakan kepada bapa Ondo supaya dia tra usah kasih masuk tukang Chain Saw dong.”Kata Bartol bersemangat.
“iyo, kalau begitu tong dua pulang bilang ke bapa Ondo begitu. “ kata Mateus sambil mangajak bartol untuk segera pulang dan dong dua langsung berjalan kembali ke kampung.
Bapak Ondo keluar dari rumahnya sambil makan pinang, melihat kedua anak itu bapa Ondo tersenyum dan menyapa kedua anak itu, “ selamat pagi anak, aduh … mari masuk.
Keduanya pun masuk dan ikut duduk di teras dengan bapak Ondo.
“Anak pagi-pagi begini ada perlu apa?” bapak Ondo lihat macam penting kah?” bapak Ondo membuka pembicaraan.
“ Begini bapak Ondo, tong dua ada perlu, tong dengar klau bapa Ondo mau kasih masuk tukang Chain Saw dorang ke hutan di belakang kampong kita inikah? “ Tanya Bapak Ondo.
“ betul anak, trus kenapa jadi? “ Tanya bapak Ondo”
“jangan bapa. Bapak jangan kasih masuk  dong ke sini dorang biking rusak tong pu hutan,” jelas Matius.
“ Dan juga nanti tong mau cari makan di mana? Trus anak, cucu nanti mau kemana?“ Bartol menyambung.
Mendengar penjelasan kedua anak itu, Bapa Ondo macam menyesal, dia geleng dia pu kepala macam baru sadar dari mimpi. Bapa Ondo mulai lihat dua anak kecil itu lalu bilang,
“ Aduh … anak bapak baru sadar, kalau begitu cepat-cepat tong batalkan  saja program ini.”
“iyo bapak, mulai besok kita kasih tau dorang jangan ke sini lagi sudah.” Timpal Matius
“Betul kawan, lebih cepat lebih baik.Bartol kasih tambah”.
“Iyo, anak nanti bapa lapor saja semua ini ke Polres kabupaten Keerom, terimakasih ee…anak atas informasinya, kamu dua sudah kasih inga bapak”. Kata bapa Ondo.
“Sama-sama bapak, tong dua permisi dulu bapak, selamat pagi. “ Mateus dan Bartol minta pamit.
“ Iyo sudah hati-hati anak.”
Bapak Ondo melepaskan kepergian kedua anak itu dengan diapu rasa bangga karena anak-anak Papua dong biar masih kecil dong ada peduli dong pu lingkungan alam. ***

PENYESALAN ONDO
Karya :
Jenifer S

Hari senin, pagi sekitar 07:15 WIT di sebuah rumah bapa ondo dan seorang kepala perusahan duduk sambil bercerita tentang tanah dan hutan yang akan dibeli oleh sebuah perusahan. Datanglah juga istri ondo dan anaknya yang mudah ikut terlibat  dalam percakapan itu.
“Saya juga setuju kalau memang bapak mau beli tanah kami, kami tak keberatan karena kami juga membutuhkan uang…. “ kata istri Ondo kepada kepala perusahan. Tiba-tiba datanglah anak Ondo yang tua kepadanya dan berkata: “ saya tidak setuju dengan keputusan bapa karena bisa membuat banyak orang menderita dikemudian hari. Termasuk anak bapa dan terlebih cucu-cucu bapak yang besok-besok akan lebih menderita. Setelah mendengar penjelasan anaknya, bapa Ondo hanya duduk dan menyesali keputusan yang telah dibuatnya, karena dia sudah terlanjur menjual menandatangi kontrak kerja sama dengan kepala perusahaan.
Dua minggu kemudian datang lagi kepala perusahan itu kepada bapak Ondo untuk membeli tanah lagi karena tanah yang telah di beli tidak cukup untuk perusahaannya. Karena uang bapa Ondo, sudah lupa kata-kata anaknya yang dulu pernah bilang sama dia.
“wew” uang banyak sampe…. Saya bisa kaya ini…..
Katanya dalam hati, setelah menerima uangnya, datanglah anaknya yang tua kepadanya dan marah-marah lagi kepada bapaknya tetapi bapak ondo tak mau mendengar kata-katanya.
Dua bulan kemudian tanah yang sudah dibeli itu dipakai untuk menanam sawit, dan tanah kelapa sawit itu sudah bertambah luas.Bapak Ondo pun belum puas dengan semua.Ia masih menjual tanahnya kepada perusahan kelapa sawit dan ia mendapat uang yang begitu banyak. Tetapi ia ingat dan sadar kalau masyarakat sedang menderita. Datang lagi anaknya yang tua kepada bapaknya dan bilang “ Bapak hanya ingat diri bapa dan bapa tak ingat masyarakat bapak yang menderita di luar sana. Bapak tidak ingat  masa depan cucu-cucu bapak”
Dua tahun datanglah semua masyarakat kampung kepada bapa ondo dan marah kepadanya: “Bapak mengapa jual tanah dan hutan yang begitu luas…?”
Memangnya kenapa?Tanya bapak Ondo kepada mereka.
Bapa tidak sadar ka….? Kami semua datang kepada bapa karena kami sudah menderita .Hutan kami yang dulu besar dan indah kini sudah tiada.Kayu perahu dan kayu merbau sudah ditebang habis.Dusun sagu dibabat jadi lahan kelapa sawit.Sekarang kemana lagi kami harus mencari makanan kami?
Hasil kebun dan makan pokok seprti sagu yang dulu kami ambli frei, kini kami harus beli dari orang lain. Sekarang kemana harus mencari makan kami?Mereka bicara sambil menangis-menangis karena sudah sangat mendertia.
Pada malam hari sekitar pukul 21:15 WIT, di atas tempat tidur bapa ondo mau berdoa sebelum tidur. Dia mulai berdoa dalam hatinya;
“ Ya Tuhan, maafkanlah saya karena saya telah berbuat dosa besar. Saya telah membuat masyarakat saya sangat menderita dan saya sudah merusak alam ya Tuhan berikan kepada kami.Ya Tuhan bukalah mata mata hati saya dan bukalah jalan yang baik bagi saya supaya dapat membantu masyarakat saya …amin”.
Keesokan harinya, bapa Ondo pergi menemuai kepala peruahasan kepala sawit tersebut.Bapak Ondo meminta kepada kepala perusahan untuk mempekerjakan masyakarat di dalam perusahan tersebur.Kepala perusahaan menyetujui hal itu dengan menerima tiap-tiap kepala keluarga untuk bekerja di perusahaannya.
Bapa Ondo senang namun dalam hatinya ia tetap menyesali diri, mengapa rakyat mejadi kuli di tanahnya sendiri... ***


PENJUALAN TANAH SERTA PENEBANGAN POHON
Karya :
Dolly Sumel

Pada waktu itu hari libur menjelang hari raya Paskah bagi pemeluk yang beragama Kristen dan Katolik.Sore itu kakaku datang ke asrama tempat tinggalku dengan mobilnya.Ia hendak pulang ke kampung. Ia bertanya kepada saya katanya “ De, kamu mau pulang bersama kakak untuk libur ke orang tua tidak?” Pada saat Tanya demikian. Saya bingung harus jawab apa karena pada waktu itu kami lagi latihan lagu untuk dibawahkan pada hari raya Paskah nanti. Namun ketika dipikir-pikir akhirnya saya mau juga ikut kaka pulang libur bersama orang tua.Saya ingin melihat keadaan orangtua serta ikut kaka ke kampung asalkan setelah libur nanti kaka sendiri yang antar kembali ke sini.

Mendengar itu kaka hanya menganggukkan kepala.Saya pun bersiap-siap mengemas pakaian seperlunya untuk dibawa berlibur, setelah siap kami pun lansung berangkat sore itu juga.Tidak terasa sudah setangah perjalan yang kami tempuh.Tiba-tiba mobil tidak bisa berjalan, ternyata karena kurang hati-hati maka mobil pun tertanam di lumpur.Kami pun berusaha untuk mengeluarkan mobil tersebut namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya satu-satunya cara untuk kami adalah menunggu mobil truk-truk yang lewat agar dapat membantu menarik mobil kami biar bisa keluar dari dalam lumpur.

Saat itu banyak truk-truk yang lewat, di dalam truk tersebut semuanya penuh dengan balok-balok dan papan dengan berbagai ukuran. Setiap ada truk yang lewat kami hentikan untuk meminta bantuan, namun sopir tersebut selalu memberikan jawaban yang sama yaitu, “ masih ada truk yang kosong dari belakang.” Akhirnya semuanya lewat saja dan semua truk itu memuat balok dan papan sehingga saya pun bertanya kepada kakak, “ ka, dari mana mereka membawa balok dan papan sebanyak itu?’
“itu dari senggih ade” jawab kakak. “ Ya ampun banyak sekali.” Kataku dalam batinku.Saya hanya terdiam dan merenung, mengapa orang-orang Senggih bisa-bisanya berbuat begitu?Sudah berapa luas hutan yang diberikan kepada mereka untuk mengambil kayu?Melihat kayu-kayu yang dibawahkan saja sudah sebanyak itu, apalagi melihat langsung di tempatnya sudah banyak pohon yang telah ditebang untuk diambil kayunya.Rasanya sakit sekali, saya merasa seperti mereka mencuri barang berharga milik rakyat Papua.Rakyat Papua, telah dibodohi oleh orang-orang itu sedih sekali rasanya.

Sudah sekian lama mereka mengambil kayu-kayu tersebut, apakah para pemilik hak tidak merasa rugi atau sedih kalau hutannya dibongkar begitu saja?Mereka tidak pernah berpikir bagaimana nanti jika kabupaten Keerom ini sudah maju, apakah mereka mau tinggal di bawah kolong jembatan dengan beratap kardus dan beralaskan Koran?Apakah itu yang mereka mau?

Mereka tidak berpikir tentang masa depan anak cucu mereka yang sekarang dan yang akan datang, taukah mereka hutan merupakan sumber daya yang disiapkan Tuhan untuk kelansungan hidup manusia, alangkah baiknya kita olah sendiri dengan menggunakan cara tradisional demi kelestarian alam itu sendiri.

Janganlah pernah mempermainkan hutan kita, juga seenaknya memperjualbelikan tanah, demi kenikmatan semata, demi sebatang rokok, sekarung beras serta botol minuman keras untuk dinikmati sehari saja. Bagaimana dengan nasib anak cucu kita nanti? Dimana meraka tinggal, ke mana nanti mereka mencari makan? Apakah kita harus mengemis dan menumpang tidur pada mereka yang sudah membeli tanah kita? Marilah kita dayakan pikiran dan tenaga yang telah diberikan Tuhan pada kita untuk mengolah alam kita agar tetap lestari selamanya. Marilah bekerja sama sehingga jangan ada yang dirugikan dan jangan ada yang diuntungan.

Ya… begitu pemikiran sederhana saya yang menurut orang lain tidak begitu penting tapi bagi saya ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Hari sudah larut malam terpaksa kami harus bermalam di tengah jalan karena mobil belum keluar dari dalam lumpur. Karena sibuk mendorong mobil tidak terasa hari sudah mulai pagi, saat itu ada sebuah truk yang lewat dan  tidak memuat apa-apa maka kami berhasil ditarik keluar. Setelah mengucapakan terima kasih kepada sopir,  kami pun melanjutkan perjalanan masing-masing. Saya dan kaka akhirnya tiba di Kampung dengan selamat walau agak capai…***